DAERAH

Wakil Bupati Sidoarjo memberikan arahan pada deklarasi Sidoarjo bbas kumuh

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Untuk mewujudkan Sidoarjo menjadi Kota bebas kumuh, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi membangun komitmen bersama dalam penanganan persoalan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh atau disingkat Kotaku.

Deklarasi ini dilakukan oleh relawan dari elemen Forum Komunikasi Antar Lembaga Keswadayaan Masyarakat (FKA-LKM) Kecamatan Gedangan di Pendopo Kecamatan Gedangan. Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin S.H. menghadiri acara itu seklaligus memberikan arahan

Deklarasi ditandatangani Camat Gedangan, perwakilan Kepala Desa dan Koordinator FKA-LKM. Semua pihak yang terlibat juga secara simbolis memakai pin Kota Tanpa Kumuh dengan harapan mampu menangani masalah sekaligus mengurangi luasan wilayah kumuh di Kabupaten Sidoarjo.

Tim Leader Kotaku Provinsi Jawa timur Agus Shonhaji Mu’thi mengatakan di Jawa Timur luasan wilayah kumuh mencapai 3 ribu hektar, sedangkan data yang masuk di kotaku mencapai 1792 hektar yang tersebar di 1857 kelurahan di 36 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

“Nah, dari 36 Kabupaten/Kota, Sidoarjo juga termasuk salah satunya masuk wilayah kumuh, yang luasan kumuhnya terletak di Kecamatan, Desa hingga RT/RW mana, telah di tetapkan melalui SK Bupati” jelasnya.

Ada 7 indikator dalam menangani wilayah kumuh, indikator itu diantaranya Kondisi Bangunan (Keteraturan, Kepadatan dan Kondisi Fisik), Jalan Lingkungan, Drainase Lingkunga, Air Limbah, Air Bersih / Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengamanan Bahaya Kebakaran.

Sementara itu Wakil Bupati Sidoarjo yang juga hadir sebagai narasumber, memberi arahan kepada semua untuk dapat bersinergi dengan baik. “Pembangunan saat ini sudah bottom up, semua dari bawah, yang merencanakan desa dan yang melaksanakan desa, untuk itu desa juga harus berperan aktif dalam menentukan pembangunan.” ucapnya.

FKA-LKM harus bisa memotret keadaan di desa dengan sebenar-benarnya, sehingga bisa memetakan untuk melihat dari skala prioritas mana yang terlebih dahulu untuk diselesaikan.

“Keberhasilan program Kotaku ini bukan hanya menyangkut infrastruktur, tapi juga kesadaran masyarakat, pola pikir dan pola hidup harus dibangun secara menyeluruh” imbuhnya.

Wabup juga berharap jumlah luasan wilayah kumuh kedepan progresnya dapat dilihat, perlu monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga kita juga dapat memastikan ketepatan kualitas dan sasaran program ini. (med)

Foto : Saifiddin/ ketua LIPK// kt. Faisal

Sumenep (KOranTransparansi.com) - Pasca ditetapkannya sebagai tersangka atas Pungutan Liar (Pungli) pendaftaraan Tanah sistematika lengkap (PTSL) Tahun  2017, Sekretaris Desa Prenduan (MM) ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kab. Sumenep,  beberapa hari kemarin.

Sebelumnya Kepala Desa Kertasada atas dugaan yang sama telah mendekam di jeruji besi, Kejaksaan Negeri Sumenep di minta untuk lebih tegas lagi awasi dugaan tersangka lainnya, sebab tidak menutup kemungkinan akan banyak kepala Desa yang lain terperangkap dalam pungutan liar (pungli) tersebut
 
Ketua Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) kab. Sumenep, Zaifiddin mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kinerja kejaksaan negeri sumenep, karena telah terbukti memproses berbagai persoalan korupsi dan pungutan liar (pungli) di Kab. Sumenep. (26/09)
 
keseriusan ini terlihat dengan banyaknya kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri sumenep dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diajungkan jempol, sebab kejaksaan tidak tebang pilih dalam menegakkan supre masi hukum 
 
seperti santer diberitakan di berbagai media cetak dan online terkait Pungli prona dilakukan sejumlah kades yang ada. Prona ini sangat rentan dan menjadi topik menarik bagi kejaksaan, hal ini banyak kepala Desa mendekam di sel penjara karena diduga kuat melakukan pungli yang bisa merugikan negara.
 
