Sidoarjo

KBK Calisline SMPN 4 Sidoarjo Masuk Top 20 Nominator Tingkat Propinsi Jawa Timur

 

Sidoarjo (KOranTransparansi.com) - SMPN 4 Kabupaten Sidoarjo berhasil masuk dlam daftar 20 besar dalam lomba kompetisi Budaya Kinerja tinkat Provinsi Jawa Timur. Lomba tersebut diikuti sedikitnya 151npeserta dari 38 Kabupaten/Kota.

Tim dewan juri Kompetisi Budaya Kinerja (SiYAKIN) yang dipimpin oleh Dwi Suyantono Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Propinsi Jawa Timur mengunjungi SMPN 4 Sidoarjo untuk melihat langsung KBK Calisline, Selasa (2/10/2028)

Tim KBK Calisline yang diwakili oleh Gufron selaku ketua KBK Calisline menerima piagam penghargaan Top 20 Nominator KBK Tingkat Propinsi Jawa Timur yang diserahkan langsung oleh Ketua Tim Juri KBK Dwi Suyantono.

Pada tahap selanjutnya akan dilakukan seleksi  dan akan diambil 5 Top terbaik yang akan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo, sekaligus akan mewakili KBK Tingkat Propinsi Jawa Timur untuk diikutkan kompetisi di tingkat nasional.

Proses penilaian dilakukan secara terbuka dan obyektif, salah satu yang masuk dalam penilaian adalah keaktifan karya tulis siswa yang dimuat di website KBK, disamping keaktifan literasi siswa, para guru juga tidak luput dari penilaian dewa juri.

“Kita menilai bukan hanya dari hasil literasi siswa melalui karya tulis yang sudah di upload di website KBK masing-masing, namun keaktifan gurunya juga kita nilai, sebab masih banyak yang kita temukan dalam web KBK tidak ada satupun hasil karya tulis guru yang diupload”, terang Dwi Suyantono.

Lebih lanjut Dwi Suyantono menekankan, “para siswa memerlukan teladan langsung dari guru, apabila guru menyuruh siswanya agar gemar membaca ya gurunya harusnya memberi teladan, begitu juga saat diminta membuat karya tulis maka guru harusnya lebih dulu memilik karya tulis”, terangnya.

Kissowo Sidi selaku Asisten Administrasi Pemerintahan yang mewakili Bupati Sidoarjo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengirim 4 KBK yang sudah diseleksi ditingkat kabupaten. Keempat KBK itu adalah KBK SMPN Negeri 1 Sidoarjo, KBK Si Pitik dari Kecamatan Buduran, KBK Si Cantik dari Kecamatan Krian dan KBK Calisline dari SMPN 4 Sidoarjo.

Meski hanya KBK Calisline yang  masuk top 20 nominator, Kissowo Sidi bersyukur karena ada yang mewakili Sidoarjo.

“Alhamdulillah salah satu dari empat KBK yang kita ikutkan kompetisi masuk 20 nominator, saya minta tim KBK Calisline bisa lebih meningkatkan lagi pendidikan literasi, memberikan motivasi dan semangat pada para sisiwa untuk lebih produktif lagi dalam menulis, dan yang tidak kalah penting adalah membudayakan gemar membaca”, kata Kissowo Sidi.

KBK Calisline memiliki kepanjangan Baca Tulis Online (Calisline), menurut Ketua KBK Calisline Gufron, “ pemberian nama Calisline agar para siswa selalu ingat saat membuat karya tulis langsung bisa di upload di website, disamping itu ada empat visi yang dimiliki Calisline, taqwa,prestasi, akhlaqul karimah dan berbudaya lingkungan diantanya pendidikan literasi, sedangkan motto Calisline “Gerakan Anak Untuk Literasi” di singkat Gaul”, tutupnya. (med)

Wakil Bupati Sidoarjo memberikan arahan pada deklarasi Sidoarjo bbas kumuh

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Untuk mewujudkan Sidoarjo menjadi Kota bebas kumuh, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi membangun komitmen bersama dalam penanganan persoalan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh atau disingkat Kotaku.

Deklarasi ini dilakukan oleh relawan dari elemen Forum Komunikasi Antar Lembaga Keswadayaan Masyarakat (FKA-LKM) Kecamatan Gedangan di Pendopo Kecamatan Gedangan. Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin S.H. menghadiri acara itu seklaligus memberikan arahan

Deklarasi ditandatangani Camat Gedangan, perwakilan Kepala Desa dan Koordinator FKA-LKM. Semua pihak yang terlibat juga secara simbolis memakai pin Kota Tanpa Kumuh dengan harapan mampu menangani masalah sekaligus mengurangi luasan wilayah kumuh di Kabupaten Sidoarjo.

