BANYUWANGI (KoranTransparansia.com) - Dalam bahasa Oseng, ‘Kanggo Riko' memiliki arti ‘Untuk Anda’. Program peningkatan kesejahteraan andalan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu lebih spesifik menyasar pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) dari keluarga kurang mampu.

”Jadi program ini membantu masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan usaha ekonominya. Tahun depan kita melipatgandakan jumlah penerimanya,” ujar Bupati Abdullah Azwar Anas pada Rabu (15/8/2018) seperti dilaporkan www.banyuwangikab.go.id

Tahun ini ada 1.160 pelaku UMKM yang mendapat program Kanggo Riko. Masing-masing penerima mendapat bantuan senilai Rp 2,5 Juta berupa barang atau peralatan sesuai bidang usahanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Zen Kostolani, mengatakan, Pada tahap awal, program ini dilaksanakan di 29 desa dengan total anggaran senilai Rp 2,9 Miliar. 

Dana tersebut, lanjut Zen, merupakan akumulasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari 29 desa yang melaksanakan program tersebut.

“Contohnya, penjual pentol diberi bantuan gerobak dan kompor. Tukang tambal ban dibelikan kompressor oleh pemerintah desa,” ujar Zen.

 

Barang bantuan tidak boleh dijual

Kepada 1.160 penerima, Zen mengimbau agar barang bantuan tidak dijual dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usaha. 

“Bupati berpesan agar bantuan (Kanggo Riko) itu terus dipantau. Tidak boleh dijual. Karena bantuan serupa seringkali dijual. Misalnya diberi bantuan kambing, setelah dicek ngakunya mati. Padahal dijual,” ungkapnya.

Dengan memiliki peralatan kerja yang cukup, pemerintah berharap terjadi peningkatan kesejahteraan. Karena pelaku UMKM dari keluarga kurang mampu  tidak perlu lagi menyisihkan uang untuk membeli peralatan dalam waktu dekat.

“Penghasilan bisa untuk belanja kebutuhan pokok. Selebihnya bisa ditabung untuk mengembangkan usaha atau untuk keperluan lain,” tandasnya. 

Pemerintah desa bisa menganggarkan maksimal Rp 100 Juta

Bagi pemerintah desa yang belum melaksanakan program Kanggo Riko, DPMD optimis pada tahun 2019 seluruh desa di Banyuwangi bisa melaksanakan program tersebut.

“Setiap desa bisa mengalokasikan maksimal Rp 100 Juta. Tapi semua tergantung kewenangan dan skala prioritas masing-masing desa. Tidak ada intervensi,” tegas Zen. 

Sementara itu, Kepala Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Untung, menyambut baik munculnya program Kanggo Riko. 

Di Sukojati, lanjutnya, banyak warga kurang mampu yang memiliki usaha kecil-kecilan dengan peralatan dan modal seadanya. 

“Tahun depan akan kita alokasikan. Ini program pengentasan kemiskinan yang sangat bagus. Nanti kita juga tetap melaksanakan program bedah rumah,” tandasnya.

Untung menilai, program Kanggo Riko ibarat memberi kail dan bukan memberi ikan. Bagi warga yang mendapat bantuan tentu akan memanfaatkan barang atau peralatan untuk menjalankan usaha.

“Coba kita beri uang tunai. Bukan dibelikan peralatan, malah dipakai belanja (barang konsumtif) ke pasar,” ujarnya sambil berkelakar. (def) 

 

Surabaya (KoranTransparansi.com)  -  Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjamin seluruh kerugian akibat Gempa 6,4 SR yang terjadi di Pulau Sapudi  Sumenep dan sekitarnya pada Kamis dinihari, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemprov Jawa Timur. 

Namun jika Pemkab Sumenep ingin partisipasi ya silahkan saja karena Gempa itu ada diwilayah Kabupaten Sumenep. Pemprov Jawa Timur bisa mengatasi sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. tegasnya Gubernur kepada wartawan di Surabaya, Kamis (11/10/2018) siang.

Kedatangan Soekarwo disambut ratusan siswa terpelajar, aparatur desa dan warga yang terkena gempa. Sesampainya di Pulau Sapudi, Gubernur langsung melakukan koordinasi dengan Camat setempat. 

Gubernur Jawa Timur H Soekarwo dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Lucky Himawan serta Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arief Rahman langsung meninjau lokasi Gempa setelah sebelumnya melakukan rapat khusus dengan instansi dilingkungan Pemprov Jawa Timur. 

Dari data sementara setidaknya ada dua Kecamatan terkena Gempa. Puluhan rumah mengalami rusak berat.30 rumah mengalami rusak berat dan sekitar 80 orang mengalami luka ringan. Selain itu ada 3 orang yang meninggal dunia, dua diantaranya sudah dimakamkan. 

 

Gubernur Soekarwo menyatakan mereka yang luka luka memang tidak dibawa ke rumah sakit. Para korban lebih  memilih pengobatan ditempat yaitu di Pulau Sapudi ketimbang di bawa ke Sumenep. Sehingga kita harus mengirim para medis dan non medis, obat obatan dankebutuhan lain kesana. 

