Madura

Sedang Mengecet Gudang, Jatuh Lalu Tewas. Terkena aliran Listrik

 

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Mengenali lingkungan kerjanya lebih baik ketimbang bernasip kurang baik. Ini dialami seorang laki-laki di Dusun Brumbung, Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, bernama Jalaluddin (48), ketika sedang bekerja mengecet gudangnya.

Jalaludin tiba tiba saja terjatuh setinggi sekitar enam meter. Lalu terkapar dan  meninggal seketika. Usut usut punya Jalaludin meninggal bukan karena seang sakit, namun Jalaludin tewas akibat sengatan aliran listrika.

Peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya Jalaluddin itu, terjadi pada Jum’at (20/04/2018) sekira pukul 09.00 wib di gudang milik H. Hafid dengan alamat dusun biyen desa Kapedi kabupaten Sumenep.

Kabag Humas Polres Sumenep, AKP Abd Mukit memberikan keterangan bahwa peristiwa yang menimpa Jalaluddin adalah kecelakaan murni. Tidak ada indikasi lain. Dia tersengat aliran listrik hingga terjatuh saat melaksanakan pekerjaan mengecat gudang milik H. Hafid dengan memakai tangga ketinggian 6 meter.

“Pada saat Jalaludin mengecat gudang milik H. Hafid dengan memakai tangga, dan diduga korban terkena sengatan listrik sehingga terjatuh” kata Mukit.

Mukit menambahkan bahwa yang menemukan pertama kali mayat Jalaluddin adalah H. Tajullah dan anaknya Risqi yang datang ke gudang milik H. Hafid yang bermaksud hendak melihat mobil yang akan di jual.

Keduanya melihat Jalaluddin terlentang dengan posisi kepala menghadap kearah utara dekat tangga. Lalu keduanya menghampiri korban, dan di ketahui korban sudah tidak bernyawa lagi.

Kemudian Risqi memanggil Joyo dan Fauzi pemilik bengkel yang berada di sebelah gudang, dan Fauzi menghubungi H. Hafid untuk mengabarkan pula kepada keluarga korban bahwa korban meninggal dunia jatuh dari tangga saat mengecat gudang.

Mendapat informasi bahwa ada kejadian kecelakaan tunggal, Polsek Bluto mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Bluto IPTU Wahyudi Kusdarmawan, SH bersama Kanit Reskrim dan 3 orang anggota Polsek Bluto.

“Hasil dari pemeriksaan Medis bahwa korban mengalami luka pada kepala bagian belakang bengkak dan robek lebih kurang 3 cm, dan luka pada pelipis hingga kebagian kelopak mata bengkak”, papar Mukit.

Kejadian tersebut, pihak keluarga korban telah menerima dengan ikhlas bahwa kematian korban adalah kehendak takdir dari yang kuasa, dan keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi dengan dikuatkan Surat pernyataan resmi (fidz).

 

Kabid Dikdas Sumenep Tanggapi Soal Program Diniyah : Sudah Berjalan dengan Baik

 

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Drs Fajarisman,MH menjelaskan bahwa pelaksanaan program wajib belajar pendidikan diniyah yang dilaksanakan ditingkat SD di Kecmatan Kota sudah terlaksana dengan baik.

Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi pemberitaan transparansi sebelumnya atas statemen Ketua Dewan Pendidikan Sumenep. 

Dalam berita itu disebutkan bahwa Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep menganggap Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep gagal dalam melaksanakan program Madrasah diniyah. Padahal anggaran untuk program tersebut telah disediakan melalui APBD. Besaranya mencapai Rp 1 miliar.

Program  Madrasah Diniyah dianggap menjadi unggulan  Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim, M. Si. Karena progam itu dianggap bagus maka DPRD Kabupaten Sumenep menyetujuhi permintaan pengajuan anggaran eksekutif sebesar Rp 1 miliar.  

"Alhamdulillah untuk yang ula/SD sudah berjalan dengan lancar, artinya sudah melakukan program wajib belajar diniyah" tutur  Fajarisman.

Beberapa tokoh Di Sumenep ketika ditemui koran ini memberikan pendapat yang berbeda. Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Sumenep Habib Jakfar menilai bahwa program ini sangat bagus buat insan-insan pendidikan Diniyah dan perlu di bec up total, artinya ini suatu trobosan luar  biasa bapak Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim, untuk menangkap dalam tanda kutip anak-anak yang memang orang tuanya tidak begitu kler dengan pendidikan agama.

