Bisnis

Jangan dinyatakan toilet gratis, tapi petugasnya minta uang kepada konsumen."

 

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pihak terkait untuk mengaudit keandalan tempat istirahat (rest area) sebagai persiapan mudik Lebaran 2018.

 terkait di sini adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korlantas Mabes Polri, pengelola jalan tol dan dinas perhubungan setempat," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, terbangunnya Tol Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya pada Idul Fitri 1439 Hijriyah ini akan mengakibatkan bangkitan lalu lintas signifikan di jalan tol.

"Sangat mungkin kemacetan di jalan tol akan lebih parah daripada kemacetan mudik Lebaran tahun sebelumnya. Pemudik akan bereforia menggunakan jalan tol Transjawa sebagai jalur utama, apalagi diberikan diskon tarif tol," katanya sebagaiamana di langsir Antara

Oleh karena itu, Tulus mengemukakan, bisa jadi salah satu pemicu kemacetan di jalan tol karena keberadaan rest area, sehingga diperlukan manajemen lalu lintas lebih cerdas dan kreatif agar hal itu tidak terjadi.

Tulus menyebut, beberapa hal yang perlu diaudit pada tempat istirahat di sepanjang jalan tol adalah terkait akses air bersih, pengelolaan toilet, tempat ibadah, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hingga harga makanan di area itu.

Pertama, dikemukakannya, pastikan akses air bersih yang cukup untuk toilet, khususnya toilet umum untuk perempuan dan tidak ada antrean mengular, sehingga perlu portabel toilet untuk memangkas antrean itu.

"Maksimum antrean di toilet perempuan seharusnya tidak lebih dari lima orang. Antrean panjang itulah yang memicu pemudik menjadi lebih lama berada di rest area," katanya.

Kedua, dinyatakannya, pastikan kondisi toilet bersih dan dengan petugas jaga yang jelas, termasuk apakah gratis atau tidak.

"Konsumen perlu informasi yang jelas dan konsisten terkait hal itu. Jangan dinyatakan toilet gratis, tapi petugasnya minta uang kepada konsumen. Idealnya gratis karena itu bagian dari pelayanan," katanya.

Ketiga, menurut dia, jika perlu sediakan mushala tambahan karena faktanya antrean berjubel bukan hanya di toilet, tapi juga di mushala atau masjid di tempat istirahat jalan tol.

Keempat, dikatakannya, pastikan tidak terjadi antrean panjang saat mengisi BBM di SPBU karena ekor antrean itulah yang biasanya memicu kemacetan hingga badan jalan tol.

Kelima, dikemukakan Tulus, harus dilakukan buka tutup di rest area tertentu bila sudah melebihi kapasitas, termasuk saat jalan tol sekitarnya padat, dan dialihkan ke lokasi berikutnya, sampai kondisi lalu lintas mencair kembali.

Keenam, ditambahkannya, pengelola jalan tol juga harus mengawasi harga makanan dan minuman, agar para pemilik warung tidak menjadikan aji mumpung, menentukan harga bagi konsumen seenaknya.

"Daftar harga harus dicantumkan pada daftar menu," demikian Tulus Abadi.(guh)

Ketua Umum DPN UKM-IKM Nusantara Hj Tjandra Manggih Rahayu

SURABAYA (Korantransparansi.com) – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) UKM-IKM Nusantara tengah menyiapkan sebuah pameran besar dalam waktu enam bulan tanpa berhenti dengan melibatkan sedikitnya 1000 pengusaha UKM-IKM dari 24 provinsi se Indonesia pada Agutus 2018 di Jakarta.

Rencananya pameran akbar itu akan dibuka Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum DPN UKM-IKM Hj Tjanda Manggih Rahayu mengatakan, panitia besar yang difasilitasi Kementerian Koperasi telah menghadap presiden Jokowi dan Pak Presiden menyatakan kesediannya untuk membuka pameran. 

Nantinya, tidak hanya memamekan kuliner saja melainkan juga pariwisata, indusri kerajinan, camilan hasil pertanian, alat pertanian, industri kreatife, dan batik serta apa saja yang dimiliki daerah. 

