Madura

Musik Tontong Pertanda Masyarakat Sumenep harus bangun tidur untuk makan sahur

Sumenep (KoranTransaransi.com) - Musik tong-tong merupakan seni musik tradisional asal Madura Provinsi Jawa Timur yang oleh masyarakat setempat juga sering disebut sebagai Ul-Daul. Seni musik etnis ini terkenal di Kabupaten Sumenep. 

Pada momen bulan suci Ramadham ini sudah menjadi kegiatam rutin setiap tahun dibulan puasa ada beberapa sekelompok yang mengadakan agenda khusus atau festival musik tong-tong di berbagai daerah. Yang dimainkan pada malam hari tepatnya sekitar jam 1.30 Wib dengan tujuan untuk membantu umat muslim yang sedang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, agar tidak telat melakukan santap sahur.

Sekelompok musik tradisional tersebut digelar oleh pemuda asal Desa Saronggi, Kematan Saronggi Kabupaten Sumenep setiap bulan puasa tiba.

"Tujuan kami untuk memeriahkan dibulan puasa dan membantu masyarakat setempat untuk bangun supaya tidak telat melaksanakan sahurnya" kata Alwi salah satu anggota kelompok musik tong-tong tradisional itu. Pada hari Jum'at, 18/05/2018 sekira jam 01.30 wib. Malam.

Pantauan media ini ada sekitar empat kelompok tong-tong tradisional yang masing-masing berkumpul dengan mengambil posisi tempat berbeda dipertigaan jalan saronggi lenteng, Desa Saronggi kkecamatan saronggi.

"Kami datang dari satu desa, tetapi juga ada dari desa lain yang juga datang ikut partisipan untuk meramaikan dibulan puasa pada malam hari ini" katanya.

Suara musik tradisional tong-tong selalu terdengar harmonis karena dimainkan oleh beberapa orang sekaligus. Bentuknya berupa instrumen, namun seringkali ditambah dengan dendangan lagu-lagu tradisional Madura seperti Pajjar Lagghu, Olle Olang dan lainnya.

Musiknya yang cukup menarik, memiliki irama harmonis ketika dimainkan secara bersama. Sehingga banyak tetangga setempat keluar untuk menyaksikan langsung kegiatan tersebut, baik mulai anak kecil hingga orang dewasa (fidz).

- Drs. Fajarisman, MH. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Drs. Fajarisman, MH. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep mengatakan  pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan di tingkat SD di Kecamatan Kota Sumenep ini sudah berjalan  dengan baik.

"Alhamdulillah untuk yang ula/SD sudah berjalan dengan lancar, artinya sudah melakukan program wajib belajar diniyah" tuturnya beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, ungkapan tersebut mendapat tanggapan yang sangat kontroversial dari beberapa tokoh, sebab tidak sesuai kenyataan pelaksana dilapangan

Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Sumenep Habib Jakfar menilai Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep dinilai tidak bernafsu lagi menjalankan Program Madin yang menjadi program unggulan Bupati KH. A. Busyro Karim, M. Si. Yang diberikan ke Dinas Pendidikan, menelan anggaran 1 miliar.

"Sebenarnya program ini sangat bagus buat insan-insan pendidikan Diniyah dan perlu di bec up total, artinya ini suatu trobosan luar  biasa bapak Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim, untuk menangkap dalam tanda kutip anak-anak yang memang orang tuanya tidak begitu kler dengan pendidikan agama" kata Habib saat ditemui dikediamannya beberapa hari yang lalu oleh media ini.

Habib mengatakan, selaku pelaksana dilapangan, betul betul mengharap dukungan masyarakat, teruama mulai dari legislatifnya samapai eksekutifnya dan tokoh masyarakat yang lain untuk betul-betul mendukung program trobosan yang menjadi amal jariah bapak Bupati Sumenep ini.

Habib menilai bahwa ini adalah program masih jauh dari kata sempurna, dari sisi pelaksanaan sudah tidak sehat bahkan masing masing dari kita mengambil peran dalam tanda petik mengamankan program ini, sehingga kalau pendanaannya sekian, yang sampai kebawah sekian, kata ketua FKDT sumenep itu.