"Kesan awal terpaksa anak-anak mereka, tapi lama kelamaan ketika lillahita'ala dari keterpaksaan menjadi kebutuhan" tuturnya saat dimintak keterangan, kamis, 19/04/2018.

Habib mengatakan, selaku pelaksana dilapangan, beliau betul betul mengharap dukungan masyarakat, teruama mulai dari legislatifnya samapai eksekutifnya dan tokoh masyarakat yang lain untuk betul-betul mendukung program trobosan yang menjadi amal jariah bapak Bupati Sumenep ini.

Habib menilai bahwa ini adalah program yang masih jauh dari kata sempurna, namnya program dari sisi pelaksanaan dan seterusnya masing masing dari kita mengambil peran dalam tanda petik mengamankan program ini, katanya.

"Sehingga kalau pendanaannya sekian, yang sampai kebawah, maaf tidak terlalu banyak hilang ditengah" kata ketua FKDT sumenep itu.

Disinggung maksimal tidaknya pilot projec  program wajib belajar Madrasah Diniyah di perkotaan, beliau mengungkapkan kalau indikatornya sederhana, contoh ada murid ada pembelajaran, ada rapot dan ada hal hal yang  menjadi tuntutan dasar dari program belajar mengajar, saya katakan iya.

Tetapi kata Habib, bagaimana bisa memaksimalkan sedangkan buku panduan dan juknis itu tidak ada. Dan parahnya sampai saat ini bantuan pemerintah hanya rapot, papan dua kali, setelah itu tidak ada dan bahkan selama ini kami tidak pernah diajak rembuk dalam pengadaan barang.

"Itu urusan mereka kami tidak terlalu menuntut karena bagaimanapun mereka juga punyak tanggung jawab dihadapan Allah" tutupnya (fidz)

 

Kantor Diknas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep menganggap Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep gagal dalam melaksanakan program Madrasah diniyah. Padahal anggaran untuk program tersebut telah disediakan melalui APBD. Besaranya mencapai Rp 1 miliar.

Program  Madrasah Diniyah dianggap menjadi unggulan  Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim, M. Si dn didukung DPRD

"Realitasnya Dinas Pendidikan Sumenep tidak maksimal melaksanakan program ini, ini kan sejak tahun 2016 dan pilot projecnya wilayah kota, namun sampek saat ini tidak ada tanda-tanda program tersebut berjalan dengan baik" kata sekretaris DPKS Sumenep, Mohammad Suhaidi, M. Th.I saat diminta keterangan korantransparansi.com, rabu, 18/04/2018.

"Kami mempertanyakan itu ke Diknas, mengapa program Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah itu gagal dilaksanakan, jangankan sekabupaten sumenep, diwilayah kota saja tidak ada bukti dan tidak dirasakan sama sekali. Bukankah itu Perbub nomer 15 tahun 2016?" papar sekretaris DPKS sumenep itu.

Masih kata Suhaidi, empat bulan yang lalu DPKS sudah menyusunkan draf petunjuk teknis Madin, karena DPKS menilai juknis progam wajib Diniya itu tidak jelas selama ini.

"Kami DPKS sudah maksimal berusaha dan berikhtiar, berdiskusi menyusunkan draf itu kemudian untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan, tetapi sampai saat ini tidak dijalankan dengan baik sehingga program ini amburadul" tegasnya.

Parahnya lagi program unggulan Bupati sumenep yang diberikan kepada Dinas pendidikan itu tidak adanya kurikulum yang jelas, tim pengembangan madin yang dimandatkan dalam perbub itu tidak dilaksanakan oleh Dinas pendidikan.

"Ini namanya pengingkaran terhadap Perbup yang disengaja sehingga program ini tidak jalan, serta tujuan dari program tersebut tidak tercapai," .

Tambahnya, semakin menegaskan kalau dinas pendidikan sumenep ini terseok-seok sebab sampai saat ini belum tercetaknya buku panduan Madin dilingkungan dinas pendidikan.

"Kalau begini kami DPKS memintak kepada Bupsti KH. A. Busyro Karim untuk mengefaluasi penanggung jawab program ini di dinas pendidikan" tuturnya.

