Ekbis

Kepala Bidang Pengadaan dan OPP Perum Bulog Provinsi Sulawesi Tengah Bahar Haruna

 

Palu (KoranTranspaansi.com) - Perum Bulog Sulawesi Tengah memastikan stok kebutuhan pangan terutama beras menjelang lebaran Idul Adha 1439 H, hingga memasuki Natal dan Tahun Baru 2019 aman.  

Kepala Bidang Pengadaan dan OPP Perum Bulog Provinsi Sulawesi Tengah Bahar Haruna menjelaskan kesiapan stok beras sangat cukup.

Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. " Saat ini stok dipastikan hingga enam bulan ke depan. Bahkan bulog sulteng telah membeli beras petani sebesar 10.836 ton. " Kata Kabid Pengadaan dan OPP Perum Bulog Provinsi Sulawesi Tengah Bahar Haruna, Rabu (8/8/2018), di Palu.

Menurut Bahar,  fungsi bulog itu sebagai penstabil harga, terutama beras. Baik ditingkat produsen maupun tingkat konsumen. Untuk tingkat produsen bulog mengamankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Jadi initinya bulog menyerap dan membeli beras petani sesuai target yang telah ditetapkan.

Kemudian, dari sisi konsumen bulog menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan khusus pengadaan beras. Namun begitu, pihak bulog tetap menjaga kemungkinan permainan harga ditingkat pengecer. Sebab, jika terjadi gejolak harga dipasaran tim pemantau satgas pangan akan melakukan penindakan. 

" Kalau harga beras mungkin masih tetap stabil. Karena, apabila ada kenaikan harga bulog lakukan operasi pasar bersama tim satgas pangan.Dan logikanya, tidak mungkin masyarakat itu membeli yang mahal kalau ada yang murah. Apalagi, operasi pasar dilakukan hingga Desember. " jelas Bahar. 

Bahkan saat ini kata Bahar, pihak bulog sulteng melakukan pengiriman beras di provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Itu artinya, target yang diberikan pusat terlampaui. "Stok beras di bulog sulteng melebih target yang ditentukan. 

Untuk tahun 2018 ini sekitar 5 ribu ton kita sudah kirim. Sementara target di 2017 kemarin berkisar 103 persen. Sehingga kenaikannya berkisar 50 ribu ton dari besaran sebelumnya 42 ribu ton. (nur)

Sri Mulyani

Jakarta (KoranTransparansi.com) -  Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencermati adanya tekanan pada nilai tukar dan Surat Berharga Negara (SBN) pada triwulan II-2018 yang berasal dari ekspektasi lanjutan kenaikan suku bunga acuan The Fed dan sentimen perang dagang AS dengan mitra dagang utama.

"Risiko ini bersumber dari spillover kenaikan lanjutan fed fund rate dan perang dagang AS dengan mitra dagang utama," kata Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers perkembangan sistem keuangan triwulan II-2018 di Jakarta, Selasa.

Ikut hadir dalam jumpa pers rapat berkala KSSK ini Gubernur Bank Indonesia (BI)  Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah.

Dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global tersebut, Sri Mulyani menyampaikan KSSK telah melakukan penilaian dan mitigasi berbagai potensi risiko yang dapat menganggu stabilitas sistem keuangan.

"KSSK berkomitmen memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya tekanan global," ujarnya.

Dalam periode ini, pergerakan nilai tukar rupiah ikut tercatat rata-rata sebesar Rp14.420 per dolar AS atau mengalami perlemahan sebesar enam persen year to date, meski lebih rendah dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Brasil dan Turki.

Meski demikian, berdasarkan pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan selama triwulan II-2018, KSSK menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meski terdapat tekanan global.

