Banyuwangi

Published in Banyuwangi

Terbelahnya Blambangan Menjadi Enam Kabupaten

Aug 10, 2018 Publish by 
Terbelahnya Blambangan Menjadi Enam Kabupaten

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Pada tahun 1352 Masehi, Balumbunan hanyalah sebuah desa di kaki Gunung Lumbu dan kemudian menjadi Perdikan pasca perang Nambi pada tahun 1331.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jumlah penduduk, Balumbunan dinaikkan statusnya menjadi sebuah Kadipaten yang dipimpin oleh Sri Bima Chili Kepakisan. Dia ditunjuk sebagai pemimpin berkat jasanya kepada Kemaharajaan Nagara Jawa (Majapahit).

Dalam Babad Dalem (Bali), Bima Chili Kepakisan berkuasa di Balumbunan pada tahun 1340 dan dalam Suluk Balumbung, Bima Chili Kepakisan berkuasa pada tahun 1352.

Sedangkan pada Babad Sembar disebutkan bahwa Balambangan berdiri pada era Lembu Mirudha dan Mas Sembar di Lumajang sebagai asal-usul Balambangan. 

Manakah yang lebih tepat? 

Menurut analisa penulis, keduanya dapat dibenarkan karena "wit-perkawit tanah Lumajang seanteornipun kadadosaken Nagari Balambangan". Jadi, baik Lamajang dan Balumbunan kemudian menjadi satu dengan nama Balambangan. 

Lalu siapakah yang mempersatukannya? 

Tome Pires menyebut bahwa di masa Menak Pentor (cucu Menak Sembar), Lumajang telah ditakhlukkan oleh raja Balambangan yang perkasa itu. Artinya sebelum Menak Pentor berkuasa pada tahun 1500-1531, Lumajang dan Balumbunan sudah menjadi satu.

Setelah itu, Menak Pentor mengalahkan Arya Pular, Adipati Keniten yang berkuasa atas Keniten, Panarukan, dan Pajarakan. Dengan ditaklukkannya persekutuan Keniten itu, maka tiga wilayah itu menjadi bagian dari Balambangan dan ditambah dengan wilayah Gamdha yang juga telah dikuasai oleh Menak Pentor.

Balambangan bertahan dengan wilayah seluas itu hingga era Sultan Agung (1613-1645) yang merebut perbatasan pinggir baratnya, yakni daerah Pasuruan dan Singasari.

Penduduknya diangkut ke Mataram dan disebut sebagai "Tiyang Pinggir" dan "Wong Gajah Mati". Setelah itu silih berganti kedua daerah itu dikuasai oleh Mataram dan Balambangan, dengan demikian, secara umum wilayah Balambangan kembali ke wilayah asli; "wit perkawit tanah Lumajang seanteornipun kadadosaken Nagari Balambangan.

Ternyata wilayah asli Balambangan masih dipersempit dengan serangan Amangkurat Agung (1646-1677) hingga ke daerah Kedhawung, Sentong, dan Panarukan.

Ketiga daerah itu baru dapat direbut kembali oleh Prabu Tawangalun II antara tahun 1656-1659. Bahkan raja besar Balambangan tersebut kemudian meluaskan kekuasaannya hingga ke Kediri pasca perang Trunajaya pada tahun 1679 sebagaimana ditulis oleh De Graff.  

Wilayah Balambangan seluas itu berlangsung pada tahun 1679 hingga 1691. Namun sepeninggal Prabu Tawangalun II, terjadi perebutan kekuasaan diantara anak-anaknya sehingga wilayah-wilayah Balambangan direbut kembali oleh Mataram melalui tangan Untung Surapati pada tahun 1690 an (dalam peta Belanda disebut Zonder Soerapati). 

Sejak itulah, Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Banger, Lumajang, dan Puger lepas dari kekuasaan Balambangan. Saat itu, Kyai Jayalelana (1746-1756) diangkat sebagai Bupati Banger, dan Raden Kertanegara/Bagus Lumajang menjadi Bupati Lumajang. Keduanya di bawah pemerintahan Untung Surapati.

