Lamongan

Foto : Bukan hanya nelayan saja yang melakukan aksi demo, namun masyarakat umum membaur memprotes praturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai angat merugikan..
Lamongan (Koran Tranparansi) - Ribuan masyarakat Pantura Lamongan hari ini (08/01) menggelar aksi demo. Bukan hanya nelayan, masyarakat non nelayan ikut melakukan aksi. Mereka menuntut untuk pencabutan peraturan menteri kelautan dan perikanan (permen) KP no.71 tahun 2016.
 
Sebagaimana yang kita ketahui Permen KP yang merupakan turunan dari permen sebelumnya, yaitu permen KP no.2 tahun 2015 melarang menggunakan alat tangkap pukat tarik payang /cantrang untuk di gunakan oleh nelayan dengan alasan tidak ramah lingkungan.
 
Sedangkan masyarakat lamongan Pantura sebagian besar adalah pengguna alat tangkap itu, mereka mengatakan bahwa tuduhan menteri adalah sangat tidak berkajian, ini dapat di logikakan ketika pukat tarik payang di tuduh merusak terumbu karang, sedang terumbu karang dalam perairan 12 mil ke bawah atau di dangkal karena terumbu juga membutuhkan fotosintesis sinar matahari untuk kehidupannya.
 
Padahal nelayan yang menggunakan alat tangkap payang mengoperasikan alat tangkap payang itu di dalam 12 mil ke atas, secara logika adalah tidak berdasar, tapi kengototan menteri perikanan dan kelautan Susi Pudjiastuti karena sudah kalah kajian yang membuat nelayan kembali memperjuangkan legalitas payang yang memanfaatkan awalnya sudah legal.
 
" Bagaimana nasib kita kalau payang di larang, apalagi tuduhan ini sangat tidak berdasar, hanya sekedar menuduh saja tanpa memberi solusi yang tepat guna bagi nelayan," ujar Surofik salah satu nelayan payang asal Grenjeng Blimbing Lamongan.
 
Sejak pukul 07.00 WIB massa Nayan terlihat sudah berkumpul di halaman kantor rukun nelayan Blimbing, ada yang mulai mempersiapkan atribut serta properti alat peraga yang di pakai dalam aksi , ada pula yang menyiapkan tanda berupa janur kuning sebagai pertanda peserta resmi sebagai upaya agar tidak di tunggangi dan di susupi oleh orang yang tidak di kenal.
 
Sekitar pukul 09.00 WIB yang di pimpin oleh ketua aliansi nelayan Indonesia (ANNI) Lamongan Agus Mulyono berangkat aksi long march menuju PPDI Brondong, namun sebelum peserta memulai aksi dengan serempak menyanyikan Indonesia raya, Kapolres Lamongan AKBP Feby, D.P Hutagalung S.I.K sedikit meminta agar semua bisa menjaga ketertiban dan keamanan bersama, sebelum berangkat Kapolairud lamongan pun memimpin doa bersama.
 
Sekitar 9.000 massa memulai long march dengan barisan depan adalah pasukan ibu-ibu pemilah atau ngorek yang jumlahnya mencapai ribuan, di susul mobil orasi yang memegang kendali acara secara di belakangnya, ada barisan nelayan penjual dan pembeli ikan, pemborong kuli angkut atau manol, tukang bersih perahu dan masyarakat yang peduli dan terdampak dari permen itu.
 
Di dalam orasinya Agus Mulyono menyampaikan bahwa kebijakan menteri Susi melarang payang atau cantrang adalah sangat menyengsarakan rakyat, benar-benar mematikan mata pencaharian masyarakat Pantura, " kebijakan Menteri Susi adalah kebijakan tidak berdasar, di satu sisi negara meningkatkan produksi perikanan, tapi di sisi lain nelayan di matikan usahanya, apakah ini suatu keadilan, " seru Agus Mulyono dalam orasinya.
 
