Malang

Kepala Dinas Pendidikan Kab Malang,M.Hidayat

MALANG (KT)- Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU Kabupaten Malang, geram dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang M Hidayat tentang adanya Full Day School (FDS).

Hal ini disebabkan lantaran sikap Kadisdik yang mendukung FDS dan dimuat pada media cetak terbitan Malang, Rabu (30/8/2017) hari ini. Dimana M Hidayat selaku Kadisdik, akan menguji lima hari sekolah untuk pelajar SMP dan sederajat.

Atas rencana itu, GP Ansor Kabupaten Malang mendesak Kadindik M Hidayat, supaya dicopot dari jabatanya karena sudah melanggar janjinya serta ada upaya Kadisdik untuk membohongi para Kiai NU.

“Kadisdik Kabupaten Malang telah membohongi Kyai NU. Sudah berbohong dan Kadindik tidak faham tentang pendidikan karakter,” tegas Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Husnul Hakim Syadad, Rabu (30/8/2017).

Husnul menyampaikan bahwa Kekesalan GP Ansor dikarenakan Kadisdik dalam hearing dengan Uama dan Kyai NU di DPRD Kabupaten Malang beberapa pekan lalu menyatakan tidak akan menerapkan FDS.

“Ini Kadindik telah membohongi Kyai. Dalam hearing beberapa waktu lalu Kadisdik menyatakan tidak akan menerapkan FDS. Kok dia sekarang akan uji coba FDS,” terang Husnul kesal.

Ia melanjutkan, melihat statment Kadindik di media cetak hari ini, Kadisdik sudah membohongi Kyai sepuh di Kabupaten Malang.

“Kami GP Ansor sangat mengecam keras sikap Kadisdik. Kadindik harus dicopot dari jabatanya, harus diganti,” kata Husnul.

Husnul melanjutkan, M Hidayat selaku Kadindik Kabupaten Malang terkesan membohongi Kyai dan juga guru TPQ. Padahal dihadapan Kyai saat hearing, Kadindik menyatakan sendiri bahwa di Kabupaten Malang, tidak akan menerapkan FDS. FDS menurut Kadisdik saat hearing dengan Kyai, tidak bisa diterapkan karena akan berdampak pada pendidikan diniyah (Setingkat SD-red) yang telah nyata-nyata, memberikan sumbangsig terhadap pembentukan karakter anak-anak di Kabupaten Malang.

“Kadindik secara diam-diam akan melakukan uji coba FDS di Kabupaten Malang. Artinya dia telah membohongin para kyai dan guru diniyah di Kabupaten Malang,” beber Husnul.

Dia menambahkan, GP Ansor Kabupaten Malang sangat kecewa dan mengecam sikap plin-plan  Kadindik serta sudah membohongi Kyai dan guru Diniyah yang hadir dalam hearing membahas FDS.

“Dia (M Hidayat-red) tidak layak menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kami akan bersikap dan bertindak jika hal ini diteruskan. Bupati Malang juga harus tahu dan paham akan tindakan bawahanya. Karena ini akan berdampak pada kpercayaan masyarakat  terhadap Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Malang,” tegas Husnul.

“Kami minta M Hidayat selaku Kadindik harus diganti. Karena telah dengan mudah berani membohongi para Kyai sepuh di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sekedar informasi, dalam hearing beberapa waktu lalu, M Hidayat selaku Kadin
dik Kabupaten Malang tidak akan menerapkan FDS atau tak sepakat dengan FDS. Namun dalam koran terbitan hari ini, M Hidayat akan menguji coba 5 hari sekolah bagi SMP di Kabupaten Malang.

Atas persoalan ini, M Hidayat dituding membohongi para Kyai sepuh yang ikut hearing menolak FDS di Kabupaten Malang. Nama-nama Kyai itu antara lain Kyai Fadol Hija yang juga Ketua MUI Kabupaten Malang sekaligus wakil Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Malang. Kyai Imam Sibaweh selaku Katib Syuriah NU Kabupaten Malang, Kyai Buya Samsul Arifin Tumpang, Gus Holik Seketaris PCNU, Dokter Umar Usman selaku Ketua PCNU Kabupaten Malang serta Gus Nasrul selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah dan Taklimiyah Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat belum bisa di hubungi sampai berita ini diturunkan.(toski).‎

Kasat Lantas Polres Malang Kota,AKP Ady Nugroho saat memantau pelayanan di ruang cetak SIM Satpas,Jalan Dr.Wahidin,Kec Klojen Kota Malang

MALANG (KT) - Stok material Surat Izin Mengemudi (SIM) Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Malang Kota menipis.Di prediksi,blangko SIM bakal habis dalam waktu sepekan. Minimnya persediaan material SIM,membuat Satpas Polres Malang Kota tidak bisa langsung memproses semua pemohon. Dari kisaran 2.800 pemohon setiap dua minggu, diperkirakan hanya sekitar 1.000 pemohon yang bisa diproses. Sebab, jatah material yang diterima Polres Malang Kota sangat terbatas.
 
