Malang

Kasat Reskrim,AKP Heru Dwi Purnomo (kaos hitam) menyisir TKP untuk mencari barang bukti sebagai petunjuk guna mengungkap sebab kematian korban.
MALANG (KT) - Warga sekitar bantaran sungai Amprong,Kedung Kandang,Kota Malang,dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat dalam kondisi mengenaskan.Rabu (30/8).
 
Mayat yang diketahui identitasnya bernama Zainudin (21),ditemukan di lahan kosong bekas kebun tebu, sebelah bendungan Rolak RT.01 / RW.06 Kelurahan Kedungkandang,saat pertama kal diketemukan dalam kondisi luka sayatan dibagian leher dan tangan kiri dan kanannya.
 
Dari informasi yang berhasil dihimpun,mayat tersebut adalah seorang karyawan dari perusahaan industri roti rumahan di Jl. Ranugrati, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
 
Hal tersebut disampaikan Ruliawati (30), pemilik perusahaan industri Roti saat datang ke kamar mayat RSSA Kota Malang. Ia menjelaskan, bahwa kedatangannya untuk melalukan pengecekan, yang mana sebelumnya mengetahui dari group WA kalau terjadi penemuan mayat.
 
"Setelah saya tau ada pembunuhan di grup WA, saya baca ciri-citinya kok hampir mirip dengan karyawan saya. Yakni dua lengan bertato dan telingga bertindik serta memakai jaket abu-abu, maka saat itu saya langsung cek ke kamar mayat RSSA," ucapnya,Rabu (30/8).
 
Setelah melihat dan mengamati korban adalah salah satu karyawanya, yang berasal dari Desa Tangkor, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Madura. Seketika itu, ia pun histeris dan langsung menghubungi keponakan korban yang juga bekerja ditempatnya. 
 
"Benar karyawan saya, namanya Zainudin(21) asal Madura. Terakhir ketemu kemarin," lanjutnya.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan, sebelumnya korban berniat pulang memberikan HP yang baru ia beli kepada adiknya di Madura. Malam sebelumnya,  meminta uang sebanyak Rp 1 juta untuk membeli handphone baru. 
 
Saat membeli HP, sempat meminjam motor, biasanya cepat pulang untuk mengembalikan.Namun malam kemarin, korban tidak pulang, sehingga bos korban pun binggung untuk mencari - cari.
 
"Biasanya kalau pinjam cepat, tapi kok malam kemarin nggak pulang, saya sama suami saya sampai nyari - nyari. Ternyata kabar sudah begini tadi lihat WA," tandasnya.
 
Sementara itu,Kasat Reskrim Polres Malang Kota,AKP Heru Dwi Purnomo saat ditemui awak media di Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan.
 
Seluruh lokasi disisir jajaran Unit Reskrim Polres Malang Kota untuk menemukan barang bukti yang bisa digunakan mengungkap kasus dugaan pembunuhan itu. 
 
"Barang bukti awal yang kami temukan hanya sandal dua pasang dan bercak darah 25 meter dari lokasi penemuan mayat," ungkapnya.
 
Guna memastikan kapan tewasnya korban , pihaknya masih menunggu hasil autopsi.Ia juga menjelaskan masih memeriksa beberapa saksi yang diduga mengetahui kejadian tersebut.
 
"Masih kami periksa saksi yang menemukan korban serta keluarganya dan tempat korban bekerja. Dari temuan sementara hasilnya dugaan pembunuhan, karena ada luka sayatan di leher," bebernya.
 
Diketahui, saat ditemukan warga pagi tadi, kondisi korban sangat mengenaskan. Ia hanya memakai baju dan jaket. Sedangkan bagian bawahnya telanjang.
 
Darah korban masih terlihat segar di bagian leher. Saat ini jenazah korban masih dilakukan autopsi.(cholil ozy)
Kepala Dinas Pendidikan Kab Malang,M.Hidayat

MALANG (KT)- Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU Kabupaten Malang, geram dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang M Hidayat tentang adanya Full Day School (FDS).

Hal ini disebabkan lantaran sikap Kadisdik yang mendukung FDS dan dimuat pada media cetak terbitan Malang, Rabu (30/8/2017) hari ini. Dimana M Hidayat selaku Kadisdik, akan menguji lima hari sekolah untuk pelajar SMP dan sederajat.

Atas rencana itu, GP Ansor Kabupaten Malang mendesak Kadindik M Hidayat, supaya dicopot dari jabatanya karena sudah melanggar janjinya serta ada upaya Kadisdik untuk membohongi para Kiai NU.

“Kadisdik Kabupaten Malang telah membohongi Kyai NU. Sudah berbohong dan Kadindik tidak faham tentang pendidikan karakter,” tegas Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Husnul Hakim Syadad, Rabu (30/8/2017).

