Sidoarjo

JPU KPK Tuntut Mantan Walikota Batu 8 Tahun Penjara

SIDOARJO (Korantransparnsi.com)– Pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa Pemkot Batu periode 2017 dengan terdakwa mantan Walikota Batu, Eddy Rumpoko, Jum’at (6/4) berlangsung tertib. 

Sidang yang digelar di ruang Cakta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya itu dipimpin langsung oleh Hakim Unggul Mukti Warso.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU KPK, Ronald Ferdinand Worontika terungkap, terdakwa menerima suap berupa 1 unit mobil merk Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filiphus Djap. Tak hanya itu, terdakwa diduga juga menerima uang suap sebesar Rp 95 juta dan Rp 200 juta.

Perbuatan tersebut, kata Ronald, telah melanggal pasal 12 huruf a juncto pasal 18 juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. “Menuntut terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Tapi bila denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara,” ujarnya.      

Hukuman penjara dan denda rupanya dipandang JPU tak cukup membuat efek jera bagi terdakwa. Pencabutan hak politik terdakwa selama 5 tahun juga masuk dalam dalam surat tuntutan, karena terdakwa dianggap tidak kooperatif dan keterangannya selalu berbelit-belit. 

“Ini sudah bisa kami jadikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” sambung Ronald.

Menanggapi tuntutan tersebut, tim penasehat hukum terdakwa akan mempersiapkan nota pledoi atau surat pembelaan yang akan dibacakan dalam persidangan selanjutnya.

Seperti diketahui, Eddy Rumpoko yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota Batu diringkus KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanggal 16 September 2017. Ia ditangkap setelah diduga menerima suap dari Bos PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, Filiphus Djap untuk sejumlah proyek pengadaan barang yang bersumber dari APBD Pemkot Batu tahun 2016 sebesar Rp11 miliar.  

 Sedangkan di tahun 2017, Filiphus juga mengerjakan proyek pengadaan modal peralatan dan mesin untuk meubelair senilai Rp 5,26 miliar, termasuk pengadaan pakaian dinas beserta atributnya senilai Rp 1,44 miliar.

Untuk proyek pengadaan meubelair, Eddy minta fee 2 persen dari total fee 10 persen yang diterima Ketua Kelompok Kerja Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa VI Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setiawan yang akhirnya juga ditangkap KPK. (den)  

 Pangdam V Brawijaya bersilaturahim sekaligus memenuhi janjinya hadir di pondok Ngalah Sidoarjo yang diasuh  Kiai Sholeh Bahrudin.
 
 
Foto   : Pangdam V Brawijaya bersilaturahim sekaligus memenuhi janjinya hadir di pondok Ngalah Sidoarjo yang diasuh  Kiai Sholeh Bahrudin.
 
 
SIDOARJO - Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arief Rahman menghadiri pembukaan Musda (Musyawarah Idaroh) Jamiyah Ahli Thoriqoh al-Mu’tabaroh An-Nahdliyah (Jatman) bertempat di kediaman Romo Kiai M Sholeh Bahrudin, Pondok Ngalah Sidoiarjo, Senin (2/4/2018).
Kehadiran Mayjen TNI Arif Rahmawan beserta jajarannya ini dalam rangka silaturrahim sekaligus memenuhi janji sebelumnya turut mendeklarasikan Ikrar Perdamaian Masyarakat Dunia yang digelar akhir Maret lalu. Pangdam V Brawijaya mengaku sangat bangga dan mengapresiasi acara tersebut. "Hebat.. Ini yang akan membawa kedamaian dunia dan NKRI semakin jaya".
Pangdam juga memuji pengasuh Pondok Pesantren Ngalah Romo Kiai Sholeh Bahruddin, yang telah membantu dalam merawat keutuhan NKRI. "Kami minta kepada jajaran Muspika untuk selalu siap mendampingi perjuangan Kiai" tandas Pangdam.
Dalam kesempatan itu Kiai M Sholeh menuturkan bahwa keluarga pondok akan tetap netral  dalam Pilgub Jawa Timur. Siapapun orangnya yang datang kesini akan terima dan akan diajak bersama-sama untuk membangun peradaban bangsa. 
"Sudah lama bangsa Indonesia ini dikoyak-koyak oleh kelompok tertentu. Dan yang menjadi kelinci percobaan adalah Jawa Timur. Untuk itu, tidak boleh dibiarkan dan harus dilawan dengan peradaban" tutur Pembina Yayasan Darut Taqwa tersebut. 
Kiai juga menjelaskan didirikannya Universitas Yudharta Pasuruan, bahwa beliau ingin membantu tugas Pemerintah dalam mecerdaskan kehidupan bangs. Agar Jawa Timur tidak dijadikan kelinci percobaan untuk mengoyak kesatuan NKRI.  (med/nul)
Serda Eko Prayudi Tutup PKL Unitomo di Sidoarjo

Sidoarjo (Korantransparansi.co) - Anggota Koramil'07 Sidoarjo  Serda Eko Prayudi menghadiri Penutupan PKL (Praktek Kerja Lapangan)  Kebidanan Komunitas Universitas Dr Unitomo Surabaya, Kamis (5/4/2018). Peserta PKL berjumlah 39 orang Mahasiswa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasiati Ketua Jurusan Kebidanan Unitomo, dr. Arif Kepala Puskesmas Krembung dan Pemerintahan Desa Sekec. Krembung. Kegiatan dimulai pkl. 09.00.Wib dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya . Setelah itu penyampaian laporan hasil PKL yg disampaikan oleh ketua PKL. 