Disinggung maksimal tidaknya pilot projec  program wajib belajar Madrasah Diniyah di perkotaan, beliau mengungkapkan kalau indikatornya sederhana, contoh ada murid ada pembelajaran, ada rapot dan ada hal hal yang  menjadi tuntutan dasar dari program belajar mengajar, saya katakan iya.

Tetapi kata Habib, bagaimana bisa memaksimalkan sedangkan buku panduan dan juknis itu tidak ada. Dan parahnya sampai saat ini bantuan pemerintah hanya rapot, papan dua kali, setelah itu tidak ada dan bahkan selama ini kami tidak pernah diajak rembuk dalam pengadaan barang.

"Itu urusan mereka kami tidak terlalu menuntut karena bagaimanapun mereka juga punyak tanggung jawab dihadapan Allah" tutupnya.

Mohammad Suhaidi, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) akan mengundang Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang dinilai tidak bernafsu untuk  melaksanakan program Wajib belajar Pendidikan Madin, yang telah membuang-buang anggaran sebesar Rp 1 Miliar sejak program tersebut diberikan Bupati Sumenep.

“Kami akan mengundang  Dinas Pendidikan Sumenep yang sudah tidak bernafsu mengelola program wajib diniyah. Padahal ini penting dan dananya juga tidak kecil" kata Muhammad Suhaidi, yang saat ini masih aktif sebagai Dosen di STKIP PGRI Sumenep, Jum'at, 18/05/2018.

Karena kata Suhaidi, secara tidak langsung Disdik sudah lalai dan bahkan sudah menodai dalam melaksanakan program unggulan Bupati Sumenep ini.

“itu sudah menodai Peraturan bupati, program waji Madin itu sudah jelas berdasarkan Perbup dan ini merupakan program unggulan Bupati yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Sumenep. Kalau toh Disdik sudah loyo dan tidak jelas seperti ini, dilempar saja kepihak yang lain, ada NU misalnya, ada Muhammadiyah, kalau begini kan lucu" tegasnya.

Suhaidi berharap Bupati Sumenep segera mengevaluasi program Madin yang diberikan kepada Disdik sumenep tersebut (fidz).

Sekwan DPRD Kabupaten Sumenep tepaksa menunda pelaksanaan lelang mengingat jumlah peserta lelang baru dua pendaftar.

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Proses lelang untuk anggaran menejemen kontruksi atau konsultan pengawas dan konsultan perencanaan pembangunan Gedung DPRD Sumenep yang baru, diperpanjang. Hal itu karena peserta lelang yang masuk dalam seleksi, belum memenuhi syarat, sebagaimana aturan yang ditetapkan.

Moh Mulki Sekretaris Dewan menyampaikan bahwa kali ini merupakan proses lelang tahap kedua. Sebab, pada tahap pertama pendaftar yang memenuhi syarat hanya ada dua, sementara sesuai aturan minimal harus ada tiga pendaftar.

Oleh karena itu LPSE harus menambah waktu masa lelang lagi untuk memenuhi minimal tiga perdaftar yang telah memenuhi syarat sebelum ditetapkan pemenangnya.

"Akhirnya LPSE menambah, dan sekarang sudah masuk proses lelang lagi" katanya. Kamis, 17/05/2018.

Anggaran menejemen kontruksi dan perencanaan Pembangunan Kantor DPRD Sumenep yang baru mencapai Rp2,6 miliar. Anggaran tersebut bersumberkan dari APBD 2018. Perinciannya anggaran untuk MK Rp500 juta sementara Rp2 miliar lebih dianggarkan untuk konsultan perencanaan.  

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap anggaran diatas Rp200 juta harus dilelang.

Masih kata Mulki untuk memastikan pada akhir bulan Mei tahun ini, sudah ditetapkan pemenang tendernya dan pada bulan Juni sudah mulai bekerja. Karena pada Juni nanti proses lelangnya harus tuntas.

Pada tahun ini ada dua pekerjaan yakni menejemen konatruksi atau konsultan pengawas dan konsultan perencanaan.

Sedangkan pekerjaan fisiknya akan dilakukan mulai tahun 2019 dan 2020. Jadi tahun ini belum masuk pada pekerjaan fisiknya.

"Kami harapkan 2021 nanti gedung baru ini sudah bisa ditempati" kata Mulki.

