Sumenep (Korantransparansi.com)-Sampai detik ini kasus keluhan pelayanan Puskesmas Bluto, Kabupaten Sumenep, terus menjadi perbincangan masyarakat.

Padahal A Fatoni, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, sebelumnya sudah menyatakan pihaknya yakin pelayanan yang diberikan setiap Puskesmas sudah maksimal. Bahkan bisa dipantau, karena sudah menggunakan CCTV yang berada ditempat itu.

“Di sana ada CCTV, kami tidak melihat wajah mbaknya sedih, biasa-biasa saja kok, gak tahu kok bisa sampai seperti ini,” kata Fatoni saat ditemui Korantransparansi.com tiga hari yang lalu.

Namun, masalah itu semakin viral  terus bergulir. Kali ini Asep Irama datang dari Ketua Front Pemuda Madura (FPM).

Pihaknya mendesak Dinkes Sumenep untuk tidak mengabaikan keluhan pasien yang terjadi di Puskesmas Bluto pada Jumat (02/02/2018) itu. Sebab, keluhan sekecil apapun terkait pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Kepala Dinkes setempat.

“Buruknya kualitas layanan kesehatan di sejumlah Puskesmas di Sumenep, khususnya di Bluto yang baru-baru ini ada pembiaran oleh pimpinan sebagai pengendali yang bertanggung jawab atas setiap peristiwa yang terjadi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen pelayanan,” kata Asep, Kamis (22/02/2018).

Asep menyatakan seharusnya Puskesmas Bluto berani membuka rekaman CCTV. Yang demikian, agar tidak terkesan melindungi bawahannya saat melalukan kesalahan.

“Buka itu CCTV, jika ada perlakuan yang berkenaan dengan pelayanan yang tidak ramah, disanksi itu, jangan dibiarkan. Jika tidak, maka buruknya pelayanan akan menjadi kebiasaan, sehingga kenyamanan pasien beserta keluarga akan terabaikan,” desaknya.

Jika Dinkes ‘melindungi’ aksi-aksi oknum puskesmas yang tidak melayani publik dengan baik, FPM mengaku siap membawa kasus tersebut ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Agar proses akreditasi Puskesmas Bluto benar-benar diseriusi. Karena dalam praktiknya, layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih sangat buruk,” katanya.

Menurut Asep, jika konfirmasi atau pengumpulan informasi hanya terpusat di Puskesmas Bluto tanpa menggali kebenaran dari pihak yang mengaku diperlakukan tidak sewenang-wenang, maka tindakan Dinkes jelas melindungi bawahan.

“Jika hanya sepihak yang Kepala Dinkes konfirmasi, tanpa bermaksud bertanya kepada korban, itu jelas tidak etis,” komentarnya terkait respon Kadinkes, beberapa hari yang lalu.

Menanggapi desakan FPM, Kadinkes Sumenep, A. Fatoni hanya menjawab singkat. Pihaknya mengaku sudah memanggil pihak Puskesmas Bluto terkait kasus keluhan tersebut.

“Puskesmas Bluto sudah kita panggil dan klarifikasi dan terhadap pasien saya anggap itu sudah selesai,” ujarnya (fidz).

KEDIRI (KoranTransparansi)- Melakukan kunjungan ke Forkopimda Kota Kediri, terus dilakukan Pjs Walikota Kediri, Jumadi. Mulai, Kapolresta Kediri, Ketua Kejaksaan Negeri beberapa. Dan, Jumat (22/2/2018),  kunjungan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri.

Saat tiba di kantor Pengadilan Negeri, Pjs Walikota Kediri langsung disambut Ketua Pengadilan Negeri Kediri kelas 1-B Drs. Imam Khanafi Ridwan, SH.,MH.

Jumadi menjelaskan, kunjungannya ke Pengadilan Negeri ini untuk menjalin silaturahmi dan membangun sinergi untuk kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah Kota Kediri. 

Selanjutnya, usai kunjungan Pengadilan Negeri, dilanjutkan ke Pondok Pesantren Wali Barokah yang diterima langsung oleh H. Sunarto pimpinan pondok pesantren

Dalam kesempatan tersebut, Jumadi mengatakan, bahwa keberadaan pondok pesantren turut andil dalam menjaga kondusifitas Kota Kediri yang sudah terjaga selama ini.

