Ekbis

Achmad Safiun.

" Kemarin Pak Jonan (Menteri ESDM) bilang ke saya, sudah dikeluarkan Permen ESDM tapi sekarang berada di Kemenko Maritim....Dalam waktu dekat kita mau ketemu Presiden dan kasih tahu Presiden kalau macetnya di mana."

Foto Kapal Tol Laut.

JAKARTA (KT) - Program tol laut mulai 4 November 2015 hingga saat ini mencapai 13 trayek yang sebagian besar dikembangkan berlayar ke arah timur Indonesia sebagai upaya mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok.

 Menteri BUMN Rini Soemarno.

JAKARTA (KT) - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia saat ini sudah mulai membahas mengenai potensi penerimaan negara, baik untuk pusat maupun daerah.

"Sekarang ini "leading sector"-nya adalah Kementerian Keuangan, yaitu mengenai perpajakan, baik untuk pemerintah pusat maupun pungutan-pungutan yang ada di daerah," ujar Rini saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu.

Terkait pembahasan tentang divestasi, lanjut Rini, diharapkan sudah menemui kesepakatan pada Triwulan I-2019, termasuk mengenai tata cara perhitungan nilai divestasi.

"Proses divestasinya kami menekankan harus selesai di Kuartal I-2019," kata Rini.

Rini menuturkan, saat ini pemerintah sendiri tengah mengevaluasi metode kalkulasi tentang nilai Freeport.

"Intinya, saat ini masih berada pada tahap negosiasi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa usai mendapatkan kepastian tentang pembangunan smelter dan komitmen divestasi 51 persen, pemerintah akan fokus berunding pada isu kepastian investasi dan penerimaan negara.

Menkeu menyebutkan, pada dasarnya ada empat area dalam paket perundingan antara pemerintah dan Freeport, yakni pembangunan smelter, komitmen divestasi 51 persen saham, kepastian investasi dan penerimaan negara, serta perpanjangan operasi.

"Soal kepastian investasi dan penerimaan negara merupakan lead dalam hal perundingan dengan Freeport. Kami melakukan formulasi berdasarkan Pasal 128 UU Minerba," kata Menkeu beberapa waktu lalu.(ant)

Gubernur Soekawo ketika menjadi narasumber pada acara Invesment Outlook.

JAKARTA (KT) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai cara jitu untuk menggalang masuknya investasi, yakni dengan memberi jaminan kemudahan atau government guarantee kepada para investor. Jaminan tersebut berupa kemudahan perizinan, percepatan pengadaan lahan, ketersediaan pasokan energi/ listrik, dan iklim perburuhan yang demokratis.

Cara jitu tersebut telah berhasil meraup investasi setidaknya sebesar Rp. 45,27 triliun (berupa ijin prinsip) pada Semester I Tahun 2017. Nilai tersebut meningkat sebesar 61,79 persen dibandingkan semester I tahun 2016 sebesar  Rp. 27,98 triliun. Sedangkan realisasinya, hingga semester I tahun 2017 telah mencapai sebesar Rp. 78,14 triliun, atau meningkat 9,10 persen dibandingkan semester I tahun 2016 yang sebesar 71,62 triliun.

”Keberhasilan ini karena dukungan stake holder di kabupaten/kota yang harmonis, juga didukung oleh masyarakat Jatim yang open minded, ungkap Gubernur Soekawo ketika menjadi narasumber pada acara Invesment Outlook dengan tema “Peluang Baru Investasi di kawasan Terintegrasi di Ballrom Hotel Pullman Jakarta.

Pakde Karwo juga menyampaikan masuknya investasi tersebut mendorong tumbuhnya ekonomi Jatim. Pada tahun Semester 1 tahun 2017 mampu tumbuh 5,21% lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional 5,01%.

