Madura

 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rosyadi

Sumenep (Korantransparansi.com) - Meski diberbagai media sosial (Medsos)  ramai diberitakan terkait adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), namum Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengaku belum menerima surat edaran (SE) dari Pemerintah Pusat tentang formasi CPNS 2018. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rosyadi ketika ditemui wartatransparansi.com mengaku juga belum tahu soal rekrutmen CPNS tahun 2018. 

Pihaknya mengatakan, bahwa surat edaran (SE) terbaru yang diterimanya, menyebutkan belum ada rekrutmen CPNS untuk tahun ini.

Jadi, masyarakat harus tahu informasi ini dan jangan mudah percaya informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya" kata Edi, Selasa (10/7/2018).

Berdasarkan data di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sumenep membutuhkan sekitar 943 orang untuk ditempatkan dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti tenaga medis di Dinas Kesehatan dan guru di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kekurangan abdi negara itu disebabkan karena banyak ASN yang pensiun setiap tahun. Kekurangan itu tidak diimbangi dengan adanya rekrutmen CPNS. Sehingga banyak struktural di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) kosong.

"Tapi karena SE terakhir menyatakan belum ada rekruitmen dan belum ada intruksi, ini artinya belum ada rekrutmen CPNS" tegasnya kepada awak media.

Oleh karenanya, mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini menghimbau agar masyarakat waspada dengan informasi terkait pengangkatan PNS, apalagi terhadap ajakan menjadi PNS oleh oknum-oknum tertentu.

"Misalnya ada pihak yang meminta imbalan tertentu lalu memberi iming-iming akan lulus PNS, jangan percaya. Lebih baik menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah" tutupnya (fidz).

 

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tingkat Kabupaten itu, kini dipantau langsung oleh Kepala Kepolisian Resort (Polres) Sumenep, Madura Jawa Timur AKBP Fadilah Zulkarnain.

Kasubag Humas Polres Sumenep, Iptu Joni menyampaikan. Bahwa, dalam menjaga keamanan rekapitulasi penghitungan suara, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 210 personel ditambah dengan 55 personel dari Kodim 0827, juga dari Satpol PP dan Dishub setempat.

Kasubag Humas Polres Sumenep menyampaikan, bahwa Personel pengamanan tidak hanya dari polres, tetapi juga dari TNI sebanyak 50 orang. Jadi total pengamanan 265 personel gabungan polisi dan TNI. Itu masih ditambah dengan Satpol PP. Rabu 04/07/2018.

Digelarnya rapat pleno terbuka tersebut, dimulai pukul 08.45 WIB dengan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon yang berlaga pada Pilgub Jatim. penghitungan tersebut bertempat di Jl. Raya lenteng, Islamic Center sumenep.

“sebelum pelaksanaan rekapitulasi manual, pihaknya terlebih dahulu melakukan sterilisasi lokasi. Termasuk di pintu masuk, juga dilakukan penjagaan" tambahnya.

Kami melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dilakukan oleh anggota berseragam, sedangkan pengamanan tertutup dilakukan anggota tanpa baju dinas” tuturnya.

“dari pantauan di lokasi rekapitulasi penghitungan suara masih berlangsung aman. Sejumlah PPK sudah membacakan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan" tutupnya (fidz). 

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Proses rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim tingkat Kabupaten Sumenep mendapat pengawalan langsung dari Polres Sumenep, Madura.  Kapolres Sumenep AKBP Fadilah Zulkarnain, juga turun lapangan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

Kasubag Humas Polres Sumenep, Iptu Joni mengungkapkan  dalam menjaga keamanan rekapitulasi penghitungan suara, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 210 personel ditambah dengan 55 personel dari Kodim 0827, juga dari Satpol PP dan Dishub setempat.

Kasubag Humas Polres Sumenep menyampaikan, bahwa Personel pengamanan tidak hanya dari polres, tetapi juga dari TNI sebanyak 50 orang. Jadi total pengamanan 265 personel gabungan polisi dan TNI. Itu masih ditambah dengan Satpol PP. Rabu 04/07/2018.

Digelarnya rapat pleno terbuka tersebut, dimulai pukul 08.45 WIB dengan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon yang berlaga pada Pilgub Jatim. penghitungan tersebut bertempat di Jl. Raya lenteng, Islamic Center sumenep.

“sebelum pelaksanaan rekapitulasi manual, pihaknya terlebih dahulu melakukan sterilisasi lokasi. Termasuk di pintu masuk, juga dilakukan penjagaan" tambahnya.

Kami melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dilakukan oleh anggota berseragam, sedangkan pengamanan tertutup dilakukan anggota tanpa baju dinas” tuturnya.

“dari pantauan di lokasi rekapitulasi penghitungan suara masih berlangsung aman. Sejumlah PPK sudah membacakan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan" tutupnya (fidz).