“Harapan kami 24 provinsi sudah bisa menyiapkan UKM-IKM dengan produk unggulannya yang akan disertakan dalam pameran. Panitia pameran tidak memungut biaya sepeserpun dari peserta. 

Ini memang kerja extra keras dengan harapan usai pameran akan terjadi percepatan dalam ekpor disemua produk kita.

Wanita asal Solo Jawa Tengah ini, Jumat (6/4/2018) datang ke Surabaya bertemu dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) UKM-IKM Jawa Timur dan pelaku  UKM-IKM Jawa Timur. 

Dalam pertemuan pers itu Tjandra Manggih Rahayu ditemani beberapa pengurus DPN UKM-IKM Nusantara diantaranya Ari Priyono sebagai dewan penasehat dan Prof Singgih.

Organisasi ini secara tersurat berdiri sejak empat tahun lalu, namun baru mulai kelihatan eksistentinya dua tahun terakhir. Selama ini terus melakukan konsolidasi dengan membentuk DPW DPW. Alhamdulillah sudah 24 provinsi. 

“Expo besar dengan jangka waktu yang panjang dan gratis jarang terjadi. Tapi inilah yang kita akan lakukan,” tandasnya. Targetnya akan terjadi transaksi Rp 500 miliar.

“Ada peluang besar bagi pelaku UKM-IKM Jawa Timur untuk lebih berkembang. Selain DPN memberikan pembinaan dan pendampingan. UKM-IKM Nusantara akan mengucurkan dana dalam jumlah besar dengan kredit lunak 4 persen. Sarat minimal UKM-IKM itu sudah berdiri dua tahun.

“Kami menggandeng Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan karena di dua kementerian ini ada dana parkir dalam jumlah besar yang tidak terserap. Selama ini yang dikeluhkan oleh pelaku UKM-IKM adalah ketatnya persaratan. (min)

Para wajib pajak sedang membayar pajaknya melaui bank pemerinatah

Jakarta (KoranTransparansi)  - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan surat elektronik (e-mail) yang dikirimkan kepada wajib pajak (WP) yang berisi imbauan untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya untuk mengingatkan masyarakat.

"Email ini cara kami berkomunikasi dengan wajib pajak. Kami mengimbau dan mengingatkan saja, itu satu bentuk pelayanan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2) lalu telah melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik atau e-filling di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden menilai, penyampaian SPT secara elektronik memberikan kemudahan kepada para pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta melaporkan SPT-nya masing-masing hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Maret 2018 untuk WP Pribadi dan 31 April 2018 untuk WP Badan.

"Yang kami `email blast` ini penyampaian SPT-nya. Kebetulan Maret ini juga batas waktu penyampaian laporan penempatan harga bagi WP yang ikut `tax amnesty`," ujar Hestu.

Hestu menuturkan, pihaknya telah mengirimkan surel kepada 972 ribu peserta amnesti pajak untuk mengingatkan kewajiban penyampaian laporan penempatan hartanya.

"Untuk pribadi paling lambat akhir Maret, sedangkan badan akhir April. Jadi kami ingatkan saja, bisa saja orang lupa kan," ujar Hestu.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

SPT Tahunan PPh dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) , selain itu Wajib Pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara pertama, dikirim melalui pos tercatat dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Kedua, dapat dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau e-Filing melalui laman DJP online (https://djponline.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak. (rom)

Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya mlegalkan Taxi Online meski sebelumnya terus menjadi polemik karna dianggap menggeser posisi Taxi tradisonal.

SURABAYA (Koran Transparansi) - Keberadaan Taxi Online yang belakangan dinilai sangat meresahkan karena dianggap mencaplok reziki taxi tradisional, posisinya malah makin kokoh. Ini setelah Dishub Jawa Timur merekomendasi dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kamis (4/1/2018) melounching taxi online di gedung negara Grahadi Surabaya.

Meski taxi online sudah resmi operasi di Surabaya, namun jumlahnya masih sangat terbatas hanya 113 kendaraaan yang mendapat ijin. Untuk mengenali kenaraan resmi online, kenaraan di dielngkapi dengan stempek Dishub. Jadi ada tanda tanda khusus.

Gubernur Soekarwo mengatakan peresmian ini sebagai manifestasi titik akhir dari semua kesepakatan dan kerukunan antara angkutan online dan non online/konvensional.

