Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menawarkan sebuah solusi atas problem konstitusi dimana Gubernur terpilih tidak bisa melaksankan program programnya karena anggaranya  belum dalam APBD 2019/2024.

Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur terpilih, yaitu Bu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak,untuk  segera mengajukan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setelah sebulan resmi dilantik menjadi Gubernur.

Hal ini mengingat APBD  sudah disahkan pada masa periode Gubernur yang lama. Tawaran ini supaya Gubernur terpilih nantinya bisa melaksanakan program program pembangunan secara maksimal. tegas Pakde Karwo. 

Atas usulan  Gubernur Soekarwo yang disampaikan pada saat sidang paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda  penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi, Sahat Tua Simanjuntak, Ketua Fraksi Partai Golkar, ketika dimintai tanggapannya, merespon positif.

Fraksi Golkar sangat setuju dengan usulan Pakde Karwo. Ia mengatakan, ini sebuah usulan yang bagus dan Fraksi Golkar akan dukung. Namun harus merujuk pada peraturan yang ada.

Ini ada probplem konstitusi . Gubernur terpilih periode 2019-2024 tidak  bisa melaksanakan program programnya karena APBD sudah disahkan lebih dulu. Tapi itu bisa dilakukan oleh Bu Khofifah-Mas Emil Dardak dengan mengajukan perubahan RPJMD. RPJMD itu haknya Gubernur terpilih. 

RPJMD itu berlaku selama 5 tahun. Dan itu menjadi pintu masuk melakukan perubahan anggaran,PAK. 

Menurut Sahat, Fraksi Golkar akan mendukung Gubernur Bu Khofifah segera mengajukan perubahan anggaran yang harus diputuskan melalui Properda (Program Peraturan Daerah). kata Sahat Simanjuntak kepada wartawan di kantor Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).

Secara aturan perubahan baru bisa diajukan setelah enam bulan terhitung semenjak dilantik. 

Dengan mengajukan RPJMD,maka Gubernur Jatim yang baru dilantik bisa segera membuat P-APBD Jatim 2019 sehingga program-program yang ada di RPJMD bisa dialokasikan dalam APBD Jatim tahun berjalan.

“Tanpa ada usulan dari properda maka kita akan sulit memasukkan perda-perda yang baru karena kita sudah sepakat setiap Raperda yang dibahas dalam satu tahun itu harus dibahas lebih dulu oleh Properda,” tegas Sahat.

Ia juga berharap dalam penyusunan RPJMD Jatim 2019-2024, Gubernur Jatim terpilih bisa melanjutkan filosofi yang digunakan Pakde Karwo meminjam istilah Ketua FPG DPRD Jatim yaitu The Winner Is Not Take All, The Winner Don’t Take It All (Pemenang itu tida mengambil semuanya).

“Artinya dalam menyusun RPJMD, Pakde Karwo dulu juga mengajak DPRD Jatim sehingga demikian RPJMD Gubernur Jatim itu menjadi bagian dari program yang dilaksanakan anggota DPRD Jatim. Karena Khofifah diusung Partai Golkar, maka diminta atau tak diminta maka kita wajib mengamankannya,” kelakar Sahat Tua Simanjuntak. (min)

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandeng sekitar 200 pemuda di Jakarta untuk dijadikan kader anti-narkoba sebagai salah satu upaya menyosialisasikan bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat.

Sejumlah calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) se-Provinsi DKI Jakarta itu dikukuhkan Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Faisal Abdullah, di Jakarta, Selasa Malam.

Sebelum turun ke lapangan, para kader mendapatkan pelatihan selama tiga hari dari 26-28 November di Jakarta dengan pemateri antara lain dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Badan Narkotika Nasional dan motivator dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Materi yang diberikan antara lain tentang kebijakan pemerintah di bidang kepemudaan, peran dan tugas KIPAN, peran revolusi mental, strategi dan pencegahan narkoba di masyarakat, teknik komunikasi, konseling dan rehabilitasi serta kampanye anti-narkoba lewat media sosial.

