Ekonomi

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Arifin S Ahmad

SULTENG (Korantransparansi.com) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Arifin S Ahmad, menjelaskan, di pilihnya Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (Jabar),  sebagai tempat studi banding bagi para pelaku usaha kecil sulteng dibidang coklat, ini sesuai data yang jelas bahwa Garut memiliki pabrik cokelat terbesar diIndonesia.

Apalagi, Garut, Jawa Barat, akan membangun perkampungan "cokelat" yang dikemas sebagai obyek wisata, sehingga para pelaku usaha kecil sulteng dibidang coklat bisa mencoba mengolah serta membuat produk makanan cokelat sendiri. " Seperti yang telah diluncurkan produk "Cocodot" (Cokelat dengan Dodol Garut), yang semakin dikenal di pasaran, katanya Arifin S Ahmad, Senin (9/4/2018) di Palu.

Dia optimis, para pelaku usaha kecil Sulteng dapat mengambil pelajaran dalam kunjungan kerja studi banding ke Garut. " Karena permintaan pelaku usaha kecil untuk bisa difasilitasi dalam pengembangan kualitas produksi coklat. Maka kami lakukan pengecekan daerah yang ada pengelolaan coklatnya. Maka datanya di kabupaten Garut. " Jelasnya.

Kunjungan kerja yang berlangsung pada 28 hingga 30 Maret itu diikuti enam peserta dari pelaku usaha kecil dibidang coklat. 

" Kami disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Begitu juga dengan pihak perusahaan pabrik pengelolah coklat itu. " Ungkapnya.

Pada kunjugan kerja itu juga  Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani surat kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU).

" Secara geografis sulteng merupakan daerah yang terkena garis wilayah katulistiwa sehingga dengan iklim yang panas sangat diperlukan cara untuk  mensiasati pengembangan dan pengelolaannya cokat. Karena itu, rencananya tahun depan kita akan folowup atau tidak lanjuti dengan mendatangkan struktur dari Jawa Barat untuk bisa memberikan bimbingan disulteng."katanya.

Selain itu, pada 4 hingga 6 April 2018, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, juga mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang pemberdayaan usaha koperasi dan mikro kecil menegah.

 " Ini merupakan rutinitas  Kementerian Koperasi jadi pesertanya seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bagi dinas yang menangani koperasi dan usaha mikro kecil, "Jelasny.

Menurutnya, tema yang diangkat terkait sinergi antara pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan koperasi. (rahmad nur)

 Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

Jakarta (KOrantransparansi.com) - Kalangan DPR menilai dengan terpilihnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan awal baik untuk menakhodai BI lebih baik lagi. 

"Perry yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, mengetahui arah kebijakan BI, termasuk meneruskan program kerja Gubernur BI sebelumnya, Agus Martowardojo," tegas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Kamis (29/3/2018)

Taufik juga menilai, dengan karir yang cukup panjang di BI, menjadi nilai tambah Perry menjabat BI-1. Berbagai tantangan seperti kebijakan fiskal, ketidakstabilan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target, hingga melemahnya kurs rupiah diharapkan dapat dihadapi oleh Perry.

“Ya tentu karir beliau yang cukup lama di BI, dapat menjadi nilai positif dalam memimpin BI. Tantangan masih cukup banyak, namun dengan sinergi bersama DPR dan pemerintah, kami harapkan berbagai tantangan itu bisa dihadapi,” harap politisi F-PAN ini.

Selain itu, memasuki tahun politik pada tahun ini dan pada tahun depan, Taufik mendorong BI hadir di tengah masyarakat, dengan independensi dan pengendalian inflasi. Termasuk harapan agar Perry dapat menghadirkan gebrakan untuk mengoptimalkan kinerja BI.

Perry Warjiyo terpilih secara musyawarah mufakat, Rabu (28/3/2018), tanpa adanya perbedaan pendapat di antara 10 fraksi. Sebelumnya, Perry diajukan menjadi calon tunggal Gubernur BI oleh Presiden Jokowi, dan sudah melewati fit and proper test di Komisi XI DPR RI. (sam)

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, Zainuddin Hak

SULTENG (Korantransparansi.com) - Menghindari terjadinya barang kedaluwarsa di wilayah Sulteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, segera melakukn operasi pasar (OP).

