Madura

IKMS mulai mempertanayaan kinerja aparat Kepolisian Sumenep menyusul sinyalmen banyak kasus yang tidak terungkap.

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IKMS) mulai mempertanyakan kinerja aparat Kepolisian setempat. Pasalnya, banyak kasus yang hingga kini tidak terungkap. 

Mereka melakukan demo  didepan Kantor Polres Sumenep, Kamis, 15/2/2018 pagi.  IKMS beraksi dalam rangka mempertanyakan kinerja aparat dalam menegakkan Aturan di Pulau Kangean.

Anas Syafi'i selaku juru bicara IKMS berteriak bahwa sejak terjadinya tindak penganiayaan di wilayah Polsek kangean sumenep terhadap masyarakat kepulauan pada tanggal 06 Juli 2017 angka kriminal di pulau tersebut semakin meningkat.

"Pihak kepolisian gagal dalam mencegah tindak kriminal yang terjadi di kepulauan, sehingga angka kriminalitas di kepulauan tidak terbendung" katanya

Selanjutnya Anas menuntut pihak aparat agar lebih meningkatkan kegiatan oprasional (Patroli) di kepulauan, dengan seperti itu aparat tidak hanya santai dan lamban, sehingga kriminal bisa diminimalisir.

Dan selanjutnya pihak aparat menegakkan UU kejahatan yang berlaku dan dijalankan dengan sebagaimana mestinya,

"Selain itu personel di kepulauan hendaknya di tambah dan dalam hal ini juga aparat harus lebih serius lagi dalam mengatasi tindak kriminal yang ada di kepulauan" lanjutnya.

Masyarakat sejatinya resah dengan maraknya kejadian kriminal di pulau kangean mulai dari tindak pembunuhan, pemerkosaan, pencopetan dan kejadian kriminal lainnya, teriak Anas.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Sumenep, AKP Mohammad Heri saat menemui para demonstran merespon akan menindaklanjuti semua masukan dari para demonstran.

"Semua tuntutan yang di sampaikan akan kami tindak lanjuti dengan serius" pungkasnya (fid).

Sejumla mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ektra Parlmen (GEMPAR) melakukan aksi demo menyangkut soal ketidakseriusnya Pemerintah dalam melaksanakan Visit Sumenep 2018.

Sumenep (KoranTransoparansi.com) - Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (GEMPAR) kembali datangi kantor Pemerintah kabupaten Sumenep bahwa Visit sumenep 2018 dianggap permainan kosong dan bahkan tidak jelas legalitas hukumnya, Rabu, (14/2/2018).

Mahfud sebagai juru bicara dari aksi mahasiswa GEMPAR berteriak sangat keras didepan polisi yang menjadi keamanan para pendemo, sedangkan mahasiswa tetap kompak menyuarakan aspirasi meski harus melawab terik matahari Pejabat Sumenep enggan untuk menemui pendemo. 

"Kami mahasiswa sangat kecewa pada pihak pemerintah, sebab 

infrastruktur, sarana dan prasarana, transportasi, pusat informasi visit Sumenep ini tidak jelas" teriaknya sambil semua melepas baju masing-masing.

"Ini menandakan bahwa Bupati sebagai pemangku kebijakan sangat lamban" lanjut Mahfud

Ramli, setaf ahli pemkab menemui mahasiswa GEMPAR dan memberikan jawaban tuntutan tersebut, "visit Sumenep pastinya untuk masyarakat, dan ini untuk kesejahteraan masyarakat" paparnya kepada aksi demo.

"Jadi kalau kalian tidak puas pada kesempatan kali ini, ayok kita diskusi kapan saja" ungkap Ramli 

Namun mahasiswa tetap tidak puas karena Ramli yang menemuinya tidak punya hak sama sekali untuk berbicara kepadanya.

"Kami tidak puas, dan kami akan kembali Minggu depan dengan massa yang lebih banyak" kata juru bicara GEMPAR lalu menutup aksinya.

Sementar Sofi kepala Dinas pariwisata dan kebudayaan (DISPARBUD) melalui pantauan Korantransparansi.com untuk dikonfirmasi atas tudingan mahasiswa yanh berdemo ternyatatidak ada dikantornya "tidak ada mas, kalau sekretarisnya ada" kata salah satu setaf dikantornya.

