Madiun

Produk mie kering merek "Kimpling" yang disita BPOM Surabaya karena belum ada izin edarnya. (Foto : Diskominfo Kota Madiun). (Razia BPOM)

MDIUN (KT) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya bersama Lembaga Perlindungan Konsuem (LPK), Dinkes Kota Madiu,n serta kepolisian setempat menggelar razia gabungan produk tak layak edar di sejumlah pasar swalayan di Kota Madiun. 

Petugas Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan BPOM Surabaya Mustajab, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan barang yang beredar di masyarakat layak jual dan konsumsi. Terlebih, permintaan barang cenderung meningkat menjelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. 

"Hasil razia, ada beberapa produk yang terpaksa kami amankan karena diduga belum memiliki izin edar," ujar Mustajab saat menggelar razia di pasar swalayan Samudra, Jumat.     

Adapun, timnya mengamankan 91 bungkus mie kering merek "Kimpling" dan mesin dari swalayan. Bukan karena kedaluwarsa. Namun, karena belum adanya kode izin edar dari BPOM.     

Menurut dia, kode izin tersebut wajib ada pada setiap produk yang beredar di pasaran. Sebab, banyak proses yang dilakukan BPOM sebelum memberikan izin edar.      

Di antaranya proses uji mutu. Pihaknya, ragu mutu produk tersebut sudah teruji. Makanya, kedua produk terpaksa diamankan.      

"Secara pemeriksaan tadi memang belum tampak kode izin edarnya. Tetapi ini tentu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah memang belum atau masih dalam proses. Makanya ini kami tahan dulu," kata dia.  

Selain mengamankan mie, pihaknya juga menarik empat kaleng susu dan dua kaleng makanan yang kemasannya sudah penyok.  

BPOM meminta pihak toko agar lebih teliti sebelum menjual produk. Barang yang masuk dari produsen hendaknya diperiksa secara detail. Mulai tanggal kedaluwarsa hingga kode izin yang harus dilengkapi    

Ia menegaskan, barang wajib ditolak jika dirasa belum lengkap aturan edar. Pelanggaran dapat berujung pidana, terutama untuk produsen. Sementara pihak toko bakal mendapat peringatan karena hanya sebatas distributor. 

Sementara, Supervisor Pasar Swalayan Samudra Muhammad Nurul Amin menyatakan kedua produk langsung ditarik dari pajangan. Produk tidak boleh keluar sebelum ada kepastian dari BPOM. Ia mengaku tidak tahu jika kode izin edar tersebut wajib ada, sebab, sudah tertera kode dari Kemenkes.      

"Kami tidak tahu kalau harus ada izin edarnya. Belum ada sosialisasi. Beberapa pemeriksaan sebelumnya juga tidak pernah dipersoalkan. Makanya kami kira juga tidak apa-apa," kata Muhammad Nurul.    

Adapun, kode izin edar wajib ada. Sebab, kode izin edar dari BPOM tersebut guna memastikan produk tersebut layak dikonsumsi masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak produsen nakal yang tidak patuh prosedur. Diharapkan masyarakat semakin waspaada. (fir)

Suasana pameran produk unggulan IKM 2017 binaan Disnaker Kota Madiun di atrium Sun City Mal Kota Madiun, Jumat (10/11)

Madiun (KT) - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun, Jawa Timur menggelar pameran produk unggulan bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) binaannya guna meningkatkan pasar dan pendapatan usaha tersebut.

Lantik Walikota Madiun, Gubernur Ingatkan Soal Akuntabilitas Anggaran

SURABAYA (KT) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk fokus pada akuntabilitas anggaran. Kepala daerah diminta serius melaksanakan pengelolaan anggaran secara elektronik atau e-budgeting.

 

Ini penting dilakukan agar saat Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan nama, alamat, dan rencana anggarannya secara rinci.

 

Pakde Karwo melalui e-budgeting ini, tidak ada lagi perubahan anggaran setelah KUA-PPAS.  “Saya juga usul pada pimpinan dewan agar pada saat KUA-PPAS, batas untuk Jaring Aspirasi Masyarakat/Jasmas harus sudah final terkait nama, alamat dan jumlah uangnya,” katanya saat melantik Sugeng Rismiyanto, wakil Walikota menjadi Walikota Madiun menggantikan pejabat Bambang Irianto yang  kesandung kasus Korupsi.

 

 

KUA-PPAS sendiri adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

 

Selain akuntabilitas anggaran, Gubernur juga mengingatkan masalah kemiskinan kultural yang disebabkan pola hidup masyarakat seperti malas bekerja dan pasrah pada keadaan. Solusinya, masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan, serta harus didekati dan diajak bicara.

 

“Kesalahan fatal masyarakat ini hanya dijadikan obyek, sehingga mereka sendiri asing terhadap program yang dijalankan, jadi kuncinya partisipatoris,” katanya.

 

Pada kesempatan ini, Pakde Karwo juga berpesan kepada kepala daerah untuk menjalin hubungan baik dengan Forkopimda dan DPRD. Salah satunya dengan sering membuat forum diskusi dengan forkopimda, serta forum diskusi dengan dewan terkait pembahasan anggaran.

 

Apresiasi Kota Madiun

 

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya bagi Walikota Madiun sebelumnya, Bambang Irianto yang telah memimpin Kota Madiun sehingga meraih banyak penghargaan baik tingkat provinsi dan nasional.  Penghargaan yang diraih Kota Madiun di tingkat provinsi seperti, Juara I lomba lingkungan sekolah sehat, Juara I lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Juara I lomba pasar terbaik, Juara I lomba kelurahan siaga aktif, serta juara 1 pelaksana terbaik posyandu.

 

Di tingkat nasional, Kota Madiun meraih beberapa penghargaan seperti zero accident award, wahana tata nugraha, adipura kencana, adipura kirana, adiwiyata, penghargaan kota sehat tingkat nasional, serta anugerah kota sehat.

 

Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH, M.Hum dilantik Gubernur Jatim berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3514 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang pengangkatan Walikota dan pemberhentian Wakil Walikota Madiun. Sebelumnya, Sugeng menjabat sebagai Wakil Walikota Madiun. Walikota Madiun sebelumnya, H. Bambang Irianto, SH, MM diberhentikan berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.35-5613 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang pemberhentian Walikota Madiun. Sebelumnya, Bambang mengundurkan diri dari jabatannya karena kasus hukum yang dijalaninya. (min)

Berterimakasih : Khofifah bersama salah seorang penerima bantuan di Madiun
Madiun (KT) - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, mengingatkan warga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) tidak memakai dana bantyan ini untuk kebutuhan lebaran. Ini terkait, pada pencairan bantuan PKH tahap kedua yang mendekati lebaran 2017.
ilustrasi: Lereng Wilis Longsor Prajurit TNI memperhatikan kerusakan akibat tebing longsor di lereng Gunung Wilis Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Madiun (KT) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memasang tanda peringatan dini rawan Tanah longsor menyusul terjadinya tanah retak di lereng Gunung Wilis yakni di Desa Kepel dan Bodag.

Anggota Polsek. Singosari dan warga bergotong royong merenovasi rumah Nariyah

Malang (KT) - Polsek Singosari dan kelompok warga sekitar Rt 05 Rw 09 Dusun Tanjung Desa Banjararum Kecamatan Singosari, Rabu (18/10) siang memberikan bantuan berupa sembako dan sejumlah uang kepada Nariyah (84) yang hidup sebatangkara. Sedangkan untuk renovasi rumah dhuafa dilaksanakan hari Minggu pagi (15/01) oleh anggota Polsek Singosari dan warga sekitar.

banner