Banyuwangi

 Neni Viantin Dyah Martiva, SPd

 

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi terus membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui panitia khusus (pansus). Karena, untuk mewujudkan Banyuwangi sebagai KLA, dibutuhkan regulasi daerah yang secara specifik yang mengatur tentang penyelenggaraan KLA.

Hal itu dikatakan Ketua Pansus Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA) DPRD Banyuwangi, Neni Viantin Dyah Martiva. S.Pd. “Yang jelas sampai saat ini, upaya untuk mewujudkan Banyuwangi sebagai kabupaten layak anak belum fokus, karena belum ada Perda yang engatur secara specifik, “ tandas Neni kepada wartawan saat dikonfirmasi awak media, Senin (21/05/2018) di gedung DPRD Banyuwangi

Menurut Neni, program menuju kabupaten layak anak tersebut, sebenarnya sudah tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2015 dan RPJMD tahun 2015-2020. Program menuju kabupaten layak anak, Di  Banyuwangi sudah mengacu pada 5 hak anak sesuai dengan konferensi hak anak PBB.

“Lima hak anak berdasarkan konferensi hak anak PBB antara lain, hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar, hak pendidikan dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus, “ ujar Neni.

Dalam penjelasnya secara rinci, Neni menyatakan hak sipil dan kebebasan, yaitu program penerbitan akta kelahiran dan adanya program penerbitan kartu identitas anak. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yakni program dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) yang mendorong pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga, yang diberikan melalui sosialisasi cara pengasuhan yang benar oleh lembaga keagamaan dan ormas. 

Selain itu, adanya forum anak Banyuwangi, yang salah satunya penyuluhan pencegahan pekerja anak di perusahaan, bimbingan Panti Asuhan. Hak kesehatan dasar dengan adanya posyandu balita, adanya pojok laktasi yang ada dilingkungan kantor Pemkab Banyuwangi, dan adanya motivator gizi dan pemberian makanan tambahan. “Juga adanya kawasan terbatas merokok, progran harapan keluarga peduli anak sejak dini dan program anak tumbuh optimal, kualitas dan cerdas,” ungkapnya.

Hak pendidikan dan kegiatan dibuktikan dengan adanya program Garda Ampuh (Gerakan daerah Angkat Anak Bersekolah), program Bea Siswa Banyuwangi Cerdas, Siswa Asuh Sebaya yang memfasilitasi anak kurang mampu di dunia pendidikan serta Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hak Budaya dilakukan melalui Banyuwangi Festival dimana anak-anak ikut terlibat, seperti halnya festival permainan anak tradisional.

Hak Perlindungan Khusus di Banyuwangi telah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan diperkuat dengan dibentuknya Banyuwangi Children Center yang berupaya memberikan perlindungan kepada anak dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan keluarga tanpa kekerasan. “Beberapa hal ini  merupakan argumen yang melatarbelakangi kami untuk mengusulkan dan membahas Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,’papar Neni..

Regulasi daerah tentang Penyelenggaran kabupaten layak anak ini, diharapkan menjadi payung hukum dan memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan cita-cita kabupaten layak anak dengan maksimal. (ari/adv)

 

Andik Purwanto

 

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Ketua Pansus Raperda pengembangan pertanian organik DPRD Banyuwangi, Andik Purwanto mengatakan, saat pembahasan awal, Pansus bersama Dinas pertanian, prinsipnya sangat mendukung atas diajukanya raperda pengembangan pertanian organik yang merupakan usulan dewan.

“Prinsip dan semangatnya teman-teman pansus dengan Dinas Pertanian mendukung adanya raperda ini, dengan harapan kedepan ada regulasi daerah yang mengatur sistem pertanian organik,” tandas Andik Puwanto kepada wartawan di gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (22/05/2018).

Bahkan, Pansus DPRD Kabupaten Banyuwangi bersikeras mempertahankan judul Raperda Pengembangan Pertanian Organik, meski eksekutif mengusulkan agar judul raperda diubah menjadi Raperda Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan.

Selain itu, untuk menghasilkan Perda yang berkualitas, Dinas Pertanian berencana mengusulkan beberapa pokok pikiran terkait dengan pengembangan pertanian organik di Banyuwangi. Di dalam raperda pengembangan pertanian organik ini, tidak hanya pada produk tanaman padi. Tetapi juga tanaman hortikultura, seperti sayuran dan buahan.

