Malang

Waka Polres Malang Kota,Kompol Nandu Dyananta saat menunjukan aplikasi Panic Button diruang kerjanya

MALANG (KT) - Polres Malang Kota menjadi satu-satunya institusi Polri yang akan tampil pada Pameran inovasi pelayanan publik pekan kerja nyata revolusi mental,yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, 25 - 27 Agustus 2017 mendatang.

Waka Polres MalangKota Kompol Nandu Dyananta mengatakan, Panic Button merupakan inovasi dari Polres Malang Kota yang diundang dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Kemenpan RB).

"Dari 21 institusi di wilayah Indonesia, Polres Malang Kota menjadi satu-satunya wakil Kepolisian. Dengan Aplikasi Panic Button inilah Kemenpan RB mengundang kami,”kata Kompol Nandu Dyananta saat menemui awak media diruang kerjanya,Kamis (24/8/2017).

Menurut dia,pengguna Panic Button sejauh ini terus mengalami peningkatan, dimana saat ini user yang telah memakai dan mendownload Aplikasi Panic Button,lebih dari 6000, sehingga dengan hal ini harapannya semoga bisa banyak membantu masyarakat dalam keamanan didaerahnya.

"Dengan ikut sertanya Panic Button mewakili Polri, menunjukan sebagai bukti nyata Polri tetap eksis dalam memberikan sumbangsih pemikiran teknologi untuk menjaga keamanan, selain itu, harapannya bisa diadopsi dimana saja agar juga bisa membantu masyarakat luas,"paparnya

Sementara itu, Panic Button yang dimiliki Polres Malang Kota sendiri sebelumjya juga telah menuai banyak penghargaan baik dari Kempan maupun dari pihak Polri dan pernah menjadi nominator Top 35 Pelayanan Publik tahun 2016 sebagai program unggulan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.(cholil ozy).

DPKH Kab Malang,Proteksi‎ Dini Hewan Qurban
MALANG (KT) - Jelang Hari Raya Idul Adha, dan hari Qurban, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memproteksi pendistribusian hewan ternak qurban dari daerah yang sudah lama memiliki penyakit-penyakit pada hewan ternak (endemis), seperti penyakit antrax.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang Sudjono, saat mengikuti kegiatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di Pendopo Agung Jalan Agus Salim No.96 Kota Malang mengatakan, bahwa pihaknya melakukan proteksi dan memfilter penyebaran penyakit pada hewan ternak seperti antrax.

"Pemprov Jatim sudah dilakukan proteksi dini di daerah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Biasanya di daerah Ngawi sudah diprotek," ungkapnya, Rabu (23/08/2017).

Pendistribusian ternak sapi dari Boyolali, Jawa Tengah yang pernah menjadi endemis antrax ini, lanjut Sudjono, sangat mengkhawatirkan, sebab itu sebelum ternak masuk ke wilayah Jatim di Ngawi sudah distop untuk pemeriksaan kesehatan hewan.

Sedangkan dari arah selatan, Kabupaten Blitar dulu pernah juga ada antrax sehingga patut diwaspadai. Hal ini, merupakan salah satu upaya Pemkab Malang untuk menjaga peredaran hewan qurban yang bebas dari segala penyakit.

"Beberapa penyakit yang harus diwaspadai masyarakat saat membeli hewan ternak qurban, diantaranya, antrax pada sapi, sakit mata pada kambing dan hewan ternak yang lesu dan berkudis harus diteliti saat akan membeli ternak untuk berqurban," ujar Sudjono.

Sudjono menargetkan di hari Raya Idul Adha nanti, belasan ribu ekor kambing dan sapi siap untuk disembelih. Terdapat 12 ribu ekor kambing dan 1100 ekor sapi yang akan diqurbankan oleh masyarakat Kabupaten Malang seperti pada tahun tahun sebelumnya.

