Kediri

Foto : Prosesi pengambilan sumpah PNS sekaligus penyerahan SK

KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Pengambilan Sumpah atau janji PNS dan Penyerahan SK CPNS menjadi PNS tahun 2018. Kegiatan ini, bertempat di ruang Kilisuci, kantor Pemkab Kediri, Selasa (24/7/2018).

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, mengambil sumpah sebanyak 52 PNS dalam acara tersebut. Hadir pula dalam kesempatan ini Sekda Kabupaten Kediri, Drs. H. Supoyo, SH, MSi. beserta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Kediri.

Dalam sambutannya, Bupati Kediri menyampaikan, dari 52 pegawai yang diambil sumpah, sebanyak 31 orang adalah bidan desa. Selanjutnya, terdapat 18 tenaga penyuluh pertanian dan 3 orang lulusan IPDN.

"Saya berpesan kepada para tenaga kesehatan saat pelayanan di desa, untuk menjaga agar tidak ada peningkatan angka kematian ibu dan anak. Sementara kepada penyuluh pertanian agar aktif turun ke petani guna mendampingi dan mensukseskan program swasembada,” jelas Bupati.

Dalam acara tersebut, juga diberikan pula pengarahan dari Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan, Drs. Eko Ediono, M.Si, mengenai visi misi dan arah pembangunan Kabupaten Kediri. Selain itu, dilanjutkan pembekalan dari Plt. Kepala BKD Sukadi, SE, MM. tentang PP no 53 tahun 2010 mengenai disiplin PNS.

"Harapannya pembekalan ini dapat menjadi bekal bagi PNS baru dalam mengarungi dunia birokrasi. Pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan sumbangsih positif pagi Pemkab Kediri,” tegasnya. (adv/Kominfo/bud)

Foto : Terlihat lokasi Sungai Kanal yang menjadi tempat pembuangan limbah Perusahaan.
KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Aliran sungai Kanal bertempat di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri , diduga tercemari oleh limbah yang meresap ke sumur warga setempat. Akibatnya, puluhan KK yang berlokasi dekat aliran sungai tidak bisa mengkonsumsi airnya lantaran berbau.
 
Muncul dugaan, air dirumah tidak bertahan lama lantaran tercemar buangan limbah oleh salah satu perusahaan yang dekat di lokasi pemukiman warga.Apalagi, warga juga mengeluh akan bau sungai yang sangat menyengat apabila aliran sungai tidak begitu deras.
 
Keterangan salah satu warga berinisial RD (45) yang keseharinya sebagai penjual makanan dekat sungai kanal membenarkan akan hal tersebut. Bahkan, kejadian itu sudah lama, terhitung sejak aliran limbah perusahaan di alirkan ke sungai kanal yang sebelumnya dialirkan di sungai sebelah yang agak jauh dari warga.
 
" Sebelumnya dialirkan di sebelah timur.Tapi, sejak dipindah alirannya ke sungai kanal dampak air sumur dan bau sangat menyengat mengimbas ke warga " ungkap RD ditemui dirumahnya Selasa (24/07/2018).
 
Dia juga menambahkan, jika kejadian tersebut sudah berlangsung lama dan warga berencana mengadu ke perusahaan akan bau menyengat itu. Dan, imbasnya pemakaian air sumur juga hanya bisa dipakai untuk mandi cuci, lantaran tidak bisa dikonsumsi.
 
" Kami terpaksa membeli air bersih bilamana untuk memasak maupun minum.Karena, kalau airnya tidak diendapkan terlebih dahulu akan berubah warna dan berbau. Bahkan, dua hari saja, warna air seperti halnya air teh dan berbau" imbuhnya.
 
RD juga menambahkan, apabila air sungai yang diduga mencemari tersebut, airnya juga sering diambil oleh beberapa orang darimana, guna penelitian.
 
" Air sungai sering diambil orang berseragam, kisaran dua sampai 3 botol untuk dibawa . Dntah darimana mereka,kami kurang tau " pungkasnya.
 
Sementara, ungkapan senada juga dikatakan warga sekitar lainya, apabila masuknya limbah yang meresap ke sumur warga sudah lama terjadi.Dan, warga selama ini hanya memilih diam lantaran saja perusahaan berjanji akan memberikan kompensasi apabila warga bergolak.(bud)
Foto : Dari kiri, Roni Juliarto,Komisioner KPUD Kabupaten Kediri

 

KEDIDI (KoranTransparansi)Dalam rangka menjelang Pemilu 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri, Senin (23/7/2018), mulai melakukan pendataan akan jumlah logistik, meliputi bilik suara maupun kotak suara yang digunakkan dalam Pilkada serentak 2018, lalu.

