Banyuwangi

Bupati Anas dan Kadis PU Mujiono Saat Mengengek JLT

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan sidak ke sejumlah layanan publik daerah, Kamis (28/6/2018). Anas mengecek Mal Pelayanan Publik dan sejumlah kantor kecamatan, Anas juga meninjau proses pembangunan jalan lintas timur (JLT) di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar (28/6).

“JLT ini untuk membuka akses kawasan pinggiran Banyuwangi dari utara hingga selatan. JLT ini menjadi jalan alternatif yang memperlancar aktivitas ekonomi maupun pendidikan masyarakat,” kata Anas.

JLT adalah jalan alternatif yang membentang dari sisi utara ke selatan Banyuwangi melalui pesisir pantai. Jalan tersebut dimulai dari wilayah pesisir Kelurahan Lateng yang terletak di Kecamatan Kota, menembus beberapa daerah di Kecamatan Blimbingsari, Rogojampi, lalu Muncar. Jalan alternatif itu sepanjang sekitar 35 kilometer.

“Pembangunan JLT juga untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas menuju Kota Banyuwangi. Karena kami yakin ke depan lalu lintas di Banyuwangi akan semakin padat seiring dengan perekonomian daerah yang terus tumbuh,” ujar Anas.

Pembangunan jalan itu menelan dana Rp32 miliar dengan sistem beton cor dan dilapisi hotmix di bagian atasnya.  "Jalan ini kita bangun dengan sitem beton cor dan dilapisi hotmix agar kuat dan tidak gampang rusak karena kondisi tanahnya yang labil," paparnya.

Menutut Anas, saat ini pemerintah memulai pengerjaan JLT dari ujung utara dan selatan secara pararel.  Dari arah utara mulai digarap dari Jalan Bilitung, Kelurahan Lateng menuju Pantai Boom dengan konstruksi jalannya menggunakan beton cor berketebalan 10 cm. “Sengaja kita pakai kontruksi beton cor karena jalannya menuju ke pantai sehingga membutuhkan rangka yang kuat agar tidak mudah rusak,”tandas Anas.

Sementara itu, JLT dari arah selatan dimulai dari arah kawasan Tembokrejo menuju Sumbersewu, Kecamatan Muncar. Untuk sisi ini, pemerintah tidak membangun jalan baru melainkan hanya memperlebar jalan yang sudah ada. Dari jalan yang lebar sebelumnya 4 meter dilebarkan 6 meter. “Kami targetkan akhir tahun ini bisa selesai,” kata Anas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Banyuwangi Mujiono menambahkan, selain JLT, pemerintah juga melebarkan sejumlah jalan atlernatif yang menghubungkan antar desa dan kecamatan. Di antaranya, jalan lingkar Rogojampi, dari ruas jalan jurusan Desa Labanasem menuju Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat dan  jalan menuju Kecamatan Glenmore lewat Kecamatan Sempu.

“Pelebaran jalan terusan itu diperlukan mengingat jalan lingkar barat Rogojampi diproyeksi menjadi jalan alternatif kendaraan bertonase berat dari arah Banyuwangi menuju Kecamatan Genteng dan sebaliknya. Sehingga ini bisa menjadi alternatif jika jalan poros Kota Rogojampi mengalami kepadatan,” beber Muji.(ari)

 

Bupati Anas Saat Menandatangi Dokumen Raperda APBD 2017

 

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 telah disetujui oleh legislatif tepat waktu setelah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan nota pengantar Raperda tersebut pada 30 Mei 2018 lalu. 

Keputusan persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (28/6). Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Jhoni Subagyo, dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, serta Wakil Ketua DPRD Yusieni dan Ismoko.

Draf keputusan persetujuan tersebut dibacakan Sekretaris Dewan (sekwan) Suprayogi, dengan Surat Keputusan Nomor 188/18/KPTS/DPRD/429.050/2018 tentang persetujuan DRPD Kabupaten Banyuwangi terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017. 

Dalam keputusan ini, dicatumkan persetujuan dewan atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan cacatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017. 

Selain juga, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tahun 2017. Meliputi, komposisi realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 2,73 triliun, belanja dan transfer Rp. 2,77 triliun, dan defisit Rp. 44,07 milyar. Serta komposisi realisasi pembiayaan neto sebesar Rp. 82,11 milyar yang rinciannya sebagai berikut, penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 82,11 milyar, sedangkan pengeluarannya nol/nihil. Sehingga terdapat SilPA sebesar Rp. 38,1 milyar yang merupakan hasil dari penerimaan pembiayaan dikurangi defisit. 

