DAERAH

KBK Calisline SMPN 4 Sidoarjo Masuk Top 20 Nominator Tingkat Propinsi Jawa Timur

 

Sidoarjo (KOranTransparansi.com) - SMPN 4 Kabupaten Sidoarjo berhasil masuk dlam daftar 20 besar dalam lomba kompetisi Budaya Kinerja tinkat Provinsi Jawa Timur. Lomba tersebut diikuti sedikitnya 151npeserta dari 38 Kabupaten/Kota.

Tim dewan juri Kompetisi Budaya Kinerja (SiYAKIN) yang dipimpin oleh Dwi Suyantono Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Propinsi Jawa Timur mengunjungi SMPN 4 Sidoarjo untuk melihat langsung KBK Calisline, Selasa (2/10/2028)

Tim KBK Calisline yang diwakili oleh Gufron selaku ketua KBK Calisline menerima piagam penghargaan Top 20 Nominator KBK Tingkat Propinsi Jawa Timur yang diserahkan langsung oleh Ketua Tim Juri KBK Dwi Suyantono.

Pada tahap selanjutnya akan dilakukan seleksi  dan akan diambil 5 Top terbaik yang akan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo, sekaligus akan mewakili KBK Tingkat Propinsi Jawa Timur untuk diikutkan kompetisi di tingkat nasional.

Proses penilaian dilakukan secara terbuka dan obyektif, salah satu yang masuk dalam penilaian adalah keaktifan karya tulis siswa yang dimuat di website KBK, disamping keaktifan literasi siswa, para guru juga tidak luput dari penilaian dewa juri.

“Kita menilai bukan hanya dari hasil literasi siswa melalui karya tulis yang sudah di upload di website KBK masing-masing, namun keaktifan gurunya juga kita nilai, sebab masih banyak yang kita temukan dalam web KBK tidak ada satupun hasil karya tulis guru yang diupload”, terang Dwi Suyantono.

Lebih lanjut Dwi Suyantono menekankan, “para siswa memerlukan teladan langsung dari guru, apabila guru menyuruh siswanya agar gemar membaca ya gurunya harusnya memberi teladan, begitu juga saat diminta membuat karya tulis maka guru harusnya lebih dulu memilik karya tulis”, terangnya.

Kissowo Sidi selaku Asisten Administrasi Pemerintahan yang mewakili Bupati Sidoarjo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengirim 4 KBK yang sudah diseleksi ditingkat kabupaten. Keempat KBK itu adalah KBK SMPN Negeri 1 Sidoarjo, KBK Si Pitik dari Kecamatan Buduran, KBK Si Cantik dari Kecamatan Krian dan KBK Calisline dari SMPN 4 Sidoarjo.

Meski hanya KBK Calisline yang  masuk top 20 nominator, Kissowo Sidi bersyukur karena ada yang mewakili Sidoarjo.

“Alhamdulillah salah satu dari empat KBK yang kita ikutkan kompetisi masuk 20 nominator, saya minta tim KBK Calisline bisa lebih meningkatkan lagi pendidikan literasi, memberikan motivasi dan semangat pada para sisiwa untuk lebih produktif lagi dalam menulis, dan yang tidak kalah penting adalah membudayakan gemar membaca”, kata Kissowo Sidi.

KBK Calisline memiliki kepanjangan Baca Tulis Online (Calisline), menurut Ketua KBK Calisline Gufron, “ pemberian nama Calisline agar para siswa selalu ingat saat membuat karya tulis langsung bisa di upload di website, disamping itu ada empat visi yang dimiliki Calisline, taqwa,prestasi, akhlaqul karimah dan berbudaya lingkungan diantanya pendidikan literasi, sedangkan motto Calisline “Gerakan Anak Untuk Literasi” di singkat Gaul”, tutupnya. (med)

Sertijab Bupati Madiun Digelar Dalam Rapat Paripurna Istimewa

 

Madiun (KoranTransparansi.com) - Menyusul dilantiknya Ahmad Dawami Ragil Saputro-Hari Wuryanto oleh Gubernur Soekarwo di gedung negara Grahadi Surabaya, jabatan Bupai Madiun resmi diserahtrimakan dari pejabat lama kepada yang baru di pendopo Muda Graha, pada Rabu (26/9/2018).

