DAERAH

Noah Helal, Pria asal Bangladesh diamankan di Kantor Imigrasi Klas III

KEDIRI(koranTransparansi) - Tim Pengawas Orang Asing ( Timpora) mengamankan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh, saat menyambangi istrinya di Desa Peh Wetan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Kini, WNA tersebut diamankan di Kantor Imigrasi Klas III Kediri.

Terungkapnya WNA bernama Noah Helal berusia 28 tahun tersebut, berdasarkan penyelidikan dari Timpora yang meliputi, perangkat Desa Peh Wetan, Kepolisian maupun TNI.

Keterangan Kepala Kantor Imigrasi Klas III Kediri, Rakha Sukma Purnama,  keberadaan WNA di Desa Peh Wetan ini, lantaran melanggar izin tinggal.

" Karena izin tinggalnya melebihi batas waktu izin tinggal, akhirnya diamankan " ungkapnya, saat menggelar Press Release di Kantor Imigrasi Klas III Kediri, Rabu (8/8/2018).

Menututnya, jika sesuai ketentuan masa berlaku izin tinggal hanya 30 hari yang dimulai pada tanggal 25 april lalu.Namun, hingga sekarang WNA itu sudah tinggal selama 75 hari.Untuk  itu, yang bersangkutan langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan.

Dia lakukan  pemeriksaan dan jika terbukti akan kita lakukan deportasi. Selain itu, kita masukkan daftar pencekalan " imbuhnya.

Rakha juga menguraikan, tahun 2018 ini terdapat 5 WNA yang dideportasi.Mereka, mayoritas melanggar  ketentuan  izin tinggal dan asal negaranya bervariasi, dari Malaysia, serta Thailand. 

" Tahun ini, Kantor Imigrasi Klas III juga menerima pengajuan penerbitan Paspor sebanyak 2306 ,  penolakan paspor 519 serta izin tinggal 701" pungkasnya. (bud)

Bupati Kediri beserta unsur Forkopimda Kabupaten Kediri saat meresmikan RSUD SLG

KEDIRI (KoranTransparansi) - Demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simpang Lima Gumul (SLG), Selasa (7/8/2018), diresmikan Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno,yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Pendirian RSUD SLG yang bertempat di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngasem, letaknya sangat strategis, yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari Monumen Simpang Lima Gumul.

Hadir dalam peresmian tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, Plh, Sekda Kediri Mohammad Solikin, Kepala OPD se-Kabupaten Kediri, Kepala RSUD Pare, Kepala BPJS, Bank Jatim Kediri, Kepala Desa se-Kabupaten Kediri, tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Kediri.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam sambutannya mengatakan, pembangunan RSUD SLG ini memiliki sejarah yang panjang, mulai dari pembebasan tanah kisaran tahun 2011 yang meliputi 39 bidang. Lalu, pertemuan dan sosialisasi kepada masyarakat serta pemilik tanah yang terus dilakukan, agar tercipta kesepakatan harga hingga sekarang berdirilah rumah sakit ini.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya hingga rumah sakit ini bisa terbangun dan segera beroperasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Saat ini,Kabupaten Kediri telah memiliki 2 RSUD yaitu RSUD Pare dan RSUD SLG ,” tuturnya.

Menurut Bupati Kediri, dipilihnya Desa Tulungrejo dipilih menjadi lokasi RSUD SLG, diharapkan dapat mengcoverwilayah Ngadiluwih, barat sungai dan sekitarnya. Sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan RSUD Pare, bisa melayani wilayah Kepung, Kandangan, Pare dan sekitarnya.

“Tujuan kami didirikannya RSUD SLG, untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat utamanya warga Kabupaten Kediri di wilayah barat Sungai Brantas agar menjadi lebih dekat lagi dan tidak harus jauh-jauh ke Pare. Dari barat sungai bisa melewati jembatan Wijaya Kusuma yang juga baru saja diresmikan,” imbuhnya

Berbicara sarana dan prasarana, Bupati Kediri berjanji akan lebih meningkatkan lagi. Harapan kedepanya, RSUD SLG bisa melayani radioterapi yaitu pengobatan dengan sinar, sehingga untuk pasien penderita kanker tidak perlu jauh-jauh lagi ke luar kota. Namun, syaratnya harus bertipe B, sedangkan rumah sakit ini masih bertipe C.

" Jadi, kita harus menunggu ke tingkat B terlebih dahulu, guna mewujudkan semua itu " pungkasnya.

Ditempat yang sama, dr.eko Heriadi juga menyampaikan, seiring dengan perkembangan IPTEK RSUD Simpang Lima Gumul Kediri, pihaknya akan berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi excellent service yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien

“Saat ini untuk peralatan telah siap sekitar 60 persen Namun, dalam waktu dekat harus bisa mencapai 80 persen lebih,” ujar dr. Eko Heriadi.