Sesuai hasil kajian yang dilakukan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya yang menyebutkan jika gedung dewan saat ini sudah tidak layak di tempati.

Perencanaan pembangunan gedung DPRD yang baru disuarakan mulai tahun 2014. Sementara pembangunan kantor wakil rakyat itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 67 miliar.

Tahun 2015 Pemerintah Daerah telah melakukan pembebasan lahan sekitar 1 hektar di Gedungan, Kecamatan Batuan, sebagai lokasi pembangunan gedung baru. Anggarannya sekitar Rp 1 miliar.

Kemudian tahun 2017 telah menyelesaikan proses perizinannya. Seperti pembuatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), gambar kontruksi, dan Analisis dampak lalu lintas (Amdalalin). Anggaran yang terserap sekitar Rp 50 juta (fidz).

Pemkab Sumenep bekerjasama dengan PLN membeikan kayanan cepat 24 Jam sudah menyala
Sumenep (KoranTransparansi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, memberikan hadiah istimewa berupa pelayanan nyala listrik selama 24 jam kepada masyarakat kepulauan yang selama ini belum dinikmati dikepulauan sumenep. Tepatnya nanti pada hari Kamis, 17/05/2018/ akan dinikmati bagi masyarakat Kepulauan Raas dan Kangayan, layanan listrik tersebut selama 24 jam.

Achmad Fauzi, Wakil Bupati Sumenep mengatakan pihaknya sudah koordinasi pada PLN Rayon Sumenep terkait layanan listrik 24 jam, dan ternyata PLN sudah siap. Sehingga mulai besok, Kamis, 17/05/2018 layanan listrik di Raas dan Kangayan sudah bisa nyala 24 jam.

"Pelayanan listrik 24 jam di dua kecamatan, yakni Arjasa dan Kangayan, memang harus dilakukan oleh PLN. Sebab, masyarakat di daerah tersebut, amat sangat membutuhkan nyala listrik 24 jam" kata politisi PDI perjuangan itu. Rabu, 16/05/2018.

Sehingga kata Fauzi, pihaknya terus berkoordinasi dan mendesak PLN agar segera mengoperasikan nyala listrik 24 jam.

“Saya memang meminta agar pada bulan Ramadhan listrik sudah menyala 24 jam di Raas dan Kangean"  ungkapnya.

Selain itu, Fauzi juga berharap dengan nyalanya listrik selama 24 jam di Kecamatan Arjasa dan sebagaian di Kecamatan Kangayan bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat, seperti meningkatnya ekonomi masyarakat, dan terciptanya keamanan lingkungan.

“Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan. Tidak hanya itu saja, kami juga berkomitmen agar semua kepulauan bisa menikmati listrik" terangnya.

Oleh karenanya, pihaknya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua elemen masyarakat, yang telah membantu mensukseskan program pelayanan nyala listrik 24 jam di Kepulauan Kangean dan Raas.

Selain itu, pihaknya juga berharap masyarakat agar memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam menjalankan semua programnya.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah membantu program listrik nyala 24 jam di dua kepulauan. Masyarakat kepulauan saat ini sudah beralih menggunakan layanan PLN atau Listrik  prabayar, tidak seperti sebelumnya,” paparnya.

Rudi Hartono Manager PLN Rayon Sumenep, membenarkan jika pihaknya akan mengoperasikan listrik nyala 24 jam.

Namun, listrik nyala 24 jam tersebut berlaku bagi masyarakat atau pelanggan yang jalurnya sudah selesai dipasang. Sedangkan bagi pelanggan yang jaringannya masih dalam tahap perbaikan, menunggu selesainya terlebih dahulu.

“Benar mulai besok, Kamis, 17/05/2018 sudah bisa beoperasi listrik nyala 24 jam, dan itu sudah komitmen kami dengan Pemkab Sumenep" terangnya singkat (fidz).

 

 
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma : OPD Harus Kerja Keras dan Optimal

SUMENEP (KoranTransparansi.com) - Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur Herman Dali Kusuma meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar bekerja keras dan optimal.

Untuk meraih semua itu dibutuhkan kinerja yang kuat merealisasikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang sudah termaktub dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Herman, semua OPD dituntut terus  meningkatkan kinerja ke arah lebih baik. Untuk suksesnya pembangunan di segala bidang guna kesejahteraan masyarakat.

