Banyuwangi

Ilustrasi : Perjuangan Agung Wilis yang seharusnya sudah mendapat penetapan sebagai Pahlawan.

BANYUWANGI - “Saya yakin, diakui atau tidak oleh pemerintah, nama Agung Wilis tetap pahlawan dihati wong Blambangan!,” ungkap Hidayat Subuki, warga Muncar, Banyuwangi.

Lalu, sebagai rakyat biasa, Subuki mengaku sedih karena tidak ada satupun gelar yang diberikan pemerintah kepada Agung Wilis.

“Agung Wilis tentu tidak pamrih perjuangannya diakui. Tapi kita sebagai orang Banyuwangi patut kiranya menghargai jasa-jasanya,” ungkapnya.

Dia mengapresiasi niat baik komunitas pecinta sejarah Blambangan yang telah menggelar sarasehan sejarah di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi beberapa waktu lalu.

Dalam sarasehan itu, Sejarawan asal Banyuwangi, Samsubur, mengatakan ada tiga sosok yang layak dijadikan pahlawan Blambangan, yakni Agung Wilis, Rempeg Jogopati, dan Sayu Wiwit.

Banyak sumber dari babat dan Daag Register VOC kala menyebut Wong Agung Wilis. Dia pernah diasingkan, Bahkan sampai tiga kali. Tetapi dia selalu lolos. Dalam pelarian itulah dia mampu menghimpun pasukan untuk menyerang VOC yang menguasai Pelabuhan Banyualit (Blimbingsari, red).

Pegiat sejarah, Aji Wirabhumi, mengatakan, Wong Agung Wilis sebenarnya sangat pantas dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah.

“Agung Wilis mampu menyatukan berbagai suku melawan penjajah. Jangan dianggap perang Blambangan sebatas antara perang wong Blambangan dengan VOC. Tapi juga melibatkan suku lain, seperti Bali, Jawa, Madura, dan Bugis. Jadi layak Agung Wilis. dijadikan pahlawan Nasional karena sebagai pencetus gerakan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun dari semua fakta yang dipaparkan, ada satu tuntutan yang harus diperhatikan. Yakni mendesak Bupati Abdullah Azwar Anas untuk memberikan tanda jasa atau penghargaan kepada Agung Wilis.

“Kita ingin Bupati memberi gelar pahlawan daerah kepada Agung Wilis. Tidak perlu dipertanyakan lagi apa alasannya,” jelas Aji Wirabhumi. (def)

 

 

Banyuwangi (KoranTransparnsi.com) - Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Made Suwastiko, menilai keberagaman adalah sebuah karunia yang diberikan Tuhan kepada segenap Bangsa Indonesia.

“Kebhinekaan adalah sebuah instrument yang melengkapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa berhasil menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh,” ungkapnya, pada Rabu (19/9).

 

Keberagaman masyarakat Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari menjadi contoh indahnya perbedaan yang disatukan oleh rasa persaudaraan dan nasionalisme yang utuh. Oleh karena itu, lanjut Made, perbedaan dalam sebuah keyakinan, perbedaan suku dan golongan justru menjadi kekuatan untuk membangun ikatan tali silaturrahmi yang kokoh.

 

“Di Patoman ini, meski terdiri dari suku Jawa, Oseng, Bali, dan Madura tetapi masyarakatnya sangat rukun. Termasuk masyarakatnya menganut berbagai keyakinan, namun semuanya tetap saling tolong menolong,” tandasnya.

 

Dalam setiap kegiatan keagamaan, warga juga saling membantu antara satu dengan yang lain. Misalnya saat umat Hindu melaksanakan Nyepi, warga yang beragama Islam membantu melakukan penjagaan dan pengamanan.

 

“Pada saat umat muslim pengajian atau salat Idul Fitri, Anggota Pecalang umat Hindu turut membantu menjaga parkir dan menjadi petugas keamanan,” pungkasnya. (def) 

Peserta pawai taaruf dalam Festival Muharram di Banyuwangi, Jawa Timur. (Humas Pemkab Banyuwangi).

