Kediri

 Foto : Defrizal, Kepala Bulog Sub Divre Kediri

KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Munculnya gula impor yang beredar di Kediri sejak beberapa pekan lalu, Bulog Sub Divre Kediri belum mendapat instruksi membeli gula lokal, lantaran belum ada keputusan dari Bulog pusat terkait hal tersebut.

Diungkapkan Defrizal, Kepala Bulog Sub Divre Kediri, memang beberapa hari lalu, pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama di Bulog Divre Jatim akan pembahasan terpuruknya harga gula lokal.

" Memang ada wacana pembelian gula lokal saat rapat berlangsung, guna menyikapi masuknya gula impor.Tapi, sejauh ini belum ada intruksi lanjutan dari Bulog Pusat akan akan hal ini " ungkap Defrizal, Rabu (25/7/2018)

Ditempat terpisah,Suprayitno salah satu Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Kediri, mengungkapkan, pihaknya berharap agar Bulog segera merealisasikan pembelian gula lokal guna menghindari keterpurukan para petani

" Dari rapat koordinasi bersama Bulog beberapa hari lalu, memang ada wacana membeli gula lokal yang saat ini anjlok dipasaran sejak munculnya gula impor" ucap Suprayitno

Dijabarkan Suprayitno, sejak masuknya gula impor berkisar awal Juni 2018 lalu, harga dipasaran saat ini Rp 9300,- tiap kilogramnya dan harga gula lokal Rp 9400,- per kilogramnya. Dari selisih harga ini, secara otomatis gula lokal akan terpuruk.

" Kalau secara estimasi apabila Bulog jadi membeli gula lokal petani, harganya berkisar Rp 9700,- tiap kiligramnya. Dan, harga ini terbilang sebanding dengan nilai produksi petani lokal " imbuhnya.

Suprayitno juga mengungkapkan, sebenarnya gula impor tidak perlu dilakukan apabila melihat hasil produksi gula lokal di wilayah Kediri yang terbilang relatif besar dan memadai.

" Di Kediri saja terdapat 4 Pabrik Gula (PG) dengan tingkat produksi mencapai 1500 ton-2000 ton, tiap PG dalam tiap pekannya. Nah, dengan kapasitas produksi gula yang besar ini seharusnya gula impor tidak diperlukan" tandasnya.(bud)

 

Foto : Mengeluh sepi, para pedagang ikan laut di pasar Setonobetek Kota Kediri
 
KEDIRI (KoranTransparansi) - Munculnya cuaca yang kurang bersahabat sejak dua pekan ini, membuat pedagang ikan laut di Pasar Setono Betek Kota Kediri, mengeluhkan akan minimnya pasokan. Akibatnya, harga ikan laut melambung, lantaran nelayan takut melaut.
 
Pantauan di lapangan mmenywbutkan, beberapa jenis ikan laut yang mengalami kenaikan meliputi, ikan tengiri yang sebelumnya dijual Rp 60 ribu/kg, kini naik jadi Rp 80 ribu/kg, ikan tuna dari Rp 60 ribu, jadi Rp 100 ribu, ikan tongkol semula Rp 30 ribu, naik menjadi Rp 40 ribu/kg. Ikan kakap dari Rp 60 ribu jadi Rp 70 ribu/kg, ikan kembung dari Rp 35 ribu jadi Rp 40 ribu/kg dan ikan dorang dari Rp 60 ribu, jadi Rp 70 ribu/kg.
 
Keterangan Andik (40), salah satu pedagang ikan laut Pasar Setono Betek menjelaskan, sebelum cuaca buruk, kiriman ikan laut masih lancar. 
 
"Biasanya, pasokan lancar setiap hari selalu diberi. Untuk sekarang dikirim terkadang 2 sampai 3 hari. Bahkan, pasokannya masing-masing pedagang dikurangi. Biasanya kita dapat kiriman per hari 2 - 3 kwintal, tetapi sekarang paling antara 1 - 1,5 kwintal," kata Andik saat ditemui ditempat jualanya, Selasa (24/7/2018).
 
Menurutnya, pasokan ikan laut selama ini diperoleh dari pengepul di wilayah Tuban dan Pantai Prigi Trenggalek. Namun, semenjak 2 minggu terakhir ini, pasokan ikan berkurang, harga ikan juga mahal. Apalagi harga ikan tawar juga naik karena bibit ikan mati.
 