Di katakan zai, Setelah dua kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka melakukan pungutan liar (Pungli) Kejaksaan Negeri harus mengkaji kembali beberapa Desa yang ada di Kab. Sumenep termasuk Desa Aeng panas
 
untuk diketahui, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ini adalah program pemerintah yang di subsidi oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk masyarakat yang kurang mampu.(sal)
Foto : Event Festival dan Pameran Buah saat berlangsung tahun lalu.

 

KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Dalam rangka memeriahkan gelaran Festival Kelud  2018, Pemerintah Kabupaten Kediri akan menggelar festival nanas dan pameran buah. Kegiatan ini akan diselenggarakan 29 September-30 September 2018, bertempar di lapangan rest area bawah atau area tiket masuk wisata Gunung Kelud.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Anang Widodo melalui Kabid Pengelolaan Tanaman Pangan Tri Retnani Yeni Astuti, MM menyampaikan, ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan dalam Festival Kelud. Harapannya, event ini menjadi gerbang pembuka potensi Kabupaten Kediri kepada masyarakat khususnya pengunjung wisata Gunung Kelud.

“Bursa pameran buah digelar mulai Sabtu sampai Minggu tanggal 29 s/d 30 September 2018. Dimeriahkan juga nanti dengan parade band pelajar dan minum susu dan kopi gratis. Band ini merupakan para juara kategori SMP dan SMA yang digelar saat festival band di Pekan Budaya dan Pariwisata tahun 2018," jelasnya.

Menurutnya, untuk susu nanti berasal dari peternakan sapi perah Kecamatan Ngancar dan 500 liter susu segar. Bahkan, kopi asli produk dari lereng Gunung Wilis dengan merk Ayu Putri Wilis, Dusun Besuki, Desa Jugo,Kecamatan Mojo, juga ikut andil dalam event tersebut.

Ditambahkan Yeni, Minggu 30 September juga akan ada arak-arakan nanas yang diprakarsai warga desa se-Kecamatan Ngancar. Puncaknya nanti setelah arak-arakan terdapat kenduri nanas yang akan dibagikan gratis bagi seluruh pengunjung.

“Pada minggu pagi, nanti rute arak-arakan tumpeng nanas dari balai Desa Sugihawaras menuju lapangan rest area bawah. Dilanjutkan dengan kenduri dan ‘porak’ tumpeng nanas. Biasanya ini acara yang sangat ditunggu-tunggu pengunjung wisata dan warga sekitar Gunung Kelud" pungkasnya.(bud)

Foto  : Gubernur Jatim Soekarwo menyaksikan serahterima jabatan Bupati Magetan dari pejabat lama kepada Bupati Magetan hang baru DR Suprawoto,MSi

Magetan (KoranTransparnsi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo meminta Bupati Magetan terpilih periode kepemimpinan Tahun 2018-2023, Dr. Drs. Suprawoto SH, M.Si untuk fokus membangun sektor pertanian di wilayahnya. Ini karena sektor tersebut memiliki kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Magetan 2017, yakni mencapai 32,07 %.

“Ini artinya 32,07 persen masyarakat Magetan hidup dari pertanian, jadi jika ingin masyarakatnya makmur, ya harus mengurus pertanian” tegas Gubernur Soekarwo saat memberikan sambutan di acara serah terima jabatan (Sertijab) Bupati Magetan masa jabatan 2018-2023 dalam agenda Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Magetan Tahun 2018 di Gedung DPRD Kab. Magetan, Rabu (26/9).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, mengurus sektor pertanian ini juga sangat vital. Sebab berdasarkan data BPS per Maret 2017, tingkat kemiskinan di Kab. Magetan masih mencapai 10,48 %, dimana kemiskinan tertinggi berada di pedesaan. Di desa,  pekerjaan utama masyarakat Magetan bekerja sebagai petani.