Sementara itu, Bupati Anas menyampaikan terimakasih kepada DPRD Banyuwangi atas respon positifnya terhadap Raperda tersebut. “Saya ucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang telah menyetujui Raperda ini tepat waktu. Dengan disetujuinya Raperda pertanggungjawaban APBD 2017 ini, berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan APBD yang lebih baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Semoga ke depan kita lebih produktif dan lebih lagi,” ungkap Anas.

Anas juga berharap, APBD Banyuwangi ke depan bisa lebih fokus lagi untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Salah satunya, perbaikan infrastruktur jalan. “Tidak hanya itu, kita juga akan lebih fokus pada penyelesaian infrastruktur yang sering dikeluhkan masyarakat. Misalnya, akses jejaring antar kecamatan maupun jalur-jalur baru yang padat kendaraan,” pungkasnya. 

Selain Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2017, paripurna kali ini juga menyetujui tiga Raperda lainnya. Yaitu, Raperda Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan, dan Rumah Pemotongan Hewan; Raperda Pencabutan Seratus Lima Puluh Perda Kabupaten Banyuwangi; dan Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. (ari)

 

Bupati Anas Saat Bincang bersama Warga di Mal Pelayanan Publik

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan sidak ke sejumlah tempat pelayanan publik di daerahnya. Salah satunya, Anas mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis, (27/6). 

MPP pertama di Indonesia yang dikelola pemerintah kabupaten itu tampak sangat ramai oleh warga. Sebagian besar warga mengantre untuk pembuatan KTP Elektronik. MPP sendiri melayani 150 jenis layanan dokumen/perizinan dalam satu tempat.

”Ini memang pola setelah Lebaran, pasti membeludak. Warga perantau yang pulang, entah itu pekerja, pengusaha, atau mahasiswa, datang mengurus dokumen kependudukan. Bahkan, Senin-Selasa lalu mencetak lebih dari 1.900 e-KTP per hari, padahal biasanya sehari sekitar 300 e-KTP,” ujar Anas.

”Maka saya datang untuk menyemangati petugas Mal Pelayanan Publik. Saya juga cek, alhamdulillah gedung ini sudah adem. Jadi meski padat, pengunjung nyaman. Karena sebelumnya ada keluhan di medsos, AC-nya agak error,” ungkap Anas.

Anas sempat berbincang dengan warga yang sedang mengantre untuk mengurus e-KTP. Salah satunya Ahmad Junaidi (30), warga Kecamatan Srono. "Sudah lama antrinya?" tanya Anas. "Lumayan Pak. Tapi tidak apa-apa Pak, mumpung masih libur kerja," ujar Ahmad.

Anas berharap pelayanan KTP elektronik bisa terus prima, meski memang dia mengakui terkadang ada kendala jika blanko KTP dari pemerintah pusat sedang kosong. "Sekarang blanko KTP tersedia dalam jumlah yang cukup. Petugas juga kami minta bekerja hingga shift lembur agar pencetakan bisa cepat. Bahkan libur Pilkada kemarin, Dispenduk tetap membuka layanan dengan sistem shift setelah para petugasnya mencoblos,” jelas Anas.

Di Mal Pelayanan Publik, Anas juga bercengkerama dengan warga dan anak-anak kecil yang diajak orang tuanya. Anas juga memberikan "angpao” Lebaran untuk anak-anak kecil. "Waktu lihat anak kecil pas suasana Lebaran begini, spontan saya ingat masa kecil saat Lebaran, seneng banget kalau diberi uang jajan,” ujar Anas. 

Usai mengecek Mal Pelayanan Publik, Anas bergeser ke Kecamatan Muncar, sekitar 30 kilometer dari pusat kota. Di Kecamatan Muncar juga telah bisa dilakukan proses perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Sudah dalam beberapa bulan terakhir, pencetakan e-KTP bisa dilakukan di enam kecamatan di Banyuwangi, yaitu Muncar, Kalibaru, Genteng, Sempu, Siliragung, dan Wongsorejo.

”Jadi warga di sekitar kecamatan-kecamatan tersebut tidak perlu ke pusat kota. Insya Allah nanti kita tambah lagi, karena kita sadar Banyuwangi ini adalah daerah terluas di Pulau Jawa. Jadi jarak antar kecamatan bisa sangat jauh. Maka pelayanan harus didekatkan ke banyak kecamatan,” kata Anas. (ari)

 

Wabup dan Ketua DPRD Saat Halal Bhihalal di Gedung DPRD

BANYUWANGI (KoranTransparansi.con) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Senin (25/6/2018) menggelar halal bhihalal. Dalam acara tersebut, DPRD Banyuwangi menghadirkan Ustadz Gofar sebagai pengisi tausiyah makna halal bhihalal.

