Kota Batu

Ratapan Pilu Jukir Gor Ganesha Batu
BATU (KT) - Puluhan juru parkir (Jukir) di halaman Gor Ganesha Kota Batu harus menerima kenyataan pahit.Sebab,lahan yang selama ini menjadi mata pencahariannya,kini Pemerintah Kota (Pemkot) Batu merubah lahan itu menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL).
Direktur Lembaga LP3KND,Supriyadi SH.

BATU (KT) - Pembangunan Kantor Desa Mojorejo,Kota Batu,siapkan anggaran sebesar Rp,1,473 miliar,anggarannya bersumber dari hasil kerjasama pemanfaatan lahan dengan pihak pengembang.

Sumarlik, isteri Khamim Tohari saat menunjukan bukti laporan
BATU (KT) - Mendapat iming-iming proyek,namun tak ada juntrungnya,seorang pengusaha akhirnya nekat membawa kasus tersebut ke kantor Polisi.Hal itu dialami,Khamim Tohari,seorang kontraktor dan juga pengusaha roti asal Kota Batu.karena merasa tertipu,akhirnya Khamim Tohari melapor Agus Sugiarto ke Polres Kota Batu, Senin (29/5/2017). 
Direktur LP3KND,Supriyadi
BATU (KT) – Lembaga Pemantau Penyelenggara Pengeluaran Keuangan Negara dan Daearah (LP3KND) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyelidikan dugaan jual beli WTP (wajar tanpa pengecualian) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di daerah.
Harapan tersebut disampaikan Direktur LP3KND Supriyadi SH,Minggu (28/5/2017).
Menurutnya,ia berkeyakinan kasus jual beli status WTP untuk hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu tak hanya terjadi di Pemerintah pusat.
Kasat Reskrim Polres Batu,AKP Zakky Qarnain,SH.saat memberikan santunan pada kaum janda

BATU (KT) – Tim Saber Pungli Polres Kota Batu menyantuni para janda di Kota Wisata Batu. Pemberian santunan itu dipimpin langsung Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminil (Reskrim) Polres Kota Batu, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Zakky Qarnaen, SH di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Sabtu (27/5/2017).

Kantor PLUT Kota Batu
BATU (KT) - Bangungan Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kota Batu,yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 sebesar Rp 2,73 miliar,dinilai tidak efektif dan dianggap pemborosan keuangan negara.
banner

> BERITA TERKINI lainnya ...