Saat tiba di lokasi di pusat perdagangan distribusi ikan (PPDI) Lamongan atau di pelabuhan baru, sejumlah perwakilan pun mulai menyuarakan keluh kesahnya di mimbar, mulai dari ibu2 pemilah ikan yang menyuarakan sejak awal Januari sampai sekarang mereka tidak bisa bekerja, betapa penderitaan yang sudah luar biasa, sampai anak-anak sekolah mereka tidak dapat uang saku.
 
Selain itu dari perwakilan pikul atau buruh angkut tak ketinggalan angkat bicara tentang keresahannya, setelah semua yang telah menjadi keresahan dan ketidak adilan yang mereka rasakan massa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
 
" Kami bersyukur aksi ini berjalan dengan tertib tanpa ada satu insiden sedikitpun, terima kasih kepada teman2 yang telah kompak dan tertib, semoga ini dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua, " ucap Edy salah satu koordinator lapangan dalam aksi tersebut. (ard)     
Ombudsman Jawa Timur mengecam PLN Lamongan yang dinilai sangat tertutup alam memberikan layanan kepada para pelanggan. Padahal mestinya PLN lebih terbuka agar pelanggan tidak dirugikan

LAMONGAN (Koran Transparansi)  - Ombudsman Jawa timur mengecam keras terhadap PLN Lamongan yang di nilai sangat tertutup dalam memberikan informasi kepada konsumen atau pelanggan yang merasa di rugikan atas tindakan petugas atau pimpinan PLN Lamongan. 

Bupati Lamongan melantik 129 pejabat baru diawal tahun 2018

Lamongan – Bupati Lamongan Fadeli melantik dan mengambil sumpah 129 pejabat di Pendopo Lokatantra, Rabu (3/1). Mereka yang dilantik setingkat Direktuir seperti Direktur PDAM dan PD Pasar.

Kepada pejabat administrasi dan pengawas serta direktur perusahaan daerah tersebut dia banyak berpesan agar mengambil pelajaran dari perjalanan pemerintahan selama 2017.

Menurut Fadeli pelantikan ini adalah untuk kebutuhan organisasi.

Secara khusus, Fadeli memberi pesan kepada Direktur PDAM M. Ali Mahfudi dan Direktur PD Pasar Hendy Mustofa.

Karena menurut dia, air minum adalah kebutuhan fital. Karena itu kepada Direktur PDAM yang baru, Fadeli berharap agar dia tidak puas dengan hasil kinerja yang sebelumnya. Memang air sudah lancar mengalir, namun belum jernih

“Tantangannya nanti semakin berat, karena kebutuhan air tidak hanya untuk rumah tangga tetapi juga industri. Masyarakat juga minta agar air semakin jernih dan mengalir dengan lancar, “ pesan Fadeli

Sedangkan kepada Direktur PD Pasar, Fadeli berpesan agar segera merealisasikan visi dan misi yang sebelumnya telah dipaparkan saat fit and proper test lalu.

“Visi dan misi yang telah dipaparkan sebelumnya agar segera direalisasikan. Tantangannya adalah menggerakkan Plaza Lamongan agar bermanfaat bagi masyarakat Lamongan, dan tentu saja agar dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan, “ katanya memberi pessan.

Surat Keputusan Pelantikan 127 pejabat eselon III dan IV itu tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821/01/413.205/KEP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawasdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sedangkan SK pelantikan Direktur PDAM dan PD Pasar tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/1/Kep/413.013/2018 dan Nomor : 188/2/Kep/413.013/2018.

Beberapa pejabat eselon III yang dilantik diantaranya yakni Yuli Utami yang sebelumnya Kabag Umum Setda menjadi Sekretaris DPU Bina Marga. Sementara posisinya sebagai Kabag Umum digantikan oleh Sulastri yang sebelumnya dari Dispora.

Jarwito yang sebelumnya Kabag Administrasi Pemerintahan Desa Setda menjadi Camat Sugio. Posisi Kabag Administrasi Pemerintahan Desa kemudian diisi Abdul Khowi.