Husnul menyampaikan bahwa Kekesalan GP Ansor dikarenakan Kadisdik dalam hearing dengan Uama dan Kyai NU di DPRD Kabupaten Malang beberapa pekan lalu menyatakan tidak akan menerapkan FDS.

“Ini Kadindik telah membohongi Kyai. Dalam hearing beberapa waktu lalu Kadisdik menyatakan tidak akan menerapkan FDS. Kok dia sekarang akan uji coba FDS,” terang Husnul kesal.

Ia melanjutkan, melihat statment Kadindik di media cetak hari ini, Kadisdik sudah membohongi Kyai sepuh di Kabupaten Malang.

“Kami GP Ansor sangat mengecam keras sikap Kadisdik. Kadindik harus dicopot dari jabatanya, harus diganti,” kata Husnul.

Husnul melanjutkan, M Hidayat selaku Kadindik Kabupaten Malang terkesan membohongi Kyai dan juga guru TPQ. Padahal dihadapan Kyai saat hearing, Kadindik menyatakan sendiri bahwa di Kabupaten Malang, tidak akan menerapkan FDS. FDS menurut Kadisdik saat hearing dengan Kyai, tidak bisa diterapkan karena akan berdampak pada pendidikan diniyah (Setingkat SD-red) yang telah nyata-nyata, memberikan sumbangsig terhadap pembentukan karakter anak-anak di Kabupaten Malang.

“Kadindik secara diam-diam akan melakukan uji coba FDS di Kabupaten Malang. Artinya dia telah membohongin para kyai dan guru diniyah di Kabupaten Malang,” beber Husnul.

Dia menambahkan, GP Ansor Kabupaten Malang sangat kecewa dan mengecam sikap plin-plan  Kadindik serta sudah membohongi Kyai dan guru Diniyah yang hadir dalam hearing membahas FDS.

“Dia (M Hidayat-red) tidak layak menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kami akan bersikap dan bertindak jika hal ini diteruskan. Bupati Malang juga harus tahu dan paham akan tindakan bawahanya. Karena ini akan berdampak pada kpercayaan masyarakat  terhadap Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Malang,” tegas Husnul.

“Kami minta M Hidayat selaku Kadindik harus diganti. Karena telah dengan mudah berani membohongi para Kyai sepuh di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sekedar informasi, dalam hearing beberapa waktu lalu, M Hidayat selaku Kadin
dik Kabupaten Malang tidak akan menerapkan FDS atau tak sepakat dengan FDS. Namun dalam koran terbitan hari ini, M Hidayat akan menguji coba 5 hari sekolah bagi SMP di Kabupaten Malang.

Atas persoalan ini, M Hidayat dituding membohongi para Kyai sepuh yang ikut hearing menolak FDS di Kabupaten Malang. Nama-nama Kyai itu antara lain Kyai Fadol Hija yang juga Ketua MUI Kabupaten Malang sekaligus wakil Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Malang. Kyai Imam Sibaweh selaku Katib Syuriah NU Kabupaten Malang, Kyai Buya Samsul Arifin Tumpang, Gus Holik Seketaris PCNU, Dokter Umar Usman selaku Ketua PCNU Kabupaten Malang serta Gus Nasrul selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah dan Taklimiyah Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat belum bisa di hubungi sampai berita ini diturunkan.(toski).‎

Kasat Lantas Polres Malang Kota,AKP Ady Nugroho saat memantau pelayanan di ruang cetak SIM Satpas,Jalan Dr.Wahidin,Kec Klojen Kota Malang

MALANG (KT) - Stok material Surat Izin Mengemudi (SIM) Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Malang Kota menipis.Di prediksi,blangko SIM bakal habis dalam waktu sepekan. Minimnya persediaan material SIM,membuat Satpas Polres Malang Kota tidak bisa langsung memproses semua pemohon. Dari kisaran 2.800 pemohon setiap dua minggu, diperkirakan hanya sekitar 1.000 pemohon yang bisa diproses. Sebab, jatah material yang diterima Polres Malang Kota sangat terbatas.
 
Kasatlantas Polres Malang Kota, AKP Ady Nugroho menyebut jumlah blangko yang tersisa sampai saat ini hanya berkisar  2.000-an .Menurutnya,permintaan pemohon baru maupun perpanjangan terus meningkat. Akibatnya material untuk bahan cetakan SIM juga semakin menipis.

“Material ini kami dapat dari Polda Jatim, dan datangnya sedikit. Kemungkinan ini hanya bertahan hingga awal September,” kata AKP Ady Nugroho didampingi Baur SIM,Aiptu Asmuin saat dikonfirmasi awak media disela pemantauan pelayanan SIM di Satpas Kota Malang,Jalan Wahidin,Kec Klojen,Rabu (30/8).

