Malang

Puluhan warga Dusun Ngrobyong,Desa Pakisjajar,Kec Pakis,Kab Malang saat mendatangi Polsek Pakis guna menanyakan proses hukum Pa'at
MALANG (KT) - Puluhan warga Dusun Ngrobyong Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,Jawa Timur, melaporkan Pa'at (50) warga Rt.02, Rw.11 desa setempat akibat perseteruan dengan warga.

Puluhan warga pelapor tersebut tidak berhenti disitu saja, bahkan pada sekitar pukul 10.52 Wib,warga meluruk Polsek Pakis. Pasalnya mereka menuntut Pa'at sebagai terlapor selalu membuat resah warga supaya dan segera diproses oleh petugas Kepolisian Sektor Pakis. Hal ini bedasarkan Surat Laporkan Polisi Nomor: LP/55/VII/2017/JATIM/Res MLG/Sek Pakis.

“Kami menuntut proses hukum secepatnya untuk memberi efek jera kepada pelaku yang memang sering membuat ulah," ucap para warga yang merasa geram dengan ulah pelaku.Jumat (1/9/2017).

Menurut salah satu warga Rt. 03/Rw.10 Dusun Ngrobyong Desa tersebut, Mislan yang juga sebagai suami korban menyampaikan, bahwa terlapor di laporkan Novi Nur Fita (25) lantaran telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya hingga betis kaki sebelah kiri lebam dan memar.

“Seharusnya polisi segera memproses laporan istri saya yang telah lapor ke Polsek pada hari Minggu tanggal 27 Agustus lalu,” imbuhnya.

Aksi warga ini,kata dia,didasari atas keprihatinan terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oleh Pa'at yang masih satu dusun. Kami datang ke Polsek ini untuk mempertanyakan jalannya proses hukum.

Menurut korban dan juga sebagai pelapor Novi Nur Fita mengatakan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi sekitar satu Minggu yang lalu. Ketika itu, sedang mengantarkan anak yang sedang mengikuti lomba mewarnai di lapangan dusun Lowoksuruh Desa Mangliawan dan duduk disebelah anak terlapor (Pa'at). Akan tetapi, Pa'at memaki dan mengijak kaki kiri saya, serta menendang - nendang walau tidak mengenai. Korban mengaku tidak punya masalah dengan pelaku.

"Ketika saya duduk, Pa'at bilang 'kamu gemuk, habis-habisi tempat', sambil mengijak kaki kiri saya, dan menendang saya tapi tidak kena, dan saya pun pindah tempat," aku Novi.

Sementara, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Pakis AKP Hartono mengatakan, kasus tersebut sebenarnya sudah kami tangani dan sekarang ini kami masih memanggil para saksi.

“Kasusnya sudah kami tangani, dan kami masih menunggu kedatangan para saksi untuk memberikan keterangan,” tandasnya.(tos/lil)

Kadindik Kab Malang,M.Hidayat

MALANG (KT)- Polemik kebijakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah atau yang lebih dikenal dengan Full Day School (FDS) dan sempat membuat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU Kabupaten Malang menuntut Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang agar dicopot dari jabatannya, lantaran sikap dan pernyataan yang dianggap plin plan dan berbohong terhadap para kyai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Malang terkait FDS.Hal itu mendapat tanggapan dan bantahan langsung dari Kadindik Kabupaten Malang.

Kadindik Kabupaten Malang M Hidayat, saat dikonfirmasi via selulernya membantah keras bila pihaknya berencana akan menerapkan FDS.

Ia meyakini telah terjadi salah persepsi dan salah tafsir terkait program FDS dengan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) di sekolah.

Padahal, antara FDS dan PPK itu berbeda serta tidak bisa dikait-kaitkan. PPK sebagai program Pemerintah dalam rangka penguatan pendidikan karakter pada anak didik.

"Tentunya PPK itu harus didukung dan dilaksanakan, dan itu bukan FDS. Ini telah terjadi salah penafsiran yang ditangkap oleh GP Ansor sehingga meminta saya untuk mengundurkan diri dari jabatan. Dan kami (Dindik) Kabupaten Malang tetap konsisten untuk menolak penerapan FDS di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Malang," ungkap Hidayat, Kamis (31/8/2017) petang.‎

Hidayat menjelaskan, dari awal istilah FDS itu sebenarnya sudah salah. Justru FDS itu tidak benar bila diterapkan di Kabupaten Malang. Sebab, dilihat dari kondisi sekolah juga belum memiliki fasilitas dan pendukung yang memadai, bahkan guru pun juga belum siap.