Selain hadir Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara dan juga ada wakil ketua, HM Joni Subagio, Ismoko dan Yuseini. Dan semua anggota DPRD hadir, termasuk Sekretaris DPRD Banyuwangi, Suprayogi dan seluruh staf DPRD Banyuwangi. Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko dan dua staf ahli, yakni Sujani dan Heru.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara menyatakan kalau halal bhihalal ini merupakan kita saling memaafkan, karena selama setahun ke belakang sebagai manusia biasa tidak luput dari ucapan, tindakan mungkin kita salah ucap dan salah tindakan. 

“Nah, acara ini untuk mempererat tali silahturahmi  setelah maaf-maafan kita kosong-kosong. Selain itu,  semakin menambah kualitas kerja kita dalam rangka membangun Banyuwangi ke depan yang lebih baik lagi,” tandas Made kepada wartawan usai acara halal bhihalal yang digelar di teras gedung DPRD Banyuwangi itu.

Made juga berharap terkait Pilkada Jawa Timur, agar masyarakat Banyuwangi menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya dan kita ciptakan pilkada damai yang tenang untuk seluruh pasangan calon siap kalah dan siap menang, agar kondusif. “Pilkada ini dijaga keamananya, Pilkada damai aman dan kondusif,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Made menyebut DPRD Banyuwangi sangat berempati. Makanya, dalam acara halal bhihalal pihaknya juga menggalang dana untuk meringankan beban korban banjir. “Kami berharap,  pemkab mengambil angkah-langkah antisipasi, karena Banyuwangi daerah yang rawan bencana. DPRD juga meminta Pemkab segera memperbaiki jembatan, karena banyaknya pohon-pohon yang dijembatan, sehingga menutup saluran air dan berakibat air meluap kerumah-rumah warga,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko menyatakan yang sama. Biasnya antara legislatif dan eksekutif saling debat dalam membahas berbagai peraturan daerah maupun yang lain. “Tapi, momen ini kami atas nama Pemkab dan atas nama pribadi mengucapkan minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir batin,” ujar Wabup Yusuf. (ari)

 

Wabup Saat Bersama 12 Mahasiswa di Longe Pemkab Banyuwangi

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Mahasiswa asing program Bea Siswa Budaya Indonesia (BSBI) telah genap tiga bulan di Banyuwangi. Mereka telah menyelesaikan misi belajar seni dan budaya lokal. Setelah tinggal dan belajar tentang budaya Banyuwangi, 12 mahasiswa asing tersebut merasa berat meninggalkan Banyuwangi. Mereka telah merasa menjadi bagian dari warga Banyuwangi.

Siang itu, ditemani Direktur Diplomasi dan Informasi Publik Kementrian Luar Negeri Azis Nur Wahyudi, para siswa dari 12 negara ini datang ke Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, Senin (25/6). Mereka datang untuk berpamitan kepada Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko sebelum pulang ke negara masing-masing. 

Salah satu siswa BSBI Yui Moriya (21) asal Jepang mengaku mendapatkan kesan yang sangat mendalam selama berada di Banyuwangi. Dia tidak hanya telah menguasai  tarian dan alat musik daerah, bahkan juga merasa telah menjadi bagian warga Banyuwangi.

“Saya kangen dengan keluarga di Jepang, tapi saya tidak ingin pulang dari sini. Orang di Banyuwangi sangat ramah saya suka tinggal disini,” kata Yui menggambarkan rasa cintanya pada Banyuwangi.

Selama di Banyuwangi Yui mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga. Tidak hanya belajar kesenian dan budaya lokal, tapi dia juga berinteraksi dengan kultur warga setempat yang menyambutnya dengan hangat. “Banyuwangi sangat menyenangkan banyak festival juga punya tempat-tempat yang indah. Saya masih ingin merasakan itu semua,” ujarnya.

Saat ini Yui mengaku sudah menguasai tiga jenis tarian daerah Jejer Gandrung, Sunar Udara dan Meras Gandrung. Dia mengaku siap untuk tampil dan memberikan yang terbaik di malam pertunjukan Indonesia Chanel yang akan berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM) 4 Juli mendatang bersama siswa BSBI dari daerah lain. Sedangkan Nelly dari Bulgaria selain menari juga bisa sudah bisa memainkan alat musik gamelan dan rebana. Nelly juga mulai bisa berbicara bahasa Using untuk perkenalan. “Aran isun Nelly. Isun teko Bulgaria (nama saya Nelly, saya dari Bulgaria-red),” paparnya dengan logat bule yang kental.

Sementara itu, Kepada Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, Direktur Diplomasi dan Informasi Publik Kementrian Luar Negeri Azis Nurwahyudi menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan untuk Banyuwangi yang telah menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya kegiatan yang diinisiasi oleh Kementrian Luar Negeri yang bekerja sama dengan Sanggar Seni Sayu Gringring Banyuwangi.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab dan masyarakat Banyuwangi yang telah menerima dengan sangat baik para mahasiswa program BSBI 2018. Mereka telah mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang seni dan budaya lokal, juga semakin mengenal tentang keragaman budaya Indonesia. Kami harap Banyuwangi terus bersedia menjadi tuan rumah untuk program BSBI selanjutnya, ” kata Azis. 

