Malang

Gubernur Jatim pada acara Pelantikan Pengurus DHD BPK 45 Prov. Jatim dan DHC Kab/Kota serta Peringatan HUT ke-58 BPK 45, di Pendopo Agung Kab. Malang, Jl. Agus Salim No. 96, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Kamis (22/03).

 

MALANG (Korantransparansi.com) - Gubenur Jatim Dr. H. Soekarwo berharap pengurus Dewan Harian Daerah/DHD dan Dewan Harian Cabang/DHC Badan Pembudayaan Kejuangan/BPK 45 mampu menerapkan nilai-nilai kejuangan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini penting dilakukan karena nilai kejuangan harus bisa menjadi working ideology, sehingga bisa menyelesaikan masalah ketidakadilan yang dihadapi bangsa ini.

“PR besar kita bersama sampai sekarang yakni bagaimana menerapkan komitmen kejuangan dalam kehidupan keseharian kita,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Pelantikan Pengurus DHD BPK 45 Prov. Jatim dan DHC Kab/Kota serta Peringatan HUT ke-58 BPK 45, di Pendopo Agung Kab. Malang, Jl. Agus Salim No. 96, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Kamis (22/03).

Menurut Pakde Karwo, Indonesia patut bersyukur karena nilai-nilai kejuangan dan semangat 45 nya dilestarikan dan dibudidayakan. Karenanya, keberadaan organisasi BPK 45 sangat penting sebab yang diajarkan adalah transformasi nilai bukan hanya sekedar fisik. Nilai-nilai yang  ditekankan yakni tentang kejuangan dan  rasa cinta tanah air. “Rasa nasionalisme atau Aku Cinta Indonesia/ACI itu harus selalu ditanamkan pada berbagai bidang baik produksi, perdagangan, dan budaya,” terangnya.

Ditambahkan, dalam menjalankan nilai kejuangan jalan yang ditempuh adalah lewat keadilan baru kemakmuran. Salah satunya dengan menerapkan konsep musyawarah mufakat bukan lewat suara terbanyak. Konsep ini harus dilakukan karena nilai tidak bisa dikuantifikasi. Dicontohkan di RSJ Menur milik Pemprov Jatim ketika akan mengambil keputusan jika menggunakan suara terbanyak maka hasilnya akan tidak akurat. “Lewat musyawarah mufakat inilah salah satu upaya kita menyapa Pancasila yang saat ini berada di lorong yang sepi,” imbuh Pakde Karwo.

Pakde Karwo berpesan, di era keterbukaan informasi saat ini BPK 45 harus bisa menyaring segala informasi dengan baik. Apalagi, sekarang banyak beredar berita hoax yang menyebarkan berita tentang kebencian khususnya masalah SARA. Karenanya, semua anggota BPK 45 diharapkan bisa memberikan respon yang tepat pada setiap pemberitaan yang ada. “Jangan sampai dengar sesuatu langsung bereaksi, karena organisasi ini semangatnya luar biasa dan mengedepankan semangat api kejuangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Harian Nasional/DHN BPK 45 Letjen TNI Purn. DR. H. Ramli Hasan Basri mengatakan, BPK 45 ini merupakan organisasi resmi milik negara yang ditetapkan lewat Keppres pada tahun 1984. Oleh sebab itu, semua anggota yang tergabung di dalamnya harus mengabdi kepada bangsa dan masyarakat dan bisa bersinergi dengan pemerintah. “Kita adalah lembaga milik negara yang berfungsi sebagi kekuatan pembangunan dan pemersatu bangsa. Organisai ini bukan ormas ataupun parpol maka pengabdian harus diutamakan,” tegasnya.

Turut hadir Bupati Malang Drs. H. Rendra Kresna, MM, MPM, Ketua Umum DHD BPK 45 Prov. Jatim Kol. TNI. Purn. H. Haryanto, S.IP, dan seluruh ketua DPC BPK 45 kab/kota se Jatim.  (ko/min)
 

 

Khofifah Indar Parawansa saat bertemu dengan Uskup Malang, Mgr Henricus Pidyarto Gunawan O Carm, Minggu (4/3/2018)

 

MALANG (Korantransparansi.com) - PSetelah bertemu dengan keuskupan Surabaya, pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, menemui Keuskupan Malang di Gereja Katedral, Minggu (4/3/2018).