“Nantinya pokok-pokok pikiran yang diusulkan oleh eksekutif atau Dinas Pertanian kita sandingkan dengan Raperda usulan dewan untuk dibahas bersama. Jadi pembahasannya masih panjang, “ beber Andik.

Selanjutnya terkait dengan usulan Bupati Banyuwangi, agar judul raperda diubah menjadi Raperda pengembangan pertanian ramah lingkungan. Setelah Pansus melakukan kajian beberapa judul raperda, seperti raperda pertanian ramah lingkungan, raperda tanaman sehat, ternyata menurut pandangan Pansus substansinya sama.

“Dalam pembahasan, beberapa usulan judul raperda subsatansinya sama mengarah kepada tanaman organik,” ungkap Politisi Partai Gerindra asal Pesanggaran ini.

Menurut Andik Purwanto, yang terpenting dalam regulasi ini mengatur sistem pertanian yang tidak mengunakan bahan kimia, sehingga menghasilkan produk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. (ari/adv) 

 

Salah Satu Anggota DPRD Banyuwangi, NB Saat Diperiksa di Bandara

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Bercanda boleh saja. Asal pas situasi dan kondisinya. Jika waktunya tidak tepat  bisa berurusan dengan aparat. Seperti dialami dua oknum anggota DPRD Banyuwangi berinisial NB dan BR yang gagal terbang lantaran bercanda tentang bom. Soal itupun berbuntut panjang.

Otoritas Bandar Udara Banyuwangi melalui petugas Avsec atau keamanan menahan keduanya di lounge VIP bandara yang ada di Blimbingsari. Malah pihak Avsec telah melakukan koordinasi untuk kelanjutan pemeriksaan ke ranah Kepolisian Resor Banyuwangi.

Candaan salah tempat itu terjadi sekitar pukul 12.45 WIB, Rabu (23/5/2018). BR, salah satu wakil rakyat ini hendak terbang menuju Jakarta menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomer penerbangan GA 265. Bersamanya ada NB dan RF yang sama-sama hendak melakukan bimbingan tehnis di Ibu Kota.

Nah, saat masuk ke ruang pemeriksaan melalui ujian SCP 2 dan dinyatakan bersih, BR justru menghampiri RF yang koper bawaannya diperiksa petugas bandara bernama Ikhsan Adi Saputra. Secara spontan anggota dewan dari Partai Hanura ini mengeluarkan pernyataan bahwa koper rekan perempuannya berisi bahan peledak.

“Petugas bertanya kembali apa isinya, tetap dijawab itu berisi bahan peledak. Pertanyaan diulang sampai tiga kali. Lalu petugas bertanya lagi, bahan peledak berupa apa,” ujar Kapolsek Rogojampi, Kompol Suhariyono..

Pertanyaan terakhir aparat itu dijawab oleh BR berupa bom. Ketika itu petugas memberitahukan  bahwa bercanda mengenai bom di bandara dilarang. Namun penumpang tersebut marah dan mengancam  petugas dengan melontarkan kalimat ancaman. "Beberapa teman dari penumpang tersebut datang ikut mengkonfrontir. Akhirnya situasi tegang itu dapat diredam,” ungkapnya.

Setelah situasi kondusif, petugas SCP berkoordinasi dengan pihak keamanan maskapai penerbangan Garuda Indonesia agar menahan dulu BR supaya tetap berada di ruang tunggu. Namun ketika proses boarding, BR ini turut boarding dan duduk diatas bus. “Sewaktu petugas keamanan penerbangan memintanya keluar dari bus untuk kembali ke ruang tunggu, BR menolak. Sehingga penumpang itu masuk ke dalam kabin pesawat,” bebernya.

Ketika akan naik ke pesawat, seorang rekannya, NB menyatakan kepada pramugari bahwa tas yang dibawanya berisi bom. Selanjutnya, BR dan NB diminta turun dari pesawat oleh petugas Avsec didampingi satuan pengamanan samping  dari Polri. Sangkaannya karena dua calon penumpang ini dinyatakan tidak bersih. Hingga berita ini ditulis, kedua Ketua Partai itu masih diperiksa di Mapolres Banyuwangi. (ari)

Wabup Yusuf Widyatmoko Saat Menyerahkan Bantuan

BANYUWANGI – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat mulai dilaksanakan di Banyuwangi. Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko secara simbolik menyerahkan BPNT tersebut lewat pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga penerima manfaat (KPM), Senin (21/5). 