Yayak Nurwahyudi Kepala BABPEDA Sumenep saat hendak  dikonfirmasi korantransparansi.com untuk menanyakan legalitas hukum Visit Sumenep 2018 juga tidak ada dikantornya (fid).

Ini kasus tindak asusila yang cukup menyedihkan. Ayahnya melaporkan anaknya telah dicabuli, namun ternyata anaknya juga mengaku telah dicabuli ayahnya.

 

SUMENEP (KoranTransparansi.com) – Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Sumenep dinilai sudah pada tingkat sangat memperihatinkan. Betapa tidak. Hampir setiap hari kasus pencabulan nyaris terjadi.

Terakhir yang menjadi korban adalah NR (15). Pelakunya diduga S (17), dan H (46), warga Desa Kangayan, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep. Yang membuat hati makin miris H (46) ternyata orang tuanya sendiri.

Kasubag Humas Polres Sumenep Abdul Mukit ketika dikonformasi soal ini juga membenarkan bahwa NR adalah korban asusila. Awalnya S,dilaporkan polisi kaena tindak asusila oleh H, orang tua korban. Namun setelah korban dimintai kterangan, terungkap pelakunya bukan hanya S tapi juga H, notaabene adalah ayahnya sendiri, H (46). ucap Kabaghumas Abdul Mukid Selasa (13/2/2018).

Kasubag Humas Polres Sumenep menambahkan, para tersangka dilakukan penangkapan pada hari minggu (11/02/2018), dan barang bukti yang berhasil di amankan atas kasus pencabulan itu berupa, pakaian korban, pakaian tersangka, seprei warna abu-abu dan sarung warna biru.

“Tersangka ditangkap pada hari minggu, dan barang bukti yang berhasil di amankan berupa pakaian, seprei dan sarung,” tambahnya.

Atas perbuatannya kini sang ayah harus mendekam di Mapolres Sumenep, dan S, masih berada di Kapolsek Kangayan disebabkan tersangka masih dibawah umur. Kedua tersangka di kenakan pasal 82 ayat 1 tentang  undang-undang  perlindungan anak (fid).

Senbagai instani pemerintah hausnya Dinas Pertanian Sumenep lebih terbuka kepada siapapun yang ingin mendapatkan informasii

Sumenep- (KoranTransparansi) - Rofiki Romdani juru bicara Ikatan santri mathali'ul Anwar (IKAMA) Sumenep mengungkapkan rasa kekecewaannya pada awak media terkait sulitnya pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumenep Senin 12/2/2018.

Juru bicara IKAMA tersebut sudah berkali-kali kekantor Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura untuk mengkonfirmasi terkait kegiatan program pertanian yang ditawarkannya beberapa hari yang lalu saat  audensi dengan bupati di aula pemkab Sumenep.

kegiatan tersebut adalah sarasehan para petani dengan pejabat pemerintah kabupaten sumenep dengan momentum hari petani di sumenep yang sangat selaras dengan Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura

"padahal program yang kami bawa ini sudah disetujui oleh bupati saat kami audensi dan saat itu kepala  disperta hadir yang diwakili sekretarisnya danitu harus ditanggapi serius oleh Disperta, namun apa yang diintruksikannya melalui asisten tiga bupati ini diabaikan begitu saja" papar Rofiki pada media saat ditemui depan kantornya.

"Kami semua santri merasa kecewa terhadap pelayanan dan janji palsu ini, dan bahkan kami tidak lama akan melakukan gerakan santri sesumenep agar tidak dipermainkan" tuturnya.

Sementara sekretaris disperta yaitu Bagas hanya berjanji-janji melalui ponselnya "langsung saja hari ini antara jam 10-11" itu SMS dari Bagas  sekretaris dinas

Pantauan korantransparansi.com Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura Bambang Heriyanto saat mau dikonfirmasi kekantornya memang sulit ditemui "pak kadis tidak ada mas mungkin rapat diluar, gak tau apa mau kembali kekantor apa tidak" kata satpam saat ditanya oleh korantransparansi.com (fid).