" Keberadaan saya di Kota Kediri karena menjalankan tugas dari Mendagri untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah Kota Kediri.Dimana, pejabat sebelumnya cuti untuk mengikuti Pilkada 2018 " ungkapnya

Sekedar diketahui, hadir pula dalam kesempatan tersebut, Dandim 0809, Kepala Bagian Kesra, Kepala Disbudparpora dan Danramil Pesantren.(bud)

Thursday, 22 February 2018 23:56

Usaha SPBU Mini di Sumenep Mulai Menjamur

Sumenep (KoranTransparansi.com) – Usaha Pom Mini semakin menjamur di kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kondisi demikian  mengancam mata pencaharian ratusan pedagang bahan bakar eceran yang ada di kabupaten sumenep.

Pesatnya usaha Pom Mini yang ada di sumenep, seolah-olah pemerintah tutup mata meskipun dinilai menyalahi aturan dan bahkan tidak berijin.

Usaha ini sebenarnya tidak berbeda dengan menjual bahan bakar kendaraan secara eceran. Namun para pedagang ini tidak meletakkan bahan bakar dagangannya dalam wadah botol, melainkan menggunakan alat dan meteran pengukur volum bahan bakar.

Romdani, Juru bicara Aliansi Pemuda Peduli Bangsa (APPB) Sumenep, asal kecamatan Gapura, Desa Gapura  Barat, kampung polang-lang, mengecam pemerintah kabupaten Sumenep terkait semua Pom Mini di Sumenep itu katanya tidak berijin.

"Pemerintah di Sumenep seharusnya tidak menutup mata dengan banyaknya pom mini yang tidak berijin" kata Romdani (22/2/2017 laki-laki yang selalu gaya rambut dibelah dua dan sering memakai baju muslim itu, saat ditemui korantransparansi.com.

Kata Romdani, Pertamini dinilai sebagai usaha ilegal, "karena dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas disebutkan hanya PT Pertamina (Persero) yang memiliki kewenangan menjual bahan bakar eceran" tuturnya.

Sementara itu, Abdul Madjid, S. sos, M. Si  Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) membenarkan bahwa semua pom mini yang ada di kabupaten Sumenep ini tidak mengantongi ijin.

"ya benar mas, semua pom mini itu tidak memiliki surat ijin" katanya saat ditemui di kantornya (fid).

Jakarta (KorfanTransparansi.com)  - Program Registrasi Ulang Kartu Prabayar Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2017. 

Program ini merupakan wujud hadirnya negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum dengan menggunakan sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya. Registrasi Ulang Kartu Prabayar akan memasuki batas akhir pada 28 Februari 2018.

Sampai tanggal 21 Februari 2018 pukul 07.30 WIB sudah 250.892.396 pelanggan yang berhasil registrasi.  

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar pelanggan lama segera melakukan registrasi ulang sebelum tanggal 28 Februari 2018 agar menghindari terjadinya penumpukan antrian registrasi. 

Jika sampai batas akhir pelanggan lama tidak melakukan registrasi akan terkena pemblokiran layanan telekomunikasi secara bertahap.

Tahap pertama pemblokiran dilakukan untuk layanan telepon dan SMS keluar, namun pelanggan masih bisa menerima telepon dan SMS masuk serta mengakses internet. Tahap kedua, layanan telepon dan SMS masuk dan keluar diblokir, pelanggan hanya bisa menggunakan layanan internet. 

Sedangkan untuk tahap akhir layanan telepon dan SMS baik masuk dan keluar serta layanan internet tidak bisa digunakan jika pelanggan belum juga melakukan registrasi ulang.

Namun selama masa pemblokiran bertahap, masyarakat tetap dapat melakukan registrasi melalui SMS, website, atau langsung mendatangi gerai operator masing-masing. Layanan khusus SMS registrasi ke 4444 dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin melakukan registrasi dengan catatan kartu prabayar masih dalam masa aktif/tenggang.

Menghadapi masa akhir Registrasi Ulang Kartu Prabayar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli kembali menekankan beberapa poin kepada masyarakat pengguna layanan seluler kartu prabayar, yaitu:

Pelanggan dan masyarakat diingatkan agar menggunakan data NIK dan Nomor KK secara benar dan berhak.

Menggunakan data NIK dan Nomor KK orang lain tanpa hak adalah dilarang dan merupakan pelanggaran hukum.

Masyarakat juga diminta tidak melakukan registrasi dengan NIK dan Nomor KK yang di-upload oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di jaringan internet.

Bagi pelanggan yang belum melakukan registrasi diharapkan mengikuti format yang benar, dan jika mengalami kendala terkait data kependudukan maka pelanggan diharapkan bisa menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Pemerintah menjamin keamanan data pelanggan kartu prabayar, karena operator layanan seluler dilarang membocorkan data pribadi pelanggan. Jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi hukum. Tak hanya itu, pemerintah juga mewajibkan sertifikasi ISO 27001 kepada operator layanan seluler yang mengatur keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan dan tidak berbayar. (sam)

Page 1 of 1376
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...