Selamet SH, MM yang mewakili  Pemerintahan Kec. Krembung diwakili  Sekcam Krembung menyampaikan rasa terima kasih kepada Mahasiswa yang melaksanakan PKL sekaligus membagi ilmu bidang kesehatan disini.

Hal sama juga disampaikan dr. Arif Kepala Puskesmas Krembung yg menyampaikan pesan kepada Mahasiswa agar bisa memberi kemajuan di bidang Kesehatan di Indonesia. Pengabdian pada masyarakat juga sangat di perlukan agar bangsa kita maju. Semoga ilmu yg diperoleh bisa bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat,"ujarnya. (med)

 

Dispendukcapil Sidoarjo Berikan Materi Adminduk Desa Keloposepoloh

SIDOARJO (Korantransparansi.com) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispenduk Capil ) Kabupaten Sidoarjo Melakukan Penyuluhan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di desa Keloposepoloh kecamatan Sukodono.  

Penyuluhan adminisitrasi tersebut dimaksutkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan penting nya administrasi kependudukan ( Adminduk ).

Kegiatan tersebut di lakukan di balai desa Keloposepoloh yang di hadiri Kepala dinas kependudukan catatan  sipil Medy Yulianto melalui Kabid Pengasuhan dan Penyuluhan Oscar Basong, Camat Sukodono Ainur Rahman, Kades Keloposepoloh H.Sumardi dan para warga undangan serta karang taruna desa Keloposepoloh. ( 02/4/2018 ).

Dalam kegiatan tersebut , Dispenduk Capil memberikan berbagai materi di antaranya : E-KTP , pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian, serta Pencatatan Perkawinan dan pencatatan perceraian.

Kepala seksi inovasi pelayanan menerangkan kegiatan ini merupakan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil. Sesuai Perubahan UU Kependudukan dimaksud untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan nomor Induk Kependudukan ( NIK ) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

"Setiap masing-masing penduduk harus mempunyai satu NIK , jadi tidak ada yang mempunyai dokumen doble". " terangnya".

Sesuai Perubahan Adminduk , untuk semua pelayanan tidak di kenai biaya alias gratis dan untuk pembuatan akta kelahiran di atas usia 1 tahun cukup di lakukan di kantor Dispendukcapil." Sesuai pasal 79A UU Kependudukan, memang semua pengurusan tidak di kenai biaya dan harus datang sendiri" , " jelasnya".

Terkait masalah KTP elektronik atau E-KTP , Kasi Inovasi Pelayanan, Lala, mengungkapkan berdasarkan pasal 64 ayat 7 masa berlaku E-KTP seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan element data dan untuk blangko semua sudah siap serta tidak ada masalah pendistribusian ke seluruh kecamatan kabupaten Sidoarjo". 

" e-KTP berlaku seumur hidup , dan blangko yang ada di dispendukcapil sudah siap, karena semua tergantung tingkat kekuatan petugas pelayanan yang ada di setiap kecamatan" ungkapnya". (eka/med)

Kader Muslimat : Instruksi Kiai Wajib Dilaksanakan

SIDOARJO (Korantransparansi.com) – Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hadir pada silaturrahim bersama ribuan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo, Minggu (1/4/2018).

Dinkes Sidoarjo Berikan Pendampingan Menuju Sidoarjo Hidup Sehat dan Mandiri

Sidoarjo (Korantransparansi.com) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Kesehatan ( Dinkes ) Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat salah satunya dengan melakukan pendampingan atau advokasi untuk menuju Sidoarjo Mandiri, Sehat dan Berkeadilan.

Kegiatan yang bertempat di Gedung Delta Graha , Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga mengundang para Camat, Kepala Puskesmas, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) dan Kordinator Pendamping Desa (KPD) tingkat Kabupaten, serta dilibatkan dalam program advokasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.Selasa, (27/3) 

Dalam sambutannya,  Bupati Sidoarjo Saiful Ilah berpesan agar pelaksanaan advokasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bisa dilaksanakan dengan maksimal, tingkat kesehatan masyarakat harus meningkat seiring dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi Sidoarjo. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Ika Harnasti , mengharapkan setelah mengikuti program advokasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ini pemahaman mereka bisa lebih meningkat lagi dan yang lebih penting lagi bisa terwujudnya  “Program Peningkatan Perilaku Hidup Sehat” di setiap instansi pemerintah mulai di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

Perlu diketahui, tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan mempunyai target menjadikan Sidoarjo mandiri, sehat dan berkeadilan. " di butuhkan Kerjasama lintas sektor dan lintas program ini tujuannya adalah penintegrasian program kesehatan dalam melakukan advokasi atau pendampingan supaya terjadi peningkatan kesehatan secara merata diwilayah kabupaten Sidoarjo karena hal ini amanah UU''. tegas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Ika Harnasti". (eka/med).

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...