"Kondisi itu yang melatar belakangi kami menolak penerapan FDS. Dan FDS itu tidak identik dengan PPK yang memang harus diterapkan karena program dari Pemerintah," lanjutnya.

Program PPK meliputi penguatan karakter pendidikan yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Setiap SMP bisa melaksanakan program PPK tersebut dan tidak boleh dilakukan hingga sore hari atau lima hari masuk sekolah.

"Itu perintah yang kami sampaikan kepada Kasek SMP. Dan tidak boleh menerapkan FDS karena akan mengganggu proses pendidikan non formal yang telah ada dan berjalan baik di Ponpes atau Lembaga Pendidikan Islam NU di Kabupaten Malang," tandasnya.(tos/lil).

Kasat Reskrim,AKP Heru Dwi Purnomo (kaos hitam) menyisir TKP untuk mencari barang bukti sebagai petunjuk guna mengungkap sebab kematian korban.
MALANG (KT) - Warga sekitar bantaran sungai Amprong,Kedung Kandang,Kota Malang,dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat dalam kondisi mengenaskan.Rabu (30/8).
 
Mayat yang diketahui identitasnya bernama Zainudin (21),ditemukan di lahan kosong bekas kebun tebu, sebelah bendungan Rolak RT.01 / RW.06 Kelurahan Kedungkandang,saat pertama kal diketemukan dalam kondisi luka sayatan dibagian leher dan tangan kiri dan kanannya.
 
Dari informasi yang berhasil dihimpun,mayat tersebut adalah seorang karyawan dari perusahaan industri roti rumahan di Jl. Ranugrati, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
 
Hal tersebut disampaikan Ruliawati (30), pemilik perusahaan industri Roti saat datang ke kamar mayat RSSA Kota Malang. Ia menjelaskan, bahwa kedatangannya untuk melalukan pengecekan, yang mana sebelumnya mengetahui dari group WA kalau terjadi penemuan mayat.
 
"Setelah saya tau ada pembunuhan di grup WA, saya baca ciri-citinya kok hampir mirip dengan karyawan saya. Yakni dua lengan bertato dan telingga bertindik serta memakai jaket abu-abu, maka saat itu saya langsung cek ke kamar mayat RSSA," ucapnya,Rabu (30/8).
 
Setelah melihat dan mengamati korban adalah salah satu karyawanya, yang berasal dari Desa Tangkor, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Madura. Seketika itu, ia pun histeris dan langsung menghubungi keponakan korban yang juga bekerja ditempatnya. 
 
"Benar karyawan saya, namanya Zainudin(21) asal Madura. Terakhir ketemu kemarin," lanjutnya.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan, sebelumnya korban berniat pulang memberikan HP yang baru ia beli kepada adiknya di Madura. Malam sebelumnya,  meminta uang sebanyak Rp 1 juta untuk membeli handphone baru. 
 
Saat membeli HP, sempat meminjam motor, biasanya cepat pulang untuk mengembalikan.Namun malam kemarin, korban tidak pulang, sehingga bos korban pun binggung untuk mencari - cari.
 
"Biasanya kalau pinjam cepat, tapi kok malam kemarin nggak pulang, saya sama suami saya sampai nyari - nyari. Ternyata kabar sudah begini tadi lihat WA," tandasnya.
 
Sementara itu,Kasat Reskrim Polres Malang Kota,AKP Heru Dwi Purnomo saat ditemui awak media di Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan.
 
Seluruh lokasi disisir jajaran Unit Reskrim Polres Malang Kota untuk menemukan barang bukti yang bisa digunakan mengungkap kasus dugaan pembunuhan itu. 
 
"Barang bukti awal yang kami temukan hanya sandal dua pasang dan bercak darah 25 meter dari lokasi penemuan mayat," ungkapnya.
 
Guna memastikan kapan tewasnya korban , pihaknya masih menunggu hasil autopsi.Ia juga menjelaskan masih memeriksa beberapa saksi yang diduga mengetahui kejadian tersebut.
 
