DAERAH

Kali Pertama Pemkab Sumenep Terima WTP

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk pertama kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan pada Kamis (31/5/2018) . 

WTP ini merupakan opini audit yang diterbitkan atas laporan keuangan karena dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material.

Opini WTP dari BPK RI diterima langsung Bupati Sumenep Dr. KH. A. Busyro Karim M. Si di Kantor BPK perwakilan Jawa Timur, kamis 31/5/2018. “Keberhasilan opini WTP itu adalah bentuk ikhtiar dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan” kata Bupati Sumenep, pada hari kamis, 31/5/2018.

Ia mengayakan, bahwa raihan tersebut memutus “kutukan” Kabupaten Sumenep yang selama ini hanya meraih opini WTP. Bupati Sumenep mengapresiasi dan menyatakan jika prestasi tersebut adalah buah dari komitmen semua pihak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.

“Diharapkan prestasi tersebut tidak membuat puas kalangan birokrasi Sumenep, karena mempertahankan prestasi tersebut jauh Iebih berat” tutur Bupati dua periode ini.

Pada kesempatan tersebut pula Bupati Sumenep dipercaya mewakili Bupati dan walikota di Jawa Timur untuk memberikan review terhadap kinerja BPK selama ini sekaligus berbagi pengalaman kesuksesan Sumenep meraih WTP (fidz).

 

 

Agar Pancasila Masuk ke Hati Masyarakat

JEMBER (KoranTran sparansi.com) - Pemerintah Kabupaten Jember merayakan Hari Lahir Pancasila dengan menggelar berbagai kegiatan selama satu bulan. Potensi di masyarakat terlibat dalam peringatan ini.

Plt. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Jember Ir. Herwan Agus Darmanto, MPd. menjelaskan, peringatan selama sebulan dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat bertujuan agar Pancasila masuk ke hati warga.

“Hari lahir Pancasila seyogyanya tidak dirayakan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh kalangan swasta juga masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan masuk ke dalam hati seluruh anggota masyarakat,” ungkap Herwan, Kamis (31/5/2018).

Apabila sudah masuk dalam hati tiap anggota masyarakat, maka masyarakat Jember tidak mudah dipecah-pecah atau diperngaruhi hal yang jelek-jelek.

Herwan menegaskan, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa yang telah menjadi kekuatan Bangsa Indonesia. Karena itu, 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merupakan hari yang istimewa. Karena menajdi pemersatu bangsa patut dirayakan oleh semua unsur masyarakat.

Kabag menyebutkan, peran masyarakat seperti dunia usaha perhotelan dan sejenisnya bisa dengan memasang spanduk maupun banner peringatan Hari Lahir Pancasila. Maupun membuat kegiatan yang terkait perayaan.

1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila telah ditetapkan oleh presiden. Untuk memperingatinya, Pemerintah Kabupaten Jember mencanankan perayaan dengan berbagai kegiatan selama satu bulan.

Diantaranya upacara yang diselenggarakan di Alun-alun Jember, di seluruh kecamatan, dan di seluruh sekolah mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Ada juga pemberian Akta Lahir Pancasila Sakti di tiga rumah sakit pemerintah, talk show kebangsaan, dan kegiatan lainnya.

Dalam peringatan tahun ini, lanjut Herwan, mengangkat tema Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi.

Pancasila sudah ditetapkan hari lahirnya oleh presiden 1 Juni. Pemerintah Kabupaten Jember mencanangkan perayaan ini dengan upacara dan kegiatan selama sebulan. Tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini yakni Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi. Ini tema yang sangat luar biasa.

Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR dalam kesempatan wawancara dengan wartawan menegaskan peringatan Hari Lahir pancasila menjadi kewajiban bersama. “Ini kewajiban bersama,” katanya di Pendapa Wahyawibawagraha.

Dalam satu bulan ada 21 kegiatan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, masjid, pondok pesantren, guru ngaji, maupun dunia kesehatan. (eka)

 Bupati Malang Dr H Rendra Kresna memberikan arahan kepada para peserta Rakerda UKS/M di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis pagi.

MALANG (KoranTransparansi.com)  – Bupati Malang Dr H Rendra Kresna membuka Sarasehan Remaja dan Rapat Kerja Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Malang Sebagai Kabupaten UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah) Tahun 2018 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (31/5) pagi. 

Bupati RFendra Kresna menyatakan masalah kesehatan ini bukan hanya sebagai tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, melainkan juga masyarakat seluruhnya. Tak ketinggalan, Pak Rendra mengucapkan selamat kepada SMP Negeri 1 Wajak setelah berhasil menyabet juara pertama Lomba UKS/M tingkat SMP/MTs dan SD Negeri 3 Turen menjadi juara kedua Lomba UKS/M tingkat SD/MI se Provinsi Jawa Timur.