Kasatlantas Polres Malang Kota, AKP Ady Nugroho menyebut jumlah blangko yang tersisa sampai saat ini hanya berkisar  2.000-an .Menurutnya,permintaan pemohon baru maupun perpanjangan terus meningkat. Akibatnya material untuk bahan cetakan SIM juga semakin menipis.

“Material ini kami dapat dari Polda Jatim, dan datangnya sedikit. Kemungkinan ini hanya bertahan hingga awal September,” kata AKP Ady Nugroho didampingi Baur SIM,Aiptu Asmuin saat dikonfirmasi awak media disela pemantauan pelayanan SIM di Satpas Kota Malang,Jalan Wahidin,Kec Klojen,Rabu (30/8).

Apabila material habis, kata dia,pihaknya akan memberikan surat resmi khusus sebagai ganti cetakan SIM. Dengan begitu, masyarakat yang membawa surat itu juga bisa ditunjukkan saat ada pemeriksaan di jalan. “Tapi surat itu tidak bisa jadi jaminan kalau terkena tilang,” imbuhnya.

Ia melanjutkan,surat pengganti SIM itu,nantinya bisa ditukarkan dengan cetakan SIM apabila material sudah kembali normal. Ady menyatakan, datangnya material itu paling cepat sekitar akhir September. “Jadi pada Oktober dijadikan satu untuk penukaran surat dengan cetakan SIM,” tandasnya.

saat kasat melakukan pengecekan diruang foto SIM

saat kasat melakukan pengecekan diruang foto SIM

 “Jumlah blangko SIM tinggal 2.000 saja, diperkirakan awal September,stok akan habis.”lanjutnya.
 
Dia menyebut, kelangkaan blangko SIM ini tak lepas dari proses APBN-P 2017 terkait anggaran untuk Polri. Sampai saat ini, seluruh Polres maupun Polda di seluruh Indonesia, menantikan selesainya proses lelang pengadaan blangko SIM.
Dari data LPSE Polri, lelang pengadaan blangko SIM sudah selesai. Proyek senilai Rp 338,7 miliar tersebut dimenangkan oleh PT Wahyu Kartuma Sindo Internasional. PT yang bermarkas di Jalan Beringin Cikarang Bekasi ini, menawarkan Rp 335 miliar untuk memenangkan lelang pengadaan blangko material SIM seluruh Indonesia.

Hingga proses pencetakan material dan distribusi berjalan, blangko SIM di Polres Malang Kota juga Polres lainnya di lingkup Polda Jatim,akan mengalami kekosongan. Karena itu, pihaknya saat ini sedang menunggu instruksi dari Dirlantas Polda Jatim tentang blangko sementara pengganti SIM.Sementara untuk mengatasipasi,pihaknya saat ini telah menyediakan surat pengganti bagi pemohon yang belum mendapatkan SIM.(cholil).

MALANG (KT)- Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU Kabupaten Malang, geram dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang M Hidayat tentang adanya Full Day School (FDS).

Hal ini disebabkan lantaran sikap Kadisdik yang mendukung FDS dan dimuat pada media cetak terbitan Malang, Rabu (30/8/2017) hari ini. Dimana M Hidayat selaku Kadisdik, akan menguji lima hari sekolah untuk pelajar SMP dan sederajat.

Atas rencana itu, GP Ansor Kabupaten Malang mendesak Kadindik M Hidayat, supaya dicopot dari jabatanya karena sudah melanggar janjinya serta ada upaya Kadisdik untuk membohongi para Kiai NU.

“Kadisdik Kabupaten Malang telah membohongi Kyai NU. Sudah berbohong dan Kadindik tidak faham tentang pendidikan karakter,” tegas Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Husnul Hakim Syadad, Rabu (30/8/2017).

Husnul menyampaikan bahwa Kekesalan GP Ansor dikarenakan Kadisdik dalam hearing dengan Uama dan Kyai NU di DPRD Kabupaten Malang beberapa pekan lalu menyatakan tidak akan menerapkan FDS.

“Ini Kadindik telah membohongi Kyai. Dalam hearing beberapa waktu lalu Kadisdik menyatakan tidak akan menerapkan FDS. Kok dia sekarang akan uji coba FDS,” terang Husnul kesal.

Ia melanjutkan, melihat statment Kadindik di media cetak hari ini, Kadisdik sudah membohongi Kyai sepuh di Kabupaten Malang.

“Kami GP Ansor sangat mengecam keras sikap Kadisdik. Kadindik harus dicopot dari jabatanya, harus diganti,” kata Husnul.

