Sidoarjo

Dosen FISIP Umsida Ahmad Riyadh, Ph.D  (ujung kiri) bersama  narasumber dalam talkshow tantangan media penyiaran di tahun politik, di kampus 2 Umsida, Candi, Sidoarjo, Selasa (18/9).

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Ahmad Riyadh, Ph.D dosen Fisip Umsida mengatakan bahwa, menghadapi tantangan di tahun politik, media penyiaran wajib duduk bersama dengan pemerintah atau KPU dan masyarakat bisa diwakili wakil rakyat untuk membicarakan kesepahaman bersama program siaran yang adil untuk semua partai politik.

“Terutama Lembaga Penyiaran Publik seperti RRI Surabaya, bagaimana menjaga independensinya dengan melakukan kerja sama dengan KPU dan parpol beserta Calegnya mendapat kesempatan yang sama bisa menyampaikan kampanye dari radio,” kata Riyadh usai menjadi narasumber Talkshow Tantangan Media Penyiaran di Tahun Politik, di Kampus 2 Umsida, Candi, Sidoarjo, Selasa (18/9). 

Ketua DPRD Sidoarjo, H Sukamul Hadi Himawan (Wawan), sangat mendukung ide itu karena PKPU ( Peraturan Komisi Pemilihan Umum ) sangat ketat, dalam hal caleg melakukan kampanye melalui media, baik media sosial maupun media elektronik seperti RRI, kita berharap RRI menjadi media penyambung lidah caleg,” ujar Wawan. 

Sekretaris KNPI Jatim, Sholihul Hadi. M.Pil menyatakan, sebagai wadah organisasi pemuda pada jaman 4.0 atau millenial, siap bersama  RRI untuk melaksanakan program kepemudaan. 

Sementara itu, Kepala LPP RRI Surabaya, Dra Retno DS M.Si, sangat mendukung harapan narasumber agar RRI menjadi Lembaga Penyiaran untuk program Caleg maupun program anak muda. “Yang pasti RRI sudah maju berkembangan sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman modern dengan titel ‘Tonton yang anda dengar’ ini salah satu terobosan itu,” katanya.

Ahmad Afif, Ketua KPID Jatim menyatakan bahwa selama ini KPID maupun KPI sudah melaksanakan tugas sebagaimana PKPI maupun UU Penyiaran, namun rekomendasi dari KPI masih belum ada yang sampai mencabut ijin Lembaga Penyiaran.

Tetapi, sudah beberapa kali melakukan peringatan dan setingkat lebih tingggi untuk menjaga independensi Lembaga Penyiaran Swasta, terutama menjaga keseimbangan antar partai politik di media penyiaran pada tahun politik ini.

“Pihak Umsida sangat respon dan siap terus menerus melakukan kerja sama dengan semua pihak, guna meningkatkan mutu siaran dan kualitas lembaga penyiaran secara nasional,” kata Dr. Totok Wahyu, Dekan Fisip Umsida.

Umsida, kata Totok, selalu mengadakan penelitian untuk kemajuan dunia penyiaran yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Djoko Tetuko yang diminta memberi pendapat melengkapi 5 narasumber menyatakan bahwa perjuangan masyarakat pers dan masyarakat penyiaran 16 tahun yang lalu melalui demo dan dialog dengan Komisi 1 DPR RI perlu direvisi untuk disempurnakan. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim membacakan puisi dan berharap Lembaga Penyiaran tetap menjalankan siaran dengan jaminan “Kemerdekaan Pers yang Bebas dan Berbudi Luhur”. (ria)

TPA Sanitary Landfill Menjawab Permasalah Sampah Sidoarjo.

Sidoarjo (KoranTransparansi.com)Pemanfaatan sanitary landfiil dalam pemecahan permasalahan sampah merupakan solusi yang tepat dengan menggunakan manajemen yang tepat.