Kedatangan Khofifah dan Emil langsung disambut oleh uskup Malang, Mgr Henricus Pidyarto Gunawan O Carm, serta Romo Joko, Sekretaris Keuskupan Malang  Romo Eko Atomono, Vikjen Keuskupan Malang  dan Himawan Loekito, Kerawam Keuskupan Malang.

Dalam diskusi tertutup selama 60 menit di kantor kesekretariatan, Uskup Mgr Henricus Pidyarto Gunawan O Carm, mengatakan diskusi dengan Khofifah lebih banyak pada pembahasan mencari solusi untuk permasalahan yang ada di Jawa Timur. (lil)

 Sejumlah petugas saat mengevakuasi mayat Kombes Pol (Purn) Agus Samad (71) yang ditemukan tewas dengan kaki terikat tali rafia di rumahnya di Perum Bukit Dieng, Kota Malang, Sabtu (24/2/2018).

 

MALANG (KoranTransparansi.com) - Kombes Pol (Purn) Agus Samad (71), ditemukan tewas bersimbah darah dengan kaki terikat di rumahnya yang ada di Perum Bukit Dieng, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Sabtu (24/2/2018).

Diduga, purnawirawan Polri yang pernah menjabat Wakapolda Sumatera Utara itu merupakan korban pembunuhan.

Mayat korban awalnya diketahui oleh Gunaryo, salah satu satpam di perumahan tersebut. Ia bersama warga di perumahan itu mendobrak rumah korban atas permintaan istrinya karena ditelepon tidak ada jawaban.

Kebetulan, istri korban sedang berada di luar kota sehingga korban berada seorang diri di rumahnya. "Di dalam, di ruang makan ada banyak darah," katanya.

Sementara, korban sudah dalam kondisi meninggal di taman bagian belakang rumah dengan kondisi kaki terikat tali rafia.(lil)

Mbak Puti Guruh Soekarno, pasangan Gus Ipul di Pilgub  Juni 2018 Senin (19/2/2018) menyisir Kota Malang. Salah satu tempat yang disinggahi sentra kerajinan batik tradisionil dan konveksi bodir  Istana Bordir.

MALANG (KoranTransparansi.com) - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno mengunjungi pekerja-pekerja perempuan di Kabupaten Malang. Cucu Bung Karno itu melihat keuletan kerja kaum hawa untuk memperkuat ekonomi keluarga, Senin (19/2/2018).


Di Pakis, pasangan Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) nomor urut 2 itu bertemu dengan pekerja perempuan di sentra kerajinan batik tradisional dan konveksi bordir Istana Bordir. 

Puti Guntur Soekarno melihat langsung proses membordir. Dikerubuti puluhan perajin, yang mengajak foto bersama, Puti mencoba ikut membordir dan membatik.

“Luar biasa! Ibu-ibu yang hebat. Karya kreatifnya bagus. Mereka ikut menyangga pertumbuhan industri kreatif. Gus Ipul dan saya ingin, kita perkuat jejaring ke industri fesyen nasional dan internasional,” ujar Puti. 

Ia terlihat antusias mendalami kerajinan bordir dan batik, yang dipandu pekerja dan manajer perusahaan. Puti Guntur Soekarno punya hobi mengenakan busana karya desainer-desainer muda kreatif. 

“Saya kira industri tradisional semacam ini, banyak jumlahnya di Jawa Timur,” kata Puti. Ia melihat Malang Raya, yang mencakup kota, kabupaten dan Kota Batu, merupakan kawasan yang sektor ekonomi kreatifnya tumbuh dengan baik.

Puti bercerita pernah membeli busana karya desainer muda Surabaya yang ia ketahui dari Instagram. Busana itu dipadu kreasi bordir dari perajin asal Malang dan Pasuruan. Dan karya itu sangat dipuji pelaku fesyen nasional.

“Saya berharap, dari Jatim akan semakin banyak terlahir pelaku fesyen berkelas nasional dan internasional,” kata Puti.

