Malang

Sehari Jelang Dan Sesudah Idhul Adha,Angkutan Barang Dilarang Operasional.

MALANG (KT) - Menjelang Hari Raya Idul Adha 2017/1738 Hijriah, Kemenhub melalui Dishub Jatim yang diteruskan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang melarang operasional angkutan barang saat satu hari sebelum dan sesudah hari H Idul Adha yakni hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, disejumlah ruas jalan tertentu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang Hafi Lutfi mengatakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang bakal diberlakukan pada Kamis (31/8) pukul 12.00 WIB sampai Jumat (1/9) pukul 12.00 WIB dan Minggu (3/9) pukul 06.00 WIB- 23.59 WIB.

Dishub menetapkan kebijakan tersebut dengan merujuk pada Surat Edaran (SE) yang ditertibkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Saat Libur Panjang Hari Raya Idul Adha tahun 2017/1438 H Nomor: SE. 17/AJ.201/DRJD/2017.

“Hal ini sesuai dengan arahan dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Kendaraan angkutan barang yang dilarang adalah yang memuat barang bangunan, mempunyai sumbu 3 atau lebih. Truk tempelan atau gandengan dan container. Terkecuali truk-truk yang mengangkut ternak atau sembako dan air minum, ini guna mendukung kelancaran lalu lintas pada saat libur panjang perayaan Idul Adha 2017,” kata Hafi Lutfi saat ditemui awak media ruang kerjanya, Rabu (30/8/2017).

Lutfi menjelaskan bahwa larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang ini berlaku pada jalan nasional, ini merupakan bentuk antisipasi kepadatan lalu lintas menghadapi lubur panjang Hari Raya Idul Adha 2017/1738 Hijriah.

Selain itu, lanjut Lutfi menjelaskan bahwa untuk kendaraan angkutan barang yang mengangkut BBM, Bahan Bakar Gas, ternak, bahan pokok, pupuk, susu murni, barang antaran pos, dan bahan baku ekspor/impor boleh tetap beroperasi selama masa libur panjang perayaan Idul Adha.

"Dishub bakal menyiapkan personel khusus guna melakukan pengawasan terkait kondisi arus lalu lintas di jalanan selama perayaan Idul Adha," tegas Lutfi.(toski).‎

Tower yang di tolak warga dan segera di bongkar

MALANG (KT) – Keberadaan tower seluler Base Tranceiver Station (BTS) milik PT. Centratama Menara Indonesia,yang berdiri diatas bangunan lantai 3,Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jl. Letjen Sutoyo Gang IV, RT. 05 / RW. 03, Kecamatan Lowokwaru, kota Malang ini,mendapat penolakan keras dari warga setempat.Sebab,pendirian  tower tersebut, disinyalir tidak melalui prosedur yang semestinya,sehingga hal itu menimbulkan protes dari warga sekitar.

Dari informasi yang berhasil dihimpun,dari puluhan warga terdampak,hanya 11 orang warga yang dimintai tanda tangan,itu pun ada dua nama yang tanda tangannya ganda dan satu tanda tangan yang orangnya sudah meninggal.Selain itu juga ada dua KK yang berada di belakang tower tidak pernah merasa menyetujui dan juga menandatangani surat persetujuan warga atas pendirian topwer tersebut.
 
“ Terjadi kesalahan data dalam IMB. Dimana ijin pembangunan beralamat di RT 04 akan tetapi malah berdiri di RT 05.Selain itu, IMB dan surat ijin terbit pada Mei 2017 tetapi pembangunan sudah dimulai pada Bulan Desember 2016,”ucap Muchlis warga setempat,Selasa (29/8/2017).
Kehawatiran warga sangat beralasan,sebab, pendirian tower tersebut berada di bagian atas sebuah PAUD. Pihak pemilik tower pun tidak memberi kejelasan apakah ada garansi apabila terjadi sebuah musibah.Hingga akhirnya warga bersama Muspika  Kecamatan Lowokwaru mengundang pihak terkait,yakni pemilik tower PT.Centratama Menara Indonesia untuk membongkar tower tersebut.Dari hasil pertemuan itu pula,pemilik tower membuat surat pernyataan akan melakukan pembongkaran tower dalam waktu secepatnya.
 