Selanjutnya Zubaeri menjadi Camat Tikung, Joko Raharto dilantik menjadi Camat Deket, Hersad menjadi Camat Sambeng, Sigit Yuli Winarko di posisi Camat Modo, Sukri sebagai Camat Mantup dan Bakti Aprianto menjadi Camat Karanggeneng. (ard)

Rochima, kakak kandung F, siswi SMAN 3 Lamongan yang mengirim surat kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

 

Lamongan - Keluarga F, alumni SMAN 3 Lamongan membenarkan soal surat yang dikirim kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Surat ini dikirimkan sebagai 'curhat' F karena ijazahnya ditahan di sekolah.

Kakak kandung F, Rochima mengatakan adiknya adalah salah satu fans Ahok. Rochima juga menyebut F juga menjadi pemenang lomba puisi saat Ahok pertama kali masuk penjara.

Di halaman terakhir puisi tersebut, kata Rochima, adiknya 'curhat' tentang kondisi keluarganya dan mengaku kalau ijazahnya tidak bisa keluar.

"Kebetulan setelah 3 bulan surat adik saya yang berupa puisi tersebut dibalas sama Ahok," kata Rochima kepada wartawan saat ditemui di rumahnya, Jl. Kusuma Bangsa Lamongan, Selasa (2/1/2017).

Pihak kaluarga juga membenarkan bahwa tunggakan F sebesar Rp 2 juta adalah uang gedung yang belum dilunasi. Atas tunggakan itu F tak dapat membubuhkan cap tiga jari di ijazahnya.

"Yang katanya ijazah gratis, itu hanya omong kosong pihak sekolahan. Adik saya tidak bisa membubuhkan tiga jari lantaran masih memiliki tanggungan di sekolahan," terang Rochima.

Bahkan, demi bisa mengeluarkan ijazah F, orang tuanya nekat meminjam uang ke koperasi dan dijanjikan bisa dicairkan bulan Januari ini. Setelah berkirim surat ke Ahok, keluarga F diminta mengirimkan nomor rekening untuk pelunasan tunggakan tersebut.

"Surat dari Pak Natael, stafnya Pak Ahok, meminta pihak keluarga meminta rekening sekolah, untuk melunasi tunggakan F agar ijazahnya bisa keluar," jelasnya.

Dulu, kata Rochima, ia pernah berkomunikasi dengan wali kelas F untuk berusaha mengambil ijazah adiknya. Namun, kata Rochima, dia diminta melunasi tunggakannya terlebih dahulu jika ingin ijazahnya bisa keluar.

"Saya pernah komunikasi dengan wali kelasnya, melalui WA (WhatsApp)," aku Rochima.

Setelah mendapat surat dari Ahok, F dan Rochima pun menghadap ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah SMAN 3 Lamongan. Oleh kepala sekolah, kata Rochima, ijazah adiknya langsung diberikan dan kepala sekolah hanya berkata 'wis gak atek ngene-ngenean, Bu, aku wis percoyo (sudah gak pakai begituan bu, saya sudah percaya, red).

Hal itu dikataan kepala sekolah ketika Rochima mencoba menunjukkan surat dari Ahok. "Surat yang dikirimkan oleh adik saya itu pun dibuat tanpa sepengetahuan orang tua saya, dan saya sendiri juga tidak tahu," katanya. (detikcom)

Bupati Lamongan Fadeli (kanan Mendagri Tjahyo Kumolo menerima penghargaan Leadership Award yang di serahkan di Jakarta Senin (18/12/2017)

Lamongan (KoranTransparansi.Com) - Berkat kepemimpinanannya yang mampu membawa kemajuan daerah, Bupati Lamongan Fadeli mendapat penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah (Leadership Award) dari Mendagri Tjahjo Kumolo di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Senin (18/12).

Hanya segelintir kepala daerah yang diakui kontribusinya bagi kemajuan daerah dan mendapat penghargaan ini.

Selain Bupati Lamongan, diantara yang mendapat Leadership Award adalah Walikota Surabaya dan Bandung serta Bupati Banyuwangi.

Bupati Fadeli seusai menerima penghargaan itu menyampaikan pentingnya sosok kepala daerah yang bukan hanya bisa memerintah, namun juga memberi inspirasi.

Sejumlah program yang sukses dilaksanakan di Lamongan terjadi karena adanya inspirasi itu.