Menurut Komisioner KPUD Kabupaten Kediri, Roni Juliarto, bahwa pendataan dilakukan guna mengetahui jumlah logistik yang digunakkan dalam Pilkada serentak sudah sesuai ataukah malah berkurang.

" Sejauh ini, dari pendataan yang kami lakukan, jumlah logistik yang rincianya bilik suara 2594 dan kotak suara 5188 sudah sesuai dan tidak berkutang" kata Roni, ditemui di kantor KPUD Kabupaten Kediri, Senin (23/7/2108).

Menurutnya, pendataan logistik dilakukan merupakan instruksi dari KPU Pusat yang harus melaporkan jumlah logistik dimasing-masing-masing daerah.

" Selain laporan rutin, pendataan yang  dilakukan juga dalam rangka Pemilu 2019 mendatang. Pengartianya, supaya kondisi dan jumlah logistik dimasing-masing KPUD bisa dideteksi oleh KPU Pusat " imbuhny

Roni juga menguraikan, memang dalam Pemilu 2019 nanti ada wacana penggantian kotak suara yang akan diganti dengan bahan transparan.Tujuanya, masyarakat bisa melakukan pemantauan saat proses Pemilu berlangsung.

" Untuk skala Nasional, penggantian kotak suara menggunakan bahan transparan, sudah didengungkan oleh KPU RI.Namun, untuk sosialisasi ke daerah terkait hal ini, masih menunggu instruksi dari KPU Pusat " pungkasnya.(bud)

Foto : Djoko Adie Purwanto

 

KEDIRI (KoranTransparansi) - Dalam rapat Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Kota Kediri, yang melakukan pembahasan anggaran di Solo, 20-23 Juli 2018, memprioritaskan pembahasan anggaran pendidikan untuk tingkat sekolah PAUD hingga SMP.

Keterangan Djoko Adie Purwanto anggota Banggar dari Fraksi PDIP DPRD Kota Kediri membenarkan, akan adanya pembahasan anggaran di Solo, 20- 23 Juli 2018.

" Benar, Banggar DPRD Kota Kediri sedang membahas anggaran di Solo " ungkap Djoko melalui telepon selulernya, Minggu

(22/07/2018).

Lebih jauh Djoko menguraikan, jika dalam pembahasan anggaran pendidikan memang lebih diprioritaskan.Karena, hal ini penting untuk peningkatan mutu anak bangsa.

" Pendidikan jadi bahasan prioritas karena penting untuk meningkatkan kwalitas suatu bangsa.Dan, supaya tidak membebankan orang tua dan siswa maka perlu subsidi anggaran di bidang pendidikan " imbuhnya.

Djoko juga menyarankan, agar pihak Dinas Pendidikan Kota Kediri lebih sering memantau Kepala sekolah agar tidak muncul pungutan dan informasi yang menyesatkan Wali Murid.

"Kepala Dinas Pendidikan harus menindak tegas sekolah apabila ketahuan menarik pungutan ke siswa." pungkasnya.

Sekedar diketahui, ikut andilnya kalangan DPRD Kota Kediri angkat bicara perihal pendidikan, seiring munculnya kabar di medsos akan pungutan pada Sekolah Menengah Negeri Pertama 4 Kota Kediri 

Dan, mulai seragam hingga SPP masih ditanggung oleh pemerintah kota Kediri. Dan, pihak kepala sekolah SMPN dan juga SD dilarang melakukan pungutan.Hal ini, sesuai penegasan Siswanto Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.(adu/bud).

 

Foto : Siswanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri (dok)
KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Kabar mencuatnya pungutan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kota Kediri, ditepis pihak Dinas pendidikan Kota Kediri. Karena, mulai seragam hingga SPP ditanggung Pemerintah Kota Kediri. Dan, pihak SMPN dan juga SD dilarang melakukan pungutan.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Siswanto Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, jika kejadian di SMPN 4 tersebut tidak benar akan munculnya informasi tarikan.
 