Dirinya juga menguraikan, saat ini pembangunan gedung RSUD sudah rampung 100 persen, tapi ini masih tahap peresmian dan untuk operasionalnya akan mulai berjala awal 2019 nanti. Dan, RSUD kedua di Kabupaten Kediri ini terbilang sangat megah, yang terdiri dari beberapa gedung.

Untuk Gedung utama, memiliki tiga lantai lengkap dengan fasilitas lift yang cukup luas. Sementara bangunan penunjang lain ada di bagian belakang dengan dua lantai.

"Kedepan akan ada sekitar 300 tempat tidur untuk rawat inap, namun untuk tahap awal operasional kami sediakan 70 tempat tidur dulu,” tutupnya. (adv/kominfo/bud)

Papan pengumuman APBDes 2018 terpampang di Balai Desa Dadapan Banyuwangi. (Foto : Dian Effendi/Warta Transparansi)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) -  Beberapa hari setelah pencairan tahap pertama Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018, Pemerintah Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi memasang papan pengumuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sekitar Juni lalu, baliho tersebut dipasang persis di depan pagar balai desa. Tujuannya adalah untuk menginformasikan anggaran keuangan desa pada tahun 2018 kepada masyarakat.

Kepala Desa Dadapan, Siti Kholiswatin berujar, pemasangan baliho APBDes 2018 tersebut bermaksud agar warga mengetahui berapa anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sekaligus detail peruntukannya.

“Jadi masyarakat bisa mengetahui untuk apa dana itu akan dipakai. Kami sangat terbuka dalam pengelolaan anggaran desa,” ungkap Siti Kholiswatin, pada Senin (6/8/2018).

Disisi lin, keterbukaan anggaran desa membuat masyarakat dengan mudah memantau sekaligus mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Jika terjadi penyelewengan anggaran, warga desa bisa mengetahui dan bahkan punya hak untuk menanyakan kepada pemerintah baik melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau secara langsung kepada perangkat desa.

Untuk itu, lanjut Kholiswatin, dengan diumumkannya anggaran desa kepada publik harus menjadi cambuk bagi jajarannya untuk berlaku jujur dan terbuka.

“Kita ini mengabdi kepada rakyat. Maka prioritas alokasi keuangan desa adalah untuk rakyat. Jadi jangan apatis jika ada rakyat yang ingin bertanya tentang anggaran,” jelasnya.

Pengumuman tentang anggaran desa disambut baik oleh sebagian besar warga. Seperti yang disampaikan oleh Taufik. “Jadi kita ini sebagai rakyat juga tahu apa yang dialokasikan oleh bu Kades,”.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah desa sebaiknya lebih intens menyerap aspirasi masyarakat dengan turun langsung dan bertatap muka dengan warga.

“Jadi pihak desa akan mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh warga. Sehingga pembangunan bisa merata,” pungkasnya. (def)

 

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Layanan pengurusan paspor akan segera hadir di Mal Pelayanan Publik (Mal PP) Kabupaten Banyuwangi dalam waktu dekat. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM terus bekerja mematangkan proses tersebut.

Dalam dua hari terakhir, rapat teknis terkait hal itu digelar di Kantor Bupati pada Selasa (7/8/2018). Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto kemarin telah datang ke Banyuwangi, dan hari ini dilanjutkan Staf Ahli Kemenkumham Asep Kurnia

”Kemenkumham bergerak cepat setelah kami sampaikan usulan melalui surat beberapa waktu lalu. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat yang terus mendukung pemerintah daerah mewujudkan pelayanan publik yang mudah dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Anas.

Kolaborasi layanan instansi vertikal dengan pemerintah daerah, sambung Anas, akan sangat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

”Kami akan fasilitasi tempat dan jaringan. Sistemnya tentu tetap dari Kemenkumham karena paspor memang pakai sistem khusus,” ujarnya.

Saat ini, Mal Pelayanan Publik Banyuwangi telah melayani 173 dokumen/perizinan. Mal pelayanan publik pertama di Indonesia yang dibangun pemerintah kabupaten tersebut resmi beroperasi 6 Oktober 2017 itu.

Staf Ahli Kemenkumham Asep Kurnia mengatakan, timnya langsung bergerak cepat merealisasikan layanan paspor di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi.

”Paling lama satu bulan ini, permohonan paspor diintegrasikan dengan layanan lain di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Hari ini juga kami turun lihat tempat di sana sembari menyiapkan sistem dan alat untuk pengurusan paspor,” ujar Asep.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan rombongan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sehari sebelumnya, Senin (6/8/2018), yang juga diikuti jajaran Kemenkumham.

Pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik tersebut akan melengkapi pelayanan permohonan paspor yang telah ada dan bisa menjadi alternatif bagi warga di Kantor Unit Layanan  Paspor (ULP) Kantor Imigrasi di kawasan Ketapang, Banyuwangi. (def)

Polsek Tanggulangin Patroli Dialogis Dengan Warga

 

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - DALAM rangka menciptakan dan menjamin kondusifitas kamtibmas , Polsek Tanggulangin, Sidoarjo menggiatkan patroli harkamtibmas serta dialogis dengan warga masyarakat untuk sampaikan himbauan dan pesan pesan kamtibmas.