Sidang paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Suwandi, juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro menyatakan, pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme yang harus ditempuh untuk kesinambungan penyelenggarakan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan kepala daerah hanya sebagai sarana guna mewujudkan pembangunan daerah secara integral dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan masyarakat. 

Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Dr.H. Soekarwo, menghimbau, agar bupati sering mengadakan komunikasi kepada rakyat. Terutama dengan DPRD agar tidak ada kendala dalam penyusunan APBD.

“Kalau bupati tidak rukun sama DPRD, pasti kisruh dalam penyusunan APBD. Harus sering ada komunikasi. Ini penting,” kata DR.H. Soekarwo. Sebelumnya, Pj Bupati Madiun yaitu Boedi Priyo.

Hadir dalam Sertijab ini diantaranya jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Walikota Madiun H. Sugeng Rismiyanto, Sekda Tontro Pahlawanto, kepala OPD, Asisten, Kabag dan undangan lainnya.(ais)

Wakil Bupati Sidoarjo memberikan arahan pada deklarasi Sidoarjo bbas kumuh

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Untuk mewujudkan Sidoarjo menjadi Kota bebas kumuh, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi membangun komitmen bersama dalam penanganan persoalan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh atau disingkat Kotaku.

Deklarasi ini dilakukan oleh relawan dari elemen Forum Komunikasi Antar Lembaga Keswadayaan Masyarakat (FKA-LKM) Kecamatan Gedangan di Pendopo Kecamatan Gedangan. Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin S.H. menghadiri acara itu seklaligus memberikan arahan

Deklarasi ditandatangani Camat Gedangan, perwakilan Kepala Desa dan Koordinator FKA-LKM. Semua pihak yang terlibat juga secara simbolis memakai pin Kota Tanpa Kumuh dengan harapan mampu menangani masalah sekaligus mengurangi luasan wilayah kumuh di Kabupaten Sidoarjo.

Tim Leader Kotaku Provinsi Jawa timur Agus Shonhaji Mu’thi mengatakan di Jawa Timur luasan wilayah kumuh mencapai 3 ribu hektar, sedangkan data yang masuk di kotaku mencapai 1792 hektar yang tersebar di 1857 kelurahan di 36 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

“Nah, dari 36 Kabupaten/Kota, Sidoarjo juga termasuk salah satunya masuk wilayah kumuh, yang luasan kumuhnya terletak di Kecamatan, Desa hingga RT/RW mana, telah di tetapkan melalui SK Bupati” jelasnya.

Ada 7 indikator dalam menangani wilayah kumuh, indikator itu diantaranya Kondisi Bangunan (Keteraturan, Kepadatan dan Kondisi Fisik), Jalan Lingkungan, Drainase Lingkunga, Air Limbah, Air Bersih / Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengamanan Bahaya Kebakaran.

Sementara itu Wakil Bupati Sidoarjo yang juga hadir sebagai narasumber, memberi arahan kepada semua untuk dapat bersinergi dengan baik. “Pembangunan saat ini sudah bottom up, semua dari bawah, yang merencanakan desa dan yang melaksanakan desa, untuk itu desa juga harus berperan aktif dalam menentukan pembangunan.” ucapnya.

FKA-LKM harus bisa memotret keadaan di desa dengan sebenar-benarnya, sehingga bisa memetakan untuk melihat dari skala prioritas mana yang terlebih dahulu untuk diselesaikan.

“Keberhasilan program Kotaku ini bukan hanya menyangkut infrastruktur, tapi juga kesadaran masyarakat, pola pikir dan pola hidup harus dibangun secara menyeluruh” imbuhnya.