Tim Leader Kotaku Provinsi Jawa timur Agus Shonhaji Mu’thi mengatakan di Jawa Timur luasan wilayah kumuh mencapai 3 ribu hektar, sedangkan data yang masuk di kotaku mencapai 1792 hektar yang tersebar di 1857 kelurahan di 36 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

“Nah, dari 36 Kabupaten/Kota, Sidoarjo juga termasuk salah satunya masuk wilayah kumuh, yang luasan kumuhnya terletak di Kecamatan, Desa hingga RT/RW mana, telah di tetapkan melalui SK Bupati” jelasnya.

Ada 7 indikator dalam menangani wilayah kumuh, indikator itu diantaranya Kondisi Bangunan (Keteraturan, Kepadatan dan Kondisi Fisik), Jalan Lingkungan, Drainase Lingkunga, Air Limbah, Air Bersih / Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengamanan Bahaya Kebakaran.

Sementara itu Wakil Bupati Sidoarjo yang juga hadir sebagai narasumber, memberi arahan kepada semua untuk dapat bersinergi dengan baik. “Pembangunan saat ini sudah bottom up, semua dari bawah, yang merencanakan desa dan yang melaksanakan desa, untuk itu desa juga harus berperan aktif dalam menentukan pembangunan.” ucapnya.

FKA-LKM harus bisa memotret keadaan di desa dengan sebenar-benarnya, sehingga bisa memetakan untuk melihat dari skala prioritas mana yang terlebih dahulu untuk diselesaikan.

“Keberhasilan program Kotaku ini bukan hanya menyangkut infrastruktur, tapi juga kesadaran masyarakat, pola pikir dan pola hidup harus dibangun secara menyeluruh” imbuhnya.

Wabup juga berharap jumlah luasan wilayah kumuh kedepan progresnya dapat dilihat, perlu monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga kita juga dapat memastikan ketepatan kualitas dan sasaran program ini. (med)

Dosen FISIP Umsida Ahmad Riyadh, Ph.D  (ujung kiri) bersama  narasumber dalam talkshow tantangan media penyiaran di tahun politik, di kampus 2 Umsida, Candi, Sidoarjo, Selasa (18/9).

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Ahmad Riyadh, Ph.D dosen Fisip Umsida mengatakan bahwa, menghadapi tantangan di tahun politik, media penyiaran wajib duduk bersama dengan pemerintah atau KPU dan masyarakat bisa diwakili wakil rakyat untuk membicarakan kesepahaman bersama program siaran yang adil untuk semua partai politik.

“Terutama Lembaga Penyiaran Publik seperti RRI Surabaya, bagaimana menjaga independensinya dengan melakukan kerja sama dengan KPU dan parpol beserta Calegnya mendapat kesempatan yang sama bisa menyampaikan kampanye dari radio,” kata Riyadh usai menjadi narasumber Talkshow Tantangan Media Penyiaran di Tahun Politik, di Kampus 2 Umsida, Candi, Sidoarjo, Selasa (18/9). 

Ketua DPRD Sidoarjo, H Sukamul Hadi Himawan (Wawan), sangat mendukung ide itu karena PKPU ( Peraturan Komisi Pemilihan Umum ) sangat ketat, dalam hal caleg melakukan kampanye melalui media, baik media sosial maupun media elektronik seperti RRI, kita berharap RRI menjadi media penyambung lidah caleg,” ujar Wawan. 

Sekretaris KNPI Jatim, Sholihul Hadi. M.Pil menyatakan, sebagai wadah organisasi pemuda pada jaman 4.0 atau millenial, siap bersama  RRI untuk melaksanakan program kepemudaan. 

Sementara itu, Kepala LPP RRI Surabaya, Dra Retno DS M.Si, sangat mendukung harapan narasumber agar RRI menjadi Lembaga Penyiaran untuk program Caleg maupun program anak muda. “Yang pasti RRI sudah maju berkembangan sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman modern dengan titel ‘Tonton yang anda dengar’ ini salah satu terobosan itu,” katanya.

Ahmad Afif, Ketua KPID Jatim menyatakan bahwa selama ini KPID maupun KPI sudah melaksanakan tugas sebagaimana PKPI maupun UU Penyiaran, namun rekomendasi dari KPI masih belum ada yang sampai mencabut ijin Lembaga Penyiaran.

Tetapi, sudah beberapa kali melakukan peringatan dan setingkat lebih tingggi untuk menjaga independensi Lembaga Penyiaran Swasta, terutama menjaga keseimbangan antar partai politik di media penyiaran pada tahun politik ini.

