Banyuwangi

Ketua DPRD Melepas Jalan Sehat Kertosari 2018

BANYUWANGI (Korantransparansi.com) - Sedikitnya 1500 warga sekitaran Kelurahan Kertosari meramaikan pelaksanaan jalan sehat yang digelar oleh Kelompok Kerja Pemuda Perjuangan (KKPP) Mangun Kerto Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Minggu (11/3) pagi. Peserta jalan sehat itu dilepas oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara bersama Kepala Kelurahan Kertosari, Joko Handoko, SAp.

Irjenpol Machfud Arifin

BANYUWANGI (Korantransparansi.com) – Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi (Irjenpol) Machfud Arifin, menyebut Banyuwangi layak dikunjungi peserta International Monetary Fund (IMF) yang bakal digelar di Bali sekitar Oktober 2018 mendatang. Sebagai destinasi wisata baru daerah berjuluk The Sunrise of Java sebanding dengan Negeri Para Dewata.

 Massa Saat Bernegoisasi dengan aparat, agar perwakilan bisa masuk

BANYUWANGI (Korantransparansi.com) -Puluhan massa dari Gerakan Penyelamat Partai Golkar (GPPG) Banyuwangi mendatangi gedung partai Golkar Banyuwang. Mereka menuntut Ismoko tetap menjadi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi dan Sahlan tetap menjadi Sekretaris Partai Golkar Banyuwangi.

Hanya saja , massa GPPG menyesalkan digemboknya pintu gerbang, sehingga massa tertahan di pinggir pagar serta tertahan didepan pintu masuk kantor partai. 

Massa tersebut berteriak-teriak agar Ketua Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi, Ruliyono juga harus mundur. “Kalau Pak Ismoko diganti dan Sahlan diganti, berarti Pak Ruliyono juga harus diganti,” teriak puluhan massa dipintu gerbang masuk partai Golkar. Sedangkan dipintu gerbang tersebut Satgas Partai Golkar dan aparat Polres melakukan penjagaan.

Setelah bernegoisasi, akhirnya perwakilan massa diterima pengurus partai Golkar, yakni Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuwangi, Ir Oktavius Balisuki dan Drs Supoyono. Lima orang perwakilan itu langsung dipimpin Ketua GPPG Banyuwangi, Samsudi. “Kenapa sesama Golkar kok pintunya ditutup,” tanya Samsudi kepada pengurus yang menerimanya. 

Dalam pernyataan sikapnya, GPPG menyebut sejak kepengurusan Ruliyono terhitung sejak dilantik hingga sekarang atau selama 2 tahun tidak ada kemajuan dari aspek internal dan eksternal. “Partai Golkar bukan milik Ruliyoni pribadi, tapi milik bersama, tidak ada pergantian Wakil Ketua DPRD dan tidak ada pergantian sekretaris dan turunkan Ruliyono.” Begitu GPPG menulis di poster-poster yang dibawa.

Selain itu, ada kader dari Desa Tulungrejo yang menyatakan ada isu kalau Sahlan akan dipindah ke dapil lain. Karena kalau itu terjadi, massa dari dapil 5 tidak setuju. “Itu tidak benar,” jawab Oktavius menanggapi isu tersebut.   

Ketua GPPG Banyuwangi, Samsudi menyatakan agar Ismoko ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD, itu harus. Begitu juga Sahlan harus ditetapkan sebagai Sekretaris. Kenapa, karena Ismoko kepada konstituenya bagus, dalam melaksanakan tugas Ismoko sangat disiplin. 

“Kalau permohonan kami tidak ditanggapi, pasti ada efeknya dan golkar dibawah akan turun, akan merosot, coba nanti dilihat saja. Ini untuk pak Ismoko. Sekretaris Sahlan diganti. Pak Sahlan juga bagus. Kalau ini terjadi, Pak Ruli harus lengser.

Pak Ruli tidak bisa ngayomi kader, jadi pemimpin otoriter, karepe dewe, saya tidak mau pemimpin seperti. Saya ingin Golkar ini besar. Itu saja,” tandas Samsudi kepada wartawan usai diterima pengurus Golkar di kantor Golkar Banyuwangi, Senin (5/3).

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuwangi, Ir Oktavius Balisuki usai menerima menyatakan aspirasi itu ada proses di organisasi di partai. Artinya disini ada pemangku kebijakan atau pimpinan partai. Karena di organisasi itu ada regulasi yang harus dilakukan.

“Kami tidak bisa menjawab hal itu sekarang. Karena hal itu yang menjadi regulasi yang ada di partai. Soal ditutupnya pintu gerbang itu hanya soal tindakan yang tidak kita inginkan aja, tidak ada perintah dari pimpinan,” tegasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi, Mohammad Ruliyono, SH ketika dikonfirmasi secara tegas menyatakan tidak ada pemindahan dapil untuk Sahlan. “Itu tidak benar. Saya akan menandatangani dengan tangan terbuka dan tetap di dapil 5. Saya jamin itu,” ujarnya.