Tujuan utama dari OP ini untuk melindungi konsumen. Dampak dari barang barang kadaluarsa ini sangat bnyak.  Apalagi sudah mendekati ramadhan dan idul fitri.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, Zainuddin Hak menegaskan jika kejadian terungkapnya gudang makanan impor kedaluwarsa milik PT PRS (Pandawa Rezeki Semesta) di Pergudangan Angke Indah, Cengkareng, Jakarta Barat oleh 

Polres Metro Jakarta Barat, memang perlu menjadi pelajaran bagi semua masyarakat untuk lebih berhati hati dan jelih melihat barang yang akan dikonsumsi. 

" Untuk Sulteng belum ada temuan dalam pemantuan yang kami lakukan. Memang keuntungan besar yang diperoleh bagi pelaku akan tetapi satu sisi merugikan konsumen." kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, Zainuddin Hak, (26/3/2018) di palu.

Untuk itu lanjutnya, langka antisipasi nyata yang saat ini sudah dilaksanakan perindakop yakni pemantauan lapangan bersama instansi terkait, diantaranya balai pom dan pihak kepolisian.  

" Kami ada tim pengawasan, yang juga melibatkan balai pom, kepolisian dan juga bisa unsur YLKI. " Ungkapnya.

Menurutnya, dalam operasi pasar dan pemantauan yang dilakukan pihak satgas telah menghimbau para pedagang untuk proaktif  memeriksa barang yang kedaluwarsa. 

" Kita jug himbau masyarakat tidak usah panik dengam barang kedaluwarsa karena dinas teknik sudah melaksanakan tugas."jelasnya.

Sementara untuk ketersediaan stok pangan menghadapi puasa dan idul fitri diyakininya masih tetap stabil. 

"Memasuki april ini ada dua momen penting kembali akan dilaksanakan pasar murah. Diantaranya, tanggal 13 april dilaksanakan menyambut hari ulang tahun daerah. Kemudian 20 april dirangkaikan hari konsumen nasional. Kegiatan sudah rutin dilaksanakan setiap memasuki hari besar keagamaan. " ungkapnya. (rahmad nur)

Menko Perekonomian Darmin Nasution

Jakarta (Korantransparansi.com) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus konsisten untuk menyelesaikan persoalan utang-utang terdahulu, tidak hanya sekedar menambah utang baru.

"Pemerintah juga membayar utang, termasuk utang-utang terdahulu," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan total outstanding utang pemerintah yang telah mencapai Rp4.034,8 triliun merupakan akumulasi dari utang pemerintahan sebelumnya, yang tetap harus dibayar dalam jangka panjang.

Selain itu, pengelolaan utang Indonesia dalam keadaan baik dan tidak ada persoalan mengenai hal tersebut, apalagi tidak ada utang yang berpotensi gagal bayar, demikian Darmin Nasution.

 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat, apalagi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada pada kisaran 29,24 persen.

Rasio utang senilai 29,24 persen terhadap PDB itu terhitung masih lebih kecil daripada dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam senilai 63,4 persen, Thailand (41,8 persen), Malaysia (52,7 persen), dan Brasil (81,2 persen).

Dari total utang pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun per akhir Februari 2018, sebagian besar utang itu didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN itu sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen.

Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen.(*/min)

Kepala Bidang Pengadaan dan OPP Perum Bulog Sulteng, Bahar Haruna

PALU (Korantransparasi.com) - Sebanyak 1000 ton gula pasir  didatangkan Perum Bulog Sulawesi Tengah pada triwulan pertama di 2018 guna mengantisipasi naiknya kebutuhan stok pangan jelang Ramadhan dan Idul fitri. 

Palu, Sulteng (Korantransparansi.com) - Mengantisipasi terjadinya lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2018 ini, Perum Bulog Palu Sulawesi Tengah mendatangkan sedikitnya 1000 ton gula. 

Saat ini stok pangan di Sulteng sesungguhnya masih mencukupi, namun Buloh perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kebutuhan terutama kebutuhan pangan. 

Kepala Bidang Pengadaan dan OPP Perum Bulog Sulteng, Bahar Haruna mengatakan, selain gula pasir, beras dan tepung terigu serta minyak goreng juga ikut diadakan. 

