DAERAH

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan 38 pemerintah kabupaten /kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019.

Sidoarjo (KoranTransparansi.com)  - Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan 38 pemerintah kabupaten /kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019. 

“Pada tahun ini (2018),  berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017 sebanyal 36 pemerintah/kabupaten kota sudah meraih meraih WTP. Oleh sebab itu, sisanya diharapkan pada tahun 2019 bisa meraih WTP juga,” ungkap Soekarwo di Surabaya, Rabu (12/9/2018)

Dijelaskan, raihan WTP tidak lepas dari sinergi dari Jatim dan BPK.  Pemprov Jatim tunduk terhadap system akuntasi pemerintah dalam pelaporan keuangan. 

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006  yang mengatur tentang fungsi BPK yaitu fungsi auditor harus sangat netral  yakni memberikan appraisal terhadap keuangan negara.

“Oleh sebab itu Pemprov Jatim dan Pemkab/Kota dalam mengelola keuangan harus tunduk terhadap sistem akuntasi pemerintahan. Dimana dalam setiap tahunnya pengelolaan keuangan tersebut diperiksa oleh BPK. Berkat hal tersebut, raihan WTP bisa diraih kabko,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Pakde Karwo menambahkan, ada kendala dalam sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Jatim, dimana sebagian besar tenaga ASN  sebagian besar berdasarkan PP 45. Selain itu juga sebagian besar honorer masuk berlatar belakang sosial politik dan hukum. 

Agar tercipta sistem akuntansi yang baik dilingkungan pemerintah harus dilakukan diklat terhadap sistem akuntansi pemerintahan. “Mereka harus memiliki sertifikat akuntansi. Hal tersebut juga menunjang semua kabupaten kota meraih WTP,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga menjelaskan belum semua asset milik pemerintah, sertifikatnya belum terdaftar.  

Agar semua proses berjalan, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPK  yaitu semua syarat administrasi yang sudah lengkap dimasukkan ke BPM. 

“Apabila menunggu sertifikat akan butuh waktu lama. Hal ini menjadi satu kebijakan yang sangat baik karena mengedepankan asas manfaat bukan hanya kepastian hukum,” lanjutnya. (med)

 

ILusyrasi : Pemkab Banyuwangi

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com)  - Hingga pertengahan September 2018, tujuh desa di Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur belum memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Padahal, masa jabatan anggota BPD periode sebelumnya telah berakhir pada Juni 2018.

Salah satu anggota BPD Desa Kaligung hasil penyaringan dan penjaringan, Muslih, mengaku belum bisa menjalankan fungsinya karena belum menerima SK dari Bupati Banyuwangi.

“Kita belum dilantik dan belum menerima SK,” ujar Muslih, pada Rabu (12/9/2018).

Pernyataan itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Blimbingsari, Khoirul Anam. Menurutnya, saat ini Pemkab Banyuwangi masih memproses penerbitan SK.

“Tujuh desa (belum mendapat SK BPD). Gintangan, Bomo, Blimbingsari, Kaligung, Kaotan, Watukebo, dan Karangrejo,” ujar Anam. 

*Terlambat karena persyaratan tidak lengkap* 

Meski panitia telah melaksanakan penyaringan dan penjaringan anggota BPD. Tapi hasil evaluasi dari Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi menyatakan ada beberapa berkas anggota BPD terpilih yang tidak lengkap. 

Saat dikonfirmasi pada Selasa (21/8/2018), Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Desa Setda Banyuwangi, Abdul Aziz, menyatakan keterlambatan penerbitan SK BPD disebabkan karena beberapa faktor.

“Kita tidak mungkin mengusulkan penandatanganan SK kepada Bupati karena hasil verifikasi ditemukan banyak kekurangan persyaratan,” jelas Aziz, kala itu. 

Berkas yang tidak lengkap, lanjut Aziz, pada awal Agustus lalu telah dikembalikan ke desa melalui camat untuk diperbaiki.

Pernyataan itu diamini oleh Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Kecamatan Blimbingsari, Khoirul Anam. Menurutnya, dari tujuh desa yang mengusulkan pelantikan anggota BPD terpilih, hanya dua desa yang dinyatakan benar. 