“Tahun 2018 ini, OPD harus berpacu dengan kerja keras agar semua perencanaan bisa terlaksana dengan baik. Saat ini bukan lagi saatnya terlena, melainkan harus berinisiatif agar lebih maju daripada tahun sebelumnya. Utamanya berkaitan dengan pelayanan yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, hanya dengan kerja keras dan kerja cerdas semua kegiatan bisa sukses dengan baik,” kata Herman, Rabu, 16/05/2018.

Agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, pelayanan kesehatan membaik, infrastruktur menyasar ke masyarakat.

Lanjut Herman, masyarakat butuh kerja nyata, bukan hanya sekedar teori. Sebab, sudah saatnya mempersembahkan yang terbaik bagi Sumenep, dan kabupaten ini harus berubah dan menjadi yang terbaik di Jawa Timur.

Politsi PKB ini mengungkapkan, semua aparatur pemerintah harus bisa menggelorakan pembangunan yang berbasis masyarakat. Sehingga, kata dia dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dipastikan akan dengan cepat bisa terealisasi.

“Maka, dari itu pimpinan daerah harus mampu menekan OPD untuk bisa bekerja keras, jika tidak, maka hanya tinggal ada rotasi saja" terangnya.

Politisi asal Talango ini menambahkan, raihan prestasi yang sudah diraih pada 2017 lalu, yang berupa pembahasan APBD tepat waktu, yang selesai bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sumenep jangan sampai mengundur. Jika diperlukan, tahun ini harus sudah bisa dituntaskan lebih awal.

“Semangat jangan kendor, minimal penetapan APBD sama dengan tahun sebelumnya, bahkan jika bisa harus lebih awal. 2017 Sumenep tercepat menetapkan APBD dibandingkan dengan daerah lain di Jatim, bahkan di Indonesia,” tegasnya.

Dari itu, pihaknya meminta pemerintah selalu bisa membangun sinergi dan kerjasama yang baik dengan DPRD. Minimal kebuntuan komunikasi bisa dituntaskan, sehingga setiap pembahasan APBD akan berjalan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami harap semua kegiatan berjalan baik, dan APBD 2019 mendatang akan ditetapkan lebih awal. Sehingga, dalam pelaksanaannya pun akan lebih awal. Manfaatnya akan cepat dirasakan masyarakat” kata ketua DPRD sumenep itu (ali f syahbana)

 

Kapolres Sumenep AKBP Fadilah : Rudal Diduga Milik Rusia. Ada Tanda Tulisan

SUMENEP (KoranTransparansi.com) – Rudal yang ditemukan oleh warga Dusun Pajangan Kepulauan Sepudi Sumenep beberapa waktu lalu, diduga kuat milik Negara Rusia. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Sumenep selepas menghadiri pemusnahan ratusan ribu linting rokok ilegal di kantor Bea Cukai Sumenep.

“Dugaannya milik Rusia. Di lambungnya ada bahasa mirip negara itu” ungkap AKBP Fadillah Zulkarnaen, Kapolres Sumenep, rabu, 16/05/2018.

Rudal dengan panjang 4,8 meter tersebut, sambung Fadillah, sempat diamankan oleh aparat. Namun kini sudah diledakkan oleh angkatan laut.

Orang nomor satu di jajaran kepolisian Kabupaten Sumenep ini tidak memberikan penjelasan lebih detail terkait peledakan rudal tersebut.

Selain itu Fadillah juga mengungkapkan belum mengetahui penyebab pasti rudal tersebut berada perairan Sumenep.

Sebelumnya diberitakan, sebuah benda mirip rudal ditemukan diperairan bagian timur pulau Pajangan Kepulauan Sepudi Kabupaten Sumenep.

Benda yang belakangan diketahui adalah rudal milik Rusia ini memiliki diameter 1,3 meter dengan 4 sirip dan 2 baling-baling di bagian belakang rudal.

Benda bercat biru dan sebagian sudah mengelupas ini memiliki kode angka di lambungnya yakni 241Y30951. Sementara di bagian siripnya tertera angka 0951 (fidz).

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...