Kondisi ini terlihat dari tingkat inflasi terjaga, likuiditas sistem keuangan yang mencukupi, cadangan devisa yang masih memadai, tingkat defisit APBN yang terkendali, surplus keseimbangan primer, kinerja perbankan yang membaik, peningkatan pertumbuhan kredit dengan tingkat risiko terkendali serta permodalan perbankan yang kuat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menambahkan, hingga Juni 2018, rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan tercatat sebesar 2,67 persen, rasio kredit bermasalah (NPF) perusahaan pembiayaan sebesar 3,15 persen dengan posisi permodalan (CAR) perbankan berada posisi 21,9 persen seiring terjadinya peningkatan pemberian kredit.

Namun, dalam bidang pasar modal dan lembaga keuangan, OJK mencermati terjadinya tekanan eksternal yang terjadi pada kinerja pasar keuangan domestik, terlihat dari IHSG pada triwulan II-2018 secara umum mengalami perlemahan yang diiringi dengan aksi jual nonresiden.

Dikutip Antara, Dalam periode ini, penghimpunan dana di pasar modal juga tercatat mencapai Rp108 triliun, dengan emiten baru tercatat pada Juni 2018 mencapai 31 perusahaan, atau lebih banyak dari periode Januari-Mei 2018 yang hanya tercatat sebanyak 18 perusahaan.

"OJK akan terus memantau dinamika perekonomian global serta dampaknya terhadap likuiditas pasar keuangan dan kinerja sektor jasa keuangan nasional, dan akan mengambil kebijakan yang tepat apabila tekanan di pasar keuangan terus berlanjut," ujar Wimboh.

Menurut rencana, KSSK kembali akan menyelenggarakan rapat berkala pada Oktober 2018. (ais)

Gubernur Jatim : Koperasi dan UMKM Mampu Serap 18,6 Juta Naker

Surabaya – (KoranTransparnsi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo optimis keberadaan koperasi dan UMKM mampu menjadi soko guru perekonomian nasional khususnya di Jatim. 

Apalagi di Jatim, koperasi dan UMKM mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak atau sekitar 94 persen dari total tenaga kerja yang ada.

“Koperasi dan UMKM telah mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada,” demikian disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-71 Provinsi Jatim di GOR Surajaya, Lamongan, Jumat (20/07).

Pakde Karwo menjelaskan, menurut data dari survei sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2016 yang dipublikasikan tahun 2017 jumlah tenaga kerja di Jatim sebanyak 20.160.000. Dari jumlah tersebut jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan besar hanya sekitar 333.271.

Sedangkan, sebanyak 18.610.000 bekerja di sektor koperasi dan UMKM. “Sebanyak 94 persen tenaga kerja di Jatim hidup dan dihidupi dari keberadaan koperasi dan UMKM,” imbuhnya.

Ditambahkan, jumlah koperasi dan UMKM di Jatim juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Menurut data sensus ekonomi pada tahun 2016 jumlah koperasi dan UMKM mencapai 9,59 juta, dengan rincian 4,61 juta di sektor non pertanian dan 4,98 juta di sektor pertanian. 

Pertumbuhan ini juga berkat adanya peran Dekranasda Prov. Jatim yang selalu aktif membina dan mempromosikan produk-produk koperasi dan UMKM.

“Pada tahun 2008 dulu jumlah koperasi dan UMKM 4,2 juta dan sekarang mencapai 9,59 juta. Data ini menunjukkan bahwa jumlahnya tidak hanya meningkat tapi meledak,” ungkap Pakde Karwo.

Dengan makin meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM, Pakde Karwo mengusulkan, agar pihak perbankan mempermudah pemberian kredit pada koperasi dan UMKM. Meskipun beberapa koperasi ataupun UMKM yang ada dianggap tidak bankable ataupun tidak feasible, namun Non Performing Loan/NPL nya rendah. 

Konsep yang dikedepankan adalah kejujuran, karenan kejujuran adalah bentuk softskill yang tidak dimiliki  negara lain. 