 

Kapolres Sumenep AKBP Fadilah pantau rekapitulasi sara Pilgub Sumenep

Kapolres Sumenep (KoranTransparansi.com) - Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tingkat Kabupaten itu, kini dipantau langsung oleh Kepala Kepolisian Resort (Polres) Sumenep, Madura Jawa Timur AKBP Fadilah Zulkarnain.

Kasubag Humas Polres Sumenep, Iptu Joni menyampaikan. Bahwa, dalam menjaga keamanan rekapitulasi penghitungan suara, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 210 personel ditambah dengan 55 personel dari Kodim 0827, juga dari Satpol PP dan Dishub setempat.

Kasubag Humas Polres Sumenep menyampaikan, bahwa Personel pengamanan tidak hanya dari polres, tetapi juga dari TNI sebanyak 50 orang. Jadi total pengamanan 265 personel gabungan polisi dan TNI. Itu masih ditambah dengan Satpol PP. Rabu 04/07/2018.

Digelarnya rapat pleno terbuka tersebut, dimulai pukul 08.45 WIB dengan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon yang berlaga pada Pilgub Jatim. penghitungan tersebut bertempat di Jl. Raya lenteng, Islamic Center sumenep.

“sebelum pelaksanaan rekapitulasi manual, pihaknya terlebih dahulu melakukan sterilisasi lokasi. Termasuk di pintu masuk, juga dilakukan penjagaan" tambahnya.

Kami melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dilakukan oleh anggota berseragam, sedangkan pengamanan tertutup dilakukan anggota tanpa baju dinas” tuturnya.

“dari pantauan di lokasi rekapitulasi penghitungan suara masih berlangsung aman. Sejumlah PPK sudah membacakan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan" tutupnya (fidz). 

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Proses rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim tingkat Kabupaten Sumenep mendapat pengawalan langsung dari Polres Sumenep, Madura.  Kapolres Sumenep AKBP Fadilah Zulkarnain, juga turun lapangan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

Kasubag Humas Polres Sumenep, Iptu Joni mengungkapkan  dalam menjaga keamanan rekapitulasi penghitungan suara, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 210 personel ditambah dengan 55 personel dari Kodim 0827, juga dari Satpol PP dan Dishub setempat.

Kasubag Humas Polres Sumenep menyampaikan, bahwa Personel pengamanan tidak hanya dari polres, tetapi juga dari TNI sebanyak 50 orang. Jadi total pengamanan 265 personel gabungan polisi dan TNI. Itu masih ditambah dengan Satpol PP. Rabu 04/07/2018.

Digelarnya rapat pleno terbuka tersebut, dimulai pukul 08.45 WIB dengan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon yang berlaga pada Pilgub Jatim. penghitungan tersebut bertempat di Jl. Raya lenteng, Islamic Center sumenep.

“sebelum pelaksanaan rekapitulasi manual, pihaknya terlebih dahulu melakukan sterilisasi lokasi. Termasuk di pintu masuk, juga dilakukan penjagaan" tambahnya.

Kami melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dilakukan oleh anggota berseragam, sedangkan pengamanan tertutup dilakukan anggota tanpa baju dinas” tuturnya.

“dari pantauan di lokasi rekapitulasi penghitungan suara masih berlangsung aman. Sejumlah PPK sudah membacakan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan" tutupnya (fidz).

Kasus penangkapan BBM Ilegal di Sumenep yang terjadi pad Juni lalu mulai tahap penyidikan

Sumenep (KoranTransparansi.com) – Kasus penangkapan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar ilegal, itu tercuat beberapa minggu yang lalu. Tepatnya di Pelabuhan tikus Gersik Putih, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur.

Kasus tersebut, terjadi pada hari Rabu (13/06/2018) sekitar pukul 15.00 Wib. Polres Sumenep telah melakukan pemanggilan tahap 1 pada pemilik BBM jenis solar yang dianggap bermasalah itu.

Kasat Reskrim Tego S. Marwoto, SH saat dikonfermasi di ruang kerjanya, pihaknya mengatakan bahwa sampai hari ini, selasa 03/07/2018 saudara yang berinisial MR alamat, Jl Trunojoyo Regenci B/14 Desa Marengan Daya Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang merupakan pemilik BBM jenis solar tersebut, belum menghadap.

Menurutnya, apabila sampai batas waktu surat pemanggilan tahan 1 saudara MR belum juga menghadap maka kami akan mengeluarkan surat pemanggilan tahap ke 2, kata Tego S. Selasa 03/07/2018.

Disinggung terkait BB yang ditahan Polisi  tersebut, ternyata status BBM jenis solar bersubsidi  sampai saat ini ilegal.

”sampai saat ini, sementara status BBM itu masih ilegal, sebab pemilik belum menghadap ke Polres Sumenep dan belum menunjukkan surat-suratnya" katanya.