Apabila material habis, kata dia,pihaknya akan memberikan surat resmi khusus sebagai ganti cetakan SIM. Dengan begitu, masyarakat yang membawa surat itu juga bisa ditunjukkan saat ada pemeriksaan di jalan. “Tapi surat itu tidak bisa jadi jaminan kalau terkena tilang,” imbuhnya.

Ia melanjutkan,surat pengganti SIM itu,nantinya bisa ditukarkan dengan cetakan SIM apabila material sudah kembali normal. Ady menyatakan, datangnya material itu paling cepat sekitar akhir September. “Jadi pada Oktober dijadikan satu untuk penukaran surat dengan cetakan SIM,” tandasnya.

saat kasat melakukan pengecekan diruang foto SIM

saat kasat melakukan pengecekan diruang foto SIM

 “Jumlah blangko SIM tinggal 2.000 saja, diperkirakan awal September,stok akan habis.”lanjutnya.
 
Dia menyebut, kelangkaan blangko SIM ini tak lepas dari proses APBN-P 2017 terkait anggaran untuk Polri. Sampai saat ini, seluruh Polres maupun Polda di seluruh Indonesia, menantikan selesainya proses lelang pengadaan blangko SIM.
Dari data LPSE Polri, lelang pengadaan blangko SIM sudah selesai. Proyek senilai Rp 338,7 miliar tersebut dimenangkan oleh PT Wahyu Kartuma Sindo Internasional. PT yang bermarkas di Jalan Beringin Cikarang Bekasi ini, menawarkan Rp 335 miliar untuk memenangkan lelang pengadaan blangko material SIM seluruh Indonesia.

Hingga proses pencetakan material dan distribusi berjalan, blangko SIM di Polres Malang Kota juga Polres lainnya di lingkup Polda Jatim,akan mengalami kekosongan. Karena itu, pihaknya saat ini sedang menunggu instruksi dari Dirlantas Polda Jatim tentang blangko sementara pengganti SIM.Sementara untuk mengatasipasi,pihaknya saat ini telah menyediakan surat pengganti bagi pemohon yang belum mendapatkan SIM.(cholil).

MALANG (KT)- Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU Kabupaten Malang, geram dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang M Hidayat tentang adanya Full Day School (FDS).

Hal ini disebabkan lantaran sikap Kadisdik yang mendukung FDS dan dimuat pada media cetak terbitan Malang, Rabu (30/8/2017) hari ini. Dimana M Hidayat selaku Kadisdik, akan menguji lima hari sekolah untuk pelajar SMP dan sederajat.

Atas rencana itu, GP Ansor Kabupaten Malang mendesak Kadindik M Hidayat, supaya dicopot dari jabatanya karena sudah melanggar janjinya serta ada upaya Kadisdik untuk membohongi para Kiai NU.

“Kadisdik Kabupaten Malang telah membohongi Kyai NU. Sudah berbohong dan Kadindik tidak faham tentang pendidikan karakter,” tegas Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Husnul Hakim Syadad, Rabu (30/8/2017).

Husnul menyampaikan bahwa Kekesalan GP Ansor dikarenakan Kadisdik dalam hearing dengan Uama dan Kyai NU di DPRD Kabupaten Malang beberapa pekan lalu menyatakan tidak akan menerapkan FDS.

“Ini Kadindik telah membohongi Kyai. Dalam hearing beberapa waktu lalu Kadisdik menyatakan tidak akan menerapkan FDS. Kok dia sekarang akan uji coba FDS,” terang Husnul kesal.

Ia melanjutkan, melihat statment Kadindik di media cetak hari ini, Kadisdik sudah membohongi Kyai sepuh di Kabupaten Malang.

“Kami GP Ansor sangat mengecam keras sikap Kadisdik. Kadindik harus dicopot dari jabatanya, harus diganti,” kata Husnul.

Husnul melanjutkan, M Hidayat selaku Kadindik Kabupaten Malang terkesan membohongi Kyai dan juga guru TPQ. Padahal dihadapan Kyai saat hearing, Kadindik menyatakan sendiri bahwa di Kabupaten Malang, tidak akan menerapkan FDS. FDS menurut Kadisdik saat hearing dengan Kyai, tidak bisa diterapkan karena akan berdampak pada pendidikan diniyah (Setingkat SD-red) yang telah nyata-nyata, memberikan sumbangsig terhadap pembentukan karakter anak-anak di Kabupaten Malang.

“Kadindik secara diam-diam akan melakukan uji coba FDS di Kabupaten Malang. Artinya dia telah membohongin para kyai dan guru diniyah di Kabupaten Malang,” beber Husnul.

Dia menambahkan, GP Ansor Kabupaten Malang sangat kecewa dan mengecam sikap plin-plan  Kadindik serta sudah membohongi Kyai dan guru Diniyah yang hadir dalam hearing membahas FDS.