Begitu pula menanggapi Ismoko. Pergantian itu sudah urusan partai tingkat DPD Partai Golkar Provinsi Jatim. Bahkan, Ismoko dan istri juga sudah melakukan klarifikasi di DPD Partai Golkar Jatim. “Pak Ismoko itu bukan dilengserkan. Tapi dapat penugasan di Badan Kehormatan (BK). Itu saja. Menjadi pimpinan itu ada mekanismenya, tidak ujug-ujug jadi pimpinan begitu. Ada Musda dan Rakerda, artinya ada regulasinya,” paparnya. (ari)

 

 Iptu Budi Hermawan Saat Menjadi Irup di salah satu sekolah SMPN

 

BANYUWANGI (Korantransparansi.com) – Memasuki 5 Maret 2018 merupakan awal gelaran Operasi Keselamatan Semeru 2018. Sejumlah perwira Satlantas Polres Banyuwangi, Senin (5/3/) pagi, blusukkan ke beberapa SMP yang ada di Bumi Blambangan dalam rangka Police Goes To School.

Salah satunya adalah Kanit Regestrasi dan Identifikasi (KRI), Iptu Budi Hermawan. Perwira asal Desa Tampo, Kecamatan Cluring ini menjadi inspektur upacara di SMPN 2 Kalipuro. Pagi itu, mantan Kanit Laka Satlantas Polres Banyuwangi ini mengajak para pelajar di sekolah tersebut agar tertib berkendara.

“Diantara kalian pasti belum ada satupun yang memiliki SIM. Karena dari sisi usia memang belum waktunya untuk mengajukan permohonan. Sebaiknya minta orang tua atau orang yang bisa disuruh untuk melakukan antar jemput ke sekolah. Atau bisa juga naik angkot,” sarannya.

Di rumah, pelajar SMP juga tidak boleh mengendarai kendaraan seorang diri. Persoalannya hanya satu, belum mengantongi SIM. Untuk urusan wira-wiri sebaiknya mengajak orang tua, kerabat atau rekan untuk mengantar. “Masalah akan muncul saat terlibat kecelakaan. Lantaran belum mengantongi SIM tentu petugas menganggapnya sebuah kesalahan. Orang tuanya bahkan patut disalahkan karena membiarkan anaknya naik kendaraan tanpa SIM,” tegasnya lagi.

Apalagi mulai 5 Maret 2018 telah dimulai Operasi Keselamatan Semeru 2018. Para pengendara kendaraan wajib melengkapi diri dengan SIM dan STNK. Selain itu, pemotor harus mengenakan helm dan menyalakan lampu utama di siang hari. Operasi ini akan berlangsung sampai 24 Maret 2018 atau kurang lebih selama tiga minggu.

“Naik motor tak boleh sambil mengoperasikan HP. Itu termasuk larangan yang dalam giat ini akan dilakukan tindakan berupa sanksi tilang,” ungkap Iptu Budi.

Usai upacara, perwira pertama yang pernah menjadi Kanitreskrim Polsek Gambiran ini diajak menanam bunga di halaman sekolah oleh perwakilan siswa didampingi para guru. Kegiatan ini simbol kedekatan antara pelajar dan polisi yang dalam Operasi Keselamatan Semeru 2018 juga fokus membantu keselamatan pelajar saat hendak memasuki sekolah.(ari) 

 

 

 Ketua Panitia Isa Al Malik, Aminudin, Basori dan M Karyono

BANYUWANGI (Korantransparansi.com) – Kedatangan Cagub Gus Ipul di pengajian Mujahadah Nisfussanah di GOR Tawang Alun Banyuwangi dibantah keras tim Pengajian Mujahadah. Karena, tim pengajian  tersebut tidak mengundang cagub. Tapi mengundang Ketua PBNU Said Agiel Sirajd. Hanya, PBNU kebetulan menunjuk Gus Ipul sebagai wakil PBNU hadir di pengajian yang dihadiri sedikitnya 21 ribuan lebih.

“Kami tidak mengundang Cagub Gus Ipul. Tapi, kedatangan Gus Ipul ke pengajian adalah mewakili PBNU. Jadi, pengajian ini adalah pengajian murni, tidak ada embe-embel politik. Apalagi, Gus Ipul datang ke pengajian bukan saat ini saja, hampir setiap pengajian selalu hadir, karena Gus Ipul pengamal solawat wahidiyah,” tegas Hums Panitia Pengajian Mujahadah Nisfussanah, M Karyono kepada wartawan saat jumpa pers di Banyuwangi, Sabtu (3/3) kemarin petang.

Tidak hanya itu, timpal DR Aminuddin, Mhum, pengurus pusat Ponpes Kedung Lo, Kediri, istri Gus Ipul adalah anak dari salah satu tokoh wahidiyah. “Wajar kalau beliau (Gus Ipul) selalu hadir di pengajian. Kebetulan saat ini bersamaan even Pilkada,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam pengajian dilapangan GOR Tawang Alun Banyuwangi malam ini dihadiri 21 ribuan jamaah pengamal solawat wahidiyah Se-Jatim. Mereka menghadiri acara Mujahadah Nisfussanah dan Doa Bersama Pengamal Sholawat Wahidiyah Propinsi Jawa Timur. 