Wabup juga berharap jumlah luasan wilayah kumuh kedepan progresnya dapat dilihat, perlu monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga kita juga dapat memastikan ketepatan kualitas dan sasaran program ini. (med)

Foto : Saifiddin/ ketua LIPK// kt. Faisal

Sumenep (KOranTransparansi.com) - Pasca ditetapkannya sebagai tersangka atas Pungutan Liar (Pungli) pendaftaraan Tanah sistematika lengkap (PTSL) Tahun  2017, Sekretaris Desa Prenduan (MM) ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kab. Sumenep,  beberapa hari kemarin.

Sebelumnya Kepala Desa Kertasada atas dugaan yang sama telah mendekam di jeruji besi, Kejaksaan Negeri Sumenep di minta untuk lebih tegas lagi awasi dugaan tersangka lainnya, sebab tidak menutup kemungkinan akan banyak kepala Desa yang lain terperangkap dalam pungutan liar (pungli) tersebut
 
Ketua Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) kab. Sumenep, Zaifiddin mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kinerja kejaksaan negeri sumenep, karena telah terbukti memproses berbagai persoalan korupsi dan pungutan liar (pungli) di Kab. Sumenep. (26/09)
 
keseriusan ini terlihat dengan banyaknya kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri sumenep dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diajungkan jempol, sebab kejaksaan tidak tebang pilih dalam menegakkan supre masi hukum 
 
seperti santer diberitakan di berbagai media cetak dan online terkait Pungli prona dilakukan sejumlah kades yang ada. Prona ini sangat rentan dan menjadi topik menarik bagi kejaksaan, hal ini banyak kepala Desa mendekam di sel penjara karena diduga kuat melakukan pungli yang bisa merugikan negara.
 
Di katakan zai, Setelah dua kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka melakukan pungutan liar (Pungli) Kejaksaan Negeri harus mengkaji kembali beberapa Desa yang ada di Kab. Sumenep termasuk Desa Aeng panas
 
untuk diketahui, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ini adalah program pemerintah yang di subsidi oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk masyarakat yang kurang mampu.(sal)
Foto : Event Festival dan Pameran Buah saat berlangsung tahun lalu.

 

KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Dalam rangka memeriahkan gelaran Festival Kelud  2018, Pemerintah Kabupaten Kediri akan menggelar festival nanas dan pameran buah. Kegiatan ini akan diselenggarakan 29 September-30 September 2018, bertempar di lapangan rest area bawah atau area tiket masuk wisata Gunung Kelud.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Anang Widodo melalui Kabid Pengelolaan Tanaman Pangan Tri Retnani Yeni Astuti, MM menyampaikan, ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan dalam Festival Kelud. Harapannya, event ini menjadi gerbang pembuka potensi Kabupaten Kediri kepada masyarakat khususnya pengunjung wisata Gunung Kelud.

“Bursa pameran buah digelar mulai Sabtu sampai Minggu tanggal 29 s/d 30 September 2018. Dimeriahkan juga nanti dengan parade band pelajar dan minum susu dan kopi gratis. Band ini merupakan para juara kategori SMP dan SMA yang digelar saat festival band di Pekan Budaya dan Pariwisata tahun 2018," jelasnya.

Menurutnya, untuk susu nanti berasal dari peternakan sapi perah Kecamatan Ngancar dan 500 liter susu segar. Bahkan, kopi asli produk dari lereng Gunung Wilis dengan merk Ayu Putri Wilis, Dusun Besuki, Desa Jugo,Kecamatan Mojo, juga ikut andil dalam event tersebut.

Ditambahkan Yeni, Minggu 30 September juga akan ada arak-arakan nanas yang diprakarsai warga desa se-Kecamatan Ngancar. Puncaknya nanti setelah arak-arakan terdapat kenduri nanas yang akan dibagikan gratis bagi seluruh pengunjung.