Penyerahan berlangsung di Balai Desa Kembiritan dan Balai Desa Setail di Kecamatan Genteng. Dalam kesempatan itu, Yusuf menjelaskan bahwa di Banyuwangi terdapat 101.626 KPM untuk program BPNT ini. 

“Rinciannya, 63.371 keluarga miskin murni penerima BPNT. Mereka ini dulu adalah penerima program beras sejahtera. Lalu ditambah 38.255 keluarga miskin yang merupakan penerima program keluarga harapan (PKH) yang telah diverifikasi dan dinilai berhak memperoleh BPNT juga,” urai Yusuf. 

Program BPNT merupakan kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan di 68 kabupaten/kota pada 2016 menggunakan KKS. Banyuwangi sendiri adalah satu dari empat kota di Jawa Timur yang menjadi percontohan penyaluran BPNT di tahun 2018 ini. 

Menurut Yusuf, keluarga penerima ini akan menerima transfer uang yang dimasukkan ke Kartu KKS setuiap bulannya. Uang yang diterima per bulan tersebut sebesar Rp 110 ribu. “Transfer uang dari pusat ini tidak bisa diuangkan, namun hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan telur di toko atau agen sembako yang telah ditunjuk. Ini yang perlu kita awasi bersama, agar toko yang ditunjuk menjual beras dengan kualitas yang baik,” jelas Yusuf.  

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Peni Handayani menambahkan untuk pembelian bahan pokok tersebut mereka bisa datang langsung Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) setempat atau agen penyaluran bahan pangan yang telah ditunjuk. “Kalau di Banyuwangi, pembelian bisa dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena Bumdes di sini juga telah menjadi agen. Jadi, penerima manfaat bisa langsung datang ke BUMDes terdekat dengan menunjukkan KKS-nya,” kata Peni. 

Dikatakan Peni, transfer uang tersebut akan dikirimkan tiap bulan. “Dengan uang sebesar itu, bisa ditukar sekitar 10 kg beras dengan 0,5 kg tulur. Terserah, mau ditukar dengan telur ayam atau telur itik,” kata Peni. 

Salah satu warga penerima adalah Rumini (71). Nenek yang bekerja sebagai pembuat tusuk sate ini telah melakukan penukaran kartu, dan dia menmperoleh 10 kilogram beras dan setengah kilogram telur. “Alhamdulillah, saya senang sekali dapat bantuan ini, apalagi sekarang ketambahan telur. Bisa menghemat belanja,” kata Peni.(ari)

 

Pengembang Hotel di Ubud Jajaki Bikin Resor Anyar di Banyuwangi

 BANYUWANGI (KoranTransparnsi.com)  – Pengembang hotel di kawasan Ubud, Bali, menjajaki kemungkinan untuk membuka resor di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

“Beberapa waktu lalu, mereka sudah ke Banyuwangi. Mereka di bawah komando Pak John Hardy, yang hotelnya di Ubud, yaitu Bambu Indah, sering disebut sebagai hotel tereksotis di dunia, menggunakan bambu dan menyatu dengan alam di sekitarnya,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, MY Bramuda, Sabtu, (19/5/2018).

Menurut Bramuda, ketertarikan pengembang hotel asal Ubud itu karena melihat potensi Banyuwangi dengan potensi destinasi budaya dan alam yang menarik. “Di Banyuwangi kan ada banyak kawasan dengan view bagus. Kalau konsep mereka itu sama sekali tidak mengubah view itu, mereka hanya bikin resor dengan arsitektur yang menyatu dengan view alam itu. Jadi sangat pas dikembangkan di Banyuwangi,” papar Bram..

John Hardy sendiri menyatakan ketertarikannya pada Banyuwangi. Dia bercerita, para pelajar sekolah yang dikembangkannya di Ubud, yaitu Green School, pernah melakukan praktik pembelajaran di Banyuwangi. Para pelajar itu merasa sangat senang di Banyuwangi. “Sekolah kami di Ubud punya 500 murid dari 40 negara, mereka sangat senang ketika praktik di Banyuwangi. Dari situ kami juga tertarik ke Banyuwangi,” ujarnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, konsep hotel dan resor yang dikembangkan oleh Jhon Hardy sangat unik dan bisa menjadi daya tarik baru bagi wisatawan.