"Gagal panen juga kalau jenis ikan tawar. Ikan gurami dari sebelumnya Rp 35 ribu naik jadi Rp 40 ribu/kg. Udang kecil dari Rp 70 ribu jadi Rp 80 ribu/kg. Banyak bibit yang mati, karena cuaca dingin," tandasnya.(bud) 
Foto : Prosesi pengambilan sumpah PNS sekaligus penyerahan SK

KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Pengambilan Sumpah atau janji PNS dan Penyerahan SK CPNS menjadi PNS tahun 2018. Kegiatan ini, bertempat di ruang Kilisuci, kantor Pemkab Kediri, Selasa (24/7/2018).

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, mengambil sumpah sebanyak 52 PNS dalam acara tersebut. Hadir pula dalam kesempatan ini Sekda Kabupaten Kediri, Drs. H. Supoyo, SH, MSi. beserta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Kediri.

Dalam sambutannya, Bupati Kediri menyampaikan, dari 52 pegawai yang diambil sumpah, sebanyak 31 orang adalah bidan desa. Selanjutnya, terdapat 18 tenaga penyuluh pertanian dan 3 orang lulusan IPDN.

"Saya berpesan kepada para tenaga kesehatan saat pelayanan di desa, untuk menjaga agar tidak ada peningkatan angka kematian ibu dan anak. Sementara kepada penyuluh pertanian agar aktif turun ke petani guna mendampingi dan mensukseskan program swasembada,” jelas Bupati.

Dalam acara tersebut, juga diberikan pula pengarahan dari Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan, Drs. Eko Ediono, M.Si, mengenai visi misi dan arah pembangunan Kabupaten Kediri. Selain itu, dilanjutkan pembekalan dari Plt. Kepala BKD Sukadi, SE, MM. tentang PP no 53 tahun 2010 mengenai disiplin PNS.

"Harapannya pembekalan ini dapat menjadi bekal bagi PNS baru dalam mengarungi dunia birokrasi. Pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan sumbangsih positif pagi Pemkab Kediri,” tegasnya. (adv/Kominfo/bud)

Foto : Terlihat lokasi Sungai Kanal yang menjadi tempat pembuangan limbah Perusahaan.
KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Aliran sungai Kanal bertempat di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri , diduga tercemari oleh limbah yang meresap ke sumur warga setempat. Akibatnya, puluhan KK yang berlokasi dekat aliran sungai tidak bisa mengkonsumsi airnya lantaran berbau.
 
Muncul dugaan, air dirumah tidak bertahan lama lantaran tercemar buangan limbah oleh salah satu perusahaan yang dekat di lokasi pemukiman warga.Apalagi, warga juga mengeluh akan bau sungai yang sangat menyengat apabila aliran sungai tidak begitu deras.
 
Keterangan salah satu warga berinisial RD (45) yang keseharinya sebagai penjual makanan dekat sungai kanal membenarkan akan hal tersebut. Bahkan, kejadian itu sudah lama, terhitung sejak aliran limbah perusahaan di alirkan ke sungai kanal yang sebelumnya dialirkan di sungai sebelah yang agak jauh dari warga.
 
" Sebelumnya dialirkan di sebelah timur.Tapi, sejak dipindah alirannya ke sungai kanal dampak air sumur dan bau sangat menyengat mengimbas ke warga " ungkap RD ditemui dirumahnya Selasa (24/07/2018).
 
Dia juga menambahkan, jika kejadian tersebut sudah berlangsung lama dan warga berencana mengadu ke perusahaan akan bau menyengat itu. Dan, imbasnya pemakaian air sumur juga hanya bisa dipakai untuk mandi cuci, lantaran tidak bisa dikonsumsi.
 
" Kami terpaksa membeli air bersih bilamana untuk memasak maupun minum.Karena, kalau airnya tidak diendapkan terlebih dahulu akan berubah warna dan berbau. Bahkan, dua hari saja, warna air seperti halnya air teh dan berbau" imbuhnya.
 
RD juga menambahkan, apabila air sungai yang diduga mencemari tersebut, airnya juga sering diambil oleh beberapa orang darimana, guna penelitian.
 
