Lamongan

Di Lamongan, Gus Ipul Panen Melon Bareng Petani Difabel

Lamongann (KoranTransparansi.com)  - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berkesempatan memanen melon bersama petani difabel di Desa Sendangharjo, Brondong, Lamongan, Jumat (20/4). Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga menyampaikan beberapa konsep pertanian modern yang akan digagasnya.

Melihat kedatangan keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, salah seorang petani difabel, Qamaruzzaman (30 tahun) mengaku sangat gembira. Tidak pernah ia membayangkan bakal bertemu langsung dengan Gus Ipul.

Saking kagumnya dengan perjuangan petani difabel yang berhasil membudidayakan melon jenis golden ini, Gus Ipul meminta Qomar (panggilan akrabnya) bercerita tentang dirinya. Terutama perjuangannya menghadapi keterbatasan.

"Kerja dari jam berapa?" tanya Gus Ipul kepada Qomar. "Mulai dari jam 7 pagi sampai 5 sore," jawabnya.

Qomar juga menceritakan, sebagian besar pekerjaan di sawah dikerjakannya sendiri. Dimulai dari penyiapan lahan, penyiangan, pengairan hingga pemanenan. Kecuali untuk penyemprotan pestisida, ia mempekerjakan orang lain.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga sempat melihat secara langsung bagaimana Qomar menggunting dahan pohon yang tak lagi produktif tidak menggunakan tangan, tapi dengan kakinya. Dengan lincah dan lentur, kaki Qomar menjangkau dahan-dahan yang terbilang sulit karena tingginya setinggi kepala orang dewasa. "Selama ada kemauan pasti bisa," ujar Qomar.

Gus Ipul melihat, sosok Qomar menjadi inspirasi bagi para petani, khususnya petani muda. Bagaimana dengan keterbatasannya mampu membudidayakan melon, yang dinilainya memiliki risiko yang relatif lebih tinggi dibanding menanam tanaman lainnya.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga mengenalkan konspep 'corperate farming'. Caranya, gapoktan-gapoktan yang ada dikumpulkan menjadi satu. Disiapkan model pertanian yang modern dengan menghadirkan teknologi pertanian yang maju. Sehingga tidak lagi mengandalkan subsidi bibit, pupuk dan lain sebagainya. Sementara untuk lahannya dihitung sebagai sewa, tenaganya dihitung tiap harinya.

Bila panen tiba, dijualnya tidak berbentuk beras. Melainkan sudah diolah dengan teknologi yang diperbantukan itu, dimulai dari tahapan pemanasan, dan hasil akhirnya berbentuk beras premium dalam kemasan. "Bendaharanya dari perbankan dan pemasukan para petani diterima dengan hitungannya jelas," kata dia.

Konsep ini dinilai sangat sesuai, apalagi tidak setiap petani memiliki lahan pertanian. Menurut dia, idealnya kepemilikan lahan tiap orangnya, rata-rata 0,5 hektar. Namun realitanya, hanya 0,2-0,3 hektar saja per petani. "Bila benar terealisasi, pendapatan petani bisa bertambah hingga 50 persen," pungkas dia. (min)

 

Lantaran stiker Tera tidak bisa di baca, lalu limpinan SPBU tersebut mengamuk
LAMONGAN (Korantransparansi.com) - Hak konsumen untuk berhak mengetahui apakah takaran Bahan bakar minyak (BBM) sudah sesuai dengan takaran yang pas tidak di kurangi maupun di curangi oleh Statiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ialah salah satunya dengan melihat stiker uji tera atau cap tanda tera di masing-masing SPBU yang sudah di lakukan peneraan atau tera ulang oleh UPTD meterologi bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Namun hal itu nampaknya tidak di hiraukan oleh SPBU yang ber alamatkan di jl. Sunan Drajat no. 174 Jawa Timur kabupaten Lamongan, stiker uji tera ulang atau cap tanda tera ulang yang menempel di situ tahun berapa di tera ulang  tidak jelas, di karenakan stiker di situ rusak, buram tidak kelihatan.

Ketika awak media bermaksud menanyakan ke pimpinan SPBU itu terkait dengan stiker yang sudah rusak atau buram, awak media mendapatkan perlakukan yang tidak menyenangkan dari pimpinan tersebut.

Awalnya, Kamis (01/03) di persilahkan oleh petugas SPBU untuk menanyakan langsung ke pimpinannya, kemudian pimpinan itu keluar dan menemui di luar ruangannya, namun ketika mencoba menanyakan tentang stiker yang sudah rusak atau buram dengan merekam pernyataan dari beliau, pimpinan tersebut menyuruh untuk mematikan rekaman, " tidak usah seperti itu, " katanya sambil bergegas masuk ke ruangannya dengan menutup pintu sekeras-kerasnya. 