Program KIPAN pertama kali di mulai sejak 2016 oleh Kemenpora bekerjasama dengan BNN yang telah merekrut sejumlah kader dari berbagai wilayah di sejumlah provinsi di Indonesia.

"Dari kerjasama dengan BNN ini alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang baik dari bapak Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan inpres tentang narkoba," kata Abdullah, di Jakarta, Selasa.

Salah satu pemuda Jakarta, Firdaus Adi Setiawan, mengaku merasa tergerak untuk ikut terlibat menjadi kader anti-narkoba tersebut.

"Saya ingin menjadikan negara ini maju dan saya membaca bahwa narkoba sudah menyebar luas..., teman saya sendiri ada juga yang menjadi korban bandar, korban penyelundupan juga ada," kata Setiawan. Ia tergabung di karang taruna di daerah Tebet, Jakarta, dan suatu forum anak.

Setelah mengikuti pelatihan, ia akan membuat program sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan pendekatan yang sesuai dengan anak-anak.

"Mungkin kami akan buat lomba mewarnai anti narkoba dan kita tanamkan kepada mereka untuk tidak memakai narkoba ke depannya," kata Firdaus.

Salah satu kader anti-narkoba lainnya, Nadila Azizah, akan mulai mengaktifkan kembali kegiatan karang taruna di daerahnya di Jagakarsa untuk membuat sejumlah program penyuluhan anti-narkoba.

"Aku merasa di lingkunganku sendiri ada satu tempat yang sepertinya dijadikan tempat transaksi.  Banyak yang tertangkap itu anak-anak sekolah, SMP-SMA... Bahkan di daerah saya juga ada yang tertangkap orang dewasa yang sudah punya anak dua. Jadi tidak hanya orang dewasa yang kena, anak-anak juga," kata Nadila.

Sasaran program pelatihan dari Kemenpora itu adalah para pemuda dari umur 16-30 tahun.

Setelah menyelesaikan pelatihan, para kader tersebut akan merekrut sekitar 25 anggota di wilayah kerjanya untuk dilibatkan menjadi kader-kader di masyarakat.

"Pesannya, dari diri kita sendiri kita harus mengenal narkoba itu apa, bahayanya apa, dan kita juga harus bisa membawa diri ke pergaulan yang lebih positif," kata Daus.

Kasubdit Lingkungan Kerja dan Masyarakat BNN, Komisaris Besar Polisi Ricky Yanuarfi, mengungkapkan, wilayah Jakarta memiliki angka prevalensi pengguna narkoba tertinggi di seluruh Indonesia yaitu 2,18 persen dari jumlah penduduknya.

"Jakarta merupakan ranking pertama dari semua provinsi di republik ini terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu perlu ada perhatian khusus dari pemerintah setempat, semua komponen, stakeholder agar ke depan generasi Jakarta bisa terproteksi, terjaga dengan baik," kata Yanuarfi.

Untuk 2018 ada tiga wilayah yang menjadi target program pelatihan tersebut, yaitu Aceh, Jakarta dan Bali, ungkap Ricky.

"Seperti apa yang disampaikan pak deputi tadi, 10-20 tahun ke depan mereka ini lah pemegang tampuk bangsa ke depan," kata Ricky. Nadila pun berpesan sebagai kader anti-narkoba.

"Sebenarnya kita sendiri tahu hanya saja kita suka menutup mata dan telinga. Dari diri sendiri kita harus peka lingkungan yang baik yang mana, lingkungan yang tidak yang mana, diawali dari diri sendiri kita bisa memilih berteman sama siapa, mau sama yang baik atau ngga," kata Nadila. (*/med)

Banyuwangi (KoranTransparansi.com) - Sandiaga Salahudin Uno bertemu dengan perwakilan 25 Desa di Banyuwangi, Selasa (27/11/2018). Acara yang digelar di AJM Genteng Banyuwangi, menjadi ajang curhat para petani, guru honorer, K 2  dan para pelaku UMKM. Mereka mengeluhkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan produksi pertanian yang anjlok harganya.

Menurut Sandi lesunya ekonomi, kesejahteraan yang menurun, dirasakan seluruh daerah yang dikunjunginya. Khususnya para petani dan guru honerer.

