Sidoarjo

Aparat Pemdes Masangan Kulon Sidoarjo bersama Koramil, BNN dan Satpol PP sosialisasi Narkoba untuk menekan peredaran Narkoba.

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Aparat pemerintahan desa mulai dari Kepala Desa (Kades)Chairil Anwar, Masangan Kabid Satpol PP, BNN, Koramil dan Polres Sidoarjo melakukan sosialisasi akan bahaya Narkoba kepada masyarakat setempat,Senin (30/7/2018).

Ini dilakukan menyusul makin tingginya kasus indak pidana narkoba slama tahun 2017 dengan jumlah 423 kasus Narkotika dengan jumlah tersangka 597 orang. 

Choiril Anwar Kades Masangan Kulon mengaku meski jumlah kasus narkoba makin banyak namun warga tidak ada yang terlibat. Tapi pencegahan tetap dilakukan, tandasnya kepada wartatransparansi.com.

Penanganan bahaya narkoba tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus ada kerjasama dari semua elemen." Semua Linmas yang ada di desa masangan kulon wajib mensosialisasikannya kepada warganya, dan melaporkan jika menemukan serta mengetahui adanya peredaran narkoba",pesannya". 

Kabid Satpol PP bidang Linmas Mujib Jamil juga menceritakan organisasi linmas yang dulu pernah dibina TNI dan sekarang menjadi tanggung jawab Satpol-PP , berharap bisa menjaga ketentraman dan ketertiban di setiap masing - masing RT. 

Dan Sengaja menggandeng 3 narasumber yaitu Polresta Sidoarjo, Kodim Sidoarjo yang diwakili Koramil Sukodono dan BNN Kabupaten Sidoarjo. Karena 3 narasumber yang berkompeten dalam mensosialisasikan bahaya Narkoba." Sengaja saya libatkan 3 narasumber di bidangnya yaitu BNM Sidoarjo, Kodim 0816 dan Polresta Sidoarjo" , jelasnya.

BNN Sidoarjo yang diwakili bidang Penyuluhan Narkoba  Amalia P. Rahman dalam penyuluhannya mengatakan BNN Sidoarjo dalam mengatasi bahaya Narkoba dengan melakukan kebijakan P4GN yaitu pencegahan dini diutamakan, korban penyalahgunaan narkoba harus mendapat pengobatan (rehabilitasi ) , pelaku peredaran gelap Narkoba harus mendapat Hukuman, perkembangan kasus narkoba di Indonesia. (eka/med)

 

Dua Bacaleg Sidoarjo Yang tidak Lolos Verifikasi Lapor Panwaslu

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Dari tiga bakal calon legislatif (bacaleg) dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019 yang dicoret KPU Sidoarjo, ada dua Bacaleg yang tidak menerima keputusan tersebut sehingga mendatangi Panwaslu Sidoarjo, Selasa (24/7/2018).

Bacaleg itu adalah Mustafat Ridlwan (bacaleg dari PBB), dan Sumi Harsono (bacaleg dari PDIP). Sedangkan bacaleg lain yang juga dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Nasrullah dari PPP.

“Kami menjalankan sebagaimana prosedur yang ada dan kami lapor ke Panwas agar ditindaklanjuti supaya sengketa ini bisa diselesaikan sebagaimana ketentuan,” kata Mustafat Ridlwan.

Kedatangan dua bacaleg ini karena surat berita acara pembatalan bacaleg dari KPU. “Surat itu disampaikan ke partai, kemudian diteruskan ke kami, Setelah kami pelajari, kami putuskan melangkah ke Panwas,” lanjutnya.

Politisi yang juga Penasehat Hukum PBB Sidoarjo tersebut menilai KPU terkesan terburu-buru dalam melangkah. Menurutnya , belum selesai proses verifikasi, tapi sudah menyatakan pembatalan beberapa bacaleg.

“KPU dasarnya kan PKPU 20/2018. Sementara kami berdasar UU Pemilu,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Panwaslu Sidoarjo, M Rosul mengatakan Panwas tidak boleh menolak gugatan dari siapapun.

“Apakah memenuhi syarat materiil dan formil, kami harus verifikasi terlebih dulu,” kata Rosul. Setelah verifikasi bakal dilanjutkan dengan proses mediasi.