Kanit Binmas Polsek Tanggulangin Iptu Gatot Harianto  menjelaskan patroli wilayah dengan sasaran obyek vital Sumur gas Lapindo, BRI, Pegadaian, SPBU, perumahan-perumahan, Indomaret, permata regency serta melaksanakan dialogis dengan satpam Djarum Kalitengah, karyawan Indomaret Kedensari, SPBU Kedensari.

Dalam dialogis serta tatap muka dengan warga Babinkamtibmas mengajak warga untuk selalu menjaga keamanan da ketertiban terutama dilingkungan masing-masing dan mengajak warga untuk selalu memelihara kerukunan dan persaudaraan diantara warga.

“Mari kita bersama sama untuk membangun kebersamaan dalam menjaga dan menciptakan kondusifitas kamtibmas karena tanpa adanya peran serta dari warga masyarakat maka kondusifitas kamtibmas akan sangat sulit untuk diwujudkan dan kami menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak segan segan melapor kepada Polsek Tanggulangin Polres Sidoarjo bila ada warga yang mengetahui dan melihat adanya suatu ancaman maupun gangguan kamtibmas, ” pungkas Gatot Harianto. (eka/ari)

Foto : Terlihat salah satu Taman Hijau di Kota Kediri yang ramai dikunjungi masyarakat.

 

KEDIRI (KoranTransparansi) - Wujud revitalisasi Taman Sekartaji jadi salah satu bukti keseriusan Pemkot Kediri menyediakan fasilitas publik bagi warga kota, yang keberadaanya makin diminati masyarakat. Selain menjadi indah dan bersih, taman ini mampu mewadahi banyak agenda kegiatan berbagai elemen masyarakat.

Untuk Taman Sekartaji yang berada di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, menjadi salah satu konsen Pemkot Kediri dalam menyediakan Ruang Terbuka hijau (RTH). Tak hanya jadi tempat nyaman dikunjungi, melainkan juga sebagai media refreshing keluarga.Tapi, juga mampu menunjang keaktifan berbagai komunitas untuk berkumpul dan saling bercengkerama.

Padahal, sebelumnya kondisi Taman Sekartaji seperti tak terurus. Dan, hak publik atas ruang terbuka pun tereliminasi oleh deretan kafe-kafe yang ada di dalamnya. Kemudian, di era kepemimpinan Wali Kota Abdullah Abu Bakar, taman ini mulai ditata dan disulap menjadi semakin cantik dan indah.

" Enak dan indah kondisi Taman Sekartaji sekarang. Lebih indah, asri dan enak bagi semua kalangan yang ingin bersantai ditempat ini " ungkap Tutik, salah warga Kota Kediri, Selasa (7/8/2018)

Ditambahkanya, lantaran semakin tertata itulah kini taman Kota makin banyak diminati masyarakat. Bukan hanya warga Kota Kediri saja, tapi juga dari luar kota yang berdatangan untuk menikmati taman yang berkonsep hijau dan modern ini.

“Semakin banyak yang memanfaatkan taman ini untuk berbagai hal,” pungkasnya.

Pantauan di lapangan, memang Taman Sekartaji tidak  pernah sepi pengunjung.Mulai para ibu-ibu yang manfaatkannya sebagai tempat senam, anak-anak berkumpul untuk belajar bersama, hingga berbagai komunitas mengadakan acara. Apalagi, Pemkot Kediri sangat menunjang aktivitas seperti itu. 

“Sangat positif juga sambutan warga. Karena taman ini digunakan rekreasi, edukasi, hingga olahraga,” kata Didik Catur,Kepala DLHKP Kota Kediri.

Bahkan, taman seluas 7 ribu meter persegi ini pun diharapkan bisa menunjang RTH di Kota Kediri. Dan, ruang-ruang publik tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana penunjang pendidikan karakter bagi anak, agar bersentuhan dengan alam seperti berbagai pepohonan rindang bisa membuat anak-anak mempelajari banyak hal. 

" Baik sebagai sarana edukasi yang alami maupun tempat berinteraksi dengan rekan secara nyata" imbuhnya.

Didik Catur juga menguraikan, dengan banyaknya taman seperti Taman Sekartaji, Memorial Park, Hutan Jayabaya dan Taman Brantas, diharapkan mampu membangun kedekatan sosial di antara berbagai kalangan.

"  Diharapkan, keberadaan taman juga bisa memberikan banyak efek terhadap lingkungan di sekitar taman. Terlebih ekonomi warga sekitar bergerak dan pendapatan warga sekitar bertambah" pungkasnya. (adu/bud)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...