Madura

Kasus penangkapan BBM Ilegal di Sumenep yang terjadi pad Juni lalu mulai tahap penyidikan

Sumenep (KoranTransparansi.com) – Kasus penangkapan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar ilegal, itu tercuat beberapa minggu yang lalu. Tepatnya di Pelabuhan tikus Gersik Putih, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur.

Kasus tersebut, terjadi pada hari Rabu (13/06/2018) sekitar pukul 15.00 Wib. Polres Sumenep telah melakukan pemanggilan tahap 1 pada pemilik BBM jenis solar yang dianggap bermasalah itu.

Kasat Reskrim Tego S. Marwoto, SH saat dikonfermasi di ruang kerjanya, pihaknya mengatakan bahwa sampai hari ini, selasa 03/07/2018 saudara yang berinisial MR alamat, Jl Trunojoyo Regenci B/14 Desa Marengan Daya Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang merupakan pemilik BBM jenis solar tersebut, belum menghadap.

Menurutnya, apabila sampai batas waktu surat pemanggilan tahan 1 saudara MR belum juga menghadap maka kami akan mengeluarkan surat pemanggilan tahap ke 2, kata Tego S. Selasa 03/07/2018.

Disinggung terkait BB yang ditahan Polisi  tersebut, ternyata status BBM jenis solar bersubsidi  sampai saat ini ilegal.

”sampai saat ini, sementara status BBM itu masih ilegal, sebab pemilik belum menghadap ke Polres Sumenep dan belum menunjukkan surat-suratnya" katanya.

Sementara barang bukti (BB) satu BB ada di pengairan saringgi dan satunya lagi ada di Polres sumenep (fidz).

 Mohammad Suhaidi

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur,  yang nilainya miliaran rupiah dinilai Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep gagal fokus.

Pasalnya, dari  sejumlah sekolah yang dikelola Disdik, ternyata masih banyak sekolah yang tidak mendapat perhatian. Kasus ini baru terkuak setelah  DPKS melakukan pemantauan disejumlah sekolah beberapa waktu lalu.

"Kelihatan sekali Disdik Sumenep ini tidak serius mengalokasikan DAK tahun 2018, ketika kami melakukan pemantauan dibeberapa sekolah menengah dan melihat dari sisi  kualitas fisik juga sarpras disejumlah sekolah SMP di kabupaten sumenep itu jauh dari harapan," ungkap Mohammad Suhaidi, kepada KoranTransparansi.com. Selasa 03/07/2018.

Kata Suhaidi, ada sejumlah sekolah seperti dilihat sebelah mata oleh Disdik sumenep. Salah satunya di SMPN Batu Putih dan SMPN Lenteng. Kondisi ini sangat  memperihatinkan dan tidak layak dikatakan sekoalah negeri. Coba saja lihat dari segi bangunan dan sarprasnya, ya sangat malu dikatakan sekolah negri untuk saat ini" jelasnya.

Ketahuan kalau DAK Disdik Sumenep tahun 2018 ini  kata Suhaidi, tidak fokus pada sekolah yang betul-betul membutuhkan, sehingga dampak dari ketidak seriusan Disdik kembali pada sekolah itu sendiri, bagaimana masyarakat melihat dan meresponnya.

"ini sebagai catatan Disdik sumenep, bahwa ketika kondisi fisik dan sarprasnya sekolah kelihatan tak layak seperti itu, maka secara otomatis tidak akan dilirik oleh siapapun dan bahkan dijauhin masyarakat. Jadi kami berharap, tolong Disdik harus fokus dan benar benar memperhatikan sekolah yang betul betul membutuhkan DAK itu" tegasnya pada korantransparansi.com.

Apabila semisal DAK tersebut tidak cukup ya setidaknya Disdik seharunya meng alokasikan dana khusus pada sekolah yang terang terang membutuhkan."saya meyakini bila Disdik tetap tidak mau diingatkan dan membiarkan hal tersebut, maka sekolah negri akan kalah saing dengan sekolah suwasta. Baik itu di Desa desa atau ditingkat kecamatan dan kota. Kita lihat saja nanti seperti apa kedepannya" lanjutnya.