Sementara barang bukti (BB) satu BB ada di pengairan saringgi dan satunya lagi ada di Polres sumenep (fidz).

 Mohammad Suhaidi

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur,  yang nilainya miliaran rupiah dinilai Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep gagal fokus.

Pasalnya, dari  sejumlah sekolah yang dikelola Disdik, ternyata masih banyak sekolah yang tidak mendapat perhatian. Kasus ini baru terkuak setelah  DPKS melakukan pemantauan disejumlah sekolah beberapa waktu lalu.

"Kelihatan sekali Disdik Sumenep ini tidak serius mengalokasikan DAK tahun 2018, ketika kami melakukan pemantauan dibeberapa sekolah menengah dan melihat dari sisi  kualitas fisik juga sarpras disejumlah sekolah SMP di kabupaten sumenep itu jauh dari harapan," ungkap Mohammad Suhaidi, kepada KoranTransparansi.com. Selasa 03/07/2018.

Kata Suhaidi, ada sejumlah sekolah seperti dilihat sebelah mata oleh Disdik sumenep. Salah satunya di SMPN Batu Putih dan SMPN Lenteng. Kondisi ini sangat  memperihatinkan dan tidak layak dikatakan sekoalah negeri. Coba saja lihat dari segi bangunan dan sarprasnya, ya sangat malu dikatakan sekolah negri untuk saat ini" jelasnya.

Ketahuan kalau DAK Disdik Sumenep tahun 2018 ini  kata Suhaidi, tidak fokus pada sekolah yang betul-betul membutuhkan, sehingga dampak dari ketidak seriusan Disdik kembali pada sekolah itu sendiri, bagaimana masyarakat melihat dan meresponnya.

"ini sebagai catatan Disdik sumenep, bahwa ketika kondisi fisik dan sarprasnya sekolah kelihatan tak layak seperti itu, maka secara otomatis tidak akan dilirik oleh siapapun dan bahkan dijauhin masyarakat. Jadi kami berharap, tolong Disdik harus fokus dan benar benar memperhatikan sekolah yang betul betul membutuhkan DAK itu" tegasnya pada korantransparansi.com.

Apabila semisal DAK tersebut tidak cukup ya setidaknya Disdik seharunya meng alokasikan dana khusus pada sekolah yang terang terang membutuhkan."saya meyakini bila Disdik tetap tidak mau diingatkan dan membiarkan hal tersebut, maka sekolah negri akan kalah saing dengan sekolah suwasta. Baik itu di Desa desa atau ditingkat kecamatan dan kota. Kita lihat saja nanti seperti apa kedepannya" lanjutnya.

"Tetapi kami tidak sampai disitu, saat ini kami mempertanyakan DAK di dua sekolah SMPN Batu putih dan SMPN Lenteng ini, kemana selama ini? Dananya cukup besar mulai tahun 2011 - 2018 ini?" katanya.

M Iksan, Kabid SMP Disdik Sumenep, saat dikonfirmasi korantransparansi.com, saat ini masih ada diluar kota. Dan belom bisa menjelaskan terkait hal demikian itu (fidz).

 

Inflasi Sumenep Capri 0,84 Persen

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Inflasi pada bulan juni 2018  Sumenep, mencapai 0,84 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari daerah atau kota lain di Sumenep, melihat daerah luar sumenep mencapai Inflasi 0,42 persen dan nasional 0,59 persen. 

Seperti yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Syaiful Rahman bahwa inflasi mengalami kenaikan. 

"Untuk inflasi bulan ini memang cukup tinggi dari sepuluh komoditas nflasi yang menjadi pendorong utama, seperti daging ayam, cumi cumi, udang basah, angkutan antar kota, daging ayam kampung, pisang, bawang putih, daging sapi, tongkol dan mie" kata Syaiful pada Korantransparans.com, Selasa 03/07/2018.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep Saiful , dari tujuh kelompok pengeluaran, semua kelompok mengalami inflasi. Kelompok bahan makanan tersebut, mengalami inflasi tertinggi 2,18 persen, diikuti kelompok sandang 0,96 persen. 

Pihaknya menambahkan, bahwa kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,91 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,40 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,05 persen.

“Untuk inflasi terendah terjadi pada kelompok kesehatan 0,01 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang juga 0,01 persen,” jelasnya. 

Kata Syaiful, terkait laju inflasi kumulatif Sumenep pada bulan Juni 2018, menurut dia mencapai 1,86 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 1,61 persen dan 1,90 persen. 

“diantara inflasi dari tahun ke tahun (year on year), Sumenep di bulan Juni 2018 mencapai 2,87 persen, lebih tinggi dibanding Jawa Timur 2,67 persen, dan lebih rendah dibanding year on year Nasional 3,12 persen” tutupnya (fidz).

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...