" Air sungai sering diambil orang berseragam, kisaran dua sampai 3 botol untuk dibawa . Dntah darimana mereka,kami kurang tau " pungkasnya.
 
Sementara, ungkapan senada juga dikatakan warga sekitar lainya, apabila masuknya limbah yang meresap ke sumur warga sudah lama terjadi.Dan, warga selama ini hanya memilih diam lantaran saja perusahaan berjanji akan memberikan kompensasi apabila warga bergolak.(bud)
Foto : Dari kiri, Roni Juliarto,Komisioner KPUD Kabupaten Kediri

 

KEDIDI (KoranTransparansi)Dalam rangka menjelang Pemilu 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri, Senin (23/7/2018), mulai melakukan pendataan akan jumlah logistik, meliputi bilik suara maupun kotak suara yang digunakkan dalam Pilkada serentak 2018, lalu.

Menurut Komisioner KPUD Kabupaten Kediri, Roni Juliarto, bahwa pendataan dilakukan guna mengetahui jumlah logistik yang digunakkan dalam Pilkada serentak sudah sesuai ataukah malah berkurang.

" Sejauh ini, dari pendataan yang kami lakukan, jumlah logistik yang rincianya bilik suara 2594 dan kotak suara 5188 sudah sesuai dan tidak berkutang" kata Roni, ditemui di kantor KPUD Kabupaten Kediri, Senin (23/7/2108).

Menurutnya, pendataan logistik dilakukan merupakan instruksi dari KPU Pusat yang harus melaporkan jumlah logistik dimasing-masing-masing daerah.

" Selain laporan rutin, pendataan yang  dilakukan juga dalam rangka Pemilu 2019 mendatang. Pengartianya, supaya kondisi dan jumlah logistik dimasing-masing KPUD bisa dideteksi oleh KPU Pusat " imbuhny

Roni juga menguraikan, memang dalam Pemilu 2019 nanti ada wacana penggantian kotak suara yang akan diganti dengan bahan transparan.Tujuanya, masyarakat bisa melakukan pemantauan saat proses Pemilu berlangsung.

" Untuk skala Nasional, penggantian kotak suara menggunakan bahan transparan, sudah didengungkan oleh KPU RI.Namun, untuk sosialisasi ke daerah terkait hal ini, masih menunggu instruksi dari KPU Pusat " pungkasnya.(bud)

Foto : Djoko Adie Purwanto

 

KEDIRI (KoranTransparansi) - Dalam rapat Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Kota Kediri, yang melakukan pembahasan anggaran di Solo, 20-23 Juli 2018, memprioritaskan pembahasan anggaran pendidikan untuk tingkat sekolah PAUD hingga SMP.

Keterangan Djoko Adie Purwanto anggota Banggar dari Fraksi PDIP DPRD Kota Kediri membenarkan, akan adanya pembahasan anggaran di Solo, 20- 23 Juli 2018.

" Benar, Banggar DPRD Kota Kediri sedang membahas anggaran di Solo " ungkap Djoko melalui telepon selulernya, Minggu

(22/07/2018).

Lebih jauh Djoko menguraikan, jika dalam pembahasan anggaran pendidikan memang lebih diprioritaskan.Karena, hal ini penting untuk peningkatan mutu anak bangsa.

" Pendidikan jadi bahasan prioritas karena penting untuk meningkatkan kwalitas suatu bangsa.Dan, supaya tidak membebankan orang tua dan siswa maka perlu subsidi anggaran di bidang pendidikan " imbuhnya.

Djoko juga menyarankan, agar pihak Dinas Pendidikan Kota Kediri lebih sering memantau Kepala sekolah agar tidak muncul pungutan dan informasi yang menyesatkan Wali Murid.

"Kepala Dinas Pendidikan harus menindak tegas sekolah apabila ketahuan menarik pungutan ke siswa." pungkasnya.

Sekedar diketahui, ikut andilnya kalangan DPRD Kota Kediri angkat bicara perihal pendidikan, seiring munculnya kabar di medsos akan pungutan pada Sekolah Menengah Negeri Pertama 4 Kota Kediri 

Dan, mulai seragam hingga SPP masih ditanggung oleh pemerintah kota Kediri. Dan, pihak kepala sekolah SMPN dan juga SD dilarang melakukan pungutan.Hal ini, sesuai penegasan Siswanto Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.(adu/bud).

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...