"Masih kami periksa saksi yang menemukan korban serta keluarganya dan tempat korban bekerja. Dari temuan sementara hasilnya dugaan pembunuhan, karena ada luka sayatan di leher," bebernya.
 
Diketahui, saat ditemukan warga pagi tadi, kondisi korban sangat mengenaskan. Ia hanya memakai baju dan jaket. Sedangkan bagian bawahnya telanjang.
 
Darah korban masih terlihat segar di bagian leher. Saat ini jenazah korban masih dilakukan autopsi.(cholil ozy)
Kepala Dinas Pendidikan Kab Malang,M.Hidayat

MALANG (KT)- Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU Kabupaten Malang, geram dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang M Hidayat tentang adanya Full Day School (FDS).

Hal ini disebabkan lantaran sikap Kadisdik yang mendukung FDS dan dimuat pada media cetak terbitan Malang, Rabu (30/8/2017) hari ini. Dimana M Hidayat selaku Kadisdik, akan menguji lima hari sekolah untuk pelajar SMP dan sederajat.

Atas rencana itu, GP Ansor Kabupaten Malang mendesak Kadindik M Hidayat, supaya dicopot dari jabatanya karena sudah melanggar janjinya serta ada upaya Kadisdik untuk membohongi para Kiai NU.

“Kadisdik Kabupaten Malang telah membohongi Kyai NU. Sudah berbohong dan Kadindik tidak faham tentang pendidikan karakter,” tegas Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Husnul Hakim Syadad, Rabu (30/8/2017).

Husnul menyampaikan bahwa Kekesalan GP Ansor dikarenakan Kadisdik dalam hearing dengan Uama dan Kyai NU di DPRD Kabupaten Malang beberapa pekan lalu menyatakan tidak akan menerapkan FDS.

“Ini Kadindik telah membohongi Kyai. Dalam hearing beberapa waktu lalu Kadisdik menyatakan tidak akan menerapkan FDS. Kok dia sekarang akan uji coba FDS,” terang Husnul kesal.

Ia melanjutkan, melihat statment Kadindik di media cetak hari ini, Kadisdik sudah membohongi Kyai sepuh di Kabupaten Malang.

“Kami GP Ansor sangat mengecam keras sikap Kadisdik. Kadindik harus dicopot dari jabatanya, harus diganti,” kata Husnul.

Husnul melanjutkan, M Hidayat selaku Kadindik Kabupaten Malang terkesan membohongi Kyai dan juga guru TPQ. Padahal dihadapan Kyai saat hearing, Kadindik menyatakan sendiri bahwa di Kabupaten Malang, tidak akan menerapkan FDS. FDS menurut Kadisdik saat hearing dengan Kyai, tidak bisa diterapkan karena akan berdampak pada pendidikan diniyah (Setingkat SD-red) yang telah nyata-nyata, memberikan sumbangsig terhadap pembentukan karakter anak-anak di Kabupaten Malang.

“Kadindik secara diam-diam akan melakukan uji coba FDS di Kabupaten Malang. Artinya dia telah membohongin para kyai dan guru diniyah di Kabupaten Malang,” beber Husnul.

Dia menambahkan, GP Ansor Kabupaten Malang sangat kecewa dan mengecam sikap plin-plan  Kadindik serta sudah membohongi Kyai dan guru Diniyah yang hadir dalam hearing membahas FDS.

“Dia (M Hidayat-red) tidak layak menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kami akan bersikap dan bertindak jika hal ini diteruskan. Bupati Malang juga harus tahu dan paham akan tindakan bawahanya. Karena ini akan berdampak pada kpercayaan masyarakat  terhadap Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Malang,” tegas Husnul.

“Kami minta M Hidayat selaku Kadindik harus diganti. Karena telah dengan mudah berani membohongi para Kyai sepuh di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sekedar informasi, dalam hearing beberapa waktu lalu, M Hidayat selaku Kadin
dik Kabupaten Malang tidak akan menerapkan FDS atau tak sepakat dengan FDS. Namun dalam koran terbitan hari ini, M Hidayat akan menguji coba 5 hari sekolah bagi SMP di Kabupaten Malang.