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Memperingati Tahun baru Islam, 1440 Hijriyah, Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Muharram dengan Pawai Taaruf. Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko melepas ribuan peserta di depan kantor Pemkab Banyuwangi, pada Kamis (13/9/2018).

Ribuan murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) mengikuti pawai taaruf dengan memakai atribut bernuansa Islami, seperti peci, sarung, sorban, hingga baju ihrom.

Salah satunya adalah Wulan Chandra Ramdani (10). Siswi MI Raudlatul Falah, Cluring tersebut mengaku sangat senang bisa mengikuti pawai taaruf. 

“Saya bangga bisa mewakili sekolah untuk tampil di festival ini, apalagi dalam bulan Muharram. Sangat bahagia bisa memperingatinya,” kata murid kelas IV tersebut. 

Total ada 2.400 murid dari MI yang ada di 25 kecamatan se Kabupaten Banyuwangi. Masing-masing kecamatan mengirimkan satu kafilah atau kelompok barisan yang berjumlah sekitar 100 murid. 

Selain itu, kegiatan itu juga dimeriahkan oleh 80 grup drumband yang mengiringi setiap kafilah.

Wabup Yusuf Widyatmoko tak lupa mengucapkan rasa terima kasih dan memberi apresiasinya kepada seluruh peserta.

“Pawai taaruf ini sangat bagus sekali dan perlu ditumbuhkan terus menerus  untuk memupuk rasa cinta terhadap budaya-budaya yang Islami. Masyarakat akan lebih mengenal budaya Islam yang sesungguhnya. Ada banyak pelajaran Islam yang bisa dilihat dalam pawai ini. Ini juga bisa menumbuhkan ketaqwaan dan keimanan anak-anak terhadap Islam,” kata Wabup Yusuf.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki makna penting bagi pelajar. Dengan gelaran festival muharram bisa menguatkan tali silaturahmi.

“Dengan pawai taaruf ini bisa kuatkan silaturahmi dan konsolidasi antar Madrasah. Lewat ajang ini pula madrasah akan tumbuh inovasi dan kreasi,” kata Yusuf. 

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyuwangi, Selamet, menambahkan, pawai taaruf ini merupakan agenda rutin Kemenag dalam memperingati  pergantian penanggalan kalender Islam. 

“Karena tujuan kita sama untuk syiar Islam, maka festival ini kita masukkan dalam agenda Banyuwangi Festival,” ujarnya.

Dengan cara ini, Selamet berharap masyarakat akan selalu mengingat kekayaan budaya-budaya Islam dan memperkuat Iman dan taqwanya. (def)

 

 
Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko ditemani Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Hari Cahyo Purnomo saat berkunjung ke Fish Market Festival. (Humas Pemkab Banyuwangi)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Mengangkat potensi perikanan dan mengenalkan kawasan nelayan Kampung Mandar sebagai salah satu ekowisata bahari, Pemkab Banyuwangi menggelar Fish Market Festival pada Rabu (12/9/2018).

Pelabuhan Ikan Mandar pun bersolek menjadi area festival yang menarik. Saat masuk, pengunjung disambut deretan meja yang menjajakan aneka ikan segar. Seperti tengiri, tongkol, kerapu, tuna, cumi, lobster hingga  ikan khas perairan selat Bali, lemuru dan mernying (tongkol kecil).

Menarik, pengunjung dapat menikmati pemandangan pelabuhan dengan deretan perahu nelayan yang dipercantik dengan hiasan warna warni yang eksotis. 

Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, menjelaskan, Kampung Mandar merupakan salah satu daerah yang penduduknya sebagian besar nelayan. Kampung ini juga menghadap langsung ke Selat Bali dan sangat cocok apabila potensi yang ada di kampung kita angkat melalui sebuah festival.

Secara geografis Kampung Mandar terletak tidak jauh dari Kota Banyuwangi. Kampung ini bersebelahan dengan Pantai Boom yang dikembangkan menjadi Pelabuhan Marina oleh PT