Banyuwangi

 Ruliyono

BANYUWANGI (KoranTranspansi.com) - Masih ingat kasus dua anggota DPRD Banyuwangi yang pernah diperiksa Polres Banyuwangi, Rabu (23/5/2018) lalu, gara-gara guyonon soal bom/bahan peledak dikawasan bandara Banyuwangi, yakni Basuki Rahmat (Hahura) dan Nouval Baderi (Gerinda).

Namun, kedua anggota DPRD tersebut justru dinyatakan tidak ada pelanggaran  etik oleh Badan Kehormatan (BK). Bahkan, BK menilai kasus tersebut dianggap kesalahpahaman dan diselesaikan dengan cara minta maaf keduanya. Warga menilai kalau BK itu melakukan asal-asalan, tidak melihat fakta dilapangan.

Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono, SH kepada wartawan, Rabu (30/5/2018) menyatakan, kalau BK menyimpulkan kedua anggota DPRD itu tidak melanggar etik sebagai anggota DPRD setelah pihaknya menggelar rapat internal BK DPRD Banyuwangi. Tidak hanya itu, Ruliyono menyatakan kalau  mereka berdua tidak pernah bercanda soal bom maupun bahan peledak ketika berada di Bandara Banyuwangi.

‘’Fakta yang terjadi sebagaimana pengakuan keduanya maupun para saksi yang melihat kejadian itu, semua bermula ketika petugas memeriksa tas milik salah satu anggota dewan. Karena terlalu lama, saudara naufal kemudian bertanya kepada petugas bandara apakah ada bahan yang bisa meledak. Tanpa dijawab justru petugas bandara itu menunjukkan sikap kurang nyaman sehingga memancing reaksi saudara basuki karena tidak terima rekannya diremehkan,’’ kilah Ruliyono.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi itu, permasalahan yang sempat menjadi viral di media sosial itu hanya persoalan kesalahpahaman. Bahkan dengan dimediasi pimpinan DPRD sudah ada komunilkasi yang pada prinsipnya menganggap persoalan itu sudah selesai. Bahkan keduanya sudah meminta maaf dan membuat surat pernyataan. “Karena itu BK DPRD menganggap sudah selesai dan tidak ada pelanggaran etik,’’ paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra (Nauval Baderi) dan Ketua DPC Partai Hanura (Basuki Rahmat)  itu diduga bercanda soa bom atau bahan peledak. Gara-gara kejadian itu keduanya dipaksa turun dari pesawat Garuda GA  265, jurusan Banyuwangi – Jakarta. Bahkan, baik Naufal Badri maupun Basuki Rachmat terpaksa dimintai keterangan di Mapolres Banyuwangi selama kurang lebih empat jam.

Namun polisi terpaksa melepas keduanya karena terbentur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Sebagaimana Pasal 399, yang berwenang melakukan penyidikan atas prilaku kurang terpuji dua anggota dewan tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Juanda Surabaya. Sedang Pasal 344 jonto Pasal 437 keduanya hanya diancam dengan hukuman maksimal satu tahun lantaran melanggar Pasal 344 huruf e, tentang informasi palsu yang membahayakan penerbangan. (ari) 

 

 

Bupati Anas mengunjungi Dispendukcapil pastikan layanan lancar

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Menghadapi musim mudik Lebaran, pemkab telah menyiagakan sejumlah pelayanan publik bagi para perantau. Salah satunya, menyiapkan layanan tambahan untuk pengurusan surat administrasi kependudukan (adminduk).

Momen pulang kampung saat libur Lebaran, biasanya digunakan para perantau sekaligus untuk mengurus dokumen kependudukan yang diperlukan. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai menambah jam pelayanan hingga persiapan penambahan blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). 

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan usai libur lebaran biasanya terjadi lonjakan pengurusan adminduk oleh warga Banyuwangi yang tinggal di luar kota, terutama kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el). Justru itu, kata Anas, pihaknya telah mengajukan penambahan blanko ktp-el sebanyak 76 ribu lembar pada Kementerian Dalam Negeri (kemendagri).

Ini dilakukan untuk memastikan stok blanko tersedia saat terjadi peningkatan pemohon ktp-el. “Minggu ini kami sudah mendapat kiriman 30 ribu lembar. Meski jumlahnya lebih sedikit dari yang kita minta, tapi diperkirakan cukup hingga usai lebaran nanti. Dari jumlah yang 30 ribu itu, rencananya yang 20 ribu untuk pemohon saat musim Lebaran. Sisanya, yang 10 ribu lembar untuk rutin,” ujar Anas. 