"Saya ucapkan selamat dan sukses kepada kedua sekolah tadi. Serta saya ucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah yang sudah turut serta pada lomba-lomba UKS/M. Harapan kita semua, lomba UKS/M itu hanya sebagai sarana namun sudah menjadi bagian pembangunan kesehatan mulai dari anak sekolah dengan sudah memiliki gaya hidup sehat. 

Sehingga persoalan-persoalan kesehatan tidak menjadi tugas pemerintah melainkan juga seluruh masyarakat. Mari wujudkan Kabupaten Malang sebagai Kabupaten UKS/M,” terang Bupati.  

Tak hanya itu, Pak Rendra berharap pengembangan UKS/M bisa melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama di dunia pendidikan karena sangat penting untuk membiasakan masyarakat dan mengerti tentang kesehatan. 

Selain, yang sudah diterapkan dengan mensinergikan dengan program kegiatan dan organisasi sekolah seperti OSIS dan Pramuka. Dengan demikian, para murid yang merupakan para generasi muda ini akan memiliki kebiasaan dan kesadaran diri dalam kehidupan keseharian dan penanganan kesehatan.

‘’Saya mengapresiasi anak-anak dan pihak sekolah yang kini sudah memahami dan mengerti cara hidup sehat, hingga penanganan pertolongan pertama ketika menghadapi sebuah permasalahan kesehatan. Mereka sudah seperti tim medis yang sangat cekatan karena sudah punya bekal dan ilmu UKS/M sehingga bisa mempraktekannya dalam menangani permasalahan tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Penyelenggara sekaligus Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Malang, Ir. R. Taufiq Hidayat menjelaskan pencapaian hasil pelaksanaan UKS/M sangat bervariasi utamanya menyangkut tiga komponen yakni sumber daya manusia, manajemen dan sarana prasarana. 

Diharapkan, semua pemangu kepentingan dan kebijakan memiliki tekad dan semangat mempercepat pencapaian tujuan program seperti yang sudah dicanangkan Bupati Malang bahwa Kabupaten Malang sebagai Kabupaten UKS/M.

‘’Tujuan penyelenggaraan rapat dan sarasehan remaja ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang program kebijakan Pemprov Jatim dalam Program UKS/M. Sosialisasi Kabupaten Malang sebagai Kabupaten UKS/M sudah menyebar di 33 kecamatan,” tambah Taufiq. (kho)

Bupati Lamongan Fadli Safari Ramadan dan Bagi Bingkisan untuk Yatim

LAMONGAN (KoranTransparansi.com) - Safari Ramadhan yang dilaksanakan Bupati Lamongan Fadeli tahun ini sedikit berbeda. Di setiap lokasi yang dikunjungi, seluruh unit pelayanan Pemkab Lamongan turun gunung tumplek blek jemput bola.             

Seperti saat Safarai Ramdhan di Desa Sukobendu Kecamatan Mantup, Selasa lalu. Masyarakat setempat dimanjakan sejumlah stan pelayanan Pemkab Lamongan.            

Stan pelayanan milik Dinas Kesehatan sore itu sepertinya yang paling ramai peminat. Hampir 100 warga memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis oleh petugas kesehatan.             

Stan lain yang ramai dikunjungi warga adalah milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lebih dari 30 orang warga Sukobendu dan sekitarnya melakuan perekaman dan sekaligus pencetakan KTP elektronik.             

Sementara itu beras sebanyak 1.250 kilogram di pasar murah milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga ludes dalam sekejap.             

Selain sejumlah stan tersebut, Dinas Perpustakaan Daerah juga menerjunkan mobil bacanya. Kemudian Dinas Perikanan memnuhi stan mereka dengan produk unggulan dan BPJS Kesehatan juga membuka stan pendaftaran dalam rangka pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen di akhir 2018.             

Saat di Masjid Jami’ Al-Fattah Sukobendu, Fadeli menyampaikan bantuan 50 tas sekolah untuk anak kurang mampu, sembako 150 paket, dan 50 paket makanan tambahan protein hewani.             

Safari Ramadhan itu dihadiri pula oleh Wabup Kartika Hidayati, Sekkab Yuhronur Efendi dan jajaran Forkopimda setempat.    

Diantara Forkopimda yang hadir secara pribadi adalah Kapolres AKBP Feby D.P. Hutagalung. Dia sempat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kembali meningkatkan kepekaan sosial, bersama-sama menjaga wilayahnya. Itu disampaikannya terutama terkait gangguan kemananan oleh teroris di Surabaya beberapa waktu lalu.             

Menyambung itu, Bupati Fadeli sendiri memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menjadikan Lamongan tetap kondusif.             

“Sesuai ajakan Pak Kapolres tadi, mari kita jaga wilayah masing-masing. Jangan sampai misalnya, ada tamu yang bermalam berhari-hari didesa, dan tidak ada yang tahu. Kearifan lokal seperti Siskamling juga Saya rasa perlu untuk dihidupkan kembali, “ ujarnya.             