Sekretaris Desa Bomo, Sudarmaji, mengakui memang ada kekurangan berkas usulan pelantikan anggota BPD di desanya. “Betul berkasnya sudah dikembalikan. Saat ini sedang kita lengkapi. Kita targetkan satu minggu kedepan selesai,” jelasnya. 

*Tinggal proses tanda tangan Bupati* 

Setelah dilakukan perbaikan, pada akhir Agustus lalu berkas usulan penerbitan SK BPD diserahkan kembali ke Bagian Tata Pemerintahan Desa melalui camat.

Namun demikian, hingga berita ini ditulis, SK BPD untuk tujuh desa tersebut tak kunjung diterbitkan.

Kabag Tata Pemerintahan Desa, Abdul Aziz Hamidi, menjelaskan bahwa penerbitan SK dalam proses penandatanganan. 

“Khusus se kecamatan Blimbingsari masih proses penandatanganan,” ungkap Aziz melalui pesan singkat, pada Rabu (12/9/2018).

Sementara itu, Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Kecamatan Blimbingsari berencana akan langsung melantik anggota BPD terpilih jika SK sudah diterbitkan. 

“Semoga minggu ini turun SK nya. Langsung pelantikan biar cepat,” imbuhnya. (def)

 Foto : Polindes Di Desa Palokloan Gapura kab. Sumenep yang dituding bermasalah    Terkait Jasmas 2015

 

Foto : Polindes Di Desa Palokloan Gapura kab. Sumenep yang dituding bermasalah

 

Terkait Jasmas 2015

POLRES SUMENEP LAMBAN ATASI KASUS 

 

Sumenep (KoranTransparansi.com) -  Ketua Indepandent Pengawas Keuangan (LIPK) kab. Sumenep,  mendesak Polres kab. Sumenep lebih serius mengatasi Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah dari Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2015 yang sudah dilimpahkan kepada pihak polres.

Dana anggaran sebesar 150 juta di hibahkan oleh Ketua DPRD kab. Sumenep ke Dinas kesehatan dan dikelola untuk pembangunan Gedung Polindes di Desa Palokloan Kecamatan Gapura kab. Sumenep, oleh politisi partai PKB yang saat ini masih menjabat sebagai ketua DPRD kab. Sumenep, Herman Dali Kusuma, Kata Sayfiddin ketua Lembaga Independent Pengawas Keuangan (LIPK) kab. sumenep (12/9)

Menurut zai  seharusnya pihak polres tidak lamban mengusut tuntas persoalan jasmas 2015 yang sudah jelas-jelas melanggar hukum, saya tidak main-main dengan hukum, apalagi dalam hal ini di lakukan oleh Ketua DPRD kab. Sumenep

" saya akan kawal persoalan ini sampai keranah hukum" kilah dia.

Di katakan Zai, kinerja Polres patut dipertanyakan jika tidak bisa menyelesaikan masalah Jasmas 2015 ini yang di kelola oleh Ketua DPRD Kab. Sumenep, dan saya sangat menyayangkan jika kasus ini nantinya mandek ditempat dan tak ada solusi. Publik harus tahu. Pungkasnya

sementara Kabag Humas (polres ) Kab. Sumenep, Ibda Agus Suparno, belum bisa memberikan keterangan terkait hal tersebut, pihaknya masih mau konsultasi dengan Kasat Reskrim sehubungan hal tersebut.

Saya akan konfrmasi dulu  kepada bapak Kasat Teskrim sehubungan dengan hal tersebut. Saat dikonfimasi Via watshaf oleh wartatransparansi.com. (sal)

 

Di Malang : Kiab Sesaji Meriahkan Ritual Gebyar Suro

 

Wonosari, Malang (KoranTransparansi.com) - Memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H, Selasa (11/9) siang Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna kembali menghadiri Gebyar Ritual 1 Suro Pesarean Gunung Kawi yang dikemas dalam sebuah kirab sesaji yang diikuti seluruh masyarakat Kecamatan Wonosari.

Meeka masing-masing peserta membawa tumpeng yang diletakkan pada jolen (tempat tumpeng yang dibentuk dan dihias). 

