Lamongan

Ketua Komisi D DPRD Lamangan

LAMONGAN (Koran Transparansi) - Temuan dari Ombudsman Rebuplik Indonesia (ORI) perwakilan Jawa Timur atas buruknya pelayanan publik yang ada di Lamongan menjadi perhatian serius di kalangan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan.

 
Wakil rakyat tersebut menilai ada kejanggalan dengan penghargaan yang sudah di terima oleh pemerintah kabupaten Lamongan atas leadership awards beberapa waktu yang lalu.
 
Ketua komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Ali Makhfudi sangat menyayangkan dengan kartu merah yang sudah dilayangkan oleh Ombudsman RI atas buruknya kinerja layanan publik yang ada di wilayahnya.
 
Beliau mengatakan ini harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah kabupaten Lamongan, agar lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih terbuka.
 
" belum lama ini Pemerintah kabupaten Lamongan meraih penghargaan terbaik award di bidang pelayanan publik kan, lah koq sekarang dapat kartu merah dari Ombudsman RI,"  ujar politisi asal PAN dengan heran.
 
Pihaknya mendorong kepada pemerintah kabupaten Lamongan agar benar-benar menjadi perhatian khusus masalah tersebut, ia mengatakan akan secepatnya memanggil untuk diklarifikasi, " nanti akan kita panggil untuk kita klarifikasi atas temuan ombudsman RI itu, karena kita ingin ke depannya harus lebih baik lagi, " katanya.
 
di tanya, bukankah ini suatu tamparan bagi seorang kepala daerah, Ali Makhfudi mengatakan justru itu pihaknya akan lebih serius untuk memberikan perhatian terhadap masukan seperti ini.
 
Senada dengan wakil rakyat lainnya, ketua komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lamongan Saifuddin Zuhri mengungkapkan sebagai wakil rakyat pihaknya sangat kecewa dengan keadaan tersebut, " masak baru saja dapat penghargaan seperti itu,  ternyata malah dapat rapor merah, " bebernya.
 
sementara itu, pelaksana harian (PLH) Ombudsman RI perwakilan Jawa timur Muflihul Hadi menyatakan bahwa hari ini Kamis (08/02) akan mengirimkan hasil dari sidak kemarin ke masing-masing pimpinan, "  kita meminta kepada  instansi terkait paling lama 30 hari untuk segera memperbaikinya, kalau dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan belum di lakukan perbaikan, kita akan koordinasi langsung dengan Bupatinya," jelasnya.
 
sebagaimana di beritakan sebelumnya, tim ombudsman RI perwakilan Jawa timur telah melakukan sidak kegiatan investigasi inisiatif sendiri, "own motion Investigation" (OMI) ke sejumlah layanan publik yang ada di Lamongan senin (05/02).
 
hasil dari sidak tersebut tiga instansi layanan publik di antaranya Dinas kependudukan dan catatan sipil, Dinas pendidikan, kantor pertanahan BPN, berada di zona merah, tingkat kepatuhan rendah, sedangkan BPJS kesehatan berada di zona kuning tingkat kepatuhan sedang. (ard) 
ORI Jawa Timur melakukan sidak ke beberapa instansi pemerintah dan hasilnya ternyata banyak temuan mininya fasilitas.

LAMONGAN (Koran Transparansi) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jawa Timur melakukan kegiatan investigasi inisiatif sendiri, "Own Motion Investigation" (OMI) ke sejumlah instansi pelayanan publik di Kabupaten Lamongan Senin (05/02/2018) 

Beberapa lembvaga yang sempat di singgahi antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lamongan (Dispendukcapil),  Dinas Pendidikan Lamongan,  BPJS Kesehatan Lamongan dan kantor Pertanahan ATR/BPN Lamongan.

Sesuai dengan kewenangan Ombudsman yang di atur dalam pasal 7 UU no.37 tahun 2008 tentang Ombudsman yang mengatur bahwa Ombudsman bertugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksana harian (PLH) Ombudsman Rebuplik Indonesia (ORI) perwakilan Jawa Timur Muflihul Hadi mengatakan investigasi ini bertujuan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pelayanan publik sebagaimana ketentuan yang sudah di atur dalam UU no.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Investigasi ini, jelas Muflihul Hadi mengunakan metode mystery shoping, yakni mengamati dan mengevaluasi pelayanan dan wawancara dengan pengguna pelayanan. 