Jika tidak ada titik temu akan dilanjutkan proses ajudikasi, sidang, hingga ada putusan.Menurutnya, proses verifikasi hingga ada putusan butuh waktu sekitar 12 hari. “Nanti sidang secara terbuka di sini,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sidoarjo, M Zainal mengatakan berdasar PKPU 20 tahun 2018 pasal 4 ayat 3, parpol tidak boleh menyertakan mantan napi korupsi, narkoba dan kasus anak dalam daftar bacalegnya.

Dengan alasan itu, ada tiga bacaleg yang dicoret dan sudah disampaikan ke partainya. “Ya, ada tiga bacaleg yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Kami sudah sampaikan ke partainya,” kata Zainal.

Sekedar diketahui, Nasrullah pernah terjerat kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

Sedangkan Sumi Harsono pernah menjalani hukuman dalam kasus korupsi APBD tahun 2003 Sidoarjo senilai Rp 21, 4 miliar.

Lalu Mustafat Ridlwan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama dengan 44 orang anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 selama setahun.

Secara keseluruhan, bacaleg yang mendaftar ke KPU dalam Pileg 2019 mencapai 671 orang dari 16 partai politik.

Selain tiga bacaleg dinyatakan TMS, juga ada sejumlah bacaleg masuk kategori Belum memenuhi Syarat (BMS).

Untuk BMS yang hanya kurang dalam hal administrasi, seperti ijazah dan kelangkaan lain tidak terlalu dipersoalkan. (eka/ari)

Pemkab.Sidoarjo Siapkan Gedung Baru Untuk PKL

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat serius mengatasi keruwetan dalam penataan pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa mangkal di Gading Fajar tepat nya di trotoar JL Gajahmada, Sidoarjo . Para PKL tersebut bakal dipindahkan ke bangunan baru, mereka akan menempati bangunan sentra PKL  bekas bangunan MTsN Sidoarjo.

Diats lahan seluas 4.000 meter persegi itu, Pemkab Sidoarjo sudah membangun gedung baru seluas 2.000 meter persegi dengan 2 lantai, sedangkan sisanya bakal digunakan untuk lahan parkir.

Sampai saat ini sudah ada 63 pedagang yang menyatakan siap menempati sentra PKL itu dan sebagian dari mereka adalah pedagang kuliner nusantara serta ada 2 pedang lainnya yang merupakan pedagang asongan juga siap menempati sentra PKL itu.Pemindahan PKL ini, wujud untuk mengatasi kesemrawutan dan kemacetan yang ada di sepanjang JL Gajahmada itu. 

Rencana penataan PKL ke gedung baru sentra PKL ini sudah dibuktikan dengan hadirnya Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat sidak ke gedung baru itu pada tanggal 20-07-2018. 

Selain itu, Wabup yang didampingi Kasat Pol PP, Widyantoro, Kepala Dishub, M Bahrul Amiq dan Kepala Dinas PUPR, Sigit Setyawan berdialog dengan para pedang.

"Kami minta para calon pedagang kuliner yang menempati Sentra PKL Gajahmada ini bisa memanfaatkan dan menata lokasi dengan baik," terang Nur Ahmad Syaifuddin, Jumat di tempat sentra PKL Jl. Gajah Mada.

 Lanjutnya , Pemkab Sidoarjo memiliki komitmen untuk menata dan mendesain sentra Gajahmada itu. Dengan tujuannya, agar masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya bisa merasa nyaman saat berkunjung menikmati kuliner ala Sidoarjo itu.

"Agar semua calon pembeli bisa menikmati tempat dan makanannya sekaligus memberikan kenyamanan ke pengunjung," tegasnya.

Sementara itu Kasat Pol PP Pemkab Sidoarjo, Widyantoro menegaskan untuk operasionalnya sementara jam operasional PKL mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WIB.

"Rencananya gedung baru sentra PKL ini akan ditempati sekitar 90 pedagang. Harapannya pedagang bisa tertib berdagang," ujarya.(eka/Med)

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Himawan Bayu Aji

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Keberhasilan memperoleh prestasi satu persatu telah didapat Mapolresta Sidoarjo dalam melakukan pelayanan , pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengimbangi prestasi yang telah diraih Kapolresta Sidoarjo selalu memberikan arahan - arahan terhadap para anggota jajaran nya. 

Seperti yang dilakukan setelah Sholat Subuh berjamaah bersama anggota dan masyarakat, Pukul 5 pagi Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Himawan Bayu Aji melakukan Coffe Morning bersama Satlantas dan Unit Lantas Polsek jajaran Polresta Sidoarjo di Aula Bharadaksa. Rabu ( 18/7 )

Pada pertemuan di aula Bharadaksa ,  didampingi Kabagsumda Polresta Sidoarjo Kompol Hanis Subiyono dan Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Dyno Indra Setiadi.