"Sudah menjadi kewajiban kami untuk bekerja keras dan semaksimal mungkin demi kesejahteraan rakyat. Penghargaan ini akan semakin mempertebal semangat kami untuk membawa Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing, " ujar Fadeli.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan menjelaskan Leadership Award 2017 adalah bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mencari sosok pemimpin di daerah yang memang layak dijadikan contoh.

Leadership Award, kata dia, secara khusus memotret kualitas seorang kepala daerah. Bagaimana kepala daerah tersebut menjalankan perannya sebagai pemimpin di daerah.

Leadership Award ini seolah menjadi pemungkas kalender Lamongan selama 2017 yang sarat prestasi.

Lamongan sebelumnya sudah ditetapkan sebagai kabupaten dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik di Indonesia dengan diterimanya Tanda Kehormatan Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden RI. (min)

Bupati Lamongan Fadli dan Kasdim Lamongan melakjkan gerakan mengatasi hama Tikus yang dinilainya sudah angat meresahka karena menyerang raibuan hektar lahan pertanian.

Lamongan (Koran Transparnsi.Com) - Lahan pertanian padi seluas 608,95 hektare di Lamongan diserang hama tikus. Untuk mengatasi itu, Pemkab Lamongan membagikan 2.800 kilogram pestisida dan melakukan gerakan gropyokan.

Gropyokan itu diawali oleh Bupati Fadeli di Desa Dradahblumbang Kecamatan Kedungpring, Jum’at (29/12). “ Ini cobaan, agar kita tidak lupa untuk bersyukur dan ingat kepada yang memberi nikmat ketika hasil panen bagus, “ pesan Fadeli.

“Terpenting pula, jangan patah semangat. Lamongan selama ini dikenal sebagai lumbung pangan karena jasa para petani yang selalu bekerja keras, “ katanya menambahkan.

Dia menyebutan ada bantuan beras yang sebagian akan dibagi rata kepada petani yang swahnya diserang hama tikus. Sebagian lagi nanti agar diberikan kepada yang berhasil menangkap tikus.

“Tadi ada yang usul agar yang mendapat 10 tikus diberikan 1 kilogram beras. Boleh itu, biar semangat, “ ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Aries Setiadi menjelaskan serangan hama tikus terjadi di lahan seluas 608,95 hektare di 19 kecamatan. Dia menyebutkan serangan masih dalam skala ringan dan terjadi di beberapa titik.

Kepada petani, juga diberikan bantuan berupa pestisida sebanyak 2.800 kilogram dari dana APBD Lamongan dan Pemprov Jatim.

Selain itu, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan juga mengadakan pengamatan secara intensif terhadap tanaman yang ada di lahan sawah, dan mengadakan kegiatan pengendalian secara serentak.

Gerakan gropyokan hama tikus itu dilakukan dengan menggunakan metode pengasapan belerang. batangan belerang yang sudah dibakar dimasukkan di lubang tikus untuk membunuh tikus kecil dan memaksa tikus dewasa untuk keluar sehingga mudah ditangkap

Jika dirinci, dari keseluruhan 608,95 ha tanaman yang terserang hama tikus, 15 hektare terjadi di Kecamatan Lamongan, 14 hektare di Kecamatan Turi, 125 hektare di Kecamatan Kembangbahu, dan 11 ha di Kecamatan Sugio.

Kemudian 6 hektare di Kecamatan Tikung, 14,95 hektare di Kecamatan Sarirejo, 8 hektare di Kecamatan Sukodadi, 7 hektare di Kecamatan Pucuk, 75 hektare di Kecamatan Babat, 47 hektare di Kecamatan Sekaran, dan 13 hektare di Kecamatan Modo.

Selanjutnya 219 hektare di Kecamatan Kedungpring, 12 hektare di Kecamatan Kalitengah, 4 hektare Kecamatan Karangbinangun, 2 hektare di Kecamatan Ngimbang, 16 hektare Kecamatan Bluluk, 3 hektare di Kecamatan Maduran, 4 hektare di Kecamatan Sekaran dan 3 hektare di Kecamatan Laren. (ard)

banner

> BERITA TERKINI lainnya ...