Atas persoalan ini, M Hidayat dituding membohongi para Kyai sepuh yang ikut hearing menolak FDS di Kabupaten Malang. Nama-nama Kyai itu antara lain Kyai Fadol Hija yang juga Ketua MUI Kabupaten Malang sekaligus wakil Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Malang. Kyai Imam Sibaweh selaku Katib Syuriah NU Kabupaten Malang, Kyai Buya Samsul Arifin Tumpang, Gus Holik Seketaris PCNU, Dokter Umar Usman selaku Ketua PCNU Kabupaten Malang serta Gus Nasrul selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah dan Taklimiyah Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat belum bisa di hubungi sampai berita ini diturunkan.(toski).‎

Kasat Lantas Polres Malang Kota,AKP Ady Nugroho saat memantau pelayanan di ruang cetak SIM Satpas,Jalan Dr.Wahidin,Kec Klojen Kota Malang

MALANG (KT) - Stok material Surat Izin Mengemudi (SIM) Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Malang Kota menipis.Di prediksi,blangko SIM bakal habis dalam waktu sepekan. Minimnya persediaan material SIM,membuat Satpas Polres Malang Kota tidak bisa langsung memproses semua pemohon. Dari kisaran 2.800 pemohon setiap dua minggu, diperkirakan hanya sekitar 1.000 pemohon yang bisa diproses. Sebab, jatah material yang diterima Polres Malang Kota sangat terbatas.
 
Kasatlantas Polres Malang Kota, AKP Ady Nugroho menyebut jumlah blangko yang tersisa sampai saat ini hanya berkisar  2.000-an .Menurutnya,permintaan pemohon baru maupun perpanjangan terus meningkat. Akibatnya material untuk bahan cetakan SIM juga semakin menipis.

“Material ini kami dapat dari Polda Jatim, dan datangnya sedikit. Kemungkinan ini hanya bertahan hingga awal September,” kata AKP Ady Nugroho didampingi Baur SIM,Aiptu Asmuin saat dikonfirmasi awak media disela pemantauan pelayanan SIM di Satpas Kota Malang,Jalan Wahidin,Kec Klojen,Rabu (30/8).

Apabila material habis, kata dia,pihaknya akan memberikan surat resmi khusus sebagai ganti cetakan SIM. Dengan begitu, masyarakat yang membawa surat itu juga bisa ditunjukkan saat ada pemeriksaan di jalan. “Tapi surat itu tidak bisa jadi jaminan kalau terkena tilang,” imbuhnya.

Ia melanjutkan,surat pengganti SIM itu,nantinya bisa ditukarkan dengan cetakan SIM apabila material sudah kembali normal. Ady menyatakan, datangnya material itu paling cepat sekitar akhir September. “Jadi pada Oktober dijadikan satu untuk penukaran surat dengan cetakan SIM,” tandasnya.

saat kasat melakukan pengecekan diruang foto SIM

saat kasat melakukan pengecekan diruang foto SIM

 “Jumlah blangko SIM tinggal 2.000 saja, diperkirakan awal September,stok akan habis.”lanjutnya.
 
Dia menyebut, kelangkaan blangko SIM ini tak lepas dari proses APBN-P 2017 terkait anggaran untuk Polri. Sampai saat ini, seluruh Polres maupun Polda di seluruh Indonesia, menantikan selesainya proses lelang pengadaan blangko SIM.
Dari data LPSE Polri, lelang pengadaan blangko SIM sudah selesai. Proyek senilai Rp 338,7 miliar tersebut dimenangkan oleh PT Wahyu Kartuma Sindo Internasional. PT yang bermarkas di Jalan Beringin Cikarang Bekasi ini, menawarkan Rp 335 miliar untuk memenangkan lelang pengadaan blangko material SIM seluruh Indonesia.

Hingga proses pencetakan material dan distribusi berjalan, blangko SIM di Polres Malang Kota juga Polres lainnya di lingkup Polda Jatim,akan mengalami kekosongan. Karena itu, pihaknya saat ini sedang menunggu instruksi dari Dirlantas Polda Jatim tentang blangko sementara pengganti SIM.Sementara untuk mengatasipasi,pihaknya saat ini telah menyediakan surat pengganti bagi pemohon yang belum mendapatkan SIM.(cholil).