Bantuan kredit murah ini, lanjut Pakde Karwo, merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi yang kalah dalam pertarungan efisiensi termasuk di dalamnya koperasi dan UMKM. “Negara harus memberi kepedulian pada rakyat kecil, jangan sampai koperasi dan UMKM ini jadi semakin kecil karena kalah dalam hal efisiensi,” tegas orang nomor satu di Jatim ini.

Selain itu, untuk pemberian bantuan/pinjaman kepada koperasi juga telah didukung dengan adanya peraturan pada UU Koperasi yang memperbolehkan pemberian pinjaman pada koperasi. Hal ini menunjukkan, bahwa di era revolosi industri dalam hal pengembangan modal koperasi tidak hanya cukup dari iuran anggota saja. 

“Modal koperasi ini tidak hanya cukup dari iuran anggota, oleh sebab itu pihak perbankan bisa memberikan pinjaman pada koperasi,” terang Pakde Karwo.

Pakde Karwo menambahkan, untuk memperkuat koperasi dan UMKM Pemprov Jatim juga telah memberikan bantuan kepada koperasi wanita/kopwan yang tersebar di seluruh Jatim. 

Program ini dirasa sangat tepat, karena perempuan sejak kecil sudah memiliki kemampuan sebagai akuntan handal. “Pemberian bantuan dan dukungan pada koperasi dan UMKM ini merupakan bentuk konkrit koperasi sebagai ideologi dalam keseharian,” ujarnya.

Penerapan Konsep Digital Ekonomi Meliputi Proses Industri, Produksi dan Dagang

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo meminta, penerapan konsep digital ekonomi memasukan proses industri, produksi dan dagang. Hal ini penting dilakukan, karena jika terbatas pada trading atau dagang saja maka pelaku pengusaha disini hanya akan menjadi konsumen. 

“Hal yang penting yakni barang yang ada di Jatim bisa diproduksi dan dijual melalui konsep digital ekonomi yang ada,” ungkapnya. (kh)

Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) menyaksikan penandatanganan nota pendahuluan perjanjian oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi Gunadi (ketiga kanan) dan Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard Adkerson (kedua kiri) terkait pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia di Kantor Kemenkeu, Jakarta

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan telah dilakukan Penandatanganan Pokok-Pokok Kesepakatan Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Freeport-McMoran Inc. (FCX).

Hal ini disampaikannya pada Konferensi Pers bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan  di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (12/07/2018).

"Hari ini merupakan suatu langkah maju dan strategis di dalam rangka mewujudkan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dan Freeport McMoran," kata Menkeu dihadapan para awak media.

Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatangan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

"Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia akan berupa izin usaha pertambangan khusus operasi produksi atau IUPK dan bukan dalam bentuk kontrak karya. Divestasi saham sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia dan PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri," ungkap Menkeu ketika membacakan beberapa poin kesepakatan yang telah dicapai.

Menkeu menjelaskan pokok-pokok perjanjian ini selaras dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, dimana pemerintah daerah akan mendapatkan saham dari kepemilikan saham PT Freeport Indonesia.

"Untuk mendukung divestasi saham antara lain telah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2018 di mana pemerintah daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport sebesar 10%," ujar Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, untuk mendukung peningkatan penerimaan negara sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara atau Undang-Undang Minerba telah memastikan tersedianya regulasi bagi semua investor di dalam rangka memberikan stabilitas pembayaran kewajiban penerimaan negara.

"Harapan pemerintah dengan pemberian stabilitas penerimaan negara di samping akan meningkatkan penerimaan negara juga akan menjadi komitmen Pemerintah di dalam menjaga iklim investasi yang pasti dan kondusif," pungkas Menkeu.(rom)

Gubernur Jatim pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPS-LB PT Bank Pembangunan Daerah/BPD Jawa Timur Tbk 2018 di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim lantai 5, Surabaya (26/6).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo meminta Bank Jatim fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pelayanan yang diberikan semakin maksimal. Hal ini penting dilakukan karena persaingan dalam dunia perbankan saat ini semakin ketat.