Seperti halnya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan bekerjasama  dengan pemerintah pusat pada hari sabtu (15/9) melaksanakan grounbreaking pembangungan sanitary landfill di TPA Jabon, Desa Kupang Kecamatan 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota IV BPK RI Prof. Dr. H. Rizal Djalil, MM., anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia, SE, MM, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. Dodi Krispratmadi.

M.Env, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ir. Bustanul Arifin Caya, dan Kepala Balai Besar Pendirian Organisme Pengganggu Tanaman, Ditjen Tanaman Pangan Ir. Tri Susetyo, MM, serta para Pimpinan OPD Dan Forkopimka Kecamatan Jabon juga Danramil 0816/8 Jabon kapten lnf Made Sudiadnyana,Camat Jabon Drs Agys Sujoko, Kapolsek Jabon Akp Sah adun juga Kepala Desa Sekecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. 

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH, selaku pimpinan daerah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari Kementerian Pusat dan DPR RI yang juga membawa keberkahan di Kabupaten Sidoarjo pada kegiatan grounbreaking pembangunan TPA Sampah Kabupaten Sidoarjo sekaligus penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian RI.

Dengan bantuan yang diberikan khususnya yang berkenaan dengan TPA dengan model sanitary Landfill dalam program Emission Reduction in Cities (ERIC) Solid waste manajement programme, kita brharap pembangunannya nantinya sesuai dengan rencana yakni 18 bulan mudah – mudahan bisa 

Cak Nur juga memaparkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penduduk 2 juta lebih, setiap hari produksi sampah mencapai 900 – 1.000 ton cukup besar dan sampah ini harus terselesaikan dengan 

Untuk itu Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan keseluruhannya dari yang sudah di pakai sekitar 8 ha di tambah 20 ha total 28 ha. Dan untuk kepentingan sanitary landfill ini di butuhkan 14 ha, masih tersisa 6 ha. Dimana pimpinan daerah mempunyai keinginan dari sampah yang dikelola bisa menjadi energi listrik (

“Kita semua berharap pembangunan sanitary landfill, yang dimulai dengan groundbreaking ini kedepannya akan mampu menjawan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, karena permasalahan sampah ini tidak bisa ditunda – tunda harus segera terselesaikan” jelas Cak Nur 

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan TPA Sanitary landfill ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah 

Pekerjaan pembangunan TPA sampah Sidoarjo ini merupakan multiyear kontrak dari Tahun anggaran akhir 2018 ini hingga akhir  2019, waktu pelaksanaan 547 hari kalender oleh PT. Pembangunan Perumahan 

Kondisi TPA Jabon saat ini menempati luas area 8 ha, dengan sampah yang masuk TPA Jabon sekitar 400 ton per hari, daya tampung TPA ini hanya memenuhi satu tahun saja. Disamping itu kapasitas pengelolaan lindi sudah tidak memadai lagi, sehingga tidak mampu lagi mengolah lindi yang keluar dari TPA untuk mencapai baku mutu yang 

Proses pengelolaan TPA Jabon ini kedepannya dapat melalui proses pemilahan dan komposting terlebih dahulu sehingga dapat mengurangi timbunan sampah di area  landfill, dengan metode pengelolaan secara operasional dengan sanitary lanfill. Dan pembangunan area ini seluas 5,8 ha nantinya diharapkan dapat menampung sampah sampai 1.050 ton per hari dengan umur rencana 5 tahun,” jelas Dodi.

Sebelum dilaksanakan penekanan tombol tanda dimulainya groundbreaking sanitary Landfill TPA Sampah Jabon dilaksanakan penyerahan bantuan 14 unit alat pertanian yang terdiri dari tractor roda dua, cultivator, rice transplanter, power tresher, power tresher multiguna kepada kelompok tani di Kecamatan Wonoayu, Candi, Tulangan, Jabon dan Porong. (med)

Masyarakat Sidoarjo Gelorakan Semboyan “Sidoarjo Sehat.