Bu Hanifah peserta diskusi pelaku UMKM kemasan olahan ikan berharap, jika Prabowo dan Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden semua keadaan menjadi lebih baik.

“Semoga jika bapak  jadi wakil presiden, semuanya akan menjadi lebih baik. Sekarang semuanya jadi serba mahal, sementara daya beli masyarakat turun. Tolong pak diperbaiki keadaan ini,” kata Hanifah.

“Saya sudah lima hari berada di Jawa Timur dari Malang hingga di Banyuwangi.  Keluhannya sama. Dari  Batu, Lumajang, Jambuwer hingga Jember. Ada Pak Agus Sayur yang panen tomatnya anjlok di Batu. Biaya produksi satu kilo Rp 1500. Pas panen hanya bisa di jual Rp 300 per kilogram, atau petani tebu di Lumajang yang harganya juga anjlok karena pemerintah membuka  keran impor, juga petani  kopi di Jambuwer. In Shaa Allah kita perbaiki itu semua Bu Hanifah,”  jelas Sandi.

Sandi dihadapan ratusan peserta diskusi menyatakan pasangan Prabowo Sandi akan menciptakan Gerakan ekonomi rakyat yang akan menyasar para pelaku ekonomi kecil dan menengah. Karena menurut Sandi, inilah denyut ekonomi Indonesia sesungguhnya.

“Soal K 2 dan guru  honorer kami sudah menandatangani kontrak untuk memperbaiki kesejahteraan K 2 dan guru honorer,” terang Sandi. (med)

Tuesday, 27 November 2018 21:03

Rapimnas SMSI Digelar Desember di Jakarta

Semarang (KoranTransparansi.com) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada pertengahan Desember mendatang di Jakarta. SC dan Oc kini sedang menyiapkan semua keperluan termasuk materinya.

Sekretaris Jenderal SMSI Firdaus, ketika berada di Semarang mengatakan sebagai organisasi yang baru lahir, SMSI masih disibukan dengan aktivitas membangun dan melakukan penguatan infrastruktur organisasi.

“SC terus menggodok materi yang akan disajikan dalam Rapimnas sekaligus melakukan inventarisasi masukan masukan dari pengurus SMSI baik ditingkat pusat maupun daerah,” tegas Fordaus

Dijelaskan bahwa , konsolidasi organisasi  mendesak dilakukan dengan melihat berbagai problem terkait dengan pesatnya pertumbuhan jumlah perusahaan media siber yang semakin menjamur.

“Pertumbuhan tidak terpusat di Jakarta atau kota-kota yang menjadi ibukota provinsi saja, tetapi di hampir seluruh kabupaten/kota di tanah air,” tuturnya.

Kondisi saat ini, lanjut Firdaus, sebagian besar pengelola media siber baik yang di Jakarta maupun di ibukota provinsi, tengah berjuang untuk membesarkan kelangsungan usahanya, ditengah persaingan yang semakin ketat pada era digital.

Dengan kondisi demikian, SMSI Pusat segera mengambil langkah cepat dengan menggelar Rapimnas yang akan diikuti seluruh anggota pengurus pusat, para ketua dan sekretaris pengurus provinsi SMSI.

Persoalan kesehatan keuangan perusahaan akan menjadi salah satu bahasan, karena problem ini menjadi persoalan yang menggejala secara umum.

Seiring dengan semakin surutnya pasar media cetak, tambah Firdaus, semestinya kondisi itu menjadi peluang bagi media siber untuk merebut konsumen media termasuk kue iklannya.

“Namun yang terjadi belum sesuai yang diharapkan, terlebih di kalangan media siber di wilayah kabupaten/kota,” tandasnya.

Diakhir perbincangan, diterangkan Firdaus, pada Rapimnas SMSI nanti, juga dimatangkan tentang PO ( Peraturan Organisasi) untuk memperluas rentang kendali dan jangkauan pelayanan organisasi terhadap anggota yang sebarannya semakin luas.(mat)

Page 4 of 1820
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...