Malang

Published in Malang

Tegaskan Antikorupsi, BP2D Kota Malang Teken Pakta Integritas

Oct 31, 2017 Publish by 
Tegaskan Antikorupsi, BP2D Kota Malang Teken Pakta Integritas

Malang (KT) - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang kian meneguhkan komitmen dalam mempertahankan Zona Integritas Anti Korupsi. Hal itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang diikuti seluruh pejabat struktural hingga jajaran staf, Selasa (31/10).

Prosesi ini sekaligus menandai tahap pencanangan BP2D sebagai pilot project sekaligus role model di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Di hadapan para petugas pajak daerah, Agung Pramono, konsultan profesional yang menjadi narasumber materi terkait Zona Integritas, menuturkan alasan dipilihnya BP2D sebagai role model kawasan antikorupsi.

"Tidak mudah bagi pemerintah daerah dalam memilih OPD untuk dijadikan role model. Klasifikasi serta indikatornya beragam dan menyeluruh,” ujarnya.

Agung yang juga dosen Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) itu juga menjelaskan tahapan apa saja meliputi indikator proses dan hasil yang harus dipenuhi sebuah instansi untuk kemudian dinyatakan lulus atau tidaknya sebagai WBK-WBBM.

Sementara itu, kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto menyebut momen tersebut sebagai penghargaan sekaligus tantangan.

"Karena sebagai role model notabene menjadi contoh bagi instansi dan OPD lain, namun di sisi lain juga diperlukan konsistensi dan komitmen penuh untuk mewujudkannya,” tuturnya.

Sejatinya, BP2D sejak masih bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), telah menelurkan berbagai program dan terobosan inovatif untuk merealisasikan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keseriusan BP2D dalam mewujudkan WBK-WBBM juga tak bisa dianggap main-main. Mulai dari menggelar berbagai operasi kepatuhan, sistem pelayanan prima hingga penerapan jemput bola dan loket layanan yang terintegrasi seperti sudah terangkum dalam buku ’40 Jurus BP2D’ yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu.

Selain itu di kantor BP2D pihaknya menyediakan maskot khusus berupa ‘Gapura Patung Singo Edan Anti Korupsi’ di pintu masuk kantor.

“Patung ini juga ibarat simbol dan pengingat bagi semua pihak, baik petugas pajak maupun wajib pajak bahwa mereka sedang memasuki kandang singa. Jadi jangan berbuat macam-macam yang melanggar aturan di sini,” terang Ade.

Pria penghobby olahraga ekstrem ini menjelaskan, larangan yang dimaksud terkait kecurangan-kecurangan seperti manipulasi pajak alias kongkalikong, yangmana bertentangan dengan semangat anti korupsi.

“Semangat Singo Edan yang diusung juga melingkupi seluruh elemen masyarakat, tanpa pandang bulu. Mulai dari kalangan wong cilik hingga pejabat, semua harus taat aturan dan hukum yang berlaku,” imbuh tokoh olahraga dan lintas komunitas ini.

Meski begitu, dia menandaskan bahwa pembuatan gapura tersebut hanya sebagian kecil dari berbagai kegiatan sosialisasi di internal BP2D seperti halnya atensi yang lain seperti maklumat pajak, pemasangan banner dan lengkungan anti korupsi mulai dari di ruangan-ruangan BP2D hingga berbagai sudut kota.

“Agar menjadi monumen simbolis untuk mengingatkan kami supaya lebih bersemangat dan berkomitmen dalam melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan, dengan lebih bersih dan lebih prima,” tegas Ade. (Yat)

banner