Camat Lowokwaru,Imam Badar saat memberikan keterang kepada wartawan usai menfasilitasi dalam mediasi antara warga dan pihak pemilik tower.


Camat Lowokwaru, Imam Badar, SE M.Si saat dikonfirmasi awak media,membenarkan penolakan warga terkait pendirian tower tersebut.Pihaknya juga telah memfasilitasi warga untuk mediasi dengan pihak tower..Bersama Muspika yang saat itu dihadiri Kapolsek Lowokwaru,Kompol Bindriyo,Danramil Lowokwaru serta Camat dan warga setempat,telah terjadi kesepakatan yang intinya pihak PT.Centratama Menara Indonesia akan membongkar tower tersebut.

"Sesuai kesepakatan,tanggal 7 September mendatang, tower tersebut akan dibongkar.Kesepakatan ini merupakan yang ke dua setelah sebelumnya pihak tower menyepakati akan melakukan pembongkaran pada 24 Juli lalu, namun gagal dilakukan," kata Abi,sapaan akrab Camat Lowokwaru,Imam Badar Selasa (29/8).

Ia melanjutkan, bahwa pembangunan dan pendirian tower tersebut tidak melalui prosedur yang sempurna. Sehingga mendapat penolakan dari warga sekitar. Memang awalnya, tidak semua warga menolak, namun dalam perkembangannya, penolakan semakin kuat. Ada dugaan, penolakan itu diakibatkan karena sosialisasi yang masih kurang terhadap warga yang berada di dekat lokasi.

"Awalnya, perijinan pembangunan berjalan begitu saja. Namun karena lokasi pendirian diatas gedung dan setinggi itu, warga menolak. Bahkan, lokasi pendirian berada di dua wilayah RT atau perbatasan. Sehingga beberapa warga tidak tau kerena sosialisasi yang kurang," beber pria yang akrab dengan awak media tersebut.

Sementara itu, dari pantau beberapa awak media di lokasi berdirinya tower,awak media berusaha menemui Ketua yayasan PAUD beserta Kepala Sekolah,namun mereka tidak berada di tempat. Awak media akhirnya ditemui salah seorang guru,Yeni,dan  mengaku bahwa yang lebih tahu masalah tower adalah Yayasan dan Kepala Sekolah.

"Mohon ma'af, saya kurang tahu soal itu, saat ini Yayasan dan Kasek sedang tidak ada di tempat. Silahkan nanti kembali lagi," tandasnya.(cholil ozy).

1.914 Penerima PKH Desa Putukrejo,Gondanglegi Hari Ini Cair.
MALANG (KT) - Penyaluran bantuan kepada 1.914 penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk non tunai,digelar di Balai Desa Putukrejo,Kecamatan Gondanglegi,Kabupaten Malang,Selasa (29/8/2017).

Program PKH yang bertujuan untuk mengurangi penduduk miskin, angka kematian bayi dan ibu hamil serta melahirkan. Namun kali ini, diutamakan untuk kepentingan sekolah agar kualitas pendidikan semakin meningkat.Namun dalam proses pengambilannya,melalui Bank Negara Indonesia (BNI) 46 tersebut masih dinilai terlalu lama dan prosesnya dianggap sebagian penerima, lebih ribet.

Ibu Nurbuat (55), warga Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi menilai penyaluran PKH yang saat ini diganti dengan cara non tunai lewat BNI ribet dan melalui proses yang panjang. Berbeda dengan tahun lalu yang penyalurannya langsung tunai melalui kantor pos, dimana penerima tinggal datang dan mengambil nomor antrian kemudian mengambil dana bantuan.

"Untuk mengambilnya saya harus rela mengantri berjam-jam, dan sistemnya masih rumit,” ujarnya ditemui ketika penyaluran PKH non tunai di Balai Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi, Selasa (29/8/2017) siang.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Sri Wahjuni Pudji Lestari saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa penyaluran PKH Non tunai ini pertama kali dilakukan, penerima juga diajari untuk melakukan pengambilan bantuan non tunai dengan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari BNI 46.