Seperti di tahun sebelumnya, masyarakat Wonosari Gunung Kawi selalu menggelar gebyar ritual 1 Suro dengan menampilkan rangkaian kegiatan seperti ikrar tumpeng di pesarean Eyang Djugo alias Kyai Zakaria dan Raden Mas Iman Soedjono. 

 

Dan dilanjutkan dengan pembakaran sengkala, di Stadion Gebyar  Suro, Gunung Kawi oleh Kepala Desa Wonosari Kuswanto SH. Pembakaran sengkala atau ogoh-ogoh itu dimaksudkan untuk membuang hal-hal negatif pada masyarakat gunung kawi dan selalu dilindungi oleh Tuhan YME. 

Tradisi yang selalu menarik perhatian wisatawan lokal dan domestik di tiap tahunnya itu menambah semangat warga sekitar gunung kawi untuk memeriahkannya salah satunya dengan menjual produk-produk hasil olahan khas Wonosari dan sejenisnya. 

Hal tersebut sebagai wujud syukur dan rasa terima kasih karena adanya dua pesarean yang bisa meningkatkan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat sekitar Gunung Kawi, terutama mengenai akulturasi kebudayaannya. 

Bupati mengaku merasa bersyukur karena kembali bisa menyaksikan keguyubrukunan masyarakat wonosari yang dikemas dengan Gebyar Suro itu. 

"Saya bersyukur sekali karena dalam penyelenggaraan gebyar suro yang kesekian kalinya ini bisa terus berkelanjutan kedepannya. 

Dengan harapan mari kita bina terus kerukunan, kekompakan, dan rasa persaudaraan karena memang inilah yang menjadi ciri khas rakyat Indonesia yang bhineka tunggal ika yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua," ajaknya. 

Dijelaskannya bahwa Wonosari khususnya di daerah gunung kawi memiliki segala macam kegiatan adat istiadat maupun keagamaannya yang telah dikenal sampai ke berbagai daerah pelosok hingga luar negeri.

 "Semacam Gebyar Suro ini yang digagas sejak 16 tahun yang lalu menjadikan semakin memunculkan banyak destinasi wisata di Kabupaten Malang khususnya wisata religi. 

Wisata religi saat ini menjadi trend dan keunikan tersendiri sehingga memberikan dampak yang besar terhadap perekomomian masyarakat, dengan ritual tersebut bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. 

Untuk itu tidak ada kata lain bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk selalu memberikan dukungan penuh melestarikan adat istiadat yang semakin tumbuh berkembang di Wonosari ini. Jaga terus apa yang bisa ditumbuhkembangkan disini, seperti adat istiadat, ritual, maupun keseniannya sebagai bagian daripada memajukan kepariwisataan Indonesia dari pinggiran," ungkap Bupati sebelum memberangkatkan kirab sesaji. 

Sementara itu, Kuswanto sendiri dalam sambutannya mengucapkan terima kasihnya kepada segenap pihak yang turut mensukseskan kegiatan gebyar suro tersebut. 

"Alhamdulillah kita semua bisa menghadiri event tahunan gebyar suro yang sudah tidak asing ini. 

Kegiatan ritual ini diselenggarakan sebagai rasa syukur masyarakat Desa Wonosari kepada Allah SWT karena gebyar suro harus terus berkelanjutan dan berkesinambungan di masa kepemimpinan siapapun yang akan datang. 

Terlebih lagi bisa menjadi lebih baik melebihi kegiatan-kegiatan sebelumnya," ujarnya.(ko/med)

 Foto :  Surat yang diduga palsu dengan kop BKN yang beredar di Banyuwangi.

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - menjelang pendaftaran tes calon pegawai negeri (CPNS) tahun 2018, beredar surat undangan pemberkasan tenaga honorer kategori 2 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Di Banyuwangi, Jawa Timur,  surat bernomor 052/BKN-UP/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh sekretaris utama BKN, Usman Gumanti tersebut beredar di sosial media dan whatsapp. 

Tak ayal, surat yang berisi tentang jadwal pelaksanaan penyerahan berkas bagi peserta CPNS yang dinyatakan lolos untuk diserahkan ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan e-KTP dan tempat pendaftaran peserta tersebut membuat para tenaga honorer kebingungan.

Menyikapi hal itu, Kepala BKD Banyuwangi melalui Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Ilzam Nuzuli, mengatakan bahwa kebenaran surat itu masih diragukan.

