Sidoarjo

Published in Sidoarjo

LKBH Umsida Tingkatkan Kapasitas Anggota di Masyarakat

Dec 30, 2017 Publish by 
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), mengadakan diskusi bertema LKBH dalam Penegakan Hukum Berkeadilan yang menghadirkan pakar hukum Ahmad Riyadh UB,Ph,D, Sabtu (30/12/2017
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), mengadakan diskusi bertema LKBH dalam Penegakan Hukum Berkeadilan yang menghadirkan pakar hukum Ahmad Riyadh UB,Ph,D, Sabtu (30/12/2017

SIDOARJO (KoranTransparansi.Com) - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), memprogramkan peningkatan kapasitas anggota, guna hadir lebih aktif dan bermanfaat di masyarakat. 

Ketua LKBH Umsida, Rifki Ridlo Pahlevi, SH, MH, mengatakan bahwa sebagai penyelenggara “Launching dan Diskusi Umum” bertema LKBH dalam Penegakan Hukum Berkeadilan, bertujuan untuk mempertegas bahwa 

LKBH Umsida sesungguhnya adalah bagian dari struktur bagian universitas. Sedangkan kepedulian UMSIDA untuk terjun dan hadir dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat.

“Eksistensi LKBH Umsida baru terasa 2016, walaupun kerja kerja advokasi sudah berjalan sejak universitas lahir, sedangkan launcing pada tahun 2017 untuk menandai eksistensi yang sudah berjalan sejak berdiri, termasuk struktur yang tidak membatasi yang hanya di fakultas hukum,” kata Rifki. 

Jadi, menurutnya, para legal bukan dari fakultas hukum, tetapi pihak pihak lain, ada yang peduli, dan ada kepedulian dari LKBH Umsida untuk hadir di masyarakat. 

Program LKBH Umsida, lanjutnya di kampus Umsida Candi, sepanjang 2016-2017 akan dilaporkan menandai kinerja yang sudah berjalan, sejak program di tengah tahun. 

“Memang karena terkait dengan anggaran maka menyesuaikan. Dan yang sudah ditangani 4 kasus Litigasi serta 4 kasus non Litigasi. Dan itu secara normal merupakan bagian dari kiprah di masyarakat,” ujar Rifki.

Selain advokasi kasus, kata Rifki, ada pendampingan di desa desa, ada 4 desa di antara desa percontohan. Program lain, pelatihan legislatif drafting dan pelatihan para legal dengan peserta 7 kabupaten dan kota di wilayah kerja Univeristas Sidoarjo.

Rencana ke depan LKBH Umsida, kata Rifki, sebagai khas Muhammadiyah matahari simbol pencerahan, maka KKBH Umsida menjadi kekuatan untuk pencerahan di Univeritas serta di daerah Sidoarjo dan Jawa Timur pada umumnya.

Selain itu, menurut dia, peningkatan  kapasitas anggota LKBH, tahun ini ada satu kader diikutkan latihan profesi. Ada agenda yang lain perluasan keilmuan untuk masyarakat, peningkatan kerja sama dengan pemerintah dan profesi. “Kita berharap tahun ini bisa lolos akreditasi di Kementerian Kum dan HAM. juga menyelesaikan 10 kasus  Litigasi akan ditangani, 4 kasus Litigasi perdataan dan 6 kasus kepidanaan. Namun keseluruhan program bersifat non-profit oriented. “LKBH murni kerja kemanusia dan murni kerja sosial, dan orang orang di dalamnya harus ikhlas dan kerja keras,” katanya, Sabtu (30/12)

Penbicara Emy Rosna Wati, SH, MH, bahwa Tri Darma Perguruan Tinggi; pertama, Pendidikan dan pengajaran; kedua, penelitian, dan ketiga pengabdian kepada masyarakat . “LKBH Umsida merupakan implementasi Tri Darma ketiga dan dijalankan berdasarkan ketentuan yang sudah diundangkan,” katanya.

Emy menjelaskan, bahwa keterlibatan dosen, mahasiswa dan advokat dalam pengabdian di masyarakat. “Ini tidak dimiliki LBH swasta.

SEMA nomor 10 tahun 2016 menjelaskan bahwa LBH perguruan tinggi boleh beracara di pengadilan, baik dosen, asisten dosen, dan mahasiswa yang mendapat rekomendasi,” tandas Emy. 

Hartono, SH menyatakan bahwa 4 (empat) pilar, yakni undang undang, penegakan hukum yang profesional, sarana dan prasarana, dan budaya hukum di masyarakat. “LKBH Umsida harus menjadi kekuatan membela kebenaran dengan profesional dengan tanpa melakukan cara-cara yang tidak profesional,” 

Ahmad Riyadh UB. Ph.D. menegaskan, bahwa salah satu dasar penegakan hukum yang profesional, maka harus mau menyatakan bahwa kalau ada masyarakat minta memenangkan kasusnya, maka itu harus ditolak. Tetapi kalau untuk membuktikan kebenaran atas kasus tersebut, maka itulah profesional dalam menegakkan keadilan. (JT)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...