Sidoarjo (KoranTransparansicom)  - Car Free Day (CFD) yang setiap hari Minggu pagi selalu dilakukan oleh seluruh masyarakat Sidoarjo di kawasan alun alun Sidoarjo ini, Pada Minggu (16/9/2018) terlihat ada tampilan yang cukup berbeda. Sekelompok Instruktur senam Zumba mengenakan baju berwarna Merah-Putih, mereka mengajak para pengunjung CFD lainnya untuk senam bersama.

Hal ini dilakukan atas inisiatif dari masyarakat Sidoarjo yang masih ingin menggelorakan pasca suksesnya Ajang Asian Games 2018 serta untuk menyambut Ajang yang tidak kalah kompetitif karena Indonesia kembali menjadi tuan rumah dalam ajang Asian Pada Games 2018.

 

Salah seorang panitia yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo.

 

Dan Kami berharap dengan CFD ini bisa meningkatkan interaksi sosial masyarakat. Kalau selama seminggu sudah disibukkan dengan pekerjaan dan aktifitas Maaing masing di kantor, maka di CFD yang digelar setiap hari Minggu, bisa berinteraksi dengan masyarakat luas,” ungkap salah satu panitia.

 

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk bukti bahwa semboyan Indonesia Sehat juga menjadi semboyan warga Sidoarjo yaitu Sidoarjo Sehat. (med)

Ilustrasi RSUD Sidoarjo

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Pembangunan gedung terpadu Pemkab Sidoarjo dapat dibangun tanpa menggunakan  dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Konsepnya menggunakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Konsep tersebut mendapat dukungan pihak Toyo University Jepang.  Siang tadi, Direktur Asia Public Private Partnership (PPP) Toyo University, Prof. Sam Tabuchi datang menemui Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum di pendopo Delta Wibawa, Rabu malam, (12/9). 

Prof. Sam Tabuchi yang datang bersama beberapa mahasiswanya juga memaparkan skema tersebut. Ia katakan skema tersebut telah diterapkan Negara-negara di dunia. Skema KPBU cocok diterapkan di negara berkembang. Seperti yang akan diterapkan oleh salah satu daerah di Indonesia yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Prof Sam Tabuchi katakan pihaknya akan membantu Kabupaten Sidoarjo melanjutkan skema tersebut. Toyo University akan memberikan kajian-kajian tentang keuntungan menerapkan skema KPBU. 

"Universitas Toyo ini bekerja keras supaya salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia ini akan menerapkan sistem KPBU yang sudah umum di terapkan dunia-dunia internasional,"ucap Prof Sam Tabuchi melalui penterjemahnya.

Ia melanjutkan pelaksanaan skema KPBU dikerjakan JICA (Japan International Cooperation Agency). JICA merupakan institusi bantuan luar negeri Pemerintah Jepang. JICA akan membantu membangun proyek gedung dengan skema KPBU bila terlaksana.

"Skema KPU itu prinsipnya tanpa mengeluarkan dana dari APBD bisa membuat infrastruktur atau bangunan dengan memanfaatkan dana swasta,"ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyambut baik dukungan pihak Toyo University. Dihadapan Prof Sam Tabuchi ia jelaskan bahwa pembangunan gedung terpadu masih terkendala ijin DPRD Sidoarjo. Begitu pula dengan  pembangunan rumah sakit wilayah Barat yang menggunakan skema KPBU. 

DPRD Sidoarjo belum memberikan ijin terkait rencana tersebut meski telah dijelaskannya. Bahkan ia katakan ketua DPRD Sidoarjo pernah diajaknya langsung ke Negara Jepang untuk mengetahui secara jelas penerapan skema tersebut.

