MOJOKERTO (KT) - Bandar narkotika jenis sabu sabu (SS) jaringan Mojokerto, Bayu Ferdiansyah, 23, yang dikendalikan dari sebuah Lapas di daerah Sidoarjo ditembak mati anggota Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jatim.

Lelaki asal Prajurit kulon, Kota Mojokerto itu ditembak di sekitar by pass Mojokerto karena berusaha melakukan perlawanan.

Khawatir terjadi apa-apa pada anggota yang lain, akhirnya petugas memuntahkan pelor panas ke arah tersangka.Sebelum tewas, tersangka Bayu dibawa ke RS Bhayangkara, tapi nyawanya tidak tertolong.

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Fatkhurahman, menjelaskan penembakan bandar sabu itu bermula saat timnya menangkap Nanang Sarianto, 37, warga Jalan Nangka, Kelurahan Seruni, Gedangan, Sidoarjo di exit gate Suramadu. 

Penangkapan Nanang itu sendiri berlangsung Kamis (14/12/2017) sekitar pukul 14.47 WIB.

"Penangkapan itu dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terhadap jaringan Mojokerto yang dikendalikan dari Lapas Porong dengan pengendali yang dikenal dengan nama Rafa," ujar Brigjen Fatkhurahman, Jumat (15/12/2017).

Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 kg SS, 3 unit ponsel, dan 1 unit mobil Daihatsu Luxio nomor poisi L 1879 FB.

Ketika diinterogasi di lokasi, tersangka Nanang mengaku akan mengirim barang pada seseorang penerima yang sudah menjadi target operasi (TO) BNNP Jatim.

Sesuai catatan yang ada, Bayu sudah 3 kali menjemput paket narkotika dari jaringan lain melalui jalur Bangkalan-Surabaya-Mojokerto.(guh)

SURABAYA (KT) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera memanggil Bupati/Walikota yang tidak hadir  pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Prov Jatim Tahun Anggaran 2018. Sikap tegas dilakukan semata-mata  agar pemanfaatan keuangan negara nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. 

“Uang negara harus dipertanggung jawabkan dengan baik. Sebagai wakil pemerintah pusat, Saya harus melakukan pembinaan dan  pengawasan kepada bupati dan walikota dengan baik,” tegas Gubernur saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan DIPA dan DPA Provinsi Jatim yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/12). 

Lantaran tidak hadir itupula Gubernur menunda penyerahan terhadap Bupati/Walikota yang tidak datng di grahadi. Mereka diantranya WaliKota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Batu dan Kabupaten. Jombang. 

DIPA dan DPA harus diterima Bupati/Walikota dan tidak bisa diwakilkan pada stfnya. Apalagi DIPA Provinsi Jatim tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 119 Trilyun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 trilyun. 

Rincian DIPA dan DPA Jatim tahun 2018 yakni dana pemerintah pusat sebesar Rp 44,3 trilyun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 75 trilyun. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar Rp 30,762 trilyun. 

Pakde Karwo menegaskan keharusan pemanfaatan  DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun 2018 ini yang harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, khusunya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. 

Setelah penyerahan DIPA, Pakde Karwo berharap agar  segera diberikan kepada OPD dan satker untuk segera dilakukan lelang  barang dan jasa.

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2018. Berbagai rencana strategis  dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 wajib dituangkan dalam DIPA. 

Diharapkan  penyerahan DIPA tersebut dilaksanakan lebih awal, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, yaitu awal Januari 2018.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws menjelaskan  DIPA  Jatim dengan total mencapai Rp. 119,8 trilyun tsb terbagi  dua kelompok besar, yaitu Rp 44,8 trilyun untuk  instansi kementerian / lembaga, dan Rp. 75 trilyun untuk transfer ke daerah.  “Itu termasuk  penyaluran dana fisik dan dana desa,” jelasnya. 

Ia meminta kepada seluruh Satker dan OPD agar usai penyerahan DIPA agar telah disiapkan lelang, walaupun  pelaksanaan fisiknyasendiri baru bisa dilakukan dimulai 1 Januai 2018. Dengan demikian,  belanja tidak menumpuk di triwulan keempat. Perilaku belanja satker agar diubah, sehingga tidak landai di awal tahun dan kemudia kemudian melonjak di akhir tahun. (min)

BANYUWANGI (KT) - Upaya Pemkab Banyuwangi untuk memberikan layanan kepada pasien RSUD Blambangan  benar-benar luar biasa. Bahkan, layanan yang cukup efektif dan cepat itu, Jum;at (15/2) diresmikan di RSUD Blambangan, yakni Shelter pengiriman obat secara gratis ke warga miskin. Hal itu bentuk kerjasama Pemkab dengan perusahaan pengembang platform digital Go-Jek.

KEDIRI (KT) - Intensitas hujan tinggi yang berlangsung akhir-akhir ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri, menghimbau masyarakat agar waspada akan potensi angin kencang yang bisa terjadi setiap saat.

Dijelaskan Kepala BPBD Kota Kediri, Samsul Bahri melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Kediri, Adi Sutrisno, bahwa potensi angin kencang akan terjadi, apabila mengacu keterangan yang dilansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Surabaya.

"Tertanggal 9 Nopember 2017, diperkirakan puncak musim hujan disertai angin kencang akan berlangsung Desember 2017-Februari 2018, mendatang," ungkap Adi Sutrisno, Kamis (14/12/2017).

Menurutnya, dalam menyikapi hal itu, pihaknya intens melakukan pemantauan. Menginggat, hujan berpotensi disertai puting beliung dan downburst, yakni angin kencang dengan kecepatan mencapai 63 km/jam, antara waktu 5–15 menit.

"Untuk itu, BPBD Kota Kediri gencar lakukan koordinasi dengan pihak terkait, seiring keluarnya surat edaran dari BMKG Surabaya. Karena,  angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah titik," imbuhnya.

Ditambahkan Adi Sutrisno, hal itu terbukti dari serangkaian beberapa hari ini, beberapa rumah dan sejumlah sarana dan prasarana sekolah di Kota Kediri, porak poranda. Dan, saat ini,  pihaknya masih melakukan inventarisir.

"Sosialisasi dan himbauan intens kami lakukan, disamping koordinasi dengan jajaran terkait, meliputi, TNI,Polri, Satpol PP dan Dinas Sosial serta para Relawan Peduli Bencana (RPB) Kota Kediri," pungkasnya. (bud)

Page 1 of 1224
banner