DAERAH

Foto : Terlihat lokasi Sungai Kanal yang menjadi tempat pembuangan limbah Perusahaan.
KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Aliran sungai Kanal bertempat di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri , diduga tercemari oleh limbah yang meresap ke sumur warga setempat. Akibatnya, puluhan KK yang berlokasi dekat aliran sungai tidak bisa mengkonsumsi airnya lantaran berbau.
 
Muncul dugaan, air dirumah tidak bertahan lama lantaran tercemar buangan limbah oleh salah satu perusahaan yang dekat di lokasi pemukiman warga.Apalagi, warga juga mengeluh akan bau sungai yang sangat menyengat apabila aliran sungai tidak begitu deras.
 
Keterangan salah satu warga berinisial RD (45) yang keseharinya sebagai penjual makanan dekat sungai kanal membenarkan akan hal tersebut. Bahkan, kejadian itu sudah lama, terhitung sejak aliran limbah perusahaan di alirkan ke sungai kanal yang sebelumnya dialirkan di sungai sebelah yang agak jauh dari warga.
 
" Sebelumnya dialirkan di sebelah timur.Tapi, sejak dipindah alirannya ke sungai kanal dampak air sumur dan bau sangat menyengat mengimbas ke warga " ungkap RD ditemui dirumahnya Selasa (24/07/2018).
 
Dia juga menambahkan, jika kejadian tersebut sudah berlangsung lama dan warga berencana mengadu ke perusahaan akan bau menyengat itu. Dan, imbasnya pemakaian air sumur juga hanya bisa dipakai untuk mandi cuci, lantaran tidak bisa dikonsumsi.
 
" Kami terpaksa membeli air bersih bilamana untuk memasak maupun minum.Karena, kalau airnya tidak diendapkan terlebih dahulu akan berubah warna dan berbau. Bahkan, dua hari saja, warna air seperti halnya air teh dan berbau" imbuhnya.
 
RD juga menambahkan, apabila air sungai yang diduga mencemari tersebut, airnya juga sering diambil oleh beberapa orang darimana, guna penelitian.
 
" Air sungai sering diambil orang berseragam, kisaran dua sampai 3 botol untuk dibawa . Dntah darimana mereka,kami kurang tau " pungkasnya.
 
Sementara, ungkapan senada juga dikatakan warga sekitar lainya, apabila masuknya limbah yang meresap ke sumur warga sudah lama terjadi.Dan, warga selama ini hanya memilih diam lantaran saja perusahaan berjanji akan memberikan kompensasi apabila warga bergolak.(bud)
Lamongan Kekurangan Tenaga Penyuluh KB

Lamongan (KoranTransparansi.com) - Kabupaten Lamongan memiliki Kampung Keluarga Berencana (KB) terbanyak se Jawa Timur. Di sisi lain, petugas penyuluh KB belum memenuhi kuantitas ideal. Di Kabupaten Lamongan terdapat 64 Kampung KB.

"Jumlah tersebut adalah yang terbanyak se Propinsi Jawa Timur, “ ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hamdani Azhari saat Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-25 Tahun 2018 di Pendopo Lokatantra, Selasa (24/7). 

Dijlaskan, Kampung KB merupakan wahana pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung. “Ini dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, “ katanya menambhkan. 

Sementara Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Propinsi Jawa Timur Ajeng Lukitowati mengungkapkan bahwa di Jawa Timur terdapat 2.262 penyuluh KB. Dari jumlah tersebut, 96 diantaranya di Kabupaten Lamongan. Menurut dia, idealnya seorang penyuluh KB hanya membawahi 2 desa atau kelurahan. 

Sementara di Lamongan terdapat 474 desa dan kelurahan. karena seharusnya 1 penyuluh KB hanya membawahi dua desa”, Ungkap Ajeng Lukitowati. 

Namun menurut Ajeng Lukitowati, keterbatasan tersebut bisa diatasi dengan bantuan mitra kerja seperti kelompok tani, Kades, Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan TP PKK. Sementara Bupati Fadeli mengapresiasi keberhasilan BPPKB membentuk 64 Kampung KB tersebut. 

Sehingga menjadi yang terbanyak di Jawa Timur. “Sebenarnya target Kampung KB hanya 27, namun dalam pelaksanaannya ternyata mencapai 64. Hal tersebut sangat membanggakan. Saya berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan,” ujar Fadeli. 

Menurut Fadeli, dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia Pemkab Lamongan telah menelurkkan berbagai program inovatif. Seperti Program 1821, Program Bebas Pasung, Program ODF (bebas buang air besar sembarangan) dan target harus tercapainya Lamongan 100 persen Universal Health Coverage (UHC). 

Dalam memperingati Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-25, BPPKB Lamongan telah melakukan penilaian Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan pengelolaan KB terbaik di tingkat kecamatan dan kabupaten. (jon)

PSI Saat Ditolak Ketika Mendaftar di KPU Banyuwangi

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Tekad Dewan Pimpinan Derah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banyuwangi untuk melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tampaknya tidak main-main.