"Kegiatan ini di lakukan dengan cara mendatangi langsung unit layanan dan berinteraksi dengan pegawai layanan serta memberikan penilaian pada kondisi kantor atau unit layanan dan pegawai yang melayani dengan indikator-indikator tertentu yang telah di tetapkan dan dapat di lihat secara fisik (tangibles) oleh masyarakat, " kata Muflihul Hadi.

Dari hasil temuan itu, pihaknya mengungkapkan tiga dari layanan publik yaitu Dispendukcapil Lamongan, Dinas pendidikan Lamongan dan kantor BPN lamongan berada di zona merah, tingkat kepatuhan rendah, sedangkan untuk BPJS kesehatan Lamongan berada di zona kuning, tingkat kepatuhan sedang.

Menurut Muflihul Hadi di semua layanan publik itu semua masih jauh dari standar operasional prosedur (SOP) di karenakan tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian produk layanan, tidak ada kepastian biaya atau tarif layanan, tidak ada maklumat layanan, tidak ada visi dan misi motto pelayanan, tidak ada ruang laktasi.

Selain itu kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil, menyusui dan penyandang disabilitas tidak digunakan atau di tempati yang berhak, serta tidak di awasi oleh petugas, lansia dan ibu hamil banyak yang terlantar di luar, gedung sarat antri, ruangan layanan over kapasitas, tidak menyediakan sarana pengaduan, informasi prosedur tatacara penyampaian pengaduan, belum ada sarana pengukuran kepuasan (IKM), serta tidak ada sistem informasi pelayanan publik (SIIP) contoh brosur dll.

Muflihul Hadi menuturkan nilai kepatuhan untuk masing-masing layanan publik yang berada di wilayah Lamongan berada di zona merah, pihaknya menjelaskan Dispendukcapil lamongan 26,5, kantor pertanahan BPN lamongan 12,5, Dinas pendidikan lamongan 10,5, dan hanya BPJS kesehatan Lamongan yang berada di zona kuning dengan nilai kepatuhan 56,5.

Ombudsman Rebuplik Indonesia (ORI) perwakilan Jawa timur berharap dari hasil temuan OMI bisa menjadikan pelayanan di semua instansi khususnya di Lamongan melakukan evaluasi dan lebih di tingkatkan termasuk para petugas atau pegawai yang tidak optimal dalam melayani masyarakat.

" Hasil ini akan segera di kirimkan secara resmi untuk masing-masing pimpinan, dan akan di lakukan monitoring secara berkala oleh Ombudsman Rebuplik Indonesia untuk memastikan perbaikan pelayanannya," ungkap Muflihul Hadi. (ard).  

Foto  : Bupati Fadeli menolak beras impor masuk Lamongan mengingat musim panen sudah tiba dan stok gabah pada saat ini mencpai 1,1 juta ton gabah kering giling.

Lamongan (Koran Transparansi) - Bupati Fadeli kembali menyatakan penolakan beras impor masuk Lamongan. Dia menyebut kenaikan harga beras tidak akan berlangsung lama, seiring dengan sudah dimulainya panen di sejumlah tempat.             

“Biarkanlah petani kita menikmati kemakmuran. Toh kenaikan harga ini tidak akan berlangsung lama. Nanti juga akan turun dengan sendirinya (ketika panen), “ ujarnya saat peresmian Musholla Madinah Koramil 0812/01 Lamongan.             

Dia menyatakan tidak ada urgensinya melakukan impor beras. Apalagi kalau sampai masuk ke Lamongan yang surplus beras.             

Panen padi Lamongan 2017 kemarin seperti disampaikan Fadeli mencapai hampir 1,1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).             

Dengan memperhitungkan gabah itu untuk kebutuhan bibit dan konsumsi, Lamongan masih surplus sekitar 700 ribu ton gabah. Itu berarti setara dengan surplus 460 ribu ton beras. Sementara di tahun 2018, sampai dengan Bulan April saja diperkirakan akan ada 58.455 hektare padi yang dipanen. 

Dengan produktivitas tahun 2017 yang mencapai 6,9 kwintal perhektare, pada April nanti diperkirakan Lamongan akan sanggup memproduksi hingga 403.399 ton GKG.             

Selain musholla, Bupati bersama Komandan Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo juga meresmikan Swalayan Kartika milik Primer Koperasi Kodim 0812 Lamongan.          