“Dia (M Hidayat-red) tidak layak menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kami akan bersikap dan bertindak jika hal ini diteruskan. Bupati Malang juga harus tahu dan paham akan tindakan bawahanya. Karena ini akan berdampak pada kpercayaan masyarakat  terhadap Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Malang,” tegas Husnul.

“Kami minta M Hidayat selaku Kadindik harus diganti. Karena telah dengan mudah berani membohongi para Kyai sepuh di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sekedar informasi, dalam hearing beberapa waktu lalu, M Hidayat selaku Kadin
dik Kabupaten Malang tidak akan menerapkan FDS atau tak sepakat dengan FDS. Namun dalam koran terbitan hari ini, M Hidayat akan menguji coba 5 hari sekolah bagi SMP di Kabupaten Malang.

Atas persoalan ini, M Hidayat dituding membohongi para Kyai sepuh yang ikut hearing menolak FDS di Kabupaten Malang. Nama-nama Kyai itu antara lain Kyai Fadol Hija yang juga Ketua MUI Kabupaten Malang sekaligus wakil Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Malang. Kyai Imam Sibaweh selaku Katib Syuriah NU Kabupaten Malang, Kyai Buya Samsul Arifin Tumpang, Gus Holik Seketaris PCNU, Dokter Umar Usman selaku Ketua PCNU Kabupaten Malang serta Gus Nasrul selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah dan Taklimiyah Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat belum bisa di hubungi sampai berita ini diturunkan.(toski).‎

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang,‎Purwanto Joko Irianto‎ saat memberikan keterangan kepada wartawan,diruang kerjanya

MALANG (KT) - Kejaksaan Negeri Kota Malang akhirnya angkat suara menanggapi tudingan mandeknya penanganan dugaan korupsi pembebasan lahan UIN Malang. Kajari Kota Malang, Purwanto Djoko Irianto menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut sudah jelas dengan proses hukum yang telah masuk dalam proses di pengadilan.

"Saya tegaskan bahwa progres penanganan kasus tersebut terus jalan, terdakwa atas nama Samsul Hadi sudah disidangkan," tuturnya, Rabu (30/8/2017)

Sedangkan perkara atas nama mantan Rekor UIN Malang, Imam Suprayogo, pihaknya telah mengeluarkan surat pernyatan penghentian penyelidikan (SP3). Lantaran dalam proses penyelidikan, Kejari tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status tersangka.

"Tetapi tidak berarti berhenti, karena kalau nanti penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka tidak menutup kemungkinan kasus tersebut akan dibuka kembali," imbuh Djoko.

Ia menegaskan bahwa penyidik tetap bekerja menyelidiki kasus tersebut. Pihaknya juga masih terus memeriksa sejumlah saksi mendalami keterlibatan Imam.

"Dari keterangan saksi-saksi memang tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa Imam Suprayogo pernah menyuruh atau menganjurkan untuk melakukan hal tersebut," tegasnya.

Sementara itu, mengenai upaya banding di Kejaksaan Tinggi Surabaya, Djoko menyebut terus melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi mengenai progres perkara. "Tetapi kita tidak bisa mendesak atau terus menanyakan prosesnya. Karena sesama lembaga penegakan hukum kita menjaga etik," pungkasnya. (yat)

Mendadak, Kapolres Malang Kota Sidak Ruang Tahanan. Ini Hasilnya!

MALANG (KT) - Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan menggelar inspeksi mendadak di ruang tahanan Mapolres, Rabu (30/8/2017). Bersama sejumlah pejabat utama, mantan perwira Densus 88 itu juga memeriksa seluruh ruang dan fasilitas yang berada di rutan.

"Kami periksa secara menyeluruh, dari kondisi kebersihan sampai fasilitas di ruangan. Apakah masih layak atau diperlukan penambahan. Segera diupayakan," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan selama sekitar satu jam, Kapolres tidak menemukan hal-hal yang membahayakan, baik bagi penghuni maupun petugas penjaga rutan.

"Ini juga sekaligus kita mengantisipasi adanya upaya melarikan diri. Karena akhir-akhir ini kita lihat banyak kasus tahanan melarikan diri," imbuhnya.

Selain memeriksa ruangan, Kapolres juga melakukan komunikasi ringan dengan penghuni tahanan. Ia menghimbau agar penghuni tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun petugas penjaga.

"Sejauh ini masih normal, dan jumlah tahanan masih ideal. Total penghuni ada 52 orang tahanan laki-laki dan 3 tahanan perempuan," paparnya.

Meski hasil pemeriksaan tidak tanda-tanda mencurigakan. Kapolres berencana menambah kamera pemantau, dari 8 unit menjadi 10 unit. "Untuk memaksimalkan pengamanan, nanti kita tambah 2 unit," pungkasnya. (yat)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...