Husnul melanjutkan, M Hidayat selaku Kadindik Kabupaten Malang terkesan membohongi Kyai dan juga guru TPQ. Padahal dihadapan Kyai saat hearing, Kadindik menyatakan sendiri bahwa di Kabupaten Malang, tidak akan menerapkan FDS. FDS menurut Kadisdik saat hearing dengan Kyai, tidak bisa diterapkan karena akan berdampak pada pendidikan diniyah (Setingkat SD-red) yang telah nyata-nyata, memberikan sumbangsig terhadap pembentukan karakter anak-anak di Kabupaten Malang.

“Kadindik secara diam-diam akan melakukan uji coba FDS di Kabupaten Malang. Artinya dia telah membohongin para kyai dan guru diniyah di Kabupaten Malang,” beber Husnul.

Dia menambahkan, GP Ansor Kabupaten Malang sangat kecewa dan mengecam sikap plin-plan  Kadindik serta sudah membohongi Kyai dan guru Diniyah yang hadir dalam hearing membahas FDS.

“Dia (M Hidayat-red) tidak layak menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kami akan bersikap dan bertindak jika hal ini diteruskan. Bupati Malang juga harus tahu dan paham akan tindakan bawahanya. Karena ini akan berdampak pada kpercayaan masyarakat  terhadap Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Malang,” tegas Husnul.

“Kami minta M Hidayat selaku Kadindik harus diganti. Karena telah dengan mudah berani membohongi para Kyai sepuh di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sekedar informasi, dalam hearing beberapa waktu lalu, M Hidayat selaku Kadin
dik Kabupaten Malang tidak akan menerapkan FDS atau tak sepakat dengan FDS. Namun dalam koran terbitan hari ini, M Hidayat akan menguji coba 5 hari sekolah bagi SMP di Kabupaten Malang.

Atas persoalan ini, M Hidayat dituding membohongi para Kyai sepuh yang ikut hearing menolak FDS di Kabupaten Malang. Nama-nama Kyai itu antara lain Kyai Fadol Hija yang juga Ketua MUI Kabupaten Malang sekaligus wakil Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Malang. Kyai Imam Sibaweh selaku Katib Syuriah NU Kabupaten Malang, Kyai Buya Samsul Arifin Tumpang, Gus Holik Seketaris PCNU, Dokter Umar Usman selaku Ketua PCNU Kabupaten Malang serta Gus Nasrul selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah dan Taklimiyah Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat belum bisa di hubungi sampai berita ini diturunkan.(toski).‎

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang,‎Purwanto Joko Irianto‎ saat memberikan keterangan kepada wartawan,diruang kerjanya

MALANG (KT) - Kejaksaan Negeri Kota Malang akhirnya angkat suara menanggapi tudingan mandeknya penanganan dugaan korupsi pembebasan lahan UIN Malang. Kajari Kota Malang, Purwanto Djoko Irianto menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut sudah jelas dengan proses hukum yang telah masuk dalam proses di pengadilan.

"Saya tegaskan bahwa progres penanganan kasus tersebut terus jalan, terdakwa atas nama Samsul Hadi sudah disidangkan," tuturnya, Rabu (30/8/2017)

Sedangkan perkara atas nama mantan Rekor UIN Malang, Imam Suprayogo, pihaknya telah mengeluarkan surat pernyatan penghentian penyelidikan (SP3). Lantaran dalam proses penyelidikan, Kejari tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status tersangka.

"Tetapi tidak berarti berhenti, karena kalau nanti penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka tidak menutup kemungkinan kasus tersebut akan dibuka kembali," imbuh Djoko.

Ia menegaskan bahwa penyidik tetap bekerja menyelidiki kasus tersebut. Pihaknya juga masih terus memeriksa sejumlah saksi mendalami keterlibatan Imam.

"Dari keterangan saksi-saksi memang tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa Imam Suprayogo pernah menyuruh atau menganjurkan untuk melakukan hal tersebut," tegasnya.

Sementara itu, mengenai upaya banding di Kejaksaan Tinggi Surabaya, Djoko menyebut terus melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi mengenai progres perkara. "Tetapi kita tidak bisa mendesak atau terus menanyakan prosesnya. Karena sesama lembaga penegakan hukum kita menjaga etik," pungkasnya. (yat)

Mendadak, Kapolres Malang Kota Sidak Ruang Tahanan. Ini Hasilnya!

MALANG (KT) - Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan menggelar inspeksi mendadak di ruang tahanan Mapolres, Rabu (30/8/2017). Bersama sejumlah pejabat utama, mantan perwira Densus 88 itu juga memeriksa seluruh ruang dan fasilitas yang berada di rutan.

"Kami periksa secara menyeluruh, dari kondisi kebersihan sampai fasilitas di ruangan. Apakah masih layak atau diperlukan penambahan. Segera diupayakan," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan selama sekitar satu jam, Kapolres tidak menemukan hal-hal yang membahayakan, baik bagi penghuni maupun petugas penjaga rutan.