" Nggak benar , pihak kepala sekolah semua sudah disarankan diknas untuk tidak melakukan pungutan apapun terhadap Wali Murid " kata Siswanto,  Minggu (22/07/2018).
 
Menurutnya , jika subsidi ke sekolahan tingkat SMPN dan SD tetap ditanggung oleh pemerintah kota Kediri dan tidak dicabut.Bahkan, seragam juga tetap gratis untuk ajaran baru, bagi tingkat SMP dan SD.
 
" Kita sekarang membahas anggaran mengenai hal tersebut " imbuhnya.
 
Siswanto juga menambahkan , jika pihak 
Diknas Kota Kediri telah mengumpulkan Kepala sekolah SMPN dan SD yang ada diKota Kediri, guna diberikan arahan tidak melakukan pungutan pada Wali Murid.
 
" Kita sudah kumpulkan MKKS SMPN dan SDN, agar mereka tidak melakukan pungutan " pungkasnya.
 
Ditempat terpisah, Cahyaningtyas, Kepala Sekolah SMPN 4 membenarkan, jika pihak kepala sekolah telah dikumpulkan oleh Diknas.
 
" Memang benar, arahan langsung dari Kepala Diknas sekolah tidak melakukan pungutan" ungkap Yayuk.
 
Sementara, akan ramainya pemberitaan dimedsos Facebook yang menuding SMPN 4 telah melakukan pungutan, Yayuk menegaskan, bahwa kabar tersebut hoax 
 
" Tudingan itu tak mempunyai bukti yang kuat. Dan pihak SMPN 4 bakal melaporkan akun yang menyebarkan berita tersebut ke Polisi" pungkasnya.(bud)
Foto : Program Gemarikan saat berlangsung di Kota Kediri

KEDIRI (KoranTransparansi.com)  - Dalam rangka Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk generasi sehat dan cerdas, Ferry Silviana Abu Bakar (istri Wali Kota Kediri) Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kota Kediri, hadir di Posyandu Kenanga RT 01 / RW 05 Kelurahan Bujel Kota Kediri, Kamis (19/7/2018).

Hadir pula dalam acara ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Semeru Singgih, Kepala Kelurahan Bujel Mujiyo, Ketua TP PKK Kecamatan Mojoroto dan Ketua TP PKK Kelurahan Bujel

Kegiatan ini merupakan upaya memasyarakatkan makan ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan mensosialisasikan pentingnya makan ikan bagi peningkatan gizi balita.

Tak kurang dari 1000 balita diberikan menu makan ikan secara bertahap sesuai dengan jadwal posyandu yang terbagi menjadi 3 wilayah yakni 350 balita di Kelurahan Bujel, 250 balita di Kelurahan Bangsal dan 400 balita di Kelurahan Kaliombo.

Fery Silviana yang akrab disapa Bunda Fey juga mengatakan, bahwa kegiatan memasyarakatkan makan ikan ini untuk memebrikan kesadaran keapda masyarakat Kota Kediri akan pentingnya tingkat konsumsi ikan terutama untuk anak-anak baik yang masih dalam kandungan maupun balita.

“Sering mengkonsumsi ikan baik untuk perkembangan otak anak, sehingga bisa membuat anak cerdas,” ujarnya kepada sejumlah awak media

Bunda Fey yang juga sebagai Ketua TP PKK Kota Kediri menjelaskan, bahwa dalam setiap tahun tingkat konsumsi ikan di Kota Kediri ini terus meningkat.

Pada tahun 2012, lanjut Bunda Fey, konsumsi Ikan di Kota Kediri hanya sebesar 15 kg/tahun. Namun pada tahun ini 2018 tingkat konsumsi ikan Kota Kediri sebesar 24 kg/tahun, dan tidak jauh dengan tingkat konsumsi ikan di Provinsi Jawa Timur.

“Sudah bagus untuk tingkat konsumsi ikan di Kota Kediri. Ikan yang dikonsumsi semua boleh baik ikan air tawar ataupun ikan air laut, yang penting ikan yang mudah dijangkau di sekitar kita karena semua ikan bagus untuk kebutuhan nutrisi otak kita,” katanya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan imunisasi difteri ke-2 dan penyerahan simbolis kepada lima anak untuk menu makan ikan seperti samosa seafood, ekkado udang, donat isi abon ikan, tahu bakso ikan, nugget kepiting, nugget udang, lumpia udang dan pastel udang.(bud)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...