Data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lamongan, harga gabah kering giling saat ini antara Rp 6.200 – Rp 6.400 perkilogram.             

Sementara untuk beras kwalitas medium, tidak ada kenaikan harga lagi selama sepekan ini. Di Pasar Sidoharjo dan Mantup harganya Rp 10 ribu perkilogram.   

Sedangkan di Pasar Babat Rp 9.500 perkilogram dan di Pasar Blimbing dijual dengan harga Rp 11 ribu perkilogram. (ard/min)

Foto : Bukan hanya nelayan saja yang melakukan aksi demo, namun masyarakat umum membaur memprotes praturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai angat merugikan..
Lamongan (Koran Tranparansi) - Ribuan masyarakat Pantura Lamongan hari ini (08/01) menggelar aksi demo. Bukan hanya nelayan, masyarakat non nelayan ikut melakukan aksi. Mereka menuntut untuk pencabutan peraturan menteri kelautan dan perikanan (permen) KP no.71 tahun 2016.
 
Sebagaimana yang kita ketahui Permen KP yang merupakan turunan dari permen sebelumnya, yaitu permen KP no.2 tahun 2015 melarang menggunakan alat tangkap pukat tarik payang /cantrang untuk di gunakan oleh nelayan dengan alasan tidak ramah lingkungan.
 
Sedangkan masyarakat lamongan Pantura sebagian besar adalah pengguna alat tangkap itu, mereka mengatakan bahwa tuduhan menteri adalah sangat tidak berkajian, ini dapat di logikakan ketika pukat tarik payang di tuduh merusak terumbu karang, sedang terumbu karang dalam perairan 12 mil ke bawah atau di dangkal karena terumbu juga membutuhkan fotosintesis sinar matahari untuk kehidupannya.
 
Padahal nelayan yang menggunakan alat tangkap payang mengoperasikan alat tangkap payang itu di dalam 12 mil ke atas, secara logika adalah tidak berdasar, tapi kengototan menteri perikanan dan kelautan Susi Pudjiastuti karena sudah kalah kajian yang membuat nelayan kembali memperjuangkan legalitas payang yang memanfaatkan awalnya sudah legal.
 
" Bagaimana nasib kita kalau payang di larang, apalagi tuduhan ini sangat tidak berdasar, hanya sekedar menuduh saja tanpa memberi solusi yang tepat guna bagi nelayan," ujar Surofik salah satu nelayan payang asal Grenjeng Blimbing Lamongan.
 
Sejak pukul 07.00 WIB massa Nayan terlihat sudah berkumpul di halaman kantor rukun nelayan Blimbing, ada yang mulai mempersiapkan atribut serta properti alat peraga yang di pakai dalam aksi , ada pula yang menyiapkan tanda berupa janur kuning sebagai pertanda peserta resmi sebagai upaya agar tidak di tunggangi dan di susupi oleh orang yang tidak di kenal.
 
Sekitar pukul 09.00 WIB yang di pimpin oleh ketua aliansi nelayan Indonesia (ANNI) Lamongan Agus Mulyono berangkat aksi long march menuju PPDI Brondong, namun sebelum peserta memulai aksi dengan serempak menyanyikan Indonesia raya, Kapolres Lamongan AKBP Feby, D.P Hutagalung S.I.K sedikit meminta agar semua bisa menjaga ketertiban dan keamanan bersama, sebelum berangkat Kapolairud lamongan pun memimpin doa bersama.
 
Sekitar 9.000 massa memulai long march dengan barisan depan adalah pasukan ibu-ibu pemilah atau ngorek yang jumlahnya mencapai ribuan, di susul mobil orasi yang memegang kendali acara secara di belakangnya, ada barisan nelayan penjual dan pembeli ikan, pemborong kuli angkut atau manol, tukang bersih perahu dan masyarakat yang peduli dan terdampak dari permen itu.
 
Di dalam orasinya Agus Mulyono menyampaikan bahwa kebijakan menteri Susi melarang payang atau cantrang adalah sangat menyengsarakan rakyat, benar-benar mematikan mata pencaharian masyarakat Pantura, " kebijakan Menteri Susi adalah kebijakan tidak berdasar, di satu sisi negara meningkatkan produksi perikanan, tapi di sisi lain nelayan di matikan usahanya, apakah ini suatu keadilan, " seru Agus Mulyono dalam orasinya.
 