“Masalah ada tuduhan pelaksanaan pengajian ini sebagai upaya memobilisir pengamal wahidiyah atau mungkin dianggap kampanye terselubung, boleh-boleh saja. Tapi yang jelas kami akan bersikap netral dan tidak akan ada nuansa pilkada di dalamnya,” tandasnya..

Aminuddin menambahkan, pelaksanaan pengajian Mujahadah Nisfussanah dilaksanakan secara rutin setiap 6 bulan sekali berpindah-pindah di kabupaten se Jawa Timur. “Kebetulan tahun ini dilaksanakan di Banyuwangi, setelah sebelumnya di Sampang. Untuk penetapan tempat selalu kami musyawarahkan dengan para ketua tingkat kabupaten. Di antaranya yang menentukan adalah kesiapan dana kabupaten, jumlah pengamal Sholawat Wahidiyah dan sebagainya. Sebetulnya tahun 2016 lalu sudah dilaksanakan di Banyuwangi,” papar Aminudin.

Dijelaskan Aminudin, sebenarnya pelaksanaan pengajian itu tidak dikhususkan bagi para pengamal sholawat wahidiyah saja. Semua warga muslim bisa hadir dalam pengajian itu. “Bahkan kami juga mempersilahkan warga non muslim untuk hadir. Sebab seringkali warga non muslim ikut hadir pada acara ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sholawat wahidiyah itu,” paparnya. (ari) 

 

Luhut, Sri Mulyani dan Bupati Anas Saat Selfi di Bandara

 BANYUWANGI (Korantransparansi.com) - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengunjungi Kabupaten Banyuwangi, Kamis (1/3/2018) petang, untuk meninjau kesiapan daerah tersebut dalam menyambut Annual Meeting IMF dan Bank Dunia di Bali, Oktober mendatang.

Banyuwangi telah ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi daerah penyangga Bali dalam ajang yang diikuti 18.000 delegasi dari ratusan negara itu. Sebagian delegasi penting dari berbagai negara dijadwalkan mendarat di Bandara Banyuwangi.

Mendarat di Banyuwangi, para menteri dan gubernur BI disambut Bupati Abdullah Azwar Anas. Luhut dan rombongan diberi udeng, penutup kepala khas Suku Using, masyarakat asli Banyuwangi. Adapun Menkeu Sri Mulyani dikalungi scarf batik khas Banyuwangi.

Luhut dan rombongan kemudian berkeliling menyusuri terminal Bandara Banyuwangi yang baru saja beroperasi setelah sekitar dua tahun dibangun. Itu merupakan terminal bandara berkonsep hijau pertama di Indonesia.

Bupati Anas menerangkan, terminal bandara itu dibangun menggunakan APBD Rp 45 miliar. Sebagian besar bahan yang digunakan adalah kayu bekas. Terminal bandara mengedepankan konsep rumah tropis dengan penghawaan alami, sehingga nyaris tanpa AC. Desain interior minim sekat untuk menjamin sirkulasi udara dan sinar matahari. Hampir setiap sudut terminal dikelilingi kolam ikan untuk mengoreksi tekanan udara, sehingga suhu ruang tetap sejuk. Terminal bandara ini juga mengadopsi kebudayaan lokal dengan mengusung kekhasan masyarakat Suku Using dalam arsitekturnya.

”Sehingga ini bukan hanya bandara, tapi landmark baru yang menarik wisatawan,” kata Anas.

Mendengar penjelasan tersebut, Luhut, Sri Mulyani, dan Agus Martowardojo pun menunjukkan keterkejutannya. Keduanya cukup kaget karena tidak menyangka dana yang dikeluarkan cukup murah untuk membangun bandara dengan hasil yang sangat baik.

"Wah, hebat juga kamu ya, Nas. Bandaranya sangat representatif untuk acara itu (Annual Meeting IMF-Bank Dunia). Coba lihat rumputnya saja bagus ini, padahal ada di bandara lain pakai duit APBN, rumputnya saja kering," kata Menteri Luhut kepada Anas disambut tawa semua rombongan.

Luhut dan rombongan tampak mencermati detil bangunan. Sesekali melihat atap yang menghijau. Matanya juga tak luput dari lapis-lapis kayu bekas yang didesain sebagai penyekat ruang. Gemericik kolam ikan membuat Luhut tampak nyaman menyusuri terminal bandara.

Terakhir sebelum beranjak dari bandara, Menkeu Sri Mulyani mengajak rombongan berselfie di depan hamparan sawah yang juga menjadi daya tarik pemandangan bandara. “Hebat bandaranya, sangat layak untuk menyambut delegasi internasional,” kata Sri Mulyani. (ari)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...