Kediri

Published in Kediri

Muncul Aturan Baru, DPRD Harap Pemkot Segera Tuntaskan RPJMD

Dec 05, 2017 Publish by 
 Pembahasan Rapat Paripurna saat berlangsung.
Pembahasan Rapat Paripurna saat berlangsung. (kt/bud)

KEDIRI (KT) - Seiring munculnya Undang-undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, atas perubahan Undang-undang sebelumnya, DPRD Kota Kediri menggelar Rapat Paripurna, Senin (04/12/2017). Diharapakan, Pemkot Kediri segera menuntaskan pembahasan revisi Rancangan Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019.

Hal ini, sebagai landasan untuk perubahan Peraturan Daerah (Perda), yang wajib menyesuaikan Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Lalu, dari pembahasan itu, pihak Legislatif Kota Kediri menindaklanjuti dengan membentuk tim Pansus Revisi RPJMD Kota Kediri. Adapun, perubahan dititik beratkan akan pengelolaan Pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas maupun kejuruan (SMA/SMK) dan Terminal angkutan yang ditangani Provinsi Jawa Timur.

Ketua DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon mengatakan, perubahan tersebut sebenarnya hanya menyesuaikan dengan peraturan yang baru.

"Karena, ini amanat UU yang kita harus kita lakukan dan ditindaklanjuti segera.Untuk targetnya, harus sudah rampung 7 Desember 2017. Saat ini, pembentukan Pansus guna menyusun perubahan Perda," ujarnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Budwi Sunu Hernaning menjelaskan, revisi tersebut, lantaran dalam penyusunan RPJMD 2014-2019 sebelumnya, belum mengacu pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurutnya, UU ini memberikan panduan yang lebih jelas terkait distribusi fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dulu waktu penyusunan RPJMD dilakukan pada awal 2014. Sementara UU ini keluar pada akhir 2014, sehingga RPJMD Kota Kediri 2014-2019 kemarin masih belum mengacu pada UU yang baru ini ," urainya.

Ia menambahkan, dalam UU yang baru itu dijelaskan salah satunya pada kewenangan daerah yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Diantaranya, pengelolaan SMK-SMA yang kini pengelolaannya diserahkan ke Pemerintah Provinsi, serta kewenangan dalam bidang energi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan beberapa perubahan yang lain.

"Perubahan ini hanya belaku hingga pada pelantikan Kepala Daerah mendatang tahun 2019. Namun, untuk RPJMD tahun berikutnya akan kembali dibahas lagi nanti," pungkasnya.

Sekedar diketahui, UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah.(bud)

banner