" Pak, saya cuma menanyakan stiker itu koq tidak kelihatan tahunnya, pimpinan itu keluar dari ruangannya sambil membentak, " keluar kamu, saya tidak mau gitu-gitu," bentak pimpinan tersebut untuk mengusir keluar.

Terpisah, kepala bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan(Disperindag) kabupaten Lamongan Pasito sangat menyayangkan dengan kejadian tersebut, pihaknya mengatakan kalau pengawasan itu ada di internal masing-masing SPBU.

" Kita hanya sebatas membina, kejadian tersebut ada di internal SPBU, soal pimpinan yang ngamuk-ngamuk itu adalah salah satu sifat dari orangnya sendiri, " ungkapnya.

Mengenai dengan uji tera atau tera ulang, terang Pasito untuk SPBU jl. Sunan Drajat no.174 itu di tahun 2017 kemarin sudah di lakukan tera ulang, tepatnya di bulan September dan tahun ini sudah minta untuk di tera lagi.

" Kalau untuk stiker tera ulang atau cap tanda uji tera maupun banner, karena belum ada anggaranya jadi kita menggunakan stiker yang lama, untuk tahun ini insya allah kita sudah siapkan stiker plus bannernya," ucap Pasito di ruangannya Kamis (01/03).

Dia mengungkapkan di tahun 2017 peralihan dari Provinsi sudah di serahkan ke kabupaten Lamongan, sebelumnya kita masih kerja sama dengan BMSL Yogja, pihaknya mengatakan belum ada biaya untuk SPBU karena belum di sahkan sama UPT meterologi Bandung.

" Kalau biaya uji tera atau tera ulang, kita sesuai dengan Perda di Lamongan, per nozzlenya Rp.200 ribu satu tahun sekali, dan itu sudah kita lakukan ke masing-masing SPBU,"  pungkasnya. (ard)         
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Lamongan Khusnul

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Lamongan Khusnul
 
 
LAMONGAN - Penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 lebih menerapkan pola padat karya, dengan memanfaatkan potensi sumber daya atau tenaga kerja masyarakat di desa masing-masing.
 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Lamongan Khusnul yakin mengatakan melalui pola padat karya di harapkan mampu membangkitkan kepedulian warga terhadap desanya, sehingga bisa menimbulkan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya. 
 
" Dana desa yang tidak terserap untuk infrastruktur atau fisik bisa digunakan untuk kegiatan usaha, sehingga dapat membangkitkan kepedulian warga terhadap desanya," tutur Khusnul yakin.
 
Pria kelahiran kota pudak Gresik itu menjelaskan sejak digulirkannya dana desa pada tahun 2015 hingga 2017 penggunaan lebih di prioritaskan pada program infrastruktur seperti pembangunan drainese, sekolah, paud, hingga fasilitas kesehatan desa.
 
" Di tahun 2015 yang lalu, sebanyak 70 persen pengunaannya untuk infrastruktur, sedangkan 30 persennya untuk pemberdayaan, seperti peningkatan ketrampilan tingkat remaja PKK hingga peningkatan pengetahuan aparat, serta pembukaan badan usaha milik desa (BUMdes) yang bakal menghasilkan PAD bagi desanya, " ungkapnya.
 
Sedangkan di tahun 2018 ini, kata Khusnul Yakin penggunaan dana desa tidak fokus lagi atau porsinya di kurangi untuk infrastruktur, yakni 60 persen untuk infrastruktur dan 40 persen untuk pemberdayaan.
 
" Peningkatan porsi pemberdayaan ini, di harapkan ke depannya desa bisa lebih mandiri, dan angka kemiskinan di Lamongan bisa menurun," harap Khusnul Yakin.
 
Khusnul Yakin menambahkan, dengan kondisi seperti ini, di harapkan perangkat desa bisa lebih menggali dan bisa meningkatkan potensi di desa tersebut, di antaranya mampu membangun embung desa untuk sarana dan prasarana pertanian dan potensi olah raga yang dimiliki desa itu sendiri. (ard)
 Pungutan liar terus menghantui setiap ada peluang. Tidak terkecuali rekrutmen sejumlah perangkat Desa di Kecamatan Kedungpring ,Lamongan.

LAMONGAN (Korantransparansi.com)  - Sejumlah perangkat Desa dari 18 Desa yang ada di kecamatan Kedungpring kabupaten Lamongan beberapa perangkat desa sudah di ambil sumpahnya dan di lakukan pelantikan oleh Kepala Desa di kantor Desa masing-masing.