Pertumbuhan ekonomi Jatim  didominasi oleh 3 sektor lapangan usaha utama, yakni industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,17 persen bisa mampu tumbuh sebesar 4,73 persen. Kemudian perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 18,07 persen mampu tumbuh 6,24 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai kontribusi sebesar 13,46 persen mampu tumbuh 1,83 persen.

Untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemprov Jatim  mengembangkan lima pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Diantaranya dengan dibangun Pelabuhan Manyar  JIIPE dengan area pelabuhan seluas 371 Ha dan area industri seluas 1.761 ha,  pengembangan  Pelabuhan Teluk Lamongan seluas 386 Ha.

Juga, pembangun Probolinggo Industrial Sea-Port City menjadi kawasan industri seluas 500 Ha, Pelabuhan Paciran dan Pelabuhan Tanjung Awar-Awar Terintegrasi dengan kawasan industri Tuban yang diusulkan 300 Ha kawasan industri.

Dengan dikembangkannya lima pelabuhan yang terintegrasi dengan industri tersebut, Pakde Karwo berharap bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk industri. Tujuan akhirnya adalah dapat mendorong ekspor. Sebagai contoh, untuk pasar ASEAN, sampai dengan Semester I 2017 ini, ekspor non migas Jatim surplus USD 738,85juta.

Bahkan perdagangan dengan negara Singapura surplus USD 311,73 juta."Kawasan industri yang terintegrasi diharapkan dapat mendorong linkage Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Industri Besar yang tentunya dapat mendorong transfer knowledge dan teknologi," ujarnya.

Di hadapan para peserta yang kebanyakan para pengusaha tersebut, Pakde Karwo juga memaparkan kondisi eksisting Jatim yang saat ini telah memiliki 7 kawasan industri seluas 4.819,5 Ha. Dengan area seluas itu, kawasan industri Jatim menjadi terluas nomor empat  4 di Indonesia.

Kawasan industri ini memberikan kontribusi 21,08% terhadap industri pengolahan Nasional tahun 2016. Kawasan industri eksisting Jatim antara lain PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Surabaya) seluas 245 Ha, PT. Pasuruan Industrial Estate Rembang (Pasuruan) seluas 563 Ha, dan PT. Sidoarjo Industrial Estate Brebek (SIEB) seluas 87 Ha. Juga, ada PT. Ngoro Industrial Park (NIP) seluas 450 Ha dan  PT. Maspion Industrial Estate (MIE) seluas 341,5 Ha,PT. Kawasan Industri Gresik (KIG) seluas 140 Ha, dan PT. Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) seluas 2.993 Ha.

Dengan komposisi di atas, papar Gubernur Jatim, jika dilakukan pengembangan lebih lanjut kawasan industrinya, maka kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB diyakininya akan semakin meningkat.

Upaya lain yang dilakukan Pemprov Jatim dalam mengembangkan kawasan industri terintegrasi  dengan memberikan stimulus  melalui fasilitasi, memberikan insentif serta kemudahan bagi pertumbuhan Kawasan Industri di Provinsi Jatim, melakukan promosi kawasan Industri pada level Nasional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jatim.

"Pemprov Jatim juga membuat Sistem Informasi Kawasan Industri (SIKI). SIKI merupakan database berbasis Information Technology (IT), sebagai media publikasi terkait promosi Kawasan Industri Jatim yang bertujuan untuk memudahkan investor dalam mencari lokasi pengembangan usaha yang strategis," ungkapnya.(min)

Heru Kristiyana.

JAKARTA (KT) - Otoritas Jasa Keuangan meminta klarifikasi dari Standard Chartered Indonesia untuk menyelidiki dugaan transfer dana jumbo yang diduga dilakukan sejumlah nasabah Indonesia di Standard Chartered Plc, dari wilayah Guernsey ke Singapura sebesar Rp18,8 triliun.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli .

JAKARTA (KT) - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengingatkan rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN harus ditujukan agar lebih efisien dan kompetitif.

banner

> BERITA TERKINI lainnya ...