Sidoarjo

Masyarakat Sidoarjo Gelorakan Semboyan “Sidoarjo Sehat.

Sidoarjo (KoranTransparansicom)  - Car Free Day (CFD) yang setiap hari Minggu pagi selalu dilakukan oleh seluruh masyarakat Sidoarjo di kawasan alun alun Sidoarjo ini, Pada Minggu (16/9/2018) terlihat ada tampilan yang cukup berbeda. Sekelompok Instruktur senam Zumba mengenakan baju berwarna Merah-Putih, mereka mengajak para pengunjung CFD lainnya untuk senam bersama.

Hal ini dilakukan atas inisiatif dari masyarakat Sidoarjo yang masih ingin menggelorakan pasca suksesnya Ajang Asian Games 2018 serta untuk menyambut Ajang yang tidak kalah kompetitif karena Indonesia kembali menjadi tuan rumah dalam ajang Asian Pada Games 2018.

 

Salah seorang panitia yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo.

 

Dan Kami berharap dengan CFD ini bisa meningkatkan interaksi sosial masyarakat. Kalau selama seminggu sudah disibukkan dengan pekerjaan dan aktifitas Maaing masing di kantor, maka di CFD yang digelar setiap hari Minggu, bisa berinteraksi dengan masyarakat luas,” ungkap salah satu panitia.

 

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk bukti bahwa semboyan Indonesia Sehat juga menjadi semboyan warga Sidoarjo yaitu Sidoarjo Sehat. (med)

Ilustrasi RSUD Sidoarjo

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Pembangunan gedung terpadu Pemkab Sidoarjo dapat dibangun tanpa menggunakan  dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Konsepnya menggunakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Konsep tersebut mendapat dukungan pihak Toyo University Jepang.  Siang tadi, Direktur Asia Public Private Partnership (PPP) Toyo University, Prof. Sam Tabuchi datang menemui Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum di pendopo Delta Wibawa, Rabu malam, (12/9). 

Prof. Sam Tabuchi yang datang bersama beberapa mahasiswanya juga memaparkan skema tersebut. Ia katakan skema tersebut telah diterapkan Negara-negara di dunia. Skema KPBU cocok diterapkan di negara berkembang. Seperti yang akan diterapkan oleh salah satu daerah di Indonesia yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Prof Sam Tabuchi katakan pihaknya akan membantu Kabupaten Sidoarjo melanjutkan skema tersebut. Toyo University akan memberikan kajian-kajian tentang keuntungan menerapkan skema KPBU. 

"Universitas Toyo ini bekerja keras supaya salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia ini akan menerapkan sistem KPBU yang sudah umum di terapkan dunia-dunia internasional,"ucap Prof Sam Tabuchi melalui penterjemahnya.

Ia melanjutkan pelaksanaan skema KPBU dikerjakan JICA (Japan International Cooperation Agency). JICA merupakan institusi bantuan luar negeri Pemerintah Jepang. JICA akan membantu membangun proyek gedung dengan skema KPBU bila terlaksana.

"Skema KPU itu prinsipnya tanpa mengeluarkan dana dari APBD bisa membuat infrastruktur atau bangunan dengan memanfaatkan dana swasta,"ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyambut baik dukungan pihak Toyo University. Dihadapan Prof Sam Tabuchi ia jelaskan bahwa pembangunan gedung terpadu masih terkendala ijin DPRD Sidoarjo. Begitu pula dengan  pembangunan rumah sakit wilayah Barat yang menggunakan skema KPBU. 

DPRD Sidoarjo belum memberikan ijin terkait rencana tersebut meski telah dijelaskannya. Bahkan ia katakan ketua DPRD Sidoarjo pernah diajaknya langsung ke Negara Jepang untuk mengetahui secara jelas penerapan skema tersebut.

Ia berharap dengan kajian-kajian dari Toyo University nantinya, skema KPBU mendapat persetujuan anggota DPRD Sidoarjo. Pasalnya melalui skema tersebut pembangunan gedung terpadu maupun rumah sakit wilayah Barat dapat terlaksana. Ia katakan pembangunan tersebut semata mata untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Dengan pembangunan tersebut pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal. (med)

 

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan 38 pemerintah kabupaten /kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019.