Salah satunya di Desa Sukomalo kecamatan Kedungpring untuk jabatan perangkat desa sekertaris desa (Sekdes) kepala seksi (Kasi) kesejahteraaan, kepala seksi (Kasi) pelayanan dan kepala dusun (Kasun) Sukogeneng (27/02).

Ironisnya, dalam rekruitmen perangkat desa se-kecamatan Kedungpring di duga ada praktek pungutan liar (pungli) untuk masing-masing peserta yang akan di loloskan tes ujian dengan biaya yang sudah di tentukan oleh kepala desa.

Seperti di ungkapkan oleh salah satu peserta yang tidak lolos tes ujian di salah satu Desa yang namanya enggan di korankan kepada koran transparansi beliau mengungkapkan bahwa untuk peserta yang lolos untuk jabatan sekdes di kenakan biaya Rp.25 juta, kepala seksi Rp.12,5 juta, sedangkan kepala dusun Rp.15 juta.

Ketua panitia penyelenggara rekruitmen perangkat desa Supriwanto saat di konfirmasi di kantor balai desa Sukomalo (27/02) mengatakan semua itu tidak benar, pihaknya menjelaskan memang biaya rekruitmen perangkat desa itu dari APBdes tidak di anggarkan, sehingga muncul biaya rayon dari pihak ketiga," karena di APBdes tidak dianggarkan biaya itu, akhirnya biayanya kita ambilkan dari pihak ketiga, " ungkapnya.

Pihak ketiga itu, sambung Supriwanto berasal dari orang lain, bukan dari peserta tes ujian perangkat desa," itu murni sumbangan dari orang lain, " tuturnya.

Senada dengan penjelasan dari salah satu warga desa Sidomlangean yang menanyakan ke perangkat desanya terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk rekruitmen, perangkat desa itu mengatakan untuk jabatan kepala urusan (kaur) sebesar Rp.18 juta, untuk sekdes Rp.37 juta, bayar kalau jadi, kalau tidak jadi tidak bayar.

" Uang Rp.37 juta itu di tanggung yang jadi, dari 27 peserta siapa yang jadi, ya yang harus membayar, plus pelantikan bayar sendiri, di gawe nanggap dung-dung, di gawe apa begitu, " bebernya.

Ia mengatakan bahwa semua peserta yang ikut rekruitmen perangkat desa semuanya pasti setuju dengan biaya sebesar itu, tidak ada yang keberatan sama sekali, " polahe di itung dari bengkok, sehingga peminatnya banyak, kalau tidak setuju ya tidak mungkin ikut daftar," katanya.

Sementara itu, camat Kedungpring kabupaten Lamongan Ermawan Ristanto, ketika di klarifikasi dengan adanya temuan semacam itu di kantor kecamatan (26/02) mengatakan silahkan di konfirmasi langsung ke kepala desanya, " kalau itu saya tidak tahu, itu urusan desanya masing-masing, saya tidak ikut campur, " katanya sambil ngeloyor pergi ada urusan pelantikan di desa Mekanderejo. (ard) 

Dr Kodrat Sunyoto (kaos oputih kombinasi hijau)  saat melepas riibuan Fatayat pendukung pasngan Khofifah Indar Parawansa - Emir Dardah mengikuti jalan ehat HUT Fatayat ke 68 di Lapangan Tunggul Paciran lamongan, Jumat (9/2/2018)

Lamongan (Koran Transparnsi)  – Ribuan Fatayat se Kecamatan Paciran  Kabupaten Lamongan tumplek blek mengikuti Jalan sehat bersama sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa- Emil Elistianto Darda, Jumat (9/2/2018) pagi tadi.

Ribuan peserta tersebut dilepas anggota DPRD Jawa Timur  dari Fraksi Golkar Dr Kodrat Sunyoto yang juga Ketua MKGR Jawa Timur dari Lapangan Desa Tunggul Kecamatan Paciran. Kodrat ditemani Sekretaris DPD l Ormas MKGR Jawa Timur Dr Criswanto dan Ketua Fatayat Kecamatan Paciran Ummi Kholifah

Lapangan Tunggul penuh sesah bahkan peserta sampai meluber. Meski pasangan Cagub Khofifah dan Emil tidak bisa hadir ditengah masa, namun peserta yang cukup terhibur dengan kehadiran Arumi Bachsim, istri Emil Dardak yang datang langsung dari Jakarta.

