Madura

Published in Madura

Bupati Pastikan Mutasi ASN Awal Tahun

Dec 26, 2016 Publish by 
Bupati Sumenep, A Busyro Karim
Bupati Sumenep, A Busyro Karim KT/Faisal

Sumenep (KT) - Setelah selesai pembahasan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD), Pemerintah Kabupaten Sumenep, Bupati Sumenep, A Busyro Karim, akan melakukan mutasi secara massal dpada awal tahun 2017. “Awal tahun 2017 mutasi akan dilakukan,” katanya, Sabtu (24/12).


Menurutnya, meskipun pembentukan SOPD yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2016 telah selesai, namun mutasi aparatur sipil negara (ASN) tidak memungkinkan dilakukan pada tahun 2016, mengingat waktu yang tersisa cukup mepet, yakni hanya tersisa tujuh hari ke depan.

Selain itu, waktu yang tersisa harus dimaksimalkan untuk melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena Kabupaten Sumenep telah mendapat teguran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak dua kali akibat pembahasan APBD belum selesai.

Sesuai surat teguran nomor 900/10143/213.6/2016 tertanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangi oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengamanahkan pembahasan APBD tahun 2017 untuk dipercepat dan maksimal 30 Desember 2016 APBD tahun 2017 sudah dievaluasi oleh gubernur. Mengingat APBD berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Mantan Ketua DPRD Dua Periode itu mengatakan, salah satu faktor molornya pembahasan APBD 2017 akibat lambatnya penyelesaian pembahasan SOPD. Pembahasan SOPD baru menemukan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif pada pertengahan Desember lalu. Setelah itu dilangsungkan pembahasan APBD. “Soal pembahasan APBD 27 Desember pasti selesai,” jelasnya.

Setelah itu, lanjut salah satu kia karismatik asal Kecamatan Gapura itu, baru akan merancang penyusunan ASN yang bakal diletakkan di struktur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjumlah 30 berdasarkan SOPD yang baru diparipurnakan di Graha Rapat Parupurna Sekretariat DPRD.

Sementara pelaksanaan penyegaran struktural itu bakal dilakukan secara transparan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pelaksanaan rotasi jabatan tidak ada ubahnya seperti pelaksanaan rotasi tahun sebelumnya. Yaki, untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II b akan dilakuan seleksi. Sedangkan yang lain akan dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Mekanisme tersebut telah diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Samentara pelaksanan seleski akan dilakukan secara terbuka oleh tim seleksi (Pensel) sebagaimana peraturan yang berlaku.

Sesuai peraturan, komposisi Pansel terdiri sebanyak 40 persen dari instansi pemerintahan di tingkat kabupaten, sedangkan 60 persen mengambil dari luar instansi, seperti dari unsur akademisi yang berkompeten sesuai bidang masing-masing.

Sedangkan ketua Pansel dijabat oleh Sekda dan Sekretaris dijabat oleh Kepala BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan).

“Siapa yang mau dititip,” guyon orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep, sembari menutup pembicaraan. (sal)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...