Sementara saat konfirmasi terpisaha Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabuparten Sumenep Drs. Fajarisman, MH, kepada media ini menerangkan, selasa,17/04/2018 diruangannya sekira jam 9.00 pagi.

Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan di tingkat SD di Kecamatan Kota Sumenep sudah terlaksana dengan baik.

"Alhamdulillah untuk yang ula/SD sudah berjalan dengan lancar, artinya sudah melakukan program wajib belajar diniyah" tuturnya.

Fajarisman menambahkan, program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah tersebut dikembangkan di sekolah SD di sejumlah Kecamatan kota Sumenep, diantaranya SD Bangselok, pabian, pajagalan, pangarangan, kebunan.

Disinggung untuk pengembangan wajib diniyah di pedesaan, Fajarisman mengatakan kalau dipedesaan itu sudah ada sebagaimana yang sudah berjalan.

"Kita hanya menyempurnaka penguasaan pengetahuan keagamaan anak-anak kita, artinya fokus ke-Madrasah" jelasnya.

Kata Fajarisman, sesuai petunjuk Bupati pelaksanaan program itu dimulai ada hari Senin, selasa dan rabu, dan pihaknya berharap agar tidak ada les atau tugas dari guru sekolah asalnya, sehingga tidak mengganggu wajib diniyah.

Disinggung petunjuk teknis program tersebut sudah ada dan dinas pendidikan sudah memberikan pada tenaga pengajarnya.

"Petunjuk teknis itu kan bentuknya arahan, perbupnya ada, disdik sudah memberikan dalam bentuk edaran, namun petunjuk teknis yang sempurna masih dalam proses" katanya.

Ditanya buku panduan wajib belajar diniyah, buku panduan masih proses, tetapi buku yang ada disekolah diniyah itu masih nyambung.

"Karena ini program pemerintah maka kita masih mengusahakan, dan tahun 2018 ini insyaallah akan terujud" paparnya.

Dan untuk tenaga pengajar program Wajib Diniyah tingkat SD itu ustad dan ustda yang diberi gaji  sekitar 134 ribu perbulannya (fidz).

Bangunan liar yang didirikan oleh oknum desa dalam waku deat sgera di tertibkan

 

Sumenep (Korantransparansi.com) - Sejumlah bangunas liar yang berdiri diatas lahan milik Dinas PU Pengairan sumenep di Jl. KH.  Zainal Arifin, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, segera ditertibkan menyusul keluhan warga sekitar.

Banguna bangunan liar tersebut diduga sengaja didirikan oleh oknum masyarakat setempat untuk keperluan tertentu. Namun mereka melawan hukum. Selain tidak memiliki ijin, areal tersebut bukan kawasan bisnis.

Kepala Desa Pandian Moh Budianto enggan dimintai keterangan terkait bangunan liar yang dibangun di atas tanah milik Dinas PU Pengairan itu.

"Silahkan konfirmasi langsung ke Dinas PU Pengairan, karena disana yang punyak tanah itu" katanya pada media ini, Selasa (17/4/2018).*

Sementara Kepala Dinas PU. Pengairan sumenep, Eri Susanto saat hendak dikonfirmasi melalu WA dengan alasan masih diluar kota sampai bulan agustus (fidz).

Diknas Sumenep Perkuat Program Madrasah Diniyah

Sumenep (Korantransparansi.com) - Program wajib sekolah Diniyah bagi siswa-siswi SD yang dianggarkan Pemkab Sumenep Madura tahun 2016 lalu sebesar Rp 1 Milyar, program itu untuk pengembangan pendidikan yang selama ini dianggap kurang dalam kurikulum pendidikan agamanya, maka Diknas diberikan program wajib belajar diniyah pada sore harinya dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabuparten Sumenep Drs. Fajarisman, MH, kepada media ini menerangkan, selasa,17/04/2018 diruangannya sekira jam 9.00 pagi.

Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan di tingkat SD di Kecamatan Kota Sumenep sudah terlaksana dengan baik.

"Alhamdulillah untuk yang ula/SD sudah berjalan dengan lancar, artinya sudah melakukan program wajib belajar diniyah" tuturnya kepada korantransparansi.com.

Fajarisman menambahkan, program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah tersebut dikembangkan di sekolah SD di sejumlah Kecamatan kota Sumenep, diantaranya SD Bangselok, pabian, pajagalan, pangarangan, kebunan.