Saat tiba di lokasi di pusat perdagangan distribusi ikan (PPDI) Lamongan atau di pelabuhan baru, sejumlah perwakilan pun mulai menyuarakan keluh kesahnya di mimbar, mulai dari ibu2 pemilah ikan yang menyuarakan sejak awal Januari sampai sekarang mereka tidak bisa bekerja, betapa penderitaan yang sudah luar biasa, sampai anak-anak sekolah mereka tidak dapat uang saku.
 
Selain itu dari perwakilan pikul atau buruh angkut tak ketinggalan angkat bicara tentang keresahannya, setelah semua yang telah menjadi keresahan dan ketidak adilan yang mereka rasakan massa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
 
" Kami bersyukur aksi ini berjalan dengan tertib tanpa ada satu insiden sedikitpun, terima kasih kepada teman2 yang telah kompak dan tertib, semoga ini dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua, " ucap Edy salah satu koordinator lapangan dalam aksi tersebut. (ard)     
Ombudsman Jawa Timur mengecam PLN Lamongan yang dinilai sangat tertutup alam memberikan layanan kepada para pelanggan. Padahal mestinya PLN lebih terbuka agar pelanggan tidak dirugikan

LAMONGAN (Koran Transparansi)  - Ombudsman Jawa timur mengecam keras terhadap PLN Lamongan yang di nilai sangat tertutup dalam memberikan informasi kepada konsumen atau pelanggan yang merasa di rugikan atas tindakan petugas atau pimpinan PLN Lamongan. 

Bupati Lamongan melantik 129 pejabat baru diawal tahun 2018

Lamongan – Bupati Lamongan Fadeli melantik dan mengambil sumpah 129 pejabat di Pendopo Lokatantra, Rabu (3/1). Mereka yang dilantik setingkat Direktuir seperti Direktur PDAM dan PD Pasar.

Kepada pejabat administrasi dan pengawas serta direktur perusahaan daerah tersebut dia banyak berpesan agar mengambil pelajaran dari perjalanan pemerintahan selama 2017.

Menurut Fadeli pelantikan ini adalah untuk kebutuhan organisasi.

Secara khusus, Fadeli memberi pesan kepada Direktur PDAM M. Ali Mahfudi dan Direktur PD Pasar Hendy Mustofa.

Karena menurut dia, air minum adalah kebutuhan fital. Karena itu kepada Direktur PDAM yang baru, Fadeli berharap agar dia tidak puas dengan hasil kinerja yang sebelumnya. Memang air sudah lancar mengalir, namun belum jernih

“Tantangannya nanti semakin berat, karena kebutuhan air tidak hanya untuk rumah tangga tetapi juga industri. Masyarakat juga minta agar air semakin jernih dan mengalir dengan lancar, “ pesan Fadeli

Sedangkan kepada Direktur PD Pasar, Fadeli berpesan agar segera merealisasikan visi dan misi yang sebelumnya telah dipaparkan saat fit and proper test lalu.

“Visi dan misi yang telah dipaparkan sebelumnya agar segera direalisasikan. Tantangannya adalah menggerakkan Plaza Lamongan agar bermanfaat bagi masyarakat Lamongan, dan tentu saja agar dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan, “ katanya memberi pessan.

Surat Keputusan Pelantikan 127 pejabat eselon III dan IV itu tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821/01/413.205/KEP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawasdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sedangkan SK pelantikan Direktur PDAM dan PD Pasar tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/1/Kep/413.013/2018 dan Nomor : 188/2/Kep/413.013/2018.

Beberapa pejabat eselon III yang dilantik diantaranya yakni Yuli Utami yang sebelumnya Kabag Umum Setda menjadi Sekretaris DPU Bina Marga. Sementara posisinya sebagai Kabag Umum digantikan oleh Sulastri yang sebelumnya dari Dispora.

Jarwito yang sebelumnya Kabag Administrasi Pemerintahan Desa Setda menjadi Camat Sugio. Posisi Kabag Administrasi Pemerintahan Desa kemudian diisi Abdul Khowi.

Selanjutnya Zubaeri menjadi Camat Tikung, Joko Raharto dilantik menjadi Camat Deket, Hersad menjadi Camat Sambeng, Sigit Yuli Winarko di posisi Camat Modo, Sukri sebagai Camat Mantup dan Bakti Aprianto menjadi Camat Karanggeneng. (ard)

banner

> BERITA TERKINI lainnya ...