Ia berharap dengan kajian-kajian dari Toyo University nantinya, skema KPBU mendapat persetujuan anggota DPRD Sidoarjo. Pasalnya melalui skema tersebut pembangunan gedung terpadu maupun rumah sakit wilayah Barat dapat terlaksana. Ia katakan pembangunan tersebut semata mata untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Dengan pembangunan tersebut pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal. (med)

 

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan 38 pemerintah kabupaten /kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019.

Sidoarjo (KoranTransparansi.com)  - Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan 38 pemerintah kabupaten /kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019. 

“Pada tahun ini (2018),  berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017 sebanyal 36 pemerintah/kabupaten kota sudah meraih meraih WTP. Oleh sebab itu, sisanya diharapkan pada tahun 2019 bisa meraih WTP juga,” ungkap Soekarwo di Surabaya, Rabu (12/9/2018)

Dijelaskan, raihan WTP tidak lepas dari sinergi dari Jatim dan BPK.  Pemprov Jatim tunduk terhadap system akuntasi pemerintah dalam pelaporan keuangan. 

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006  yang mengatur tentang fungsi BPK yaitu fungsi auditor harus sangat netral  yakni memberikan appraisal terhadap keuangan negara.

“Oleh sebab itu Pemprov Jatim dan Pemkab/Kota dalam mengelola keuangan harus tunduk terhadap sistem akuntasi pemerintahan. Dimana dalam setiap tahunnya pengelolaan keuangan tersebut diperiksa oleh BPK. Berkat hal tersebut, raihan WTP bisa diraih kabko,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Pakde Karwo menambahkan, ada kendala dalam sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Jatim, dimana sebagian besar tenaga ASN  sebagian besar berdasarkan PP 45. Selain itu juga sebagian besar honorer masuk berlatar belakang sosial politik dan hukum. 

Agar tercipta sistem akuntansi yang baik dilingkungan pemerintah harus dilakukan diklat terhadap sistem akuntansi pemerintahan. “Mereka harus memiliki sertifikat akuntansi. Hal tersebut juga menunjang semua kabupaten kota meraih WTP,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga menjelaskan belum semua asset milik pemerintah, sertifikatnya belum terdaftar.  

Agar semua proses berjalan, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPK  yaitu semua syarat administrasi yang sudah lengkap dimasukkan ke BPM. 

“Apabila menunggu sertifikat akan butuh waktu lama. Hal ini menjadi satu kebijakan yang sangat baik karena mengedepankan asas manfaat bukan hanya kepastian hukum,” lanjutnya. (med)

 

Polsek Tanggulangin Patroli Dialogis Dengan Warga

 

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - DALAM rangka menciptakan dan menjamin kondusifitas kamtibmas , Polsek Tanggulangin, Sidoarjo menggiatkan patroli harkamtibmas serta dialogis dengan warga masyarakat untuk sampaikan himbauan dan pesan pesan kamtibmas.

Kanit Binmas Polsek Tanggulangin Iptu Gatot Harianto  menjelaskan patroli wilayah dengan sasaran obyek vital Sumur gas Lapindo, BRI, Pegadaian, SPBU, perumahan-perumahan, Indomaret, permata regency serta melaksanakan dialogis dengan satpam Djarum Kalitengah, karyawan Indomaret Kedensari, SPBU Kedensari.

Dalam dialogis serta tatap muka dengan warga Babinkamtibmas mengajak warga untuk selalu menjaga keamanan da ketertiban terutama dilingkungan masing-masing dan mengajak warga untuk selalu memelihara kerukunan dan persaudaraan diantara warga.

“Mari kita bersama sama untuk membangun kebersamaan dalam menjaga dan menciptakan kondusifitas kamtibmas karena tanpa adanya peran serta dari warga masyarakat maka kondusifitas kamtibmas akan sangat sulit untuk diwujudkan dan kami menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak segan segan melapor kepada Polsek Tanggulangin Polres Sidoarjo bila ada warga yang mengetahui dan melihat adanya suatu ancaman maupun gangguan kamtibmas, ” pungkas Gatot Harianto. (eka/ari)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...