Karuan saja kemunculan Arumi Bachsim disambut  hangat ribuan Fatayat di Kecamatan Tunggul sambil teriak Khofifah-Emil Gubernur Jatim.

Jalan sehat dalam rangka ikut memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) 68 Fatayat itu menempuh jarak sekitar 3 km. Sepanjang jalan yang dilalui ribuan penuh dengan atribut pasangan cagub Khofifah –Emil. Malahan mereka tak lupa selalu meneriakan yel yel Khofifah.

Ada puluhan hadiah yng disiapkan panitia termasuk hadiah utama sebuah sepeda motor Suzuki Satrya dan beberapa hadiah utama lainya seperti Kulkas, Kompor Gas dan alat kebutuhan dapar lainya

Kehadiran Kodrat Sunyoto, wakil Ketua bidang organisasi Partai Golkar Jawa Timur menyatakan, ini adalah bentuk ikut menyukseskan pasangan yang diusung  Golkar.

Sekaligus memenuhi perintah Sekretaris Partai Golkar Sahat Simanjuntak agar anggota DPRR Jawa Timur bertanggung jawab atas Dapilnya masing masing. Disatu sisi ini juga evaluasi atas kinerja masing masing anggota DPRD, tegas Kodrat.

Setelah ini kami juga akan terus memantau perkembangan. “Kami akan mengawal untuk sukses Khofifah – Emil Dardak . Sebagaimana di ketahui bahwa Gokar adalah pengusung pasngan Khofifah – Emil Dardak. (min)

Ketua Komisi D DPRD Lamangan

LAMONGAN (Koran Transparansi) - Temuan dari Ombudsman Rebuplik Indonesia (ORI) perwakilan Jawa Timur atas buruknya pelayanan publik yang ada di Lamongan menjadi perhatian serius di kalangan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan.

 
Wakil rakyat tersebut menilai ada kejanggalan dengan penghargaan yang sudah di terima oleh pemerintah kabupaten Lamongan atas leadership awards beberapa waktu yang lalu.
 
Ketua komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Ali Makhfudi sangat menyayangkan dengan kartu merah yang sudah dilayangkan oleh Ombudsman RI atas buruknya kinerja layanan publik yang ada di wilayahnya.
 
Beliau mengatakan ini harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah kabupaten Lamongan, agar lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih terbuka.
 
" belum lama ini Pemerintah kabupaten Lamongan meraih penghargaan terbaik award di bidang pelayanan publik kan, lah koq sekarang dapat kartu merah dari Ombudsman RI,"  ujar politisi asal PAN dengan heran.
 
Pihaknya mendorong kepada pemerintah kabupaten Lamongan agar benar-benar menjadi perhatian khusus masalah tersebut, ia mengatakan akan secepatnya memanggil untuk diklarifikasi, " nanti akan kita panggil untuk kita klarifikasi atas temuan ombudsman RI itu, karena kita ingin ke depannya harus lebih baik lagi, " katanya.
 
di tanya, bukankah ini suatu tamparan bagi seorang kepala daerah, Ali Makhfudi mengatakan justru itu pihaknya akan lebih serius untuk memberikan perhatian terhadap masukan seperti ini.
 
Senada dengan wakil rakyat lainnya, ketua komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lamongan Saifuddin Zuhri mengungkapkan sebagai wakil rakyat pihaknya sangat kecewa dengan keadaan tersebut, " masak baru saja dapat penghargaan seperti itu,  ternyata malah dapat rapor merah, " bebernya.
 
sementara itu, pelaksana harian (PLH) Ombudsman RI perwakilan Jawa timur Muflihul Hadi menyatakan bahwa hari ini Kamis (08/02) akan mengirimkan hasil dari sidak kemarin ke masing-masing pimpinan, "  kita meminta kepada  instansi terkait paling lama 30 hari untuk segera memperbaikinya, kalau dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan belum di lakukan perbaikan, kita akan koordinasi langsung dengan Bupatinya," jelasnya.
 
sebagaimana di beritakan sebelumnya, tim ombudsman RI perwakilan Jawa timur telah melakukan sidak kegiatan investigasi inisiatif sendiri, "own motion Investigation" (OMI) ke sejumlah layanan publik yang ada di Lamongan senin (05/02).
 
hasil dari sidak tersebut tiga instansi layanan publik di antaranya Dinas kependudukan dan catatan sipil, Dinas pendidikan, kantor pertanahan BPN, berada di zona merah, tingkat kepatuhan rendah, sedangkan BPJS kesehatan berada di zona kuning tingkat kepatuhan sedang. (ard) 
banner

> BERITA TERKINI lainnya ...