“Pada minggu pagi, nanti rute arak-arakan tumpeng nanas dari balai Desa Sugihawaras menuju lapangan rest area bawah. Dilanjutkan dengan kenduri dan ‘porak’ tumpeng nanas. Biasanya ini acara yang sangat ditunggu-tunggu pengunjung wisata dan warga sekitar Gunung Kelud" pungkasnya.(bud)

Foto  : Gubernur Jatim Soekarwo menyaksikan serahterima jabatan Bupati Magetan dari pejabat lama kepada Bupati Magetan hang baru DR Suprawoto,MSi

Magetan (KoranTransparnsi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo meminta Bupati Magetan terpilih periode kepemimpinan Tahun 2018-2023, Dr. Drs. Suprawoto SH, M.Si untuk fokus membangun sektor pertanian di wilayahnya. Ini karena sektor tersebut memiliki kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Magetan 2017, yakni mencapai 32,07 %.

“Ini artinya 32,07 persen masyarakat Magetan hidup dari pertanian, jadi jika ingin masyarakatnya makmur, ya harus mengurus pertanian” tegas Gubernur Soekarwo saat memberikan sambutan di acara serah terima jabatan (Sertijab) Bupati Magetan masa jabatan 2018-2023 dalam agenda Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Magetan Tahun 2018 di Gedung DPRD Kab. Magetan, Rabu (26/9).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, mengurus sektor pertanian ini juga sangat vital. Sebab berdasarkan data BPS per Maret 2017, tingkat kemiskinan di Kab. Magetan masih mencapai 10,48 %, dimana kemiskinan tertinggi berada di pedesaan. Di desa,  pekerjaan utama masyarakat Magetan bekerja sebagai petani.

Salah satu upaya memajukan pertanian, lanjut gubernur kelahiran Madiun ini, adalah dengan mendorong pengembangan industri primer atau industri pasca panen. Dengan begitu, para petani akan memperoleh peningkatan nilai tambah terhadap produknya. Pengembangan industri pasca panen ini juga harus didukung skema pembiayaan murah bagi petani.

“Dengan adanya industri primer, maka petani tidak lagi menjual gabah kering panen, tapi minimal bisa menjual gabah kering giling, bahkan jika bisa petani menjual beras. Kemudian bupati harus bisa memberikan skema pembiayaan murah di pertanian yang pro terhadap petani” lanjutnya.

Jika sektor pertanian maju, imbuh orang nomor satu di Jatim ini, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab. Magetan juga akan ikut berkurang. Berdasarkan data BPS Tahun 2017, TPT di Kab. Magetan berada di angka 3,80 %. Dimana sebagian besar TPT Kab. Magetan berada di pedesaan. 

“Jadi bupati harus peduli terhadap on farm ke off farm pertanian, ini akan menyerap para pengangguran tersebut. Sebab proses industrinya ada di petani. Apalagi, 32,07 % masyarakat Magetan hidup di pertanian” imbuhnya.

Pakde Karwo juga berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Magetan periode 2008-2018, Sumantri dan Samsi atas jasa dan kontribusinya terhadap pembangunan di Magetan. Pakde menilai, kinerja keduanya sudah sangat baik, contohnya pada Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Magetan mencapai 5,09 %, GINI Ratio mencapai 0,39 %, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Magetan mencapai 72,60.

Dalam sambutannya, Bupati Magetan terpilih, Dr. Drs. Suprawoto, SH, M.Si mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti perintah Pakde Karwo untuk fokus pada pertanian. 
Menurutnya, sektor pertanian telah masuk kedalam tujuh misi pembangunan Magetan Tahun 2018-2023 yang diusungnya.
 
Misi tersebut adalah meningkatkan keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan, mengoptimalkan pengelola dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disamping itu juga memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah melalui prioritas program dan pendanaan.

Sementara lima misi lainnya adalah meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil (SMART), memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat, mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan manajemen pemerintah yang bersih, profesional, dan adil, serta mengembangkan koordinasi dan kerjasama inter dan antar daerah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah,

“Adapun visi yang saya usung adalah masyarakat Magetan yang SMART, Semakin Mantab dan Sejahtera” pungkasnya. (ais)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...