SURABAYA (KT) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur masih menunggu putusan Ketua Umum DPP Zulkifly Hasan menyangkut soal arah pilihannya pada Pilgub Jawa Timur Juni 2018. 

DPP PAN belum menentukan pilihan apakah ke Khofifah Indar Parawansa atau ke Saifullah Yusuf. Jawa Timur posisinya sedang menunggu.  ungkap Achmad Rubai Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) DPW PAN Jawa Timur menjawab korantransparansi.com, Rabu (13/12/2017).

Ditanya soal kemungkinan membentuk koalisi bersama Partai Gerindra, Rubai menyatakan di partai politik semuanya serba mungkin meski peluang itu sangat tipis. Membentuk koalisi baru dalam waku yang relatif singkat seperti ini, perlu energi yang besar. Partai manapun ketika kita sudah bicara pilkada, maka muaranya menang. 

Sebarapa jauh hubungan dengan Partai Gerindra, dikatakan oleh Rubai, DPP melakukan komunikasi politik dengan siapapun. Hubungan PAN dan Gerindra ya baik baik saja. Harmonis . Dalam kontek Pilgub Jawa Timur PAN diakuinya belum bersikap. Jawa Timur posisi menunggu, katanya menegaskan

Pilgub Jawa Timur bagi PAN tidak sekedar pesta politik saja. Lebih jauh adalah sangat menentukan arah Pileg dan Pilpres 2019. Sebab itu kami harus hati hati.

Pihaknya menilai pasangan Gus Ipul-Azwar Anas dan Khofifah-Emil Elestianto Dardak, adalah pasangan terbaik yang dimiliki Jawa Timur dalam Pilgub 2018 nanti. Karenanya, PAN  tidak akan lari dari dua pasangan tersebut.

Saya kira pasangan Gus Ipul dan Khofifah adalah yang terbaik. Kami sudah melakukan diskusi dengan Kabupaten/Kota . Hasilnya seperti itu. tandasnya

Hanya saja soal siapa yang akan didukung atau PAN akan berlabuh kemana, Ruba’ie mengatakan , itu ditangan Ketua Umum DPP. “DPW PAN Jawa Timur posisinya sedang menunggu,” jelasnya. (min)

Wednesday, 13 December 2017 09:35

Kepala Daerah Harus Tegas Pada Proses E-Budgeting

SURABAYA (KT) - Kepala daerah harus tegas, mengecek dengan teliti dan tau betul sasaranyabpada prosespenyusunan e-budgeting sebelum diserahkan ke DPRD.

Pakde Karwo menjelaskan, pada saat KUA-PPAS sudah ditentukan, akan terlihat program priotas. Sehingga jika ada yang aneh pada anggaran melalui e-budgeting tersebut bisa segera ditindak.

Bahkan sebelum masuk DPRD harus dipresentasikan dulu kalau ada perubahan aneh jadi segera diketahui,” Pak Sekdanya presentasi dulu,” kata orang nomor satu di Jatim saat pembukaan APKASI di gedung Negara Grahadi Selasa (12/12/2017) malam.

Melalui e-budgetingmenerapkan diharapkan bisa meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Karena e-budgeting dilakukan by system bukan by person atau orang ke orang.

Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan para kepala daerah memperkuat integritas untuk melawan korupsi. “Ini semua mengenai integritas. Kalau pungli di Jatim sudah diselesaikan dengan sistem.

Dari segi sistem Teknologi Informasi/TI, Provinsi Jatim sudah berjalan baik. Namun problemnya ada di integritas, jadi ini harus diperkuat,” tegasnya.

Mengenai kebijakan penggunaan anggaran yang dinamis dari Kementerian Keuangan, Pakde Karwo meminta kepada kepala daerah menyusun belanja tetap dengan mengambil anggaran PAD.

“Belanja tetap seperti bayar listrik, telpon, pegawai dimasukkan di dana PAD saja,” imbuhnya sebelum mengakhiri sambutannya. (rin)

KEDIRI (KT) - Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri dalam membina pelaku usaha di wilayahnya membuahkan hasil. Terbukti, bidang klinik UMKM yang dibentuk, mampu mendampingi dan memberikan terobosan masyarakat membuka usaha baru,hingga beromzet puluhan juta.