Kemenlu, lanjut Azis tidak salah memilih Banyuwangi sebagai daerah untuk belajar bagi para siswa BSBI. Ini merupakan tahun pertama Banyuwangi menjadi tuan rumah setelah 16 tahun penyelenggaraan BSBI di Indonesia dengan total alumni sebanyak 848 dari 74 negara.

“Saya melihat hasil yang diluar ekspektasi kami. Para siswa BSBI di Banyuwangi jauh lebih bagus dari apa yang kami bayangkan. Mereka tidak hanya bisa menari Gandrung dan memainkan alat musik tradisional, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia bahkan Bahasa Using. Mereka juga sangat betah disini dan merasa menjadi bagian dari Banyuwangi, sampai-sampai mereka nangis waktu kami beritahukan program ini sudah hampir selesai,” kata Azis.

Apa yang dipelajari oleh para siswa tersebut di Banyuwangi, kata Azis nantinya akan dipentaskan pada even Indonesia Chanel (Inchan) di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 4 Juli mendatang. Mereka akan menampilkan seni dan budaya Banyuwangi di hadapan para perwakilan kedutaan besar negara masing-masing dan tamu undangan. Bupati Banyuwangi juga turut diundang untuk menyaksikan pertunjukan ini.

“Lebih dari itu setelah pulang ke negara masing-masing mereka akan menjadi sahabat sekaligus duta Banyuwangi dan Indonesia yang akan senantiasa membawa pesan dan kesan positif selama berada disini,” ujarnya. (ari)

 

 Bupati Abdullah Azwar Anas saat meninjau dampak banjir di Banyuwangi, Minggu (24/6). (Istimewa)

Banyuwangi (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengebut normalisasi jaringan air dan irigasi pasca-banjir bandang yang melanda wilayah itu, Jumat (22/6).

Kepala Dinas Pengairan Pemkab Banyuwangi Guntur Priambodo di Banyuwangi, Minggu mengatakan yang menjadi prioritas normalisasi adalah Dam Garit yang dekat dengan lokasi terdampak akibat banjir.

"Dam Garit ini paling dekat dengan warga terdampak, serta mengaliri sawah 575 hektare. Kami kejar normalisasinya agar sawah segera terairi kembali. Sudah dua hari ini kami lakukan," katanya.

Ia menjelaskan normalisasi semua saluran air dan sejumlah dam yang terkena dampak banjir dilakukan secara bertahap, yang dimulai dari yang paling bawah.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan  Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Banyuwangi Fajar Suasana memastikan seluruh penanganan pasca-banjir dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan banyak pihak. "Pemkab Banyuwangi berterima kasih kepada seluruh relawan," katanya.

Dia kembali menjelaskan bahwa banjir yang terjadi diakibatkan curah hujan tinggi yang memicu gerakan tanah (sleding) di lereng Gunung Raung sisi Banyuwangi, tepatnya kawasan Gunung Pendil. Gunung itu muncul dari muntahan lahar Gunung Raung ratusan tahun silam, sehingga struktur tanah Gunung Pendil tidak terlalu solid. Gerakan tanah tersebut mengakibatkan endapan material vulkanik Gunung Pendil terangkat dan kemudian longsor terseret air.

Fajar juga mengutip penjelasan Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. Dalam akun resmi Twitter-nya, Sutopo menjelaskan bahwa banjir yang melanda Kecamatan Singojuruh dan Songgon di Banyuwangi adalah murni bencana alam. Tidak ada kaitan dengan kerusakan hutan dan pembalakan liar.

"Hutan di daerah itu masih sangat baik," tulis Sutopo.

Fajar menambahkan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga meneliti, areal longsor di hulu sungai Raung mencapai ketinggian 390 meter dan lebar sekitar 40 meter. Dan itu diakibatkan hujan tinggi, sehingga material yang mengendap ikut terbawa air.

"Jadi ini memang didorong intensitas hujan tinggi yang mengikis permukaan tanah, karena hutan di Songgon masih sangat baik, termasuk dibuktikan lewat foto satelit BNPB," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), kata Fajar, juga menerbitkan keterangan resmi yang menyebutkan bahwa banjir didorong curah hujan tinggi yang mengakibatkan peningkatan limpasan permukaan.

"Banjir juga terjadi akibat adanya longsor di kawasan hulu yang menyumbat aliran sungai yang membentuk bendungan alami. Ketika curah hujan tinggi, bendungan tidak dapat menahan air dan mengakibatkan banjir," kata Fajar mengutip keterangan Kementerian LHK.(ant/min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...