Selain itu, untuk mengantisipasi membludaknya pemohon, pihaknya telah meminta Dispendukcapil membuka layanan tambahan di Hari Sabtu dan Minggu. Ini khusus untuk melayani perekaman dan pencetakan ktp-el di Kantor Dispendukcapil. “Layanan ini sudah dimulai sejak awal puasa hingga usai libur lebaran nanti. Sehingga, masyarakat yang belum sempat mengurus KTP di hari kerja bisa mengurusnya pada Hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00-13.00 WIB,” ungkapnya.. 

Bahkan, jam pelayanan di Kantor Dispendukcapil saat hari kerja juga diperpanjang hingga satu jam di luar jam kerja resmi, yakni hingga pukul 16.30  “Kami juga mengintensifkan layanan mobil operasional yang stand by setiap hari kerja di halaman kantor Dispendukcapil. Jadi selain bisa melakukan perekaman dan pencetakan di kantor, warga juga bisa memanfaatkan mobil operasional ini,” papar Anas. 

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Banyuwangi Djafri Yusuf juga mengimbau warga untuk bisa memaksimalkan pelayanan cetak KTP elektronik di enam kecamatan yang ada. Sekedar diketahui, ada enam kecamatan di Banywuangi yang telah bisa melakukan perekaman dan pencetakan KTP, yakni Kecamatan Kalibaru, Genteng, Sempu, Muncar, Siliragung, dan Wongsorejo. “Silakan datang ke kecamatan yang terdekat, bisa lebih efektif dan efisien,” ujarnya. 

Untuk menghindari penumpukan permohonan adminduk usai lebaran, khususnya ktp-el, Djafri mengimbau agar warga yang tetap berdomisili di Banyuwangi segera mengurusnya sebelum libur tiba. “Supaya tidak antre panjang, saya imbau agar warga yang memang perlu mengurus adminduk segera mengurusnya sebelum libur lebaran,” pintanya. Djafri menjelaskan, pengurusan ktp el ini bisa selesai dalam waktu singkat. “Jika seluruh persyaratannya lengkap dan jaringan internetnya bagus, KTP-el bisa segera dicetak,” bebernya. (ari)

 

 

 Sigit Saat Menerima Kunker DPRD dari Bali

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi memang memiliki berbagai program kerja yang cukup baik, sehingga wajar kalau beberapa DPRD kabupaten/kota lain di Indonesia banyak yang mendatangi DPRD Kabupaten Banyuwangi. Jum’at (25/5/2018), tiga DPRD dari Provinsi Bali mengunjungi DPRD Banyuwangi untuk belajar program kerja Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda).

Meski tidak ada anggota DPRD Banyuwangi, karena berada di Jakarta, tapi niat DPRD dari Bali itu tetap belajar tentang program kerja Bapemperda DPRD Banyuwangi. Mereka diterima Sekretaris DPRD Banyuwangi, Suprayogi, SH yang diwakili Kepala Bagian Keuangan DPRD Banyuwangi, Sigit Harijanto. 

Sedangkan DPRD dari Provinsi Bali, yakni DPRD Kabupaten Gianyar dan DPRD Denpasar Kota. Datang ke Banyuwangi, DPRD dari Bali itu melakukan study banding terkait dengan program kerja Bapemperda di DPRD Banyuwangi.. 

Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suprayogi.SH melalui Kepala Bagian Keuangan, Drs. Sigit Harijanto menyampaikan, kedatangan wakil rakyat dari dua kabupaten di Propinsi Bali, tidak bisa bertatap muka langsung dengan anggota DPRD Banyuwangi. Karena saat ini empat Pansus di DPRD  Banyuwangi sedang melakukan konsultasi ke Kementerian di Jakarta terkait dengan pembahasan empat Raperda.

“Tamu dari DPRD Kabupaten Gianyar dan DPRD Denpasar kota tidak bisa bertemu langsung  dengan anggota DPRD Banyuwangi, karena saat ini masih berada di Jakarta dalam rangka konsultasi Raperda, “ ujar Sigit Harijanto saat dikonfirmasi wartawan usai menerima DPRD dari Bali itu.

Menurut Sigit, anggota DPRD Kabupaten Gianyar igin mengetahui, bagaimana proses penyusunan Raperda, baik inisiatif maupun usulan dari eksekutif, termasuk peran DPRD setelah disusunya Perda. 