Menurutnya harga saat ini masi terbilang stabil. Namun biasanya, jelang puasa dan hari raya keagamaan terjadi gejolak. Karena itu, pihak bulog sudah mengantisipasi dengan menambah stok. 

" Untuk Gula pasir kami sudah datangkan 1000 ton. "ungkapnya.

Sementara untuk penyaluran beras sejahtera (Rastra), ditargetkan selesai pada Maret. " Muda-mudahan tidak terjadi lonjakkan harga. Kita akan lakukan operasi pasar agar harga tidak melonjak. Apalagi memasuki bulan puasa yang jelas bulog akan operasi pasar. "ungkapnya.

Diakuinya, jika pada tahun 2016 silam kenaikan harga sempat terjadi, akan tetapi pada 2017 hingga memasuki 2018, harga tetap stabil. "Mulai desember hingga januari ada kenaikan secara nasional, namun untuk level provinsi sulteng tetap stabil. "terangnya.

Selain itu kata Bahar Haruna, dalam stabilisasi harga pangan pihaknya bekerjasama instansi terkait. Misalnya, dinas pertanian terkait harga  diprodusen. Kemudian yang berhubungan dengan konsumen maka kami bersama dinas perindakop dan bidang perekonomian. Sedangkan untuk bansos didinas sosial. " Kami juga mempunyai tim Sergap didalamnya bersama TNI, " ujarnya mengakhiri pembicaraan (Nur)

 

Presiden Jokowi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarti didamingi Gubernur Soekarwo di Gresik (9/3/2018)

GRESIK (Korantransparansi.com) - Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartato mengatakan, JIIPE merupakan model kawasan industri generasi ketiga yaitu kawasan industri yang dilengkapi dengan infra dan suprastruktur yang handal dan terintegrasi dengan pelabuhan, ramah lingkungan, inovatif menuju terwujudnya kota industri baru. 

Saat ini JIIPE sudah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri seluas 1.760 Ha, memiliki Kantor Pengelola dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti pembangkit tenaga Listrik 23 MW yang telah beroperasi sejak November 2017, Water Treatment Plant, Jaringan pipa gas yang saat ini sudah terkoneksi dengan pipa gas Perusahaan Gas Negara (PGN), Sistem Telekomunikasi dengan Fiber Optik dan Internet Broadband, serta Pelabuhan sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan biaya produksi.

 Hal itu disampaikan saat peresmian Kawasan Industri Terintegrasi JIIPE dan kapal pendukung tol laut oleh Presiden RI Joko Widodo, di JIIPE Kab. Gresik, Jumat (9/3).

“JIIPE telah siap untuk menampung investasi dengan menyiapkan zona untuk Port Estate, Heavy Industry, Medium Industry, Light Industry, Commercial, Pelabuhan, dan Kawasan Pemukiman. Jadi industri tinggal masuk saja di JIIPE,” katanya.

Untuk mendukung beroperasinya Kawasan Industri JIIPE, lanjutnya, masih dibutuhkan penambahan dan peningkatan beberapa infrastruktur seperti pelebaran Jalan Daendels, penyambungan rel kereta api sepanjang 11 km dari Stasiun Duduk Sampeyan sampai masuk ke lokasi JIIPE, dan agar Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar bisa terkoneksi dengan JIIPE. 

Dijelaskan, saat ini sudah ada 8 perusahaan yang berinvestasi meliputi 2 perusahaan sudah beroperasi, 2 perusahaan dalam proses pembangunan pabrik, dan 4 lainnya akan mulai pembangunan.

Ia berharap dengan diresmikannya JIIPE, bisa menampung tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang, dan bisa menimbulkan terjadinya multiplier effect pada 10 tahun mendatang.

Peresmian yang bertema “Kerja Nyata Membangun Negeri” ini ditandai dengan penekanan tombol sirine, yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti JIIPE dan kapal pendukung tol laut.

JIIPE adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dan terluas di Jawa Timur dengan total luas lahan sekitar 3.000 Ha. JIIPE menggunakan konsep penggabungan kawasan industri seluas 1.761 Ha, kawasan pelabuhan seluas 400 Ha, dan kawasan residential seluas 800 Ha. 

Hadir dalam Peresmian JIIPE yakni Presiden RI Jokowi beserta Ibu Negara Hj. Iriana Jokowi, Gubernur Jatim Pakde Karwo beserta Bude Karwo, Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartato, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...