MALANG (KT)- Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU Kabupaten Malang, geram dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang M Hidayat tentang adanya Full Day School (FDS).

Hal ini disebabkan lantaran sikap Kadisdik yang mendukung FDS dan dimuat pada media cetak terbitan Malang, Rabu (30/8/2017) hari ini. Dimana M Hidayat selaku Kadisdik, akan menguji lima hari sekolah untuk pelajar SMP dan sederajat.

Atas rencana itu, GP Ansor Kabupaten Malang mendesak Kadindik M Hidayat, supaya dicopot dari jabatanya karena sudah melanggar janjinya serta ada upaya Kadisdik untuk membohongi para Kiai NU.

“Kadisdik Kabupaten Malang telah membohongi Kyai NU. Sudah berbohong dan Kadindik tidak faham tentang pendidikan karakter,” tegas Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Husnul Hakim Syadad, Rabu (30/8/2017).

Husnul menyampaikan bahwa Kekesalan GP Ansor dikarenakan Kadisdik dalam hearing dengan Uama dan Kyai NU di DPRD Kabupaten Malang beberapa pekan lalu menyatakan tidak akan menerapkan FDS.

“Ini Kadindik telah membohongi Kyai. Dalam hearing beberapa waktu lalu Kadisdik menyatakan tidak akan menerapkan FDS. Kok dia sekarang akan uji coba FDS,” terang Husnul kesal.

Ia melanjutkan, melihat statment Kadindik di media cetak hari ini, Kadisdik sudah membohongi Kyai sepuh di Kabupaten Malang.

“Kami GP Ansor sangat mengecam keras sikap Kadisdik. Kadindik harus dicopot dari jabatanya, harus diganti,” kata Husnul.

Husnul melanjutkan, M Hidayat selaku Kadindik Kabupaten Malang terkesan membohongi Kyai dan juga guru TPQ. Padahal dihadapan Kyai saat hearing, Kadindik menyatakan sendiri bahwa di Kabupaten Malang, tidak akan menerapkan FDS. FDS menurut Kadisdik saat hearing dengan Kyai, tidak bisa diterapkan karena akan berdampak pada pendidikan diniyah (Setingkat SD-red) yang telah nyata-nyata, memberikan sumbangsig terhadap pembentukan karakter anak-anak di Kabupaten Malang.

“Kadindik secara diam-diam akan melakukan uji coba FDS di Kabupaten Malang. Artinya dia telah membohongin para kyai dan guru diniyah di Kabupaten Malang,” beber Husnul.

Dia menambahkan, GP Ansor Kabupaten Malang sangat kecewa dan mengecam sikap plin-plan  Kadindik serta sudah membohongi Kyai dan guru Diniyah yang hadir dalam hearing membahas FDS.

“Dia (M Hidayat-red) tidak layak menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kami akan bersikap dan bertindak jika hal ini diteruskan. Bupati Malang juga harus tahu dan paham akan tindakan bawahanya. Karena ini akan berdampak pada kpercayaan masyarakat  terhadap Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Malang,” tegas Husnul.

“Kami minta M Hidayat selaku Kadindik harus diganti. Karena telah dengan mudah berani membohongi para Kyai sepuh di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sekedar informasi, dalam hearing beberapa waktu lalu, M Hidayat selaku Kadin
dik Kabupaten Malang tidak akan menerapkan FDS atau tak sepakat dengan FDS. Namun dalam koran terbitan hari ini, M Hidayat akan menguji coba 5 hari sekolah bagi SMP di Kabupaten Malang.

Atas persoalan ini, M Hidayat dituding membohongi para Kyai sepuh yang ikut hearing menolak FDS di Kabupaten Malang. Nama-nama Kyai itu antara lain Kyai Fadol Hija yang juga Ketua MUI Kabupaten Malang sekaligus wakil Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Malang. Kyai Imam Sibaweh selaku Katib Syuriah NU Kabupaten Malang, Kyai Buya Samsul Arifin Tumpang, Gus Holik Seketaris PCNU, Dokter Umar Usman selaku Ketua PCNU Kabupaten Malang serta Gus Nasrul selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah dan Taklimiyah Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat belum bisa di hubungi sampai berita ini diturunkan.(toski).‎

banner