Dari situ ia memahami keterhubungan industri fesyen rumahan dengan industri kreatif berkelas nasional dan internasional sekalipun. Ia terinspirasi untuk memperkuat ekonomi keluarga, yang tiang punggungnya adalah para perempuan perajin.

“Kita scale up industri fesyen skala kecil ke menengah, lalu jadi besar. Bangun sentra-sentra penunjang. Ada bordir, batik, dan sebagainya. Kita koneksikan dengan kampus dan pusat desain. Bangun kapasitas perajin perempuan. Fasilitasi modalnya. Pasti produknya semakin kompetitif,” jelas dosen tamu Kokushikan University, Jepang, tersebut.

“Semua upaya itu, tujuan akhirnya adalah penyejahteraan keluarga. Itu kami tetapkan dalam agenda prioritas dan janji kerja kami,” kata Puti.

Di tempat usaha milik Suningsingih itu, Puti disambut ramah para pekerja. “Merakyat, juga muda dan cantik. Mau belajar,” kata Suci, karyawati usaha itu.

Salah seorang perajin, Suwarsih, melihat Puti sebagai tokoh perempuan yang sopan dan ramah. “Orangnya tidak malu bertanya, belajar. Tadi kami sempat mengajari bagaimana membordir dan membatik,” kata dia.

Dari Pakis, Puti Guntur Soekarno bergeser ke Kecamatan Kepanjen untuk bertemu para pekerja pabrik rokok. (min)
Tegaskan Antikorupsi, BP2D Kota Malang Teken Pakta Integritas

Malang (KT) - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang kian meneguhkan komitmen dalam mempertahankan Zona Integritas Anti Korupsi. Hal itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang diikuti seluruh pejabat struktural hingga jajaran staf, Selasa (31/10).

Sumardhan,SH kuasa hukum terdakwa TimotiusTonny Hendrawan saat memberikan keterangan kepada wartawan usai persidangan.

MALANG (KT) - Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dan penggelapan terdakwa Tony Hendrawan Tanjung alias Timotius Tonny HR alias Apeng, (52), warga Pondok Blimbing Indah, dan Jl. Puri Palma, RT 007 / RW 11, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, kembali digelar di Pengadilan Negeri Malang, Senin (30/10/2017).

Usai dibuka ketua majelis hakim rightmen situmorang sekitar pukul 14.00 WIB, jaksa penuntut Umum (JPU), Trisno Wulan langsung membacakan tanggapan atas eksepsi yang diajukan pihak terdakwa, pada sidang sebelumnya.

"Tadi jaksa menggunakan keberatan yang tidak masuk pada pokok perkara. Yang dimaksud yuris prudensi, adalah perkara yang tidak diatur dalam UU, jadi secara umum tidak keberatan dengan eksepsi yang kami sampaikan pada sidang sebelumnya," ujar Sumardan, kuasa hukum terdakwa, usai persidangan.

Sumardhan melanjutkan, JPU juga tidak membantah adanya tersangka 2 dan 3. Selain itu, jaksa tidak membantah surat dakwaan kabur dan mempertanyakan kenapa hanya 1 orang saja, yakbi Apeng yng ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini membuktikan bahwa dia (tersangka 2 dan 3) tidak bisa berkelit dari fakta yang sudah ada," imbuhnya.

Sementara mengenai Yurisprudensi, Sumardhan menjelaskan: "Yurisprodensi  itu sesuatu yang baru dan tidak diatur UU (Undang-Undang) sedangkan yang kita persoalkan Pasal 81 Hukum Pidana yang jelas diatur oleh UU. Yakni apabila terjadi konflik perdata maka pidana dihentikan.  Ini adalah masalah perdata,"tegasnya.

"Bahkan kami sudah menggugat kelebihan uang Rp 11,1 miliar yang menjadi hak klien kami,” paparnya.

Terkait sertifikat 102  yang didakwakan oleh JPU, menurut Sumardhan masih merupakan hak milik Apeng. “Sampai sekarang milik klien saya dan  sudah dikembalikan oleh Chandra. Bahkan saat ini masih ada sisa uang milik klien saya  sebesar Rp 11,1 miliar. Ini bukanlah pidana melainkan perdata karena hutang piutang,” tandasnya. (Yat).

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...