“Penyelenggaraan kegiatan perbankan semua berbasis pada SDM. Oleh karena itu, assessment harus dilakukan pada semua pegawai apakah berkompeten di bidangnya,” terang Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPS-LB PT Bank Pembangunan Daerah/BPD Jawa Timur Tbk 2018 di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim lantai 5, Surabaya (26/6).

Terkait SDM pula, lanjut Pakde Karwo, Bank Jatim perlu memberikan keahlian khusus untuk menunjang tugasnpara pekerjanya. Misalnya, kemampuan keuangan, analisis kredit, dan penerapan teknologi perbankan. “SDM yang berkualitas ini akan memberikan efek secara langsung pada nasabah, yakni terciptanya rasa aman dan tenang,” imbuhnya.

Ditambahkan, sebagai perusahaan terbuka, Bank Jatim juga berkewajiban menerapkan proses rekruitmen calon pengurus perseroan secara transparan dan akuntabel. Bahkan, Pakde Karwo juga mengusulkan agar Bank Jatim sebaiknya menggunakan appraisal atau penilaian dari pihak ketiga yang profesional. “Prosedur perekrutan SDM ini sebaiknya dilakukan di semua bagian baik vertikal, horisontal, maupun fungsional,” tegas orang nomor satu di Jatim ini.

Kinerja Bank Jatim Per Mei 2018 Mendapat Predikat Sehat

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo menjelaskan berdasarkan beberapa indikator kinerja Bank Jatim sampai dengan Mei 2018 mendapatkan predikat sehat. Beberapa indikator itu antara lain rasio Non Performance Loan (NPL) sebesar 4,83 %, Return on Equity (ROE) sebesar 21,19 %, Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 22,91 % dan BOPO sebesar 62,00 %. “Rasio-rasio ini cukup bagus, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Kinerja positif lainnya juga terlihat dari total aset sampai Mei 2018 mencapai Rp. 59,816 triliun, atau meningkat 16,11% dibandingkan total aset pada Desember 2017. Selain itu, laba pada bulan Mei 2018 juga lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp. 612,094 miliar, atau lebih besar 4,88%. 

“Kenaikan aset ini sangat penting dan harus dijadikan prioritas utama. Karena, naiknya aset akan diikuti dengan naiknya keuntungan, bukan sebaliknya,” tegas Pakde Karwo pada semua pemegang saham yang hadir.

Posisi rasio keuangan tersebut, lanjut Pakde Karwo, menunjukkan profitabilitas Bank Jatim diatas rata-rata profitabilitas bank umum konvensional. Sedangkan dari sisi ketahanan modal, rasio CAR Bank Jatim menunjukkan kecukupan modal yang lebih baik dibandingkan dengan rasio bank umum konvensional yakni sebesar 22,25%. 

Dana Pihak Ketiga/DPK Bank Jatim juga mampu tumbuh sebesar 9,69% (YoY), atau sebesar Rp. 49,52 triliun.

Pakde Karwo berharap dengan pertumbuhan perbankan yang positif ini, jumlah kredit yang dipinjamkan kepada masyarakat terutama sektor UMKM bisa meningkat. Ini penting dilakukan, karena hampir 90% tenaga kerja yang ada di Jatim justru bekerja di sektor UMKM. 

“Saya minta para kepala cabang tidak terlalu berhati-hati dalam memberikan landing kredit kepada sektor UMKM,” harapnya pada RUPS yang mengagendakan beberapa hal. Diantaranya, perubahan anggaran dasar, penetapan perubahan tugas dan wewenang pengurus perseroan, dan perubahan buku pedoman pelaksanaan perseroan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain para pemegang saham Bank Jatim, yakni para bupati dan wali kota se-Jatim, Dewan Komisaris PT Bank Jatim Tbk, Direksi PT Bank Jatim Tbk, dan beberapa pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim. (guh/min)

 

Pkde Karwo saat Peluncuran PPh Final UMKM 0,5 persen oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Jatim Expo, Surabaya, Jumat(22/6).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi backbone perekonomian Jawa Timur. Hal tersebut bisa terlihat pada fakta empiris di lapangan.  