Sidoarjo (KoranTransparansi.com)  - Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan 38 pemerintah kabupaten /kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019. 

“Pada tahun ini (2018),  berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017 sebanyal 36 pemerintah/kabupaten kota sudah meraih meraih WTP. Oleh sebab itu, sisanya diharapkan pada tahun 2019 bisa meraih WTP juga,” ungkap Soekarwo di Surabaya, Rabu (12/9/2018)

Dijelaskan, raihan WTP tidak lepas dari sinergi dari Jatim dan BPK.  Pemprov Jatim tunduk terhadap system akuntasi pemerintah dalam pelaporan keuangan. 

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006  yang mengatur tentang fungsi BPK yaitu fungsi auditor harus sangat netral  yakni memberikan appraisal terhadap keuangan negara.

“Oleh sebab itu Pemprov Jatim dan Pemkab/Kota dalam mengelola keuangan harus tunduk terhadap sistem akuntasi pemerintahan. Dimana dalam setiap tahunnya pengelolaan keuangan tersebut diperiksa oleh BPK. Berkat hal tersebut, raihan WTP bisa diraih kabko,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Pakde Karwo menambahkan, ada kendala dalam sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Jatim, dimana sebagian besar tenaga ASN  sebagian besar berdasarkan PP 45. Selain itu juga sebagian besar honorer masuk berlatar belakang sosial politik dan hukum. 

Agar tercipta sistem akuntansi yang baik dilingkungan pemerintah harus dilakukan diklat terhadap sistem akuntansi pemerintahan. “Mereka harus memiliki sertifikat akuntansi. Hal tersebut juga menunjang semua kabupaten kota meraih WTP,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga menjelaskan belum semua asset milik pemerintah, sertifikatnya belum terdaftar.  

Agar semua proses berjalan, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPK  yaitu semua syarat administrasi yang sudah lengkap dimasukkan ke BPM. 

“Apabila menunggu sertifikat akan butuh waktu lama. Hal ini menjadi satu kebijakan yang sangat baik karena mengedepankan asas manfaat bukan hanya kepastian hukum,” lanjutnya. (med)

 

Polsek Tanggulangin Patroli Dialogis Dengan Warga

 

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - DALAM rangka menciptakan dan menjamin kondusifitas kamtibmas , Polsek Tanggulangin, Sidoarjo menggiatkan patroli harkamtibmas serta dialogis dengan warga masyarakat untuk sampaikan himbauan dan pesan pesan kamtibmas.

Kanit Binmas Polsek Tanggulangin Iptu Gatot Harianto  menjelaskan patroli wilayah dengan sasaran obyek vital Sumur gas Lapindo, BRI, Pegadaian, SPBU, perumahan-perumahan, Indomaret, permata regency serta melaksanakan dialogis dengan satpam Djarum Kalitengah, karyawan Indomaret Kedensari, SPBU Kedensari.

Dalam dialogis serta tatap muka dengan warga Babinkamtibmas mengajak warga untuk selalu menjaga keamanan da ketertiban terutama dilingkungan masing-masing dan mengajak warga untuk selalu memelihara kerukunan dan persaudaraan diantara warga.

“Mari kita bersama sama untuk membangun kebersamaan dalam menjaga dan menciptakan kondusifitas kamtibmas karena tanpa adanya peran serta dari warga masyarakat maka kondusifitas kamtibmas akan sangat sulit untuk diwujudkan dan kami menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak segan segan melapor kepada Polsek Tanggulangin Polres Sidoarjo bila ada warga yang mengetahui dan melihat adanya suatu ancaman maupun gangguan kamtibmas, ” pungkas Gatot Harianto. (eka/ari)

PT. Mega Surya Mas Serahkan 360 Beasiswa di Sidoarjo dan Gresik

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - PT. Mega Surya Mas memberikan bantuan beasiswa kepada murid Sekolah Dasar (SD)  Tambak Sawah, Kecamatan Waru Sidoarjo. Biaya pendidikan yang merupakan CSR perusahaan diserahkan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.HUM yang didampingi Direktur PT. Mega Surya Mas dan Kepala Dinas Pendidikan. 