“Pihak Umsida sangat respon dan siap terus menerus melakukan kerja sama dengan semua pihak, guna meningkatkan mutu siaran dan kualitas lembaga penyiaran secara nasional,” kata Dr. Totok Wahyu, Dekan Fisip Umsida.

Umsida, kata Totok, selalu mengadakan penelitian untuk kemajuan dunia penyiaran yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Djoko Tetuko yang diminta memberi pendapat melengkapi 5 narasumber menyatakan bahwa perjuangan masyarakat pers dan masyarakat penyiaran 16 tahun yang lalu melalui demo dan dialog dengan Komisi 1 DPR RI perlu direvisi untuk disempurnakan. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim membacakan puisi dan berharap Lembaga Penyiaran tetap menjalankan siaran dengan jaminan “Kemerdekaan Pers yang Bebas dan Berbudi Luhur”. (ria)

TPA Sanitary Landfill Menjawab Permasalah Sampah Sidoarjo.

Sidoarjo (KoranTransparansi.com)Pemanfaatan sanitary landfiil dalam pemecahan permasalahan sampah merupakan solusi yang tepat dengan menggunakan manajemen yang tepat.

Seperti halnya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan bekerjasama  dengan pemerintah pusat pada hari sabtu (15/9) melaksanakan grounbreaking pembangungan sanitary landfill di TPA Jabon, Desa Kupang Kecamatan 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota IV BPK RI Prof. Dr. H. Rizal Djalil, MM., anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia, SE, MM, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. Dodi Krispratmadi.

M.Env, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ir. Bustanul Arifin Caya, dan Kepala Balai Besar Pendirian Organisme Pengganggu Tanaman, Ditjen Tanaman Pangan Ir. Tri Susetyo, MM, serta para Pimpinan OPD Dan Forkopimka Kecamatan Jabon juga Danramil 0816/8 Jabon kapten lnf Made Sudiadnyana,Camat Jabon Drs Agys Sujoko, Kapolsek Jabon Akp Sah adun juga Kepala Desa Sekecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. 

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH, selaku pimpinan daerah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari Kementerian Pusat dan DPR RI yang juga membawa keberkahan di Kabupaten Sidoarjo pada kegiatan grounbreaking pembangunan TPA Sampah Kabupaten Sidoarjo sekaligus penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian RI.

Dengan bantuan yang diberikan khususnya yang berkenaan dengan TPA dengan model sanitary Landfill dalam program Emission Reduction in Cities (ERIC) Solid waste manajement programme, kita brharap pembangunannya nantinya sesuai dengan rencana yakni 18 bulan mudah – mudahan bisa 

Cak Nur juga memaparkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penduduk 2 juta lebih, setiap hari produksi sampah mencapai 900 – 1.000 ton cukup besar dan sampah ini harus terselesaikan dengan 

Untuk itu Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan keseluruhannya dari yang sudah di pakai sekitar 8 ha di tambah 20 ha total 28 ha. Dan untuk kepentingan sanitary landfill ini di butuhkan 14 ha, masih tersisa 6 ha. Dimana pimpinan daerah mempunyai keinginan dari sampah yang dikelola bisa menjadi energi listrik (

“Kita semua berharap pembangunan sanitary landfill, yang dimulai dengan groundbreaking ini kedepannya akan mampu menjawan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, karena permasalahan sampah ini tidak bisa ditunda – tunda harus segera terselesaikan” jelas Cak Nur 

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan TPA Sanitary landfill ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah 

Pekerjaan pembangunan TPA sampah Sidoarjo ini merupakan multiyear kontrak dari Tahun anggaran akhir 2018 ini hingga akhir  2019, waktu pelaksanaan 547 hari kalender oleh PT. Pembangunan Perumahan 

Kondisi TPA Jabon saat ini menempati luas area 8 ha, dengan sampah yang masuk TPA Jabon sekitar 400 ton per hari, daya tampung TPA ini hanya memenuhi satu tahun saja. Disamping itu kapasitas pengelolaan lindi sudah tidak memadai lagi, sehingga tidak mampu lagi mengolah lindi yang keluar dari TPA untuk mencapai baku mutu yang 

Proses pengelolaan TPA Jabon ini kedepannya dapat melalui proses pemilahan dan komposting terlebih dahulu sehingga dapat mengurangi timbunan sampah di area  landfill, dengan metode pengelolaan secara operasional dengan sanitary lanfill. Dan pembangunan area ini seluas 5,8 ha nantinya diharapkan dapat menampung sampah sampai 1.050 ton per hari dengan umur rencana 5 tahun,” jelas Dodi.