Disinggung untuk pengembangan wajib diniyah di pedesaan, Fajarisman mengatakan kalau dipedesaan itu sudah ada sebagaimana yang sudah berjalan.

"Kita hanya menyempurnaka penguasaan pengetahuan keagamaan anak-anak kita, artinya fokus ke-Madrasah" jelasnya.

Kata Fajarisman, sesuai petunjuk Bupati pelaksanaan program itu dimulai ada hari Senin, selasa dan rabu, dan pihaknya berharap agar tidak ada les atau tugas dari guru sekolah asalnya, sehingga tidak mengganggu wajib diniyah.

Disinggung petunjuk teknis program tersebut sudah ada dan dinas pendidikan sudah memberikan pada tenaga pengajarnya.

"Petunjuk teknis itu kan bentuknya arahan, perbupnya ada, disdik sudah memberikan dalam bentuk edaran, namun petunjuk teknis yang sempurna masih saya godok" katanya.

Ditanya buku panduan wajib belajar diniyah, buku panduan masih proses, tetapi buku yang ada disekolah diniyah itu masih nyambung.

"Karena ini program pemerintah maka kita masih mengusahakan, dan tahun 2018 ini insyaallah akan terujud" paparnya.

Dan untuk tenaga pengajar program Wajib Diniyah tingkat SD itu ustad dan ustda yang diberi gaji  sekitar 134 ribu perbulannya (fidz).

The Khilafah Yang Meresahkan Masyarakat Sumenep

 

Sumenep (KoranTransparansi.com)– Dikabupaten Sumenep, Madura, digegerkan dan meresahkan beredarnya foto dengan hastag #Return The Khilafah. Foto tersebut tersebar luas dijejaring media sosial, seperti Facebook, dan pesan WhatsApp.

Selain foto berhastag #ReturnTheKhilafah, juga bertuliskan #Khilafah Ajaran Islam dalam banner berukuran panjang yang dibentangkan empat orang berpakaian serba putih itu.

Belum diketahui secara pasti kapan foto tersebut diambil. Pantauan media ini, foto yang beredar di Facebook tersebut sudah beberapa kali dibagikan dan juga di sukai oleh para netizen

Foto tersebut diunggah oleh pemilik akun Facebook Hidayatullah Al Furqon pada tanggal 15 April 2018 sekira pukul 02.01 AM. Dengan cuitan statusnya berisi

“Salam Ukhuwah Settong Dhere dhe’ Satheje Taretan… Yuk bantu Viralkan yg lagi trending topic…” Setelah statusnya kemudian ada hastag #KhilafahAjaranIslam #ReturnTheKhilafah #SyariahIslamHukumAllah #YukAmalkanPerjuangan #2019GantiRezimGantiSistem

Menyikapi hal tersebut, Dandim Sumenep, A. Sudiatna mengaku masih belum menerima informasi tersebut. Namun pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, utamanya Polres Sumenep untuk menindaklanjuti apabila hal itu benar terjadi.

“Secara pribadi saya baru tahu. Kami masih mau melakukan koordinasi dengan Pak Kapolres,” katanya, Senin 16/4/2018.

Ia mengatakn apabila itu benar adanya maka akan segera ditindaklanjuti dan akan dilakukan penyelidikan.

Selain itu, pihaknya juga berpesan agar selalu menjaga kondusifitas warga. Apalagi, warga Madura itu tidak seperti yang banyak dibicarakan oleh orang-orang.

 “Warga Madura ini baik-baik, santun-santun. Kabupaten Sumenep ini solonya Madura. Jadi tolong jangan membuat panas,” tukasnya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim ikut berkomentar terkait postingan #ReturnTheKhilafah yang tengah viral di media sosial baru-baru ini.

Hastag kontroversi tersebut menjadi viral lantaran ditampilkan pada benner besar dan dibentangkan oleh empat orang tepat didepan pintu Masjid Jamik Sumenep lalu di posting di facebook.

“Secara formal dan aturan yang ada (Organisasi HTI dan konsep Khilafah) kan sudah dilarang, harus seperti itu kan tidak boleh terjadi,” ujar Busyro, Senin (16/4/2018).

Menurutnya, siapapun dan pihak manapun termasuk Takmir Masjid harus bisa menyesuaikan dengan aturan yang sudah diketahui bersama (fid).

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...