Apakah setelah itu semua daerah tersebut menjadi milik Mataram? Jawabannya adalah tidak! 

Karena Untung Surapati kemudian justru mendeklarasikan berdirinya kerajaan miliknya sendiri yang berpusat di Pasuruan. Balambangan hanya dapat menguasai kembali Puger timur dan Panarukan. Itupun setelah melalui pernikahan Pangeran Danureja dengan Mas Ayu Gadhing, puteri Untung Surapati. 

Puger, Sentong, Demong, Panarukan, dan Balambangan bersatu pada masa Prabu Danureja (1697-1736) dan bertahan hingga VOC datang dan menaklukkan Balambangan pada tahun 1767-1768 dalam Perang Wilis. 

Setelah itu, selain menyita seluruh perbendaharaan pustaka Balambangan, VOC juga memecah belah kerajaan menjadi dua bagian.

Yang pertama, Balambangan Barat dengan wilayah meliputi Panarukan, Sentong, dan Puger dengan ibukota di Panarukan disebut Kabupaten Kanoman Balambangan. Disana diangkatlah Mas Uno (Weka) pada tahun 1767-1768 sebagai Bupati. 

Sedangkan di sebelah timur Gunung Raung dan Gumitir dijuluki Kabupaten Kasepuhan dengan ibukota di Teluk Pampang (Muncar). Disana Mas Anom Kalungkung pada tahun 1767-1768 yang menjadi Bupatinya.

Selanjutnya, Sura Adiwikrama (1772-1788) ditunjuk menjadi Bupati wilayah Kanoman Balambangan Barat pada tahun 1772 yang berkedudukan di Besuki dan membawahi Panarukan, Sentong, dan Puger. 

Kabupaten Banyuwangi didirikan sebagai ganti dari Kabupaten Kasepuhan Blambangan pada tahun 1774 dengan bupati pertamanya Tumenggung Wiraguna I (1774-1782).

Tahun 1755 Tumenggung Prawiradiningrat menjadi Bupati Puger terlepas dari Panarukan (Besuki). Menyusul kemudian pada tahun 1819 Sentong dijadikan Kabupaten Bondowoso terlepas dari Besuki dipimpin oleh Mas Astratruna (Ki Ronggo) di tahun 1819-1830.

Karena Besuki kalah bersaing dengan Panarukan, maka ibukota pun dipindah ke Panarukan dan menjadi Kabupaten Panarukan. Nama itu kemudian diubah lagi pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir (sekitar tahun 1972) menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibukota di Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972.

Kabupaten Lumajang yang terlepas dari Probolinggo didirikan pada tahun 1920 dengan bupati pertamanya KRT Kertodirejo (1920-1928). 

Sedangkan Kabupaten Jember didirikan terlepas dari Kabupaten Bondowoso pada tahun 1929 dengan R. Notohadinegoro (1929-1942) sebagai Bupatinya.

Dengan memahami kronologi ini saya berharap masyarakat di enam kabupaten/kota agar membuka hati bahwa kita pernah bersatu dan menjadi bagian dari Balambangan. 

Sebagaimana kerajaan Melayu yang meliputi beberapa kabupaten dan provinsi di Sumatera, demikian pula kerajaan Balambangan pernah meliputi beberapa kabupaten di Jawa Timur.

Termasuk juga kepada masyarakat Banyuwangi agar membuka wawasan bahwa Balambangan bukan hanya Banyuwangi. Tidak ada monopoli bahwa Balambangan hanya Banyuwangi karena fakta sejarahnya memang tidak demikian.

Yang tidak kalah pentingnya adalah tidak perlu berebut klaim dan tidak perlu ada fanatisme kedaerahan yang berlebihan karena kita semua adalah saudara sebangsa, Indonesia. ( penulis: Bagus Putera Hanafi, pemerhati sejarah  Banyuwangi)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...