Diantaranya adalah kinerja Industri pengolahan dalam lima tahun terakhir share terhadap nasional semakin meningkat, dari 19,91 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 21,70 persen pada tahun 2017.Menurut Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo,empat tahun terakhir kontribusi sub-sektor Industri Makanan dan Minuman rata – rata sebesar 31,69 persen, sub sektor Pengolahan Tembakau rata – rata sebesar 26,63 persen, dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional rata – rata sebesar 8,03 persen.

“Hal ini terbukti pada hasil Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) pada tahun 2012 populasi UMKM di Jawa Timur meningkat menjadi 6,8 Juta yang terdiri dari 4,1 juta UMKM sektor pertanian dan 2,7 Juta UMKM Non Pertanian,” ungkap Pkde Karwo saat Peluncuran PPh Final UMKM 0,5 persen oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Jatim Expo, Surabaya, Jumat(22/6).

Pada Sensus Ekonomi yang dilakukan secara serentak tahun 2016 menunjukkan bahwa populasi UMKM Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan 4,61 Juta UMKM Non Pertanian dan 4,98 Juta UMKM Pertanian sehingga berjumlah 9,59 juta UMKM. 

Hal ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM sekaligus besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber pendapatan utama masyarakat di Jawa Timur yang tentunya berperan penting pula terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. 

Kemudian, Angkatan Kerja Jawa Timur tahun 2016 adalah 20,16 Juta dengan penyerapan tenaga kerja dari UMKM Non Pertanian sebanyak 13,97 Juta, UMKM Pertanian 4,98 Juta. Sehingga total penyerapan tenaga kerja UMKM sebesar 18,95 juta, tenaga kerja usaha besar 373.294 orang dan Pengangguran 838.496 orang (4,21 persen).

Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2012 UMKM berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2012 sebesar 54,98 persen. “Dengan asumsi ceteris paribus, maka kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2016 sebesar 57,52 persen,” ungkapnya

Disisi lain, UMKM di Jawa Timur memberikan kontribusi besar terhadap realisasi penanaman modal. Realisasi Investasi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp. 152,39 Triliun, sementara pada Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp. 32, 97 Triliun meningkat 15,93 % dari periode yang sama pada tahun 2017. 

Dari data tersebut, pada tahun 2017 kontribusi PMDN Non Fasilitasi mencapai 56,34 % dan pada triwulan I tahun 2018 ini meningkat menjadi 74,01 %. PMDN Non Fasilitasi dominan dari UMKM dan menjadi sumber utama pendorong pembangunan ekonomi Jawa Timur ditengah kondisi perekonomian global yang dinamis.

Luncurkan PPh Final UMKM 0,5 Persen

Presiden RI, Joko Widodo secara resmi meluncurkan PPh final UMKM 0,5 persen.  Peluncuran tersebut manjadi bagian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. 

PP Nomor 23 Tahun 2018 mendorong agar pelaku UMKM lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal.  “Pemerintah memberikan kemudahan dalam membayar pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan,” ujarnya.

Jokowi sapaan akrab Presiden RI, menjelaskan dengan diberlakukan PP ini, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Selain itu, Jokowi juga menghimbau agar UMKM mengikuti perkembangan dunia yang semakin cepat.  UMKM diharapkan tidak bergantung pada system jual beli langsung. UMKM harus menggunakan teknologi online. 

Pelaku usaha bisa memanfaatkan sarana media online seperti youtube, instagram dan facebook untuk memasarkan produknya.”Apabila tidak mengikuti perkembangan jaman seperti ini, maka akan kalah dalam pertarungan global,” tegasnya .(med/min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...