"Tetapi kami tidak sampai disitu, saat ini kami mempertanyakan DAK di dua sekolah SMPN Batu putih dan SMPN Lenteng ini, kemana selama ini? Dananya cukup besar mulai tahun 2011 - 2018 ini?" katanya.

M Iksan, Kabid SMP Disdik Sumenep, saat dikonfirmasi korantransparansi.com, saat ini masih ada diluar kota. Dan belom bisa menjelaskan terkait hal demikian itu (fidz).

 

Inflasi Sumenep Capri 0,84 Persen

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Inflasi pada bulan juni 2018  Sumenep, mencapai 0,84 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari daerah atau kota lain di Sumenep, melihat daerah luar sumenep mencapai Inflasi 0,42 persen dan nasional 0,59 persen. 

Seperti yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Syaiful Rahman bahwa inflasi mengalami kenaikan. 

"Untuk inflasi bulan ini memang cukup tinggi dari sepuluh komoditas nflasi yang menjadi pendorong utama, seperti daging ayam, cumi cumi, udang basah, angkutan antar kota, daging ayam kampung, pisang, bawang putih, daging sapi, tongkol dan mie" kata Syaiful pada Korantransparans.com, Selasa 03/07/2018.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep Saiful , dari tujuh kelompok pengeluaran, semua kelompok mengalami inflasi. Kelompok bahan makanan tersebut, mengalami inflasi tertinggi 2,18 persen, diikuti kelompok sandang 0,96 persen. 

Pihaknya menambahkan, bahwa kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,91 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,40 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,05 persen.

“Untuk inflasi terendah terjadi pada kelompok kesehatan 0,01 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang juga 0,01 persen,” jelasnya. 

Kata Syaiful, terkait laju inflasi kumulatif Sumenep pada bulan Juni 2018, menurut dia mencapai 1,86 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 1,61 persen dan 1,90 persen. 

“diantara inflasi dari tahun ke tahun (year on year), Sumenep di bulan Juni 2018 mencapai 2,87 persen, lebih tinggi dibanding Jawa Timur 2,67 persen, dan lebih rendah dibanding year on year Nasional 3,12 persen” tutupnya (fidz).

Achmad Fauzi, Wakil Bupati Sumenep

Sumenep (Korantransparansi.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep,  dalam waktu dekat akan lakukan mutasi. Pasalnya, Adanya kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabupaten paling ujung timur ini, masih diisi dengan Pelaksana tugas (Plt).

Achmad Fauzi, Wakil Bupati Sumenep, menyampaika  bahwa meski adanya kekosongan di sejumlah OPD tersebut, bila tidak menjadikan kinerja mereka tidak maksimal. Maka tidak menjadi masalah, “Tidak apa-apa meski kosong Jabatan, yang penting kan bisa bekerja dengan maksimal, walaupun saat ini masih terjadi kekosongan” tuturnya, Senin 02/07/2018.

Fauzi melanjutkan, semua jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Sumenep itu akan segera terisi dalam waktu dekat.

“dalam waktu dekat ini, insyaallah sudah terisi, dari kekosongan jabatan disejumlah OPD, dan nanti akan ada lelang jabatan” tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Ia mengatakan, bahwa semua kinerja masing-masing Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Sumenep sudah selesai di evaluasi, dan dipastikan akan terjadi banyak pergantian jabatan (mutasi) di masing-masing dinas.

“saat ini kinerja disetiap dinas sudah kami evaluasi, mungkin nantinya, akan banyak pergantian jabatan di sejumlah OPD” tutupnya (fidz).

Gempa Berkekuatan 4,8 Skala Richter Robohkan Puluhan Rumah di Sumenep

Sumenep (Korantransparansi.com) – Korban dampak gempa berkekuatan 4,8 skala richter yang meluluhlantakkan ratusan rumah di tiga kecamatan beberapa waktu lalu. DPRD Sumenep meminta pemkab sumenep bekerja lebih maksimal, khususnya dalam membantu korban gempa tersebut.

Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari menyampaian bahwa warga yang terkena gempa mengharap bantuan dari pemkab tidak tanggung tanggung. Terutama bagi warga di Desa Bullaan Kecamatan Batu Putih Sumenep, lokasi terparah gempa.