JAKARTA (KT) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengatakan para pimpinan dewan dan seluruh fraksi di parlemen tidak mau ikut berpolemik dalam pergantian posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Menurut Taufik, dalam rapat Badan Musyawarah kemarin, pimpinan hanya menerima surat resmi pengunduran diri Setnov dan menyampaikannya ke pimpinan fraksi.

"Kami sampaikan sifatnya kolektif kolegial tidak bisa intervensi apapun kecuali meneruskan, termasuk surat-surat ke Bamus," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (12/12).

Surat pengunduran diri itu kata dia, juga disertai surat-surat lain dari Fraksi dan DPP Golkar yang sebelumnya telah ditelaah bersama pimpinan lain dan pihak Badan Keahlian, serta Sekretaris Jenderal DPR.

Setelah disampaikan dalam rapat Bamus sebelum paripurna kemarin, semua fraksi sudah bersepakat untuk menerima pengunduran diri Setnov dan menyerahkan soal pergantian Ketua DPR kepada internal Golkar.

"Kita serahkan sepenuhnya ke Fraksi Golkar setelah Pak Novanto mengundurkan diri," kata Taufik.

Rapat pimpinan DPR telah sepakat memilih Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai pelaksana tugas (plt) ketua DPR menggantikan Setnov.

Fadli selaku Ketua Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR akan bertugas hingga ada Ketua DPR baru definitif yang merupakan hak dari Fraksi Golkar.

Sebelumnya nama Azis Syamsuddin sempat menjadi kandidat kuat pengganti Setnov sebagai Ketua DPR. Namun wacana itu langsung ditolak oleh sebagian besar anggota Fraksi Golkar. 

Calon lain yang menyeruak adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo untuk mengisi posisi Setnov tersebut.

Idrus Bela Penunjukan Aziz

Terpisah, pelaksana tugas Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengklaim, surat rekomendasi Setnov yang menunjuk Azis Syamsuddin sebagai pengganti Ketua DPR sudah dilakukan sesuai prosedur.

Idrus menjelaskan, Setya Novanto sebagai ketua umum memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan, salah satunya posisi Ketua DPR.

"Jadi ketum DPP Golkar Bung Setya Novanto itu memiliki sebuah kebijakan, ia menyatakan mundur dan mengusulkan saudara Azis Syamsudin untuk mengganti. Dan tentu saya selaku sekjen dan sekarang Plt ketua umum memproses itu dan tentu saya kembali pada tata kerja yang ada," kata Idrus di Menara Peninsula, Jakarta.

Idrus pun mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie yang langsung memberikan rekomendasi. 

Kata dia, hal itu berdasarkan AD/ART Pasal 20 yang mengatur bahwa hal-hal bersifat strategis dibicarakan bersama DPP dengan dewan pembina. 

Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menilai pergantian Ketua DPR harus melalui rapat pleno sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam partai.

"Karena apapun boleh saja usulan dari sekjen ketua, korbid dari ketua umum boleh tapi keluar itu harus diputuskan scara demokratis oleh sidang pleno," kata Agung.

Setelah itu, Agung mengatakan, keputusan itu baru dibawa oleh Fraksi Golkar di DPR sebagai perpanjangan tangan dan harus diperjuangkan.

"Enggak bisa main terabas, main potong, nah berarti ini ada pemotongan prosedur menyalahi AD/ART," katanya.

Agung menjelaskan, pemilihan Ketua DPR ini dilakukan sesudah munaslub selesai sampai ketua umum definitif, agar legitimasinya kuat dan tidak dipersoalkan.

Sementara Idrus berpendapat, penunjukan Azis sebagai pengganti Setnov menduduki kursi Ketua DPR, menjadi polemik karena ada dinamika menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa.

"Jadi saya kira proses ini sudah dibicarakan. Lalu kemudian agak ramai, lagi-lagi adalah karena boleh jadi ada kaitannya dengan proyeksi kemungkinan terjadinya Munaslub," katanya. (rin)

Page 1 of 1218
banner