Salah satu upaya memajukan pertanian, lanjut gubernur kelahiran Madiun ini, adalah dengan mendorong pengembangan industri primer atau industri pasca panen. Dengan begitu, para petani akan memperoleh peningkatan nilai tambah terhadap produknya. Pengembangan industri pasca panen ini juga harus didukung skema pembiayaan murah bagi petani.

“Dengan adanya industri primer, maka petani tidak lagi menjual gabah kering panen, tapi minimal bisa menjual gabah kering giling, bahkan jika bisa petani menjual beras. Kemudian bupati harus bisa memberikan skema pembiayaan murah di pertanian yang pro terhadap petani” lanjutnya.

Jika sektor pertanian maju, imbuh orang nomor satu di Jatim ini, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab. Magetan juga akan ikut berkurang. Berdasarkan data BPS Tahun 2017, TPT di Kab. Magetan berada di angka 3,80 %. Dimana sebagian besar TPT Kab. Magetan berada di pedesaan. 

“Jadi bupati harus peduli terhadap on farm ke off farm pertanian, ini akan menyerap para pengangguran tersebut. Sebab proses industrinya ada di petani. Apalagi, 32,07 % masyarakat Magetan hidup di pertanian” imbuhnya.

Pakde Karwo juga berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Magetan periode 2008-2018, Sumantri dan Samsi atas jasa dan kontribusinya terhadap pembangunan di Magetan. Pakde menilai, kinerja keduanya sudah sangat baik, contohnya pada Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Magetan mencapai 5,09 %, GINI Ratio mencapai 0,39 %, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Magetan mencapai 72,60.

Dalam sambutannya, Bupati Magetan terpilih, Dr. Drs. Suprawoto, SH, M.Si mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti perintah Pakde Karwo untuk fokus pada pertanian. 
Menurutnya, sektor pertanian telah masuk kedalam tujuh misi pembangunan Magetan Tahun 2018-2023 yang diusungnya.
 
Misi tersebut adalah meningkatkan keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan, mengoptimalkan pengelola dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disamping itu juga memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah melalui prioritas program dan pendanaan.

Sementara lima misi lainnya adalah meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil (SMART), memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat, mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan manajemen pemerintah yang bersih, profesional, dan adil, serta mengembangkan koordinasi dan kerjasama inter dan antar daerah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah,

“Adapun visi yang saya usung adalah masyarakat Magetan yang SMART, Semakin Mantab dan Sejahtera” pungkasnya. (ais)

Foto : Jatmiko, Waka Kesiswaan SMKN 1 Kota Kediri saat menunjukkan prestasi anak didiknya
KEDIRI ( KoranTransparansi.com)Patut mendapatkan apresiasi luar biasa atas prestasi yang diraih Fathan Zulkarnaen, salah satu Siswa SMKN 1 Kota Kediri, berhasil meraih Juara 3 Karate tingkat Nasional di ajang Olimpiade/Olahraga Sekolah Nasional (O2SN).
 
Keterangan Jatmiko, Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 1 Kota Kediri, pihaknya merasa bersyukur atas serangkaian prestasi yang diraih anak didiknya. Harapanya, hal ini bisa menjadi motivasi anak didik lainya.
 
" Ya, kami sangat bangga dengan prestasi yang diraih Fathan Zulkarnaen, Siswa Klas XI TITL-3, dengan meraih Juara 3 Karate tingkat Nasional di ajang 02SN" kata Jatmiko, Selasa (25/9/2018).
 