"Dibanding tahun lalu, qurban tahun ini diperkirakan akan lebih banyak, karena harga kambing dan sapi menjelang lebaran qurban tahun ini relatif lebih murah," terangnya.

Sehingga otomatis akan banyak masyarakat yang berqurban. Sebab itu dihimbau kepada masyarakat agar memperhatikan kesehatan hewan qurban dan usia ternak.

Ditambahkan, saat ini tim dari dinas peternakan sudah mulai turun ke lapangan dan beberapa titik pasar hewan untuk memantau kesehatan hewan ternak yang akan dijual di pasaran.

Sementara, salah satu peternak dan penjual hewan Qurban yang juga merupakan peternak Hewan binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Andi Geol menyampaikan bahwa sekarang ini penjualan hewan kurban melesu meski Hari Raya ruh Adha tinggal satu Minggu lagi. Hal ini akibat daya beli masyarakat Malang Raya khususnya Kabupaten Malang sampai hari ini menurun di bandingkan tahun lalu.

"Hari Raya idul Adha tahun ini berbeda dengan tahun lalu, dimana sebulan menjelang Idul Adha pemesanan dan penjualan hewan kurban cukup ramai. Di tahun ini penjualan hewan kurban menurun 30 persen dari pada tahun lalu,"tandasnya.(toski).
Hindari Wartawan Abal-Abal,PWI Bersama Pemkab Malang Gelar Sosialisasi UU Pers Dan KEJ.
MALANG (KT) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar Sosialisasi Undang-Undang (UU) Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), di Pendopo Agung, Jalan Agus Salim No.96, Kota Malang, Rabu (23/8/2017).
 
Hadir dalam acara tersebut Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab setempat.
 
Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna menyambut baik dilaksanakanya kegiatan sosialisasi ini. Selain bisa memberikan pemahaman kepada insan pers sendiri, diharapkan juga bisa bersinergi dan dimengerti oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Malang. 
 
“Karena dengan semakin baiknya interaksi antara pers dan OPD Kabupaten Malang,hal ini akan membuat suasana yang lebih kondusif dan terus membangun,” ungkap Rendra Kresna,usai membuka secara resmi sosialisasi UUD Pers dan KEJ,Rabu (23/8/2017).
 
Selain itu, lanjut Rendra, wartawan merupakan suatu profesi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu kepada Kepala Dinas agar terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wartawan yang profesional, dan jangan ragu untuk mengkomunikasikan langsung jika ada Kepala Dinas atau camat yang menutupi informasi. 
 
"Kalau tugasnya sudah selesai, artinya laporan itu bisa dibagikan sebagai informasi ke masyarakat, silahkan saja. Agar masyarakat lebih tahu perkembangan. Laporkan saja ke saya, kalian semua kan tahu nomor handphone saya. Nanti Kepala Dinas akan kena sanksi," tegasnya.
 
"Pers lebih banyak menginformasikan agar masyarakat lebih tahu, terdidik dan lebih obyektif. Jika baik, sampaikan baik," tandasnya.
 
Sementara, Ketua PWI Malang Raya Sugeng Irawan menjelaskan, kegiatan ini digelar karena adanya keluhan dari para kepala dinas dan camat. Umumnya, mereka sering mendapatkan 'gangguan' atau tindakan kurang menyenangkan dari wartawan abal-abal alias tidak​ profesional. 
 
"Kami mendapatkan keluhan, mengenai wartawan gadungan. Maka dari itu, digelar kegiatan ini agar Kepala Dinas dan camat mantap dalam menghadapi wartawan," kata Sugeng Irawan.
 
Selain itu, tambah Sugeng Irawan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan wartawan dari media massa baik cetak, elektronik ataupun media online menjadi jurnalistik professional sesuai dengan Kode Etik jurnalistik. 
 
"Di dalam Undang-undang Pokok Pers ini merupakan acuan menggenai batasan, hak dan kewajiban wartawan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik," tuturnya.
 
Karenanya, menurut Sugeng Irawan standar kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak. 
 