“Bagaimanapun teknologi adalah hal yang tidak mungkin kita hindari. Jadi peresmian ini sebagai bentuk pemerintah memfasilitasi hal ini,” jelasnya dengan raut wajah bahagia.

Sbelum aturan itu dikeluarkan ada namanya proses panjang mulai dari perumusan hingga menemukan titik akhir. Setelah tiga kali pembahasan di Grahadi, akhirnya disepakati peraturan terakhir yang tentunya menyerap aspirasi masyarakat online dan non online. Dalam setiap perumusan termasuk pergub, dua pihak ini juga selalu dilibatkan.

“Proses ini menggambarkan bahwa antara online dan non online pandangan hidupnya sama, yakni ingin berdampingan secara damai dan saling kompromi mencari titik tengah, ini patut dihargai,” terangnya.

Menurutnya, sikap dan pandangan Pemprov Jatim jelas. Dimana yang besar difasilitasi melalui peraturan, dan yang kecil harus dibantu agar tak kalah dalam pertarungan. Efisiensi adalah tuntutan jaman, tapi yang tidak efisien tak boleh kalah sehingga pemerintah harus membantu untuk memfasilitasi.

Pemerintahan yang baik, lanjutnya, tak bisa membiarkan yang kalah itu mati sehingga bentuk CSR yang diberikan oleh perusahaan angkutan online sebagai bentuk kegotongroyongan dan kepedulian terhadap yang kecil.

“Budaya tanding seperti demonstrasi itu melelahkan. Kita tidak membutuhkan budaya tanding tapi kebersamaan,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Peresmian ini, tambahnya, merupakan bentuk dialog antara kedua belah pihak. Sehingga, bila sudah dirumuskan tidak ada lagi yang tidak sependapat karena semua sudah dilibatkan. Terkait pengaturan bagi kendaraan online roda dua, akan diatur  lebih lanjut.

Berdasarkan Pergub Jatim nomor. 188/375/KPTS/103/2017, kuota angkutan sewa khusus di Jatim berjumlah 4.445 kendaraan meliputi wilayah Gerbangkertasusila sebanyak 3.000 kendaraan dan Malang Raya sebanyak 225 kendaraan. Pembatasan kuota ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan online tersebut agar tidak bangkrut.

“Bila kuota bertambah akan bangkrut, karena demand dan supply tidak sesuai, jadi ini tugas pemerintah untuk mengatur agar kehidupan masyarakat teratur,” jelasnya.

Ditambahkannya, berdasarkan data perkembangan proses izin hingga 03 Januari 2018 di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, terdapat 9 perusahaan yang telah memperoleh ijin dari 31 perusahaan yg mengajukan, dengan jumlah persetujuan prinsip terhadap kendaraan  sebanyak 2.418 unit kendaraan. Sedangkan yang sudah memperoleh ijin operasional sebanyak 113 kendaraan. 

Untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus ini dibagi menjadi delapan wilayah sesuai Perda Jatim nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Delapan wilayah ini meliputi Germakertosusila Plus, Malang Raya, Madiun dan sekitarnya, serta Kediri dan sekitarnya. Juga, Probolinggo-Lumajang, Blitar, Jember dan sekitarnya dan Banyuwangi. 

Mengenai tarif kendaraan on line ini, tambahnya, mengacu pada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan besaran tarif angkutan sewa khusus di Jatim adalah Rp. 6.000; per km batas atas dan Rp. 3.500; per km batas bawah. (min)

Industri loga dasar akan terus membaik karena konsistensi pemerintah membangun infrastruktur

JAKARTA (KT) - Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) memperkirakan, gencarnya pembangunan infrastruktur akan mampu mengerek industri logam dasar pada tahun depan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah hotel berbintang di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 2.387 unit atau mengalami peningkatan sebesar sembilan persen dibanding tahun sebelumnya.

Jakarta (KT) - Industri kecil dan menengah (IKM) sektor furnitur dan kerajinan nasional siap memasok berbagai produk unggulan untuk memenuhi kebutuhan bisnis pariwisata dan perhotelan di Indonesia yang kian tumbuh. 

  •  Start 
  •  1 
  •  End 
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...