Dia menjabarkan, memang tidak mudah dalam meraih prestasi tingkat Nasional yang diraih anak didiknya tersebut. Sebelumnya, berbagai event tingkat regional diikuti hingga mampu berlaga mewakili Propinsi Jawa Timur.
 
" Awal sebelum berlaga di ajang O2SN, Siswa kami mengikuti ajang tingkat Regional terlebih dahulu dan meraih Juara 1. Dari sinilah, Fathan Zulkarnaen mewakili Propinsi Jawa Timur guna mengikuti ajang O2SN dan meraih Juara 3 " pungkasnya.(bud)
Foto : Warga saat mendatangi Balai Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.
 
KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Merasa keluhan polusi debu yang ditimbulkan oleh truk pasir tidak ditanggapi, ratusan orang warga Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meluruk kantor balai desa setempat, Senin (24/9/2019). Mereka, minta pemerintah desa menutup akses jalan utama yang selama ini digunakkan aktivitas pengangkutan material pasir, dari kawasan tambang di aliran lahar Gunung Kelud.
 
Saat tiba di balai desa, para warga ditemui Kepala Desa Wonorejo Trisulo, Mohamad Mustofa bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat. Mereka,kemudian menggelar audiensi bersama Paguyuban Truk Pasir.
 
Wakil Ketua BPD Wonorejo Trisulo, Edi mengatakan, masyarakat sudah tidak tahan terhadap polusi debu yang terjadi setiap hari. Banyak diantara warga yang jatuh sakit. Mulai batuk, pilek hingga Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). 
 
“Kedatangan kami kemari sebenarnya membantu Pemerintah Desa Wonorejo Trisulo untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kami sepakat menolak truk pengangkut pasir melintasi jalan utama. Kami juga meminta agar pembangunan jalan ini segera dipercepat agar polusi debu ini segera berakhir,” kata Edi, Senin (24/9/2018).
 
Dalam audiensi ini sejumlah tokoh masyarakat mengajukan protes dan usulan. Mayoritas dari mereka,menolak apabila jalan utama dilalui truk pasir. Bahkan, ada yang meminta agar jalan ditutup untuk truk pasir yang sehari-hari melintas kurang lebih 400 unit. 
 
Ditambahkan Edi, selain menyebabkan debu, truk pasir juga mengabaikan kondisi lingkungan dan kesehatan warganya. 
 
“Mereka hanya menyirami jalan menggunakan air. Dalam cuaca panas terik seperti ini, penyemprotan itu tidak sebanding. Belum lama disemprot, jalanan sudah kering dan berdebu kembali,” terus Edi.
 
Sementara, Kepala Desa Wonorejo Trisulo, Mohamaad Mustofa, bahwa selama ini pihaknya terus mendapatkan keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat polusi debu dari truk pasir. Ditambah lagi pelaksanaan proyek jalan yang tidak kunjung selesai. 
 
“Dalam pertemuan ini, warga mempertanyakan kelanjutan pembangunan jalan kapan, karena efeknya sangat mengganggu. Mulai ada yang batuk dan penyakit dalam. Ada beberapa warga yang meminta untuk jalan ini ditutup, tetapi itu tidak mungkin,” tegas Mohamad Mustofa.
 
Hingga, pertemuan tersebut membuahkan beberapa poin. Pemerintah Desa Wonorejo Trisulo melarang truk pasir beroperasi di jalur utama, tetapi akan dialihkan ke jalur alternative. Pemerintah desa juga akan mempertanyakan ke lembaga diatasnya terkait kelanjutan proyek pembangunan jalan. 
 
Diberitakan sebelumnya, warga Desa Wonorejo Trisulo mengeluhkan polusi debu yang ditimbulkan oleh truk pasir yang melintasi jalan desa. Jalan yang rusak dan kini proses pembangunan dilintasi ratusan truk membawa material pasir dari tambang setiap harinya. Banyak warga yang tidak berani keluar rumah karena debu. Bahkan, ada beberapa diantara mereka yang jatuh sakit saluran pernafasan. (bud)
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...