Namun, laporan PSI ke Bawaslu belum lengkap, sehingga Bawaslu memberikan waktu hingga Rabu (25/7/2018) besok untuk melengkapi persyaratanya.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid membenarnya pihaknya menerima laporan dari PSI terkait penolakan pencalegan saat daftar di KPU, 17 Juli 2018 malam lalu.

“PSI sudah lapor ke Bawaslu, hanya ada beberapa persyaratan yang kurang lengkap. Makanya, kami memberikan tenggang waktu hingga besok Rabu (25/7/2018) untuk melengkapi persyaratanya,” tandas Hasyim, Selasa (24/7/2018).

Menurut Hasyim, DPD PSI Banyuwangi melaporkan KPU Banyuwangi terkait penolakan pendaftaran bacalegnya pada tanggal 17 Juli 2018 lalu. Kata Hasyim, setelah berkas laporanya sudah lengkap, Bawaslu akan memediasi ke dua belah pihak.

Akan tetapi jika jalan mediasi buntu, persoalan ini akan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Mereka menggugat keputusan KPU yang kemudian melarang atau tidak boleh bagi PSI untuk melakukan pendaftaran caleg kemarin, karena mereka telat 15 menit setelah pukul:00.00 wib karena aturanya seprerti itu. Kewajiban kita menerima kemudian memprosesnya apapun hasilnya nanti,”ungkapnya.

Sementara itu, Anggota KPU Banyuwangi Suherman mengatakan, pihaknya tidak mempermasalhkan langkah DPD PSI Banyuwangi melaporkan lembaganya ke  Bawaslu Banyuwangi. Sebab,  kata Suherman, apa yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan peraturan KPU tentang pemilu.”Silahkan saja, itu hak PSI,” ujarnya.

Seperti  diketahui, berkas pendaftaran bacaleg dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Banyuwangi ditolak oleh KPU. Penolakan itu lantaran DPD PSI Banyuwangi terlambat 15 menit pada saat pendaftaran bacaleg tanggal 17 Juli 2018 lalu.

DPD PSI Banyuwangi datang ke KPU  pada pukul. 00.15 wib, sedangkan  batas akhir pendaftaran bacaleg ditutup pada pukul: 00.00 wib. Keterlambatan itu tidak bisa ditolelir, sehingga KPU Banyuwangi langsung menolak pendaftaran bacaleg dari DPD PSI Banyuwangi. (ari)

Dua Bacaleg Sidoarjo Yang tidak Lolos Verifikasi Lapor Panwaslu

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Dari tiga bakal calon legislatif (bacaleg) dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019 yang dicoret KPU Sidoarjo, ada dua Bacaleg yang tidak menerima keputusan tersebut sehingga mendatangi Panwaslu Sidoarjo, Selasa (24/7/2018).

Bacaleg itu adalah Mustafat Ridlwan (bacaleg dari PBB), dan Sumi Harsono (bacaleg dari PDIP). Sedangkan bacaleg lain yang juga dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Nasrullah dari PPP.

“Kami menjalankan sebagaimana prosedur yang ada dan kami lapor ke Panwas agar ditindaklanjuti supaya sengketa ini bisa diselesaikan sebagaimana ketentuan,” kata Mustafat Ridlwan.

Kedatangan dua bacaleg ini karena surat berita acara pembatalan bacaleg dari KPU. “Surat itu disampaikan ke partai, kemudian diteruskan ke kami, Setelah kami pelajari, kami putuskan melangkah ke Panwas,” lanjutnya.

Politisi yang juga Penasehat Hukum PBB Sidoarjo tersebut menilai KPU terkesan terburu-buru dalam melangkah. Menurutnya , belum selesai proses verifikasi, tapi sudah menyatakan pembatalan beberapa bacaleg.

“KPU dasarnya kan PKPU 20/2018. Sementara kami berdasar UU Pemilu,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Panwaslu Sidoarjo, M Rosul mengatakan Panwas tidak boleh menolak gugatan dari siapapun.

“Apakah memenuhi syarat materiil dan formil, kami harus verifikasi terlebih dulu,” kata Rosul. Setelah verifikasi bakal dilanjutkan dengan proses mediasi.

Jika tidak ada titik temu akan dilanjutkan proses ajudikasi, sidang, hingga ada putusan.Menurutnya, proses verifikasi hingga ada putusan butuh waktu sekitar 12 hari. “Nanti sidang secara terbuka di sini,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sidoarjo, M Zainal mengatakan berdasar PKPU 20 tahun 2018 pasal 4 ayat 3, parpol tidak boleh menyertakan mantan napi korupsi, narkoba dan kasus anak dalam daftar bacalegnya.

Dengan alasan itu, ada tiga bacaleg yang dicoret dan sudah disampaikan ke partainya. “Ya, ada tiga bacaleg yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Kami sudah sampaikan ke partainya,” kata Zainal.

Sekedar diketahui, Nasrullah pernah terjerat kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

Sedangkan Sumi Harsono pernah menjalani hukuman dalam kasus korupsi APBD tahun 2003 Sidoarjo senilai Rp 21, 4 miliar.

Lalu Mustafat Ridlwan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama dengan 44 orang anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 selama setahun.