"Ini juga sekaligus kita mengantisipasi adanya upaya melarikan diri. Karena akhir-akhir ini kita lihat banyak kasus tahanan melarikan diri," imbuhnya.

Selain memeriksa ruangan, Kapolres juga melakukan komunikasi ringan dengan penghuni tahanan. Ia menghimbau agar penghuni tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun petugas penjaga.

"Sejauh ini masih normal, dan jumlah tahanan masih ideal. Total penghuni ada 52 orang tahanan laki-laki dan 3 tahanan perempuan," paparnya.

Meski hasil pemeriksaan tidak tanda-tanda mencurigakan. Kapolres berencana menambah kamera pemantau, dari 8 unit menjadi 10 unit. "Untuk memaksimalkan pengamanan, nanti kita tambah 2 unit," pungkasnya. (yat)

Dua Pelajar Malang dan Jombang Jadi Duta Sungai 2017

MALANG (KT) - Dua pelajar siswa dan siswi tingkat SMA terpilih menjadi Duta Sungai 2017. Keduanya yakni Rahmat Firdansyah dari SMAN 2 Jombang dan Cinthia Aisyah Saraswati dari SMAN 2 Kota Malang. Keduanya dipilih melalui tahap seleksi hingga final yang dilaksanakan di Gedung Pertamina SMKN 2 Kota Malang, Rabu (30/8/2017).

"Jika ada Duta Pariwisata, Duta Kebudayaan, kita punya Duta Sungai. Seberapa urgensinya, karena siswa ini ingin punya tokoh. Ini adalah role model di mana duta ini menjadi inspirasi bagi siswa yang lain, bahwa mengenal air dan sungai juga bisa menjadi orang yang diadakan," kata Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) I, Raymond Valiant Ruritan.

Kedua duta ini, kata dia, selanjutnya akan kita ajak berkeliling dan berbicara mengenai air dan sungai di berbagai even mendatang. Ia juga memiliki alasan mengapa pentingnya Duta Sungai.

"Di Jawa ini masalah air dan sungai sangat besar. Ada pencemaran limbah, ada alih fungsi lahan yang menyebabkan erosi dan sedimentasi di waduk yang kita kelola. Adanya kerusakan ini maka alam yang menjadi korbannya, sehingga kepedulian generasi muda sangat dibutuhkan saat ini," tuturnya.

Kabag Humas, GCG, dan PKBL PJT I,
Inni Dian Rohani menambahkan, pemilihan Duta Sungai 2017 ini merupakan merupakan rangkaian acara inti yang menyemarakkan Acara Puncak Gebyar 20 Tahun JKPKA (Jaring-jaring Komunikasi Pemantauan Kualitas Air). Dalam pemilihan Duta Sungai para peserta yang mengikuti acara tersebut merupakan wakil-wakil pilihan dari SMA/SMK/MAN yang nantinya akan menjadi representasi dari generasi muda penggiat lingkungan.

Selain Duta Sungai, PJT I juga menggelar Radyastuti Award yakni penghargaan yang diberikan kepada para insan yang telah berperan aktif dalam mengawal JKPKA dan atas peran serta yang diberikan selama 20 tahun JKPKA berdiri. Hingga kini terdapat 200 sekolah yang berwawasan tentang air dan sungai dalam wadah JKPKA tersebut.

Adapun penerima Radyastuti Awards dibagi dua kategori, yakni sekolah dan guru terbaik. Untuk sekolah yang mendapatkan penghargaan yakni SMAN 2 Malang. Sedangkan kategori guru terbaik, yakni Soetarno Said yang pernah menjadi guru di SMAN 2 Jombang dan kini menjadi koordinator JKPKA.

Nama Radyastuti Award diambil sebagai apresiasi terhadap Ibu Prof Ir Radyastuti salah satu guru besar Universitas Negeri Malang di bidang Ekologi dan Pengetahuan Lingkungan. Radyastuti juga merupakan salah satu perintis dan pendiri JKPKA. "Beliau merupakan guru besar yang berupaya keras agar materi lingkungan bisa masuk dalam mata pelajaran SMA/SMK/MAN," ungkapnya.

Putri Bungsu Radyastuti, Janita Himawati mengapresiasi upaya PJT I dalam menggelar perayaan 20 tahun JKPKA dengan pemilihan Duta Sungai dan Radyastuti Awards. "Ibu selalu peduli terhadap lingkungan. Sejak 20 tahun lalu sudah dimulai dan sejak kecil kami selalu diajari peduli pada lingkungan. Terima untuk Pak Ray (sapaan Dirut PJT I) yang telah membuat semuanya menjadi nyata," tukasnya.(yat).

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...