"Yang dibutuhkan dokter ahli bedah dan ortopedi,"tandas Gubernur Soekarwo.

Semua kebutuhan akibat Gempa di Pulau Sapudi Sumenep dan Bondowo menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur bekerjasama dengan Polda Jawa Timur dan Kodam V Brawijaya untuk membangun rumah rumah milik warga. 

Pasukan Polri, TNI dan tim pemprov akan diberangkatkan ke lokasi Jumat (12/10/2018) sekaligus membawa semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Nantinya satu rumah dikerjakan 10 orang terdiri pasukan Polri, TNI dan masyarakat. 

Pemprov Jawa Timur memiliki pengalaman dalam menangani bencana yaitu bencana Pacitan dan tempat lainya beberapa waktu lalu. Pembangunan rumah rumah penduduk ditarget akan selesai kurang dari 3 minggu.

Gubernur belum memerinci berapa miliar kerugian akibat Gempa di Pulau Sapudi Sumenep dan Bondowoso. Namun sebuah tim juga sedang menuju ke lokasi. Juga anggaran yang dbututhkan. Tapi Pemprov Jawa Timur siap dana sehingga tidak perlu ada bantuan pihak luar. (min)

 

Surabaya (KoranTransparansi.com)  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat menangani musibah Gempa 6,4 SR yang terjadi Kamis dinihari di beberapa daerah  di Jawa Timur  dengan menggelar rapat khusus melibatkan Oganisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (11/101/2018).

Rapat khusus di pimpin Gubernur Soekarwo berlangsung di gedung negara Grahadi Surabaya pukul 07.00 WIb diikuti Sekdaprov Heru Tjahjono, Kadinkes Jawa Timur dr Kohar, Kadinsos Jawa Timur Sukesi, BPBD Jawa Timur, dan beberapa kepala Biro.

Gubernur memutuskan akan segera menangani semua korban yang diakibatkan musibah tersebut. Terhadap mereka yang meninggal, Pemprov Jawa Timur akan memberikan bantuan awal Rp 5 Juta. 

Gubernur pagi ini juga langsung menuju lokasi bencana dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Lucky, Pangdam V Brawijaya. 

Berikut ini hasil rapat dengan OPD dalam penanganan bencana di Jawa Timur

1. Rapa Gubernur diruang kerja Grahadi pukul 

2. Langsung  memutuskan berangkat dengan Kapolda dan Pangdam ke lokasi bencana di pulau Sapudi

3. Rumah rusak langsung dibangun oleh pemprov, hari (Kamis,11/10/2018) juga langsung turun kelapangan bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya.

4. Yang sakit langsung ditangani serius dengan dokter 

5. Yang meninggal diberikan santunan awal Rp 5 juta

6. Gubernur saat itu juga menelpon Camat Gayam tentang kondisi diwilyahnya 

7. Gubernur  minta segera didata berapa rumah rusak dan berapa yg luka dan yg meninggal 

8. Pagi ini tim lengkap berangkat untuk melakukan rehabilitasi semua dan masyarakat tidak boleh menunggu lama harus segera teratasi (min)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang mencapai Rp 855,5 miliar ternyata tidak ada alokasinya untuk perluasan apron Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu.

Fakta ini diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam siaran pers komisi X DPR RI yang diterima WartaTransparansi.com, Selasa (9/10/2018).

Heri ingin membantah pernyataan Presiden Jokowi itu sekaligus juga membantah pernyataan presiden yang mengatakan bahwa para tamu dalam pertemuan tahunan tersebut mengeluarkan biaya sendiri.

“Saya di Komisi XI tahu persis Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 855,5 miliar dan itu sebatas untuk biaya yang sifatnya operasional, termasuk biaya hotel dan jamuan makan, diantaranya pengeluaran akomodasi mencapai Rp 569,9 miliar.

Lalu diikuti makanan dan minuman sebesar Rp 190,5 miliar; transportasi sejumlah Rp 36,1 miliar; hiburan sebesar Rp 57 miliar; dan souvenir senilai Rp 90,2 miliar," tutur Heri.

Sementara Bank Indonesia (BI) sendiri, sambung legislator Partai Gerindra ini, mengalokasikan anggaran untuk persiapan hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office) yang diperkirakan besarannya sekitar Rp 200 miliar.

Tentu para delegasi dari berbagai negara tak mau menanggung biaya sendiri.

“Jadi biaya sebesar Rp 855,5 miliar bukan untuk memperluas apron di Bandara Bali dan membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali, seperti yang disampaikam Jokowi. Itu semua pos anggarannya terpisah, mencapai hingga Rp 4,9 triliun yang dialokasikan dari APBN," papar Heri.

Legislator dari dapil Jabar IV ini memahami penyelenggaraan pertemuan IMF- WB sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan tidak bisa dihindarkan. Ia berharap, agar pemerintah menghemat anggaran yang ada.

Apalagi, beberapa daerah sedang mengalami bencana alam. Biaya penghematan bisa digunakan untuk merehabilitasi daerah gempa dan membatu para korban.(sam)

Page 1 of 1807
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...