Secara keseluruhan, bacaleg yang mendaftar ke KPU dalam Pileg 2019 mencapai 671 orang dari 16 partai politik.

Selain tiga bacaleg dinyatakan TMS, juga ada sejumlah bacaleg masuk kategori Belum memenuhi Syarat (BMS).

Untuk BMS yang hanya kurang dalam hal administrasi, seperti ijazah dan kelangkaan lain tidak terlalu dipersoalkan. (eka/ari)

Foto : Dari kiri, Roni Juliarto,Komisioner KPUD Kabupaten Kediri

 

KEDIDI (KoranTransparansi)Dalam rangka menjelang Pemilu 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri, Senin (23/7/2018), mulai melakukan pendataan akan jumlah logistik, meliputi bilik suara maupun kotak suara yang digunakkan dalam Pilkada serentak 2018, lalu.

Menurut Komisioner KPUD Kabupaten Kediri, Roni Juliarto, bahwa pendataan dilakukan guna mengetahui jumlah logistik yang digunakkan dalam Pilkada serentak sudah sesuai ataukah malah berkurang.

" Sejauh ini, dari pendataan yang kami lakukan, jumlah logistik yang rincianya bilik suara 2594 dan kotak suara 5188 sudah sesuai dan tidak berkutang" kata Roni, ditemui di kantor KPUD Kabupaten Kediri, Senin (23/7/2108).

Menurutnya, pendataan logistik dilakukan merupakan instruksi dari KPU Pusat yang harus melaporkan jumlah logistik dimasing-masing-masing daerah.

" Selain laporan rutin, pendataan yang  dilakukan juga dalam rangka Pemilu 2019 mendatang. Pengartianya, supaya kondisi dan jumlah logistik dimasing-masing KPUD bisa dideteksi oleh KPU Pusat " imbuhny

Roni juga menguraikan, memang dalam Pemilu 2019 nanti ada wacana penggantian kotak suara yang akan diganti dengan bahan transparan.Tujuanya, masyarakat bisa melakukan pemantauan saat proses Pemilu berlangsung.

" Untuk skala Nasional, penggantian kotak suara menggunakan bahan transparan, sudah didengungkan oleh KPU RI.Namun, untuk sosialisasi ke daerah terkait hal ini, masih menunggu instruksi dari KPU Pusat " pungkasnya.(bud)

Salah Satu Kegiatan Dalam Rangka Hari Anak di Banyuwangi

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Ada banyak cara dilakukan untuk memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. RSUD Blambangan Banyuwangi memperingatinya dengan membagikan kartu Gandrung bagi anak-anak yang menderita penyakit berat. Kartu ini berfungsi sebagai fasilitas khusus dalam berobat.

Senin (23/7) siang, puluhan anak berkumpul dengan gembira di halaman Gedung Bhayangkari, yang letaknya berseberangan dengan gedung RSUD Blambangan. Beragam aktivitas dilakukan. Ada yang senam Laciba (Lare Cilik Banyuwangi), lalu ada yang berjoget, bernyanyi, bahkan berpuisi di atas panggung hiburan yang disediakan.

Puluhan anak yang hadir itu, sebenarnya adalah pasien anak yang sedang menderita penyakit kronis. Ada yang menderita tumor, kanker mata, leukemia, talasemia, hingga hemofilia.

Dikatakan Direktur RSUD Blambangan, dr Taufik Hidayat SpKK, anak-anak yang hadir adalah pasien anak yang rutin berobat ke rumah sakit. Mereka setiap bulan, bahkan ada yang tiap minggu datang ke rumah sakit untuk mengobati penyakitnya. “Selama ini kan mereka datang hanya untuk berobat lalu pulang. Memperingati Hari Anak Nasional ini kami undang mereka untuk lebih mempererat hubungan dan membuat silaturahim. Harapannya, ke depan hubungannya bukan sekedar hubungan antara petugas medis dan pasien, tapi hubungan yang sifatnya kekeluargaan,” kata dr. Taufik.

Sebagai bentuk perhatian kepada mereka, pada acara tersebut RSUD Blambangan memberikan Kartu Gandrung kepada 50 anak tersebut. Kartu gandrung akronim dari gerakan asuhan nyata disabilitas, resiko tinggi, usia lanjut, veteran/ pensiunan dan grafida.

“Dengan kartu ini mereka akan mendapat perlakuan istimewa saat berobat ke RSUD. Misalnya saat datang di RSUD mereka akan langsung diberikan kursi roda, mereka juga tidak perlu antri saat periksa hingga pelayanan obat. Bahkan, termasuk untuk tindakan medis mereka juga bakal diprioritaskan,” ungkapnya.

Saat ini, kata Taufik, pemerintah telah membagikan 3.000 kartu gandrung yang diperuntukkan bagi lansia, difabel hingga grafida (ibu hamil).

“Bagi masyarakat dengan kriteris di atas dan belum memiliki kartu gandrung, bisa mengajukan ke RSUD. Syaratnya, daftar ke RUSD Blambangan sambil membawa persyaratan seperti KTP dan KK. Daftarnya cukup cepat kok, hanya hitungan menit kartu bisa segera diterbitkan,” pungkas Taufik. (ari)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...