Kediri

Fauzan Adhima

KEDIRI (KT) - Meningkatnya penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2017 yang terjadi dikota kediri, belum dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB). Karena, angka kematian pada penderita DB belum menunjukan kenaikan yang signifikan hingga mencapai 50 persen dibanding tahun sebelumnya

 Pembahasan Rapat Paripurna saat berlangsung.

KEDIRI (KT) - Seiring munculnya Undang-undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, atas perubahan Undang-undang sebelumnya, DPRD Kota Kediri menggelar Rapat Paripurna, Senin (04/12/2017). Diharapakan, Pemkot Kediri segera menuntaskan pembahasan revisi Rancangan Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019.

 Anggota DPRD Kota Batu saat berkunjung ke DPRD Kota Kediri.

KEDIRI (KT) - Dalam rangka menimba pengetahuan akan berbagai hal, anggota Badan Musyawarah ( Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Batu, Senin (04/12/2017), berkunjung ke kantor DPRD Kota Kediri.

Misi dari kunjungan anggota DPRD Kota Batu, dalam hal sharring pembentukan Bamus di kalangan Legeslatif Kota Kediri. Setidaknya, 13 anggota DPRD Kota Batu dari semua Fraksi, ikut dalam agenda kunjungan itu.

Keterangan Henry Subianto, dari Fraksi Gerindra, DPRD Kota Batu , menjelaskan, bahwa agenda inti kunjungan ke DPRD Kota Kediri, dalam rangka pembentukan Bamus apakah ada kesamaan antara DPRD Kota Batu dan DPRD Kota Kediri.

" Memang, ada sedikit perbedaan pembentukan Bamus di kami (DPRD Kota Batu)  dan DPRD Kota Kediri. Namun. secara garis besarnya untuk finalnya" ungkap Henry

Menurutnya, perbedaan yang terlihat, apabila DPRD Kota Batu melibatkan pihak executive saat pembentukan Bamus. Namun, kalau DPRD Kota Kediri tidak melibatkan executive terlebih dahulu.

" Bila dilihat hampir sama kok dan selisihnya di perbedaan waktu saja" pungkasnya.

Terpisah, Wiko Winarko anggota Bamus DPRD Kota Kediri, dari Fraksi Gerindra yang didampingi Yuni Kuswulandari dari Fraksi Golkar menjelaskan, memang muncul perbedaan akan pembentukan Bamus.

" Di internal kami (DPRD Kota Kediri) memang tidak melibatkan Pemkot Kediri.Karena, dalam Rencana Kerja  (Renja) harus dilakukan pembentukan Pansus terlebih dahulu. Namun, secara garis besarnya sama dan hanya perbedaan mekanisme dan waktu saja" katanya. (adu/bud).

 Sejumlah pohon di Kota Kediri yang roboh

KEDIRI (KT) - Itensitas hujan tinggi yang berlangsung akhir-akhir ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri,menghimbau masyarakat agar waspada akan potensi angin kencang yang bisa terjadi setiap saat.

Dijelaskan Kepala BPBD Kota Kediri, Samsul Bahri melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Kediri, Adi Sutrisno, bahwa potensi angin kencang akan terjadi, apabila mengacu keterangan yang dilansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Surabaya.

" Tertanggal 9 Nopember 2017, diperkirakan puncak musim hujan disertai angin kencang akan berlangsung Desember 2017-Februari 2018, mendatang " ungkap Adi Sutrisno, Sabtu (2/11/2017).

Menurutnya, dalam menyikapi hal itu, pihaknya intens melakukan pemantauan. Menginggat, hujan berpotensi disertai puting beliung dan downburst, yakni angin kencang dengan kecepatan mencapai 63 km/ jam, antara waktu 5 – 15 menit.

" Untuk itu, BPBD Kota Kediri gencar lakukan koordinasi dengan pihak terkait, seiring keluarnya surat edaran dari BMKG Surabaya. Karena,  angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah titik " imbuhnya.

Ditambahkan Adi Sutrisno, mengacu kejadian tahun sebelumnya, beberapa rumah dan kantor DPRD Kota Kediri porak poranda. Maka itu, guna mengantisipasi kejadian serupa, pihaknya menghimbau selalu waspada.

" Sosialisasi dan himbauan intens kami lakukan, disamping koordinasi dengan jajaran terkait, meliputi, TNI,Polri, Satpol PP dan Dinas Sosial serta para Relawan Peduli Bencana (RPB) Kota Kediri " pungkasnya.(bud)

 

 Lokasi pembangunan RTH yang saat ini masih berjalan.

KEDIRI (KT) - Proyek bangunan milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Kediri, yakni, Ruang Terbuka Hijau (RTH) tepi sungai Brantas yang dijadwalkan rampung akhir Desember 2017, akan diserahkan pengelolaanya di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertamanan ( DLKHKP) Kota Kediri. Padahal, pihak DLHKP tidak memahami isi ijin yang dikeluarkan BBWS Jatim, atas bangunan RTH tepi sungai Brantas tersebut.

Terlihat tumpukan sampah yang masih terjadi di Kota Kediri

KEDIRI (KT) - Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri kerjasama dengan Sat Pol PP,  akan memberikan sanksi tegas bagi pembuang sampah liar. Hal ini dilakukan, lantaran musim penghujan rentan akan kebiasaan masyarakat membuang sampah disungai.

banner