Polisi Sumenenp menghalau aksi massa yang memprotes curangan pada Pilgub 2018
Sumenep (KT)– Puluhan warga Sumenep mendadak mengamuk di depan Masjid Jami'. Senin 12/2/2018). Mereka melempari polisi yang tengah melakukan pengaman dengn air mineral. Amuk massa di picu oleh sejumlah pendukung salah satu calon Gubernur yang merasa dirugikan.
 
Situasi yang memanas itu berawal saat pendukung salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub/Cawagub) Jawa Timur merasa dirugikan. Sehingga mereka melakukan protes agar pelaksanaan pemilu itu diputar ulang.
 
“Ini tidak bisa diterima,panitia pemilu tidak profesional. Mereka juga menuntut bahwa hasil oemilu itidak ah an harus diulang. Tidak sekedar berteriak mereka juga mengacungkang sajam (senjata tjam ) yang di arahkan ke Polisi. Inilah bagian dari simulasi pengamanan Pemilu Polres Sumenep.
 
Sayangnya, tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka kembali mamanggil ratusan massa. Bahkan dari pantauan media ini, massa mencapai sekitar 300 orang. “Kalau pemilu tidak diulang, kita bakar Kantor KPU,” ancamnya dengan kompak.
 
Kondisi itu terus memanas. Hingga polisi kewalahan. Akhirnya, polisi menyemprotkan air dengan menggunakan water canon. Massa mundur. “Jangan sampai kita menyerah. Ayo lawan terus,” teriaknya.
 
Beruntung, hal itu hanyalah simulasi pengamanan Pilgub Jawa Timur 2018 yang dilakukan Polres Sumenep.
 
“Simulasi ini tujuannya untuk melatih kesiapan dan kesigapan anggota menjelang masa kampanye Pilgub Jawa Timur 2018,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Fadhillah Zulkarnain.
 
Tampak hadir dalam acara tersebut, Komisioner KPU, Abd Hadi, Ketua DPRD Herman Dali Kusuma dan juga Bupati Sumenep A. Busyro Karim di kegiatan simulasi pengamanan Pilgub Jawa timur kabupaten Sumenep (fid).
Pukuhan Mahasiswa Sumenep melakukan aksi demo Bupati Busyiro karena mengangkat istrinya menjadi Komisari Utama BPRS. Bupati di tuding telah melakukan KKN
Sumenep (Koran Transparansi) –  Sejumlah aktivis mahasiwa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali menggeruduk Kantor Bupati Sumenenp, Kamis (8/2/2018).
 
Aksi damai mahasiswa tersebut dipicu atas pengangkatan istri bupati, Nurfitriana, menjadi komisaris BPRS Bhakti Sumekar. "Ini bentuk KKN (Korusi, Kolosi dan Nepotisme) Bupati dan tidak boleh dibiarkan," teriak para mahasiswa.
 
“Pengangkatan istri bupati sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar ini merupakan bentuk nepotisme. Ini harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang bupati,” kata koordinator aksi, Sutrisno.
 
Ia meminta, Bupati Sumenep, A Busyro Karim segera membatalkan pengangkatan istrinya sebagai komisaris salah satu BUMD di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini. Sebab, pengangkatan komisaris itu merupakan hak prerogatif pemilik saham yakni bupati.
 
“Kami minta bupati segera membatalkan hasil RUPS terutama dalam pengangkatan komisaris BPRS Bhakti Sumekar,” ucapnya.
 
Setelah melakukan aksi dan berorasi secara bergantian di depan kantor bupati jalan dr. Cipto, sejumlah aktivis tersebut langsung menuju kantor DPRD tanpa ditemui oleh bupati atau perwakilan dari pemerintah daerah.
 
“Kami akan menelusuri kasus ini hingga tuntas. Kalau memang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK, berarti ada berkas yang dimanipulasi,” tegasnya.
 
Sebelumnya, sejumlah aktivis tersebut telah melakukan aksi di kantor bupati dan kantor BPRS Bhakti Sumekar. Mereka menginginkan, Sumenep ini bersih dari bentuk KKN, baik di instansi pemerintahan maupun di BUMD
 
"gerakan kami akan terus mengawal ini samapai tuntas" ungkap juru bicara FKMS pada awak media (fid).
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...