Sebelum dilaksanakan penekanan tombol tanda dimulainya groundbreaking sanitary Landfill TPA Sampah Jabon dilaksanakan penyerahan bantuan 14 unit alat pertanian yang terdiri dari tractor roda dua, cultivator, rice transplanter, power tresher, power tresher multiguna kepada kelompok tani di Kecamatan Wonoayu, Candi, Tulangan, Jabon dan Porong. (med)

Masyarakat Sidoarjo Gelorakan Semboyan “Sidoarjo Sehat.

Sidoarjo (KoranTransparansicom)  - Car Free Day (CFD) yang setiap hari Minggu pagi selalu dilakukan oleh seluruh masyarakat Sidoarjo di kawasan alun alun Sidoarjo ini, Pada Minggu (16/9/2018) terlihat ada tampilan yang cukup berbeda. Sekelompok Instruktur senam Zumba mengenakan baju berwarna Merah-Putih, mereka mengajak para pengunjung CFD lainnya untuk senam bersama.

Hal ini dilakukan atas inisiatif dari masyarakat Sidoarjo yang masih ingin menggelorakan pasca suksesnya Ajang Asian Games 2018 serta untuk menyambut Ajang yang tidak kalah kompetitif karena Indonesia kembali menjadi tuan rumah dalam ajang Asian Pada Games 2018.

 

Salah seorang panitia yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo.

 

Dan Kami berharap dengan CFD ini bisa meningkatkan interaksi sosial masyarakat. Kalau selama seminggu sudah disibukkan dengan pekerjaan dan aktifitas Maaing masing di kantor, maka di CFD yang digelar setiap hari Minggu, bisa berinteraksi dengan masyarakat luas,” ungkap salah satu panitia.

 

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk bukti bahwa semboyan Indonesia Sehat juga menjadi semboyan warga Sidoarjo yaitu Sidoarjo Sehat. (med)

Ilustrasi RSUD Sidoarjo

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Pembangunan gedung terpadu Pemkab Sidoarjo dapat dibangun tanpa menggunakan  dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Konsepnya menggunakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Konsep tersebut mendapat dukungan pihak Toyo University Jepang.  Siang tadi, Direktur Asia Public Private Partnership (PPP) Toyo University, Prof. Sam Tabuchi datang menemui Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum di pendopo Delta Wibawa, Rabu malam, (12/9). 

Prof. Sam Tabuchi yang datang bersama beberapa mahasiswanya juga memaparkan skema tersebut. Ia katakan skema tersebut telah diterapkan Negara-negara di dunia. Skema KPBU cocok diterapkan di negara berkembang. Seperti yang akan diterapkan oleh salah satu daerah di Indonesia yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Prof Sam Tabuchi katakan pihaknya akan membantu Kabupaten Sidoarjo melanjutkan skema tersebut. Toyo University akan memberikan kajian-kajian tentang keuntungan menerapkan skema KPBU. 

"Universitas Toyo ini bekerja keras supaya salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia ini akan menerapkan sistem KPBU yang sudah umum di terapkan dunia-dunia internasional,"ucap Prof Sam Tabuchi melalui penterjemahnya.

Ia melanjutkan pelaksanaan skema KPBU dikerjakan JICA (Japan International Cooperation Agency). JICA merupakan institusi bantuan luar negeri Pemerintah Jepang. JICA akan membantu membangun proyek gedung dengan skema KPBU bila terlaksana.

"Skema KPU itu prinsipnya tanpa mengeluarkan dana dari APBD bisa membuat infrastruktur atau bangunan dengan memanfaatkan dana swasta,"ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyambut baik dukungan pihak Toyo University. Dihadapan Prof Sam Tabuchi ia jelaskan bahwa pembangunan gedung terpadu masih terkendala ijin DPRD Sidoarjo. Begitu pula dengan  pembangunan rumah sakit wilayah Barat yang menggunakan skema KPBU. 

DPRD Sidoarjo belum memberikan ijin terkait rencana tersebut meski telah dijelaskannya. Bahkan ia katakan ketua DPRD Sidoarjo pernah diajaknya langsung ke Negara Jepang untuk mengetahui secara jelas penerapan skema tersebut.

Ia berharap dengan kajian-kajian dari Toyo University nantinya, skema KPBU mendapat persetujuan anggota DPRD Sidoarjo. Pasalnya melalui skema tersebut pembangunan gedung terpadu maupun rumah sakit wilayah Barat dapat terlaksana. Ia katakan pembangunan tersebut semata mata untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Dengan pembangunan tersebut pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal. (med)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...