MALANG (KT) - Pendirian tower milik PT Sentra Tama,di Jalan Letjen Sutoyo,Kec Lowokwaru,Kota Malang,Jawa Timur,mendapat penolakan warga setempat.Selasa (22/8/2017).

Guna menghindari hal yang tidak diinginkan,Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Lowokwaru,menggelar pertemuan di Kantor Kecamatan setempat,di Jalan Cengger Ayam,Selasa (22/8/2017) malam dengan pihak terkait.

"Hasil keputusan dengan para pihak terkait,tower dalam waktu dekat akan dibongkar,"ucap Camat Lowokwaru,Imam Badar,Rabu (23/8/2017).

Menurut Imam Badar,PT Sentra Tama selaku pemilik tower  telah sepakat dengan keputusan ini. Nantinya, perusahaan yang berbasis di Jakarta ini yang akan membongkar sendiri.

"Pembongkaran tower yang berada disekitar gedung PAUD/TK Nur Madinah, menjadi kewajiban perusahaan,"jelasnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, tower yang telah berdiri tersebut telah mendapat izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang.

Imam Badar tidak menampik hal itu, karena dia turut membubuhkan tanda tangan sebagai salah satu syarat kelengkapan perizinan. "Sebenarnya tower itu sudah ada izin, karena dulu sempat ada tanda tangan RT dan RW sekitar. Tapi ternyata ada beberapa RW yang belum dilibatkan dan ikut terdampak pada radius tower," imbuhnya.

Dia menegaskan, pihak kecamatan mendukung aspirasi warga. Dia akan mengikuti semua keputusan yang dihasilkan warga. Sejauh ini, penolakan itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi.

"Dengan pembongkaran tower ini nanti akan ada kesepakatan ulang. Perwakilan warga juga akan membantu kalau memang nantinya akan didirikan ulang.Namun perlu sosialisasi di awal, penekanannya di situ. Kalau nanti warga menerima atau tidak terserah warga itu nanti," pungkas Abi sapaan akrab Imam Badar.(lil).

MALANG (KT) - Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai penguatan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permdikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, menuai protes semua kalangan, terutama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang.

Sebab, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang Umar Usman menegaskan bahwa konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar.

“Baik dan buruknya karakter peserta didik tidak linier dan tidak ditentukan oleh dengan lama durasinya di lingkungan sekolah,” ungkap Umar, Selasa (22/8/2017).

Kebijakan sekolah lima hari kerja atau delapan jam belajar, menurut Umar akan menggerus eksitensi Madrasah Diniyah. Padahal selain Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme.

“Jika diberlakukan sekolah lima hari kerja atau delapan jam belajar, bisa membuat para guru senang, akan tetapi dapat menjadikan lembaga sekolah Diniyah menjadi masif karena melalui lembaga keagamaan seperti Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) telah berhasil melahirkan generasi generasi terdepan dalam sejarah dan perjalanan bangsa,” tegas Umar.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama enam hari sekolah, meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan full day school.

"Untuk di Kabupaten Malang ditetapkan baik SD maupun SMP untuk melaksanakan sekolah 6 hari dengan pelaksanaaan di lapangan tetap 40 jam," jelasnya.

Dikatakanya, dalam Permendikbud 23 tahun 2017 tentang lima hari sekolah, ada dua poin yang di mana salah satu poinnya tentang adanya penguatan pendidikan karakter agar dilakukan kajian lebih dalam.

"Di Permendikbud itu jelas bahwa kebijakan sekolah lima hari di salah satu poinnya harus dilakukan kajian dalam arti sarana dan prasarana yang memadai, kemudian sumber daya manusia yang mencukupi, pendanannya dan trasportasinya tidak ada masalah maka silakan dilaksanakan, tapi untuk Kabupaten Malang belum bisa menerapkannya," ungkapnya.

Selain itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo mengungkapkan Full day school pernah ditanggapi tidak bisa disamaratakan di kabupaten malang.

"Nanti pada Tanggal 25-8-2007 nanti kami akan ke kemendikbud, kita serahkan dokumen tersebut," ujar Kusmantoro Widodo.

Karena, lanjut Widodo, Program Full day school di dikalender akademik bisa 5 bisa 6 hari kerja dan bisa dilaksanakan atau tidak, Sebab jika dilihat dari Infrastruktur di wilayah Malang Selatan program Full day school ini belum bisa dilakukan apalagi jika harus pulang sampai jam 5 sore.

"Bukan siap atau tidak, ini regulasi pusat ke daerah. Pemerintah pusat harus melihat kesiapan guru, infrastruktur, sarana dan prasarana," tegasnya.

Perlu di ketahui, berdasarkan data yang terdaftar di Kementerian Agama, di Kabupaten Malang terdapat 475 Pondok Pesantren, 4.251 Taman Pendidikan Al Qufan dan 2.046 Madrasah Diniyah yang diindungi oleh pasal 30 ayat (4) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang secara lebih terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Diniyah dari Pondok Pesantren.(toski)