“Wartawan itu harus melakukan kegiatan jurnalistik yang sesuai dengan Kode Etik jurnalistik,” tegas Sugeng Irawan usai memberikan cindra mata PWI kepada Bupati Malang,Rendra Kresna.
 
Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ini diisi oleh dua pemateri jurnalis senior,yakni,Husnun Djuraid, akademisi, praktisi sekaligus penulis sejumlah buku jurnalistik serta Muhammad Zein, jurnalis senior dan penulis buku.(tos/lil).
Tower  PT. Sentra Tama di Kec Lowokwaru, Segera Di Bongkar

MALANG (KT) - Pendirian tower milik PT Sentra Tama,di Jalan Letjen Sutoyo,Kec Lowokwaru,Kota Malang,Jawa Timur,mendapat penolakan warga setempat.Selasa (22/8/2017).

Guna menghindari hal yang tidak diinginkan,Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Lowokwaru,menggelar pertemuan di Kantor Kecamatan setempat,di Jalan Cengger Ayam,Selasa (22/8/2017) malam dengan pihak terkait.

"Hasil keputusan dengan para pihak terkait,tower dalam waktu dekat akan dibongkar,"ucap Camat Lowokwaru,Imam Badar,Rabu (23/8/2017).

Menurut Imam Badar,PT Sentra Tama selaku pemilik tower  telah sepakat dengan keputusan ini. Nantinya, perusahaan yang berbasis di Jakarta ini yang akan membongkar sendiri.

"Pembongkaran tower yang berada disekitar gedung PAUD/TK Nur Madinah, menjadi kewajiban perusahaan,"jelasnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, tower yang telah berdiri tersebut telah mendapat izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang.

Imam Badar tidak menampik hal itu, karena dia turut membubuhkan tanda tangan sebagai salah satu syarat kelengkapan perizinan. "Sebenarnya tower itu sudah ada izin, karena dulu sempat ada tanda tangan RT dan RW sekitar. Tapi ternyata ada beberapa RW yang belum dilibatkan dan ikut terdampak pada radius tower," imbuhnya.

Dia menegaskan, pihak kecamatan mendukung aspirasi warga. Dia akan mengikuti semua keputusan yang dihasilkan warga. Sejauh ini, penolakan itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi.

"Dengan pembongkaran tower ini nanti akan ada kesepakatan ulang. Perwakilan warga juga akan membantu kalau memang nantinya akan didirikan ulang.Namun perlu sosialisasi di awal, penekanannya di situ. Kalau nanti warga menerima atau tidak terserah warga itu nanti," pungkas Abi sapaan akrab Imam Badar.(lil).

Tiga Petinggi Kota Batu,Keberatan Namanya Disebut Pelindung KPK Tipikor
BATU (KT) – Pencatutan nama Walikota Batu,Eddy Rumpoko yang disebut sebagai pelindung dari Lembaga Komisi Pengawas Korupsi (KPK) Tipikor,Batu,mendapat sanggahan dari yang bersangkutan.
 
ER sapaan akrab Eddy Rumpoko langsung menyampaikan rasa keberatannya atas Pencatutan sebagai pelindung di Lembaga KPK Tipikor yang bermarkas di Kota Batu,Selasa (22/8/20147).
 
Menurutnya ,pihak yang mengaku Lembaga KPK Tipikor Batu selama ini belum pernah konfirmasi,ER juga mengaku tidak merasa ada kordinasi dengan lembaga yang dimaksud.
 
Namun,namanya langsung dicatut begitu saja."Enggak pernah ada konfirmasi itu, ya belum ada konfirmasi sama sekali,apalagi membawa nama kontitusi pemerintah,"tegasnya.
 
Pencatutan nama juga terjadi pada Kapolres Kota Batu, AKBP Budi Hermanto dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu, Nur Chusniah.Keduanya merasa  keberatan,sebab jabatannya dicatut begitu saja oleh lembaga yang mengatas namakan KPK Tipikor.
 