Direktur PT. Mega Surya Mas Alok Kumar Ja`in menjelaskan PT. Mega Surya Mas sudah 25 tahun bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan dan mengantarkan program beasiswa ini secara konsisten.

Mereka yang menerima biasiswa sebanyak 360 siswa untuk 4 sekolah di Sidoarjo dan satu sekolah di Gresik. Untuk Sidoarjo diberikan beasiswa sebanyak 316 siswa yang terbagi dalam 4 sekolah yakni SD Tambak Sawah, SD Tambak Rejo, MI Darul Ulum, dan MI Nurul Ikhlas, sedangkan di SD Bedilan Gresik sebanyak 44 siswa yang menerimanya. 

Kriteria penerima beasiswa ini adalah siswa berprestasi, dalam artian siswa dari kelas satu sampai kelas 6 yang mendapat rangking 1 – 5, serta siswa prasejahtera. Dari 360 siswa penerima beasiswa, untuk tahun ini diberikan sebanyak 336 siswa berprestasi dan 24 siswa pra sejahtera. 

Selain menyalurkan CSR-nya di bidang pendidikan PT. Mega Surya Mas secara rutin untuk masyarakat Tambak Rejo dan Tambak Sawah mendirikan poliklinik untuk pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar dan keluarga miskin, serta biaya berobat sebesar 50 persen untuk masyarakat lainnya.

PT. Mega Surya Mas yang dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh warga Tambak Rejo dan Tambak Sawah kurang lebih 5.000 keluarga, kegiatan buka puasa bersama di masjid – masjid dan pondok pesantren, dan pemberian hewan kurban di masjid – masji.

Lalu,  pembangunan sarana dan prasarana untuk tempat ibadah, transportasi dan kebersihan hingga bantuan rutin setiap bulan kepada 14 yayasan panti asuhan yang berada di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. 

“ini merupakan wujud nyata PT. Mega Surya Mas dalam memberikan perhatian, kepedulian dan sumbangsih kepada masyarakat Desa Tambak Sawah dan Tambak Rejo,” jelas Allok. 

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.HUM menyambut baik program CSR PT. Mega Surya Mas untuk turut memajukan dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan para siswa di lingkungan sekitar perusahaan ini. 

Dan saya berharap apa yang dilakukan PT. Mega Surya Mas pada hari ini akan menjadi contoh bagi pihak – pihak swasta lainnya, serta OPD terkait untuk terus mengembangkan, menjalin kerjasama guna meningkatkan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. 

“untuk itu saya mengingatkan bagi para penerima beasiswa ini untuk dimanfaatkan sebaik – baiknya beasiswa ini guna meringankan beban biaya pendidikan serta untuk memotivasi dalam menijngkatkan prestasi,” jelas Abah Ipul. (eka/med)

Kapolresta Sidoarjo Minta Bhabinkamtibmas Turut Kawal Dana Desa

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Himawan Bayu Aji memberikan pengarahan evaluasi kinerja para Bhabinkamtibmas serta penyerahan Buku Pintar Pedoman Pencegahan, Pengawasan ,Pengawalan dan Penanganan dana Desa kepada para personil Bhabinkamtibmas.

“Buku pintar tersebut disalurkan kepada seluruh para Bhabinkamtibmas di Polresta Sidoarjo sebagai Pedoman atau panduan tugas dalam melakukan pengawalan/Pengawasan dana desa sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes tertinggal, Kemendagri dan Kapolri yang telah ditanda tangani dalam beberapa pekan yang lalu,” ujar Kombes Pol Himawan Bayu Aji.

Buku pintar berisi tentang aturan aturan yang mengikat juga asas Pengelolaan Dana Desa, Pengawalan/Pengawasan Dana Desa, Peran Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan Dana Desa, Ketentuan Pikor (tindak pidana korupsi).penyimpangan Dana Desa, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan adanya panduan buku tersebut, tambah Kombes Pol Himawan Bayu Aji para Bhabinkamtibmas, tidak akan ragu lagi dalam melakukan tindakan di lapangan terkait penggunaan dana desa di Wilayah kabupaten Sidoarjo. (Eka/ari)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...