Kediri

 Foto : Agus Rofiq, Ketua KPU Kota Kediri

KEDIRI (Korantransparansi.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri menggelar rapat tertutup, Jumat (23/3/2018) malam, guna  menyongsong debat publik yang akan berlangsung 23 April 2018 dan 22 Juni 2018 mendatang.

Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq, dalam Undang – Undang KPU Nomor 4 tahun 2017 pasal 21 ayat 7, ketentuan mekanisme debat terbuka ditetapkan oleh KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan paslon dan tim kampanye.

“ Syaratnya, KPU memfasilitasi debat publik, KPU menjaga obyektifitas, penyusunan desain acara dilakukan KPU beserta tim penghubung pasangan calon,” ujarnya

Selain itu, laki – laki yang akrab disapa Gus Rofiq tersebut menambahkan, debat publik harus merujuk pada kontekstualitas visi misi paslon.

“Asal dalam debat publik tersebut materinya merujuk pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, juga menyelesaikan persoalan daerah dan memperkokoh NKRI,” imbuhnya

Terakhir, Gus Rofik juga menuturkan, bahwa dalam debat publik kali ini KPU Daerah berhak menambahkan materi.

“ Yang pasti harus sesuai dengan aturan – aturan yang telah di tetapkan di undang – undang yang telah di tetapkan oleh KPU Provinsi,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, dalam pembahasan rapat jelang Debat Publik tersebut, KPU Kota Kediri menghadirkan Panwaslu Kota Kediri, Kesbangpol Kota Kediri, Satpor PP Kota Kediri, Polres Kediri Kota.

Dan,  Tim sukses Pasangan Calon Aizuddin – Sudjono Teguh Wijaya, Pasangan Abu Bakar SE – Lilik Muhibbah dan Pasangan Syamsul Azhar Sp PD – Teguh Junaidi SE. (bud)

Foto : Pemaparan dan serah terima APK saat berlangsung di KPU Kota Kediri

 

KEDIRI (Koran transparansi) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri menyerahkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) kepada tim masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri, bertempat di rumah pintar pemilu KPU Kota Kediri, Jum'at (23/3/2018).

Foto : Suasana sidang Paripurna saat berlangsung di kantor DPRD Kota Kediri

KEDIRI (Korantransparansi) - Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disetujui oleh DPRD Kota Kediri dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Kediri tentang Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, Senin (22/3/2018). Dan, terdapat lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Untuk aturan baru dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi perda, yakni penggratisan hampir seluruh administrasi kependudukan. Seperti penghapusan denda ketika terlambat dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kholifi Yunon dan dihadiri oleh Pjs Walikota Kediri Jumadi. Dalam sidang paripurna ini, perwakilan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri menyatakan pendapatnya dan persetujuannya terhadap raperda menjadi perda.

Bahkan, Jumadi menyambut baik lima raperda yang telah disetujui oleh DPRD menjadi perda. Tentunya perda-perda ini menjadi penting untuk memberikan kepastian kekuasaan terhadap pemerintahan. 

"Seperti beberapa waktu lalu pemerintah telah melaksanakan musrenbang yang setelahnya akan disusun rencana akhir yang harus berpedoman pada RPJMD Kota Kediri," ujarnya.

Pjs Walikota yang juga menjabat sebagai Kepala BPKA Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kota Kediri karena dalam persetujuan perda ini melalui proses panjang yang tentunya membutuhkan kerja keras.

"Saya menjunjung tinggi kerja keras anggota DPRD maupun pansus pembahasan raperda atas semua kerja kerasnya," urainya.

Terakhir, Jumadi mengungkapkan untuk catatan-catatan bagi pemkot yang disampaikan oleh wakil dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri akan menjadi perhatian Pemkot Kediri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon mengatakan. perda ini disetujui karena dirasa sangat penting bagi jalannya pemerintahan dalam melayani masyarakat. 

"Seperti perda tentang administrasi kependudukan itu sangat penting. Misalnya seperti jamkesda dan pemilu datanya juga dari kependudukan. Artinya data kependudukan menjadi hal yang krusial,"  jelasnya.

Selain perda tentang Penyelenggaraan Adminidtrasi Kependudukan, DPRD Kota Kediri juga menyetujui empat perda lainnya yakni Perda tentang Penyelenggaraan  Perpustakaan, Perda tentang Kearsipan, Perda tentang Penanggulangan Bencana dan perubahan Perda No.12 tahun 2014 tentang RPJMD Kota Kediri tahun 2014 - 2019.

Sementara, Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri Mukhlis, menjelaskan, setelah disetujui oleh DPRD, nantinya empat perda akan  dikirim ke Kemendagri untuk dapat ditetapkan oleh Pjs Walikota Kediri. 

Dan, untuk perubahan Perda No.12 tahun 2014 tentang RPJMD Kota Kediri tahun 2014 – 2019 akan ditetapkan setelah adanya evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Sekedar diketahui, dalam sidang paripurna dihadiri, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Sekretaris DPRD Rahmad Hari Basuki, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dan anggota DPRD Kota Kediri.(adv/bud)

 

Foto : Acara Musrenbang saat berlangsung di Insumo Kediri Convention Center

KEDIRI ( Koran transparansi.com) - Pjs Walikota Kediri Jumadi membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota tahun 2018, Rabu (21/3) di Insumo Kediri Convention Center.

: Pagelaran event akbar Motocroos dan Grasstrack saat berlangsung.
Advetorial
KEDIRI ( koran transparansi) - Event akbar Motocroos dan grasstrack seri 2 akan segera digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri Ke 1214. Bertempat disirkuit gunung kelud pastinya akan mampu menyedot antusias dari para pecinta olah raga balap ini. Sesuai dengan jadwal, kejuaraan Nasiona ini akan berlangsung pada hari Sabtu – Minggu tanggal 17-18 Maret 2018.
 
Acara Audensi saat berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri.

Advetorial

KEDIRI (Koran transparansi) - Pemkab Kediri melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Audiensi Bupati Kediri bersama penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri. Acara ini, berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, Jumat (16/3/2018), lalu.

Hadir dalam acara ini, 300 orang penyandang disabilitas, mulai dari tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna wicara, tuna netra, dan lainya.

Saat mengawali audiensi, Bupati Kediri, Hj Haryanti Sutrisno menyampaikan, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan, setiap insan manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

"Allah sudah mengatur semuanya. Kalau kita memiliki kekurangan, tentu pasti memiliki kelebihan," jelasnya.

Dijabarkan Bupati, kelebihan atau bakat setiap individu pastinya berbeda. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan dilakukan pendataan bakat tiap difabel dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mempertajam keahliannya.

"Sehingga bisa menjadi profesi yang dapat menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh Pak Muksin dari Badas. Kendati berkebutuhan khusus tapi memiliki keahlian menjahit kaos," urainya.

Bupati menambahkan, bahwa pihaknya salut akan hasil karya Pak Muksin. Disamping kualitasnya bagus, juga bisa menjadi contoh lainya akan kesuksesan yang diraih saat ini

"Hasil kualitasnya pun bagus. Akhirnya kini memiliki orderan yang lancar. Kendati difabel namun bisa mandiri dan mensejahterakan keluarga," pungkasnya.

Sekedar diketahui, dalam kesempatan itu, para penyandang difabel menyambut baik inisiatif Pemkab Kediri memberikan pelatihan.

Diantaranya, perwakilan tuna netra yang membutuhkan pelatihan pijat. Selain itu, penyandang tuna rungu yang membutuhkan pelatihan menjahit dan membuat kue.(kominfo/adv)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...