"Lamanya waktu pendistribusian ini juga untuk mengajari masyarakat untuk menggunakan ATM, jangan sampai terjadi kesalahan pada Personal Identification Number (PIN), jika ada kesalahan maka harus mengurus PIN ke kantor BNI 46 di pusat," Ujar Sri Wahjuni Pudji Lestari.(toski)

Polres Malang Kota Steril dari Narkotika. Ini Buktinya!

MALANG (KT) - Komitmen Polres Malang Kota memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak main-main. Bahkan, untuk memastikan perang terhadap barang haram itu berjalan maksimal, pihaknya menggelar tes urine terhadap seluruh anggota.

Tak kurang dari 152 anggota polisi laki-laki anggota Polres dan Polsek seluruh Kota Malang, mengikuti pemeriksaan yang dilaksanakan di aula Mapolres Malang Kota, Senin (29/8/2017).

Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan mengungkapkan, tes urine yang rutin digelar dua kali dalam setahun itu untuk memastikan seluruh anggotanya terbebas dari pengaruh narkotika.

"Dengan adanya pemeriksaan kesehatan berkala diharapkan seluruh anggota tidak ada yg terlibat Narkoba maupun minuman keras lainnya," tuturnya usai mengecek peralatan test di Aula Mapolres Malang Kota, Senin (29/8/2017).

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan 5 parameter, antara lain Metamfetamina (MET), Amfetamin (AMP), Tetrahydrocannabinol (THC), Cocaine (COC) dan Benzodiazepine (BNZ). Hasilnya, seluruh anggota Polres Malang Kota negatif dari pengaruh obat-obatan terlarang.

Meski mendapatkan hasil memuaskan, Hoiruddin tetap mengingatkan anggotanya untuk menjauhi narkotika maupun minuman alkohol. Jika sewaktu-waktu diketahui ada anggota yang terbukti melanggar, ia tak segan memberikan sanksi tegas.

"Kalau ada yang mengonsumsi narkoba, apalagi sebagai pengedar, pasti diproses sesuai hukum yg berlaku," tegas mantan perwira Densus 88 Anti Teror Mabes Polri tersebut. (yat)

Berda‎lih Minta Belikan Rokok,Tua Bangka Ini Hamili Anak Tetangganya

MALANG (KT) - Warga Desa Peniwen Kecamatan Kromengan harus berurusan dengan pihak kepolisian, akibat telah tega melakukan tindakan asusila pada Mawar (Bukan nama sebenarnya).

Mawar (14) yang masih duduk di bangku SMP ini telah di setubuhi oleh PS (45) sebanyak enam kali. Aksi bejat tersebut dilakukan secara leluasa dirumah tersangka, karena dirumah tersebut, tersangka hanya tinggal bersama anaknya.

"Sudah 6 kali saya lakukan dirumah, istri saya kerja di Hongkong sudah 17 tahun," ujar PS di Mapolres Malang, Senin (28/8/2017).

Sementara menurut pengakuan korban, tersangka melakukan tindak asusila tersebut pada bulan Januari 2017 lalu. Waktu itu korban pulang dari sekolah kemudian dipanggil oleh PS di depan rumahnya dan dimintai tolong untuk membelikan rokok.

Setelah membelikan rokok tersebut, korban diseret kedalam rumah tersangka. Kemudian Bunga dipaksa untuk melayani nafsu bejat tersangka, kasus ini terbongkar setelah diketahui Bunga tengah hamil 8 bulan.

"Saya bilang ke dia (Bunga), kalau ada hal ini itu (Hamil) saya akan tanggung jawab. Itu tetangga dekat saya, saya gak maksa juga gak saya ancam, dia diam saja," kelit tersangka PS.

Tersangka sendiri berhasil diamankan Polsek Kromengan pada, Minggu (27/8). Atas perbuatannya, PS dijerat dengan Pasal 81 JO Pasal 76D dan atau Pasal 82 JO Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, akibat telah mencabuli anak di bawah umur.(toski).‎

Antisipasi ADD 2017,Pemkab Malang Gelar Pertemuan Dengan Tiga Pilar

MALANG (KT) - Pemerintah Desa sekarang ini merupakan ujung tombak dalam hak pembangunan bangsa Indonesia, ungkapan ini di lontarkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar acara Silaturahmi Polres Malang bersama Tiga Pilar dalam rangka Mengawal Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2017, yang digelar di Pendopo Panji, Jalan Panji 158 Kepanjen.