“Kalau itu memang surat resmi, pasti jelas ditujukan kepada siapa. Tapi itu kan tidak ada.  Kemungkinan surat itu hanya hoax,” jelas Ilzam sambil mengamati surat yang beredar di Whatsapp, pada Senin (10/9/2018).

Selain itu, lanjutnya, BKD Banyuwangi tidak pernah menerima surat tersebut dari BKN meski di dalam surat yang beredar di kalangan tenaga honorer K2 itu berisi tembusan kepada BKD.

Akibat beredarnya surat itu, pegawai BKD Banyuwangi banyak menerima pertanyaan dari tenaga honorer yang memastikan kebenaran surat tersebut. 

BKD Banyuwangi mengimbau kepada calon pendaftar tes CPNS 2018 terutama bagi tenaga honorer kategori 2 untuk tidak serta merta percaya begitu saja dengan kabar yang beredar. (tak)

 

 
Caption : Bupati Anas menemui Mbah Soni di kediamannya. Nenek 70 tahun ini adalah penerima program Pari Kuning. (Humas Pemkab Banyuwangi)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengintensifkan program kunjungan ke rumah pasien pasca rawat inap,  terutama bagi warga kurang mampu.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas pada Senin (10/9/2018) menyempatkan diri mengecek warga penerima program Pari Kuning (Pasca-Rawat Inap, Kunjungi Ning Griyo) tersebut di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu.

”Jadi ini inovasi jemput bola yang merawat pasien di rumah untuk melakukan kontrol kesehatan bagi pasien lanjut usia dan sebatang kara. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah, tetap kita berikhtiar semaksimal mungkin hadir untuk pasien warga miskin,” ujar Bupati Anas saat mengunjungi Mbah Soni (70).

Nenek yang tinggal sebatang kara tersebut sebelumnya pernah rawat inap karena penyakit darah tinggi. Saat ini, sekali dalam sepekan, Mbah Soni mendapat perawatan dan kunjungan oleh dokter. 

"Alhamdulillah saya ada yang merawat, selama ini hanya sendiri," kata Mbah Soni kepada Bupati Anas.

Selain mendapat layanan kunjungan dokter secara rutin, Mbah Soni juga menerima program bedah rumah melalui Alokasi Dana Desa (ADD). 

Bupati Anas memaparkan, program Pari Kuning dilakukan dua sampai tiga hari setelah pasien pulang dari rawat inap. Kunjungan terus dilakukan secara rutin sampai kondisi pasien normal. 

"Ini untuk mem-follow-up kondisi pasien pasca rawat inap. Program Pari Kuning ini pegawai puskesmas yang terdiri dari dokter dan perawat mendatangi pasien ke rumahnya. Karena pasien lansia dan sebatang kara ini tidak punya kerabat untuk mengantar kontrol ke puskesmas," jelasnya. 

Para pasien tersebut juga diberikan kentongan bambu yang fungsinya sebagai alarm bagi tetangga sekitarnya jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan.

”Jadi ini wujud kearifan lokal. Mbah Soni yang tinggal sendirian ini tidak bisa akses WhatsApp dan Instagram. Kalau butuh pertolongan, bunyikan kentongan, tetangganya yang nanti segera lapor Puskesmas,” papar Anas. 

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sempu, Hadi Kusairi menambahkan, saat ini sudah ada 204 pasien yang merasakan langsung manfaat program itu. Sebanyak 53 di antaranya diberikan fasilitas kentongan yang bisa digunakan untuk meminta bantuan dari tetangga terdekat apabila dalam kondisi sakit darurat.

"Tetangga sekitarnya juga sudah kami beri pengertian dan kami bekali nomor telepon petugas yang bisa dihubungi kapan saja," ujar Hadi. 

Pada kesempatan itu, Bupati Anas juga memantau warga Desa Jambewangi penerima program Rantang Kasih. Program pemberian makanan bergizi harian kepada lansia miskin.

"Alhamdulillah pak, setiap hari sudah dikirim sama warung sebelah, bisa buat makan dua kali dalam sehari menu di rantang ini. Tidak pernah absen," ujar Meseni. (def)

 

 
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...