Banyuwangi

Published in Banyuwangi

Sosialisasi Perda Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah

Dec 06, 2017 Publish by 
 M Ali Mahrus Saat Sosialisasi Perda No 7 tahun 2017
M Ali Mahrus Saat Sosialisasi Perda No 7 tahun 2017 (ari/adv)

BANYUWANGI-Perda No 7 tahun 2017 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah memang terus disosialisasikan oleh DPRD Banyuwangi. Bahkan, kegiatan sosialisasi itu digelar diberbagai tempat. Salah satunya di aula pertemuan Kantor Kecamatan Giri beberapa hari lalu. 

Hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain, yakni Kepala Desa, Guru Agama Islam, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan serta Karang Taruna se kecamatan Giri. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banyuwangi, Handoko, SE mewakili Ketua DPRD mengatakan, kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya regulasi daerah baru, yang mengatur tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

“Tujuan sosialisasi ini  untuk  memberikan informasi, sekaligus pemahaman Peraturan Daerah No. 7 tahun 2017 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada masyarakat, agar dimengerti, “ ujar Handoko dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dihadapan peserta sosialisasi.

Sementara itu, anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB, Muhamad Ali Mahrus,S.HI selaku narasumber dalam paparanya menjelaskan, Perda wajib Belajar Madrasah Diniyah takmiliyah diantaranya bertujuan untuk menanamkan kepada peserta didik, agar memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.SWT.

Dan memberikan bekal kemampuan dasar agama Islam kepada peserta didik. Untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlaq mulia,  sebagai warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani.

“Madrasah Diniyah takmiliyah dapat diselenggarakan oleh Pesantren, Pengurus Masjid, pengelola pendidikan formal dan non formal, Organisasi Kemasyarakatan Islam dan lembaga sosial  keagamaan Islam lainya,” ungkap M.Ali Mahrus.

Untuk kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit memuat pelajaran tentang Alqur’an, Al-Hadist, Fiqih, Akhlaq, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa arab. Pengawasan terhadap Madrasah Diniyah takmiliyah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama atau Pemerintah Daerah.

“ Biaya penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara, serta dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah daerah dan pihak lain yang sah,” bebernya.

Usai panjang lebar menjelaskan Perda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada peserta, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.  Diakhir kegiatan, Muhamad Ali Mahrus berharap penerapan Madrasah Diniyah takimiliyan mampu mewujudkan generasi muda yang mempunyai pribadi akhlakul karimah. (ari/adv)

banner