Dalam Safarai Ramadhan itu Fadeli mengungkapkan sejumlah program unggulan. Seperti penuntasan UHC 100 persen di akhir 2018, program rumah sehat, mobil sehat untuk setiap desa dan sepeda sehat untuk setiap kader posyandu.             

Untuk mobil sehat, saat ini sudah 3.475 unit yang diberikan dan menyusul lagi sebanyak 1.743 di tahun 2018. Sementara untuk mobil sehat, saat ini sudah 182 desa yang mendapat fasilitas ini. (adi)

Foto : Barang bukti yang berhasil diamankan petugas

KEDIRI (KoranTransparansi) - Kedapatan membawa 2,28 gram sabu-sabu, Feri Ade Aprilian (20) warga Gringging RT.03 / RW.03 Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri diamankan petugas BNN Kota Kediri. Tersangka, diringkus di warung kopi Jalan 

Veteran atau depan Rumah Sakit Kusta, Kota Kediri.

Menurut AKBP Bunawar Kepala BNN Kota Kediri, tersangka berhasil diringkus usai pihaknya mendapat informasi dari masyarakat

" Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan tim BNN Kota Kediri, akhirnya kita mengamankan tersangka," kata Bunawar, Kamis (31/5/2018).

Menurutnya, saat penangkapan petugas menggeledah tersangka hingga ditemukkan barang bukti 2,28 gram sabu-sabu, yang dibungkus dengan 5 plastik klip warna bening, 1 buah pipet kaca. Lalu, HP merk Advan, 1 bungkus rokok dan 1 unit sepeda motor Revo dengan nopol AG. 4535 GD, warna merah hitam.

" Saat kami melakukan penggledahan di rumah pelaku, tidak ditemukkan barang bukti, baik alat maupun bahan yang lainnya" imbuhnya

Kepada petugas tersangka mengaku, mulai terjerumus narkoba, sejak masih duduk di kelas II SMA sampai dengan terakhir 5 bulan yang lalu.

" Sebelumnya, tersangka mengkonsumsi pil double L. Dalam setiap minggunya, tersangka mampu menelan pil koplo minimal hingga 3 - 4 kali. Sedangkan untuk setiap kali konsumsi sebanyak 5 - 6 butir pil. Empat bulan terakhir, tersangka mulai beralih mengkonsumsi sabu" pungkas Bunawar

Sementara, guna mempertanggung jawabkan kibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 144 ayat (1), pasal 112 ayat (1) undang - undang nomot 35 tahun 2009. (bud)

Foto : Suasana saat peresmian bangunan peningkatan pelayanan Imigrasi Kelas 3 Kediri

 

KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Setidaknya 323 pemohon paspor ditolak Kantor Imigrasi Kelas 3 Kediri, selama kurun waktu Januari-Mei 2018. Dan, 82 pemohon masih ditunda akan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesianya (DPRI).

Dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Kediri Rakha Sukma Purnama, penolakan dan penundaan tersebut sangat beralasan.Hal itu, berdasarkan wawancara petugas dan adanya dugaan dokumen palsu saat pemohon mengajukan diri.

"  Pemohon juga tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen perjalanannya" ungkap Rakha Sukma mendampingi Kakanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur, Susi Susilowaty, saat meresmikan bangunan peningkatan pelayanan masyarakat Kediri, Kamis (31/5/2018).

Ditambahknya, ketika mengikuti proses wawancara maupun pemeriksaan dokumen ada pemohon yang menunjukkan indikasi mencurigakan, yakni, bekerja di luar negeri secara non prosedural atapun tidak bisa melengkapi dokumen untuk kerja diluar negeri.

"Saat wawancara, pemohon menunjukkan indikasi akan bekerja secara non prosedural di luar negeri.Makanya, kami tolak ataupun kami tunda," imbuhnya

 

Rakha juga menguraikan, selama Januari- Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas III Kediri juga menerbitkan 17647 paspor. Adapun, tindakan administrasi Keimigrasian berjumlah 19 orang, 14 pengenaan biaya beban dan 5 diantaranya dideportasi.

"Ada 19 orang warga yang kita lakukan tindakan administratif imigrasi, 14 denda, 5 orang kita Deportasi," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Kakanwil Kementerian Hukum HAM Jawa Timur, Susi Susilowaty, bahwa saatnya kantor Imigrasi Kelas III naik menjadi Kelas II, karena cakupan wilayah, banyaknya pemohon dan urgensinya keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Kediri.Namun, hingga saat ini masih belum mendapat respon dari pemerintah.

"Ini sudah saatnya Kanim Kediri naik kelas, meningat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan luasnya wilayah pengawasan. Tapi, sampai kini belum mendapat respon dari pemerintah," jelas Susi.

Sekedar diketahui, untuk pelayanan paspor Haji 2018, mulai dari Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang status paspor telah 90 persen selesai.(bud)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...