Wakil Bupati Malang, H. M Sanusi, yang mewakili Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna mengatakan bahwa fokus pembangunan saat ini tidak hanya di perkotaan, adanya Undang-undang Otonomi Daerah yang menjadikan Desa menjadi fokus sekaligus subyek pembangunan itu sendiri.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang saya menyambut baik dan menyampaikan terima kasih khususnya kepada Polres Malang, semoga dengan adanya kegiatan silaturahmi yang melibatkan tiga pilar ini dapat mengembangkan pembangunan desa yang semakin pesat dan membawa dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Sanusi, Senin (28/8/2017).

Selain itu, lanjut Sanusi, hal ini digelar dalam dalam rangka untuk mengawal penggunaan Dana Desa 2017.

“Desa ini sebagai ujung tombak pembangunan. Semua harus dijalankan dengan benar sesuai aturan, kita semua sebagai pelaksana Pemerintah Daerah, kita sudah ditetapkan sebagai peyalan publik untuk mengabdi kepada masyarakat,” ujar Sanusi.

Lebih lanjut, Sanusi, menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini memiliki nilai strategis di tingkat daerah mengingat sinergitas semua komponen wajib dicapai terlebih dahulu guna memaksimalkan jalannya berbagai program di lintas sektoral apalagi untuk memfokuskan bahasan tentang ADD yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2017.

“Dimana Kabupaten Malang menerima total dana sebesar Rp. 312.979.973.000,- yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa dengan jumlah tertinggi diterima Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon sejumlah Rp. 973.173.000,- Dan dari jumlah terendah diterima Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Rp. 769.313.000,-," jelas Sanusi.

Oleh karena itu, tambah Sanusi dengan besarnya dana desa tersebut, maka semua pihak diminta untuk mengawal dana tersebut hingga tepat sasaran.

“Kita sebagai pelayan publik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, anggap jabatan sebagai pengabdian karena peruntukkan dana desa sendiri tidak lain hanya untuk kepentingan masyarakat seperti apa yang dipesankan Bupati Malang kepada saya bahwa camat merupakan verifikator yang wajib mengawasi ADD jangan sampai ada dana yang disalahgunakan dan tetap menjadi pembina perangkatnya di masing-masing wilayahnya," tukas Sanusi.

Sementara, Wakapolres Malang Kompol Decky Hermansyah sekaligus Ketu Tim Saber Pungli Kabupaten Malang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan yang bagus.

“Kegiatan silaturahmi yang dikemas dalam sosialisasi yang merupakan moment yang bagus karena bapak ibu sekalian bisa mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan dari para pemateri. Saya harap jangan ada yang merasa takut karena sosialisasi ini perintah Presiden RI selaku penyelenggara tertinggi yang ditindaklanjuti oleh POLRI guna mengawal proses penyerapan ADD," jelasnya.

Menurutnya, dalam pengawalan ini diperlukan kerjasama tiga pilar agar tidak memunculkan kondisi yang menimbulkan permasalahan salah satunya dari segi SDM.

“Upaya negara untuk memberikan asistensi sudah dilakukan akan tetapi belum maksimal, untuk itu marilah kita bersama-sama mencegah jangan sampai bapak ibu kepala desa menjadi sasaran oknum terkait. Babinkamtibmas sebagai advice terbaik saya harap tidak ikut campur dalam proses tersebut,” paparnya.

Ia juga berpesan kepada para camat untuk tidak menakut-nakuti kepala desanya dalam proses penyerapan ADD dan berusaha menjalin kolaborasi yang bagus.

“Saya kira di Kabupaten Malang kolaborasi sudah terjalin dengan baik, lakukan hal-hal yang bersifat normatif jangan lebih dari itu. Jadi, saya mohon para camat jangan menakut-nakuti kadesnya karena jika sampai terjadi pelanggaran hukum, camat juga akan dikenakan sanksi, karena saya yang akan turun tangan bukan sebagai Wakapolres tetapi sebagai Ketua Saber Pungli di Kabupaten Malang,” pesan Decky.

Kegiatan ini juga dihadiri mitra kerja tiga pilar, muspika seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Malang, Babinkamtibmas, serta sebagai narasumber/pemateri dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen maupun Singosari.(tos/lil).‎

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...