Kedua petinggi penegak hukum Kota Batu tersebut,namanya juga dicatut selaku pembina di lembaga KPK Tipikor.
 
Bahkan Walikota Batu,Eddy Rumpoko juga disebut sebagai pelindung dalam susunan struktural dari lembaga KPK Tipikor yang dimaksud.
 
Sementara itu,Kepala Kesbangpol Kota Batu,Sulianah,mengaku telah mendapat tembusan via surat pemberitahuan keberadaannya lembaga KPK Tipikor tersebut.
 
"Ya memang di Kantor kami Kesbangpol mendapat surat dari lembaga KPK Tipikor.Isi surat tersebut sebatas pemberitahuan keberadaannya lembaga yang dimaksud berkantor di Kota Batu.Jadi sebatas susunan struktur organisasinya,ya cuma itu,"ujar Sulianah.(Agus.S).
PCNU Protes Full Day School

MALANG (KT) - Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai penguatan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permdikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, menuai protes semua kalangan, terutama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang.

Sebab, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang Umar Usman menegaskan bahwa konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar.

“Baik dan buruknya karakter peserta didik tidak linier dan tidak ditentukan oleh dengan lama durasinya di lingkungan sekolah,” ungkap Umar, Selasa (22/8/2017).

Kebijakan sekolah lima hari kerja atau delapan jam belajar, menurut Umar akan menggerus eksitensi Madrasah Diniyah. Padahal selain Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme.

“Jika diberlakukan sekolah lima hari kerja atau delapan jam belajar, bisa membuat para guru senang, akan tetapi dapat menjadikan lembaga sekolah Diniyah menjadi masif karena melalui lembaga keagamaan seperti Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) telah berhasil melahirkan generasi generasi terdepan dalam sejarah dan perjalanan bangsa,” tegas Umar.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama enam hari sekolah, meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan full day school.

"Untuk di Kabupaten Malang ditetapkan baik SD maupun SMP untuk melaksanakan sekolah 6 hari dengan pelaksanaaan di lapangan tetap 40 jam," jelasnya.

Dikatakanya, dalam Permendikbud 23 tahun 2017 tentang lima hari sekolah, ada dua poin yang di mana salah satu poinnya tentang adanya penguatan pendidikan karakter agar dilakukan kajian lebih dalam.

"Di Permendikbud itu jelas bahwa kebijakan sekolah lima hari di salah satu poinnya harus dilakukan kajian dalam arti sarana dan prasarana yang memadai, kemudian sumber daya manusia yang mencukupi, pendanannya dan trasportasinya tidak ada masalah maka silakan dilaksanakan, tapi untuk Kabupaten Malang belum bisa menerapkannya," ungkapnya.

Selain itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo mengungkapkan Full day school pernah ditanggapi tidak bisa disamaratakan di kabupaten malang.

"Nanti pada Tanggal 25-8-2007 nanti kami akan ke kemendikbud, kita serahkan dokumen tersebut," ujar Kusmantoro Widodo.

Karena, lanjut Widodo, Program Full day school di dikalender akademik bisa 5 bisa 6 hari kerja dan bisa dilaksanakan atau tidak, Sebab jika dilihat dari Infrastruktur di wilayah Malang Selatan program Full day school ini belum bisa dilakukan apalagi jika harus pulang sampai jam 5 sore.

"Bukan siap atau tidak, ini regulasi pusat ke daerah. Pemerintah pusat harus melihat kesiapan guru, infrastruktur, sarana dan prasarana," tegasnya.

Perlu di ketahui, berdasarkan data yang terdaftar di Kementerian Agama, di Kabupaten Malang terdapat 475 Pondok Pesantren, 4.251 Taman Pendidikan Al Qufan dan 2.046 Madrasah Diniyah yang diindungi oleh pasal 30 ayat (4) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang secara lebih terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Diniyah dari Pondok Pesantren.(toski)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...