Kapolresta Sidoarjo , Kombes Pol Himawan Bayu Aji memberikan berbagai pengarahan kepada seluruh personil Satlantas serta Unit Lantas Polsek jajaran Polresta Sidoarjo terkait peningkatan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Predikat Zona Integritas yang disandang Polresta Sidoarjo sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), agar dapat dipertahankan dengan peningkatan pelayanan publik. Karenanya khusus kepada pelayanan lalu lintas serta unit kerja di kesatuan ini, dapat berupaya memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat," pesannya.

Lanjutnya, baik itu pelayanan SIM, pelayanan di Samsat, pelayanan masyarakat serta pengaturan lalu lintas di jalan raya, Kapolresta Sidoarjo berharap dapat dikerjakan Satlantas dan unit kerjanya sebaik mungkin. "Berkomitmen melayani masyarakat setulus hati adalah upaya keberhasilan kita mempertahankan predikat zona integritas WBK dan WBBM," tuturnya.

Secara terpisah Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Dyno Indra Setiadi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mentaati peraturan rambu lalulintas. " Taati rambu lalulintas, keselamatan no 1 " , tegasnya". (eka/med)

PDIP Sidoarjo target 10 kursi di DPRD agar bsa mengusung sendiri calon Bupati mendatang

 

Sidoarjo (KoranTransparnsi.com) -  DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menarget  10 kursi dalam pimililhan legislatif (Pileg) Pemilu 2019 sebagai modal untuk mengusung calon bupati masa yang akan datang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Tito Pradopo menegaskan persyaratan berkas para bakal calon (bacaleg) legislatif Pemilu 2019 di KPU Kab. Sidoarjo sudah terpenuhi dan sudah didaftarkan ke KPU Sidoarjo.

"Kami menarget dapat 10 kursi dalam Pileg 2019 mendatang. Target 10 kursi itu juga untuk bekal mengusung sendiri calon bupati (cabup) Sidoarjo mendatang," katanya, (18/7/).

Ia menambahkan, para bacaleg yang mendaftar untuk pilihan menjadi wakil rakyat melalui PDI Perjuangan, dari berbagai unsur elemen masyarakat, selain dari kader PDI Perjuangan Sidoarjo sendiri.

"Ada kader dari mantan kepala desa, politikus mumpuni yang sudah terpilih pileg sebelumnya dan unsur masyarakat lainnya. Yang jelas syarat mencalonkan di PDI Perjuangan, punya modal kekuatan massa di belakangnya," tuturnya.

Lebih jauh mantan anggota DPRD Sidoarjo dua periode berturut-turut (2004-2009 dan 2009-2014) itu menjelaskan, dalam pencalonan di PDI Perjuangan Sidoarjo ada seleksi model skoring dan basis massa untuk layak maju dan tidak sebagai bacaleg.

"Bacaleg ditentukan dengan skor. Skornya bagus, pastinya berhak maju. Dan lagi, meski skornya kalah tapi punya basis massa, juga jadi pertimbangan dan juga bakal dicalonkan," jelas Tito.

Masih kata Tito, untuk bacaleg yang maju dalam Pemilu 2019 mendatang, pastinya 7 kader yang kini masih aktif sebagai anggota DPRD Sidoarjo dan bacaleg baru yang potensial. "Untuk bacaleg baru, siapa saja yang maju, tunggu tanggal mainnya," tegasnya". (Eka/med)

Halal bi halal PPDI Gedangan

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) se Wilayah Kecamatan Gedangan mengadakan acara Halal Bi Halal bertempat di Balai Desa Wedi yang diikuti perangkat desa Gedangan dan Danramil 0816/17 Gedangan Kapten Inf Siswanto. Ketua PPDI Kecamatan Gedangan Dian Spd menuturkan bahwa acara ini di maksud untuk menumbuhkan ikatan silaturahmi dan komunikasi antar perangkat desa.

Danramil 0816/17 Gedangan juga menambahkan di harapkan perangkat desa seluruhnya dapat bekerja sama dengan baik, guyup, saling asah asih asuh dan juga sinergi dengan aparat teritorial Koramil di lapangan.

Widiyanto salah satu perangkat desa Keboan Sikep mengaku sangat terkesan dengan acara Halal Bi Halal tersebut.Menandakan bahwa perangkat desa se Kecamatan Gedangan solid dan kompak. (med)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...