DAERAH

Published in DAERAH

Dana desa tahap kedua 40 persen di Lamongan telat cair

Dec 12, 2017 Publish by 
Dana desa tahap kedua yang 40 persen sampai saat ini belum kunjung cair, padahal laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahap pertama sudah di serahkan, tapi hingga detik ini dana itu tak kunjung cair.
Dana desa tahap kedua yang 40 persen sampai saat ini belum kunjung cair, padahal laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahap pertama sudah di serahkan, tapi hingga detik ini dana itu tak kunjung cair. (kt/ard)

LAMONGAN (KT) - Dana desa (DD) tahap kedua 40 persen di Lamongan telat cair, akibatnya banyak kepala desa yang mencari talangan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan yang sudah di kerjakan dengan menggunakan dana desa tahap pertama yang 60 persen.

Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kepala desa saat awak media berkunjung ke rumahnya beberapa waktu yang lalu.

Beliau mengungkapkan bahwa dana desa tahap kedua yang 40 persen sampai saat ini belum kunjung cair, padahal laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahap pertama sudah di serahkan, tapi hingga detik ini dana itu tak kunjung cair.

" Saya sangat bingung dengan kondisi ini, sementara pengerjaan infrastruktur jalan pada pencairan tahap pertama sudah saya kerjakan, untuk saat ini terpaksa saya mencari solusi untuk bisa melanjutkan pembangunan, "ungkapnya.

Ia menuturkan untuk masalah biaya pengerjaan yang sudah berjalan pihaknya terpaksa mencari pinjaman sana-sini untuk antisipasi bahwa proyek pembangunan jalan jangan sampai terlihat mangkrak.

Sementara itu pernyataan dari perangkat desa lainnya terkait masalah dana desa yang molor pencairannya mengatakan bagaimana nanti pertanggung jawabannya, sementara ini sudah bulan Desember.

" Ini yang miss di mananya, sebentar lagi kan tahun 2018, tentunya dana desa yang akan datang akan segera di cairkan oleh pemerintah pusat, bagaimana nanti membuat laporannya, " ucap perangkat desa yang enggan disebutkan namanya.

Ia menuturkan apakah masalah ini terjadi di daerah-daerah lainnya, ataukah hanya di Lamongan saja, menurutnya ada yang tidak beres dengan pengelolahan dana desa yang selama ini sudah di lakukan di wilayahnya.

Beliau berharap agar dana desa yang sudah di gelontorkan oleh pemerintah pusat melalui APBN betul-betul bisa di rasakan oleh masyarakat dan bisa menjadikan desa itu mandiri. (ard). 

banner