“memang penanggulangan bencana sudah kesana. Tapi masyarakat berharap tindak lanjut bantuannya sampai selesai, sampai rampung lah” tuturnya, Senin 02/07/2018.

Juhari menambahkan, dari hasil serap aspirasi yang dilakukannya bahwa dinas terkait harus memantau terus pemulihan kondisi korban terdampak gempa. baik secara fisik (bangunan) dan psikologi warga terdampak gempa, khususnya di Desa Bulla’an.

“dalam pembangunan itu harus berkesinambungan sampai tuntas. Jangan hanya semen, batunya tidak” katanya.

Kepala BPBD Kabupaten Sumenep Abd. Rahman Riadi memberikan keterangan bahwa bantuan stimulan yang bersumber dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) hingga saat ini masih dalam proses.

“Dana stimulan untuk korban gempa, dalam proses. Dalam waktu dekat, insyaAllah cair” kata Rahman.

Direncanakan insyaallah nanti bulan Juli atau akhir Agustus mendatang, pembangunan rumah terdampak gempa akan selesai (fidz).

Masyarakat Talango Menilai Bupati Sumenep Gagal Dalam Pembangunan

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Masyarakat Talango mengaku sangat kecewa dengan kinerja Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim. Ini menyusul tidak segera di bngunnya bwberapa fasilitas masyarakat. 

Dalam beberapa tahun terakhir warga menginginkan adanya jembatan penghubung antara Kecamatan Talango dengan Kecamatan Kalianget (KATA). Pasalnya, jembatan penghubung tersebut selain mempermudah transportasi juga akan meningkatkan perekonomian warga. 

Tetapi, aspirasi masyarakat tersebut sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas dari Perintah Kabupaten (Pemkab) sumenep, dan bahkan Bupati Sumenep terkesan tutup telinga.

Pantauan korantransparansi.com di pelabuhan tersebut, pada hari senin 02/07/2018 sekitar jam 8:00 malam ini,  terjadi kemacetan yang sangat panjang dan menelan waktu sekitar empat jam. Kami sangat kecewa dengan kemacetan ini, sudah berjam jam mau menyebrang. sudah saatnya pemerintah daerah membangun jembatan yang menghubungkan Kecamatan Talango–Kecamatan Kaliangat ini" ujar salah satu pengendara roda empat, yang ketika ditanya sejak sore tadi masih macet dan enggan menyebutkan namanya.

Kemacetan yang berkepanjangan itu, memdapat respon keras dari anggota DPRD Komisi II Kabupaten sumenep, Akis Jazuli menyatakan bahwa ini merupakan dampak Pemkab sumenep tidak merespon aspirasi masyarakat, khususnya kecamatan talango dan kecamatan kalianget. 

"Kemacetan ini adalah dampak dari Pemkab yang tidak mendengarkan aspirasi kami beberapa tahun lalu, sehingga macet yang berkepanjangan ini meresahkan warga" ujar politisi muda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu.

"Kami anggota DPRD sangat kecewa pada Pemkab sumenep, karena sekitar dua tahun yang lalu sudah mengusulkan adanya penghubung jembatan Kalianget - Talang (KATA) ini kepada Pemerintah, tapi sampai saat ini Bupati orang nomer satu di Kabupaten ini terkesan tutup mata" lanjutnya Pemuda dari partai NasDem itu.

Bahkan kata putra kecamatan talango tersebut, bahwa kemacetan ini tidak hanya kali ini. " ini kemacetan terjadi sudah dua tahun samapai saat ini, kenapa Bapak Bupati Sumenep yang terhormat tidak segera merealisasikannya?"lanjutnya.

Karena masyarakat sudah mulai resah dengan kemacetan yang hampir tiga kilo itu, Akis Jazuli memintak Pemkab segera menganggarkan pembangunan Jembatan tersebut. "Tidak ada solusi lain, hanya itu solusinya. Ini semua demi kenyamanan masyaakat dan mengatasi kemacetan di pelabuhan Kalianget -talango" tutupnya kepada wartawan korantransparansi.com (fidz).

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...