“Saya lihat di internet, konsep hotel mereka luar biasa. Bambu-bambu, buah-buahan di sekitarnya, pakai kayu-kayu bekas, ada sungai,” ujarnya.

“Ini akan menjadi daya tarik, khususnya segmen menengah ke atas dengan belanja yang lebih besar sehingga bisa memberi kontribusi ke ekonomi masyarakat,”ungkapnya.(ari)

Tim Sat Sabhara Polres Banyuwangi melakukan Pengamanan

 

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Ramadhan 1439 Hijriyah telah memasuki hari keempat. Umat muslim yang menjalankan ibadah puasa wajib setahun sekali mulai tenang. Teror bom yang sempat mengguncang Surabaya dan Riau jelang puasa berangsur redup. Namun aparat tetap melakukan siaga satu, khususnya di lokasi ibadah non muslim.

Sepanjang Sabtu sore sampai Minggu pagi (19-20 Mei 2018), aparat Polres Banyuwangi melakukan pengamanan di sejumlah gereja yang digunakan penganut Katolik dan Kristen untuk melakukan kebaktian. Bahkan Klenteng Hoo Tong Bio di Kelurahan Karangrejo yang merupakan sarana ibadah penganut Konghucu juga dijaga. 

Pengamanan terlihat di jalan, pintu masuk dan area rumah ibadah. Seterilisasi pun dilakukan secara berlapis. Di jalan, angkutan umum yang berhenti di depan gereja diperiksa menggunakan metal detector dan personil K-9 atau anjing pelacak. Setelah dianggap bersih dari benda mencurigakan, angkot itu dipersilahkan melanjutkan perjalanan. 

Begitupun dengan kendaraan pribadi jemaat gereja. Seterilisasi wajib dilaksanakan bagi kendaraan maupun umat yang datang untuk melakukan peribadatan. Barang bawaan jemaat juga diperiksa oleh personil Satuan Sabhara Polres Banyuwangi yang bertugas dilengkapi rompi anti peluru. Setelah dirasa aman baru dipersilahkan memasuki area rumah ibadah.

Di bagian dalam gereja, pemandu anjing pelacak terus mengikuti arah personil K-9 untuk mengendus benda mencurigakan di bagian kursi jemaat sampai altar. Pemeriksaan diikuti petugas yang membawa alat metal detector. Begitu clear peribadatan baru boleh dilaksanakan.

Kasat Sabhara Polres Banyuwangi, AKP Basori Alwi menyatakan, proses pengamanan dan seterilisasi gereja, biasanya digelar minimal setengah jam sebelum jadwal peribadatan dilakukan. Langkah ini dijalankan sebagai bentuk antisipasi aparat dari rangkaian aksi teror bom yang kerap menyasar rumah ibadah kalangan non muslim.

“Rumah ibadahnya supaya aman, jemaat yang kebaktian juga tenang. Misinya cuma dua itu karena umat non muslim butuh kelancaran dalam beribadah. Mereka merupakan penganut agama yang dilindungi UUD 1945,” tandas Basori, Minggu (20/5/2018) pagi.

Pola pengamanan yang sama berlaku di rumah ibadah yang ada di Banyuwangi. Di ujung timur Jawa ini berkembang 6 agama plus aliran kepercayaan seperti diatur oleh negara. Semuanya saling hidup berdampingan dan menghargai satu sama lain. Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman SIK meyakini Tanah Blambangan memang layak menjadi contoh toleransi.

“Semua agama di sini ada, tapi tokoh-tokohnya kompak dan saling menghargai. Saat bom mengguncang Surabaya para tokoh agama langsung berkumpul menyatakan sikap menolak dan melawan terorisme,” paparnya..

Ramadhan adalah Bulan Suci dan penuh ampunan. Namun tidak mudah untuk menunaikan puasa dengan durasi satu bulan. Godaan dari menahan lapar serta rasa haus terasa mudah ditunaikan. Tapi menahan nafsu angkara butuh perjuangan hati yang kuat. Termasuk tidak melakukan teror yang meresahkan umat lain yang tak seiman. Kasihan pula  Polri dan TNI yang terus siaga satu ditengah menjalankan ibadah tahunan, Ramadhan. (ari) 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...