Sedangkan anggota DPRD Denpasar Kota, dalam rangka mencari masukan atau informasi mengenai system pengawasan Perusahaan Daerah dan Penyelenggaraan Pendidikan di Banyuwangi. “Hari ini, kita menerima kunker anggota DPRD dari tiga kabupaten yang berasal dari Propinsi Bali,” papar Sigit Harijanto. (ari/adv)

Sofiandi Susiadi

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi tampaknya terus mencermati draf-draf yang ada di Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ijin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Bahkan, Pansus terus melanjutkan pembahasan Raperda IPPT tersebut.

 H Eko Susilo Nurhidayat, SE, MM

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Menjamurnya pasar modern atau toko swalayan seperti minimarket di Kabupaten Banyuwangi dikhawatirkan akan menganggu keberadaan pasar tradisional atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Basuki Rahmat dan Nauval Baderi Saat di Mapolres

 

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Kasus yang menimpa dua anggota dewan Banyuwangi, Nauval Badri dan Basuki Rahmat, terkait lelucon bahan peledak berupa bom saat di Bandar Udara Banyuwangi ternyata dipicu ketidaktahuan tentang Undang-Undang Penerbangan No 01 Tahun 2009. Pengakuan itu diungkapkan saat hendak meninggalkan Mapolres Banyuwangi sekitar pukul 21.45 WIB, Rabu (23/5/2018) malam.

“Kejadian ini diambil hikmahnya. Ternyata bandara itu memiliki aturan yang harus ditaati. Nyeletuk soal bom saja tidak boleh. Itu termasuk larangan,” ujar Nauval Badri.

Basuki Rahmat pun berkomentar tak jauh berbeda. Dia mengaku baru tahu  tentang larangan mengucapkan ada bahan peledak atau bom di bandara meskipun itu guyonan. Karena dapat memicu kepanikan di kalangan dunia penerbangan.

Atas sikapnya itu, ketua DPC Hanura Bumi Blambangan tersebut meminta maaf. Pasalnya, ucapan spontanitasnya tentang ada bom di tas ransel milik Rifa, salah satu rekannya sesama anggota dewan ketika menjalani pemeriksaan  SCP 2 Bandara Banyuwangi membuat heboh pemberitaan sejumlah media. 

“Kepada masyarakat kami mohon maaf. Sebetulnya ini cuma mis komunikasi antara kami dengan pihak bandara. Tapi persoalan ini telah tuntas dan kami telah meminta maaf kepada pihak bandara untuk tidak mengulangi hal yang sama di lain waktu,” ujar Basuki..

Basuki Rahmat dan Nauval Badri meninggalkan Mapolres Banyuwangi dikawal koleganya di internal partai masing-masing. Wajah lelah terlihat dari kedua politisi ini lantaran berjam-jam berada di kantor polisi dengan status anggota dewan yang sedang bermasalah dengan dunia penerbangan. Disamping itu, keduanya juga gagal berangkat mengikuti bimbingan tehnis ke Jakarta bersama rombongan wakil rakyat yang lain.

“Persoalan ini sudah selesai setelah kami menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Proses hukum terkait kasus ini tidak akan berlanjut,” beber Basuki sesaat sebelum menyudahi keterangannya kepada awak media.

Namun pengakuan petinggi Partai Hanura Banyuwangi itu dibantah Suparman. Manager Operasi Bandara Banyuwangi ini menegaskan bahwa proses dugaan pelanggaran yang dilakukan dua oknum anggota dewan tetap dilanjutkan. Cuma, proses penyidikan masih menunggu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari dunia penerbangan di Surabaya.

“Dalam surat pernyataan itu berisi permintaan maaf dan kesiapan bila sewaktu-waktu diperiksa oleh PPNS. Besok kita akan kirim berkas ke Surabaya. Lanjut atau tidaknya yang berwenang adalah PPNS yang nanti akan turun kemari,” ujar Suparman.

Pasca diamankan Avisec Bandara Banyuwangi pada Rabu siang, Nauval Badri dan Basuki Rahmat, dibawa ke Mapolres Banyuwangi. Menurut Kapolres AKBP Donny Adityawarman SIK, markasnya hanya kebagian tempat. Kebetulan otoritas Bandara Banyuwangi di Blimbingsari belum memiliki PPNS.

“Pemeriksaan yang dilakukan penyidik polisi atas permintaan dari PPNS. Nanti berkas acara pemeriksaannya (BAP) kita kirim ke Surabaya. Kewenangan penyidikan kasus ini tidak berada di ranah kepolisian,” ujar AKBP Donny.

Karena tidak punya kewenangan menyidik, maka hak subyektif untuk menahan atau tidak menjadi kewenangan PPNS. Terkait pemulangan dua oknum anggota DPRD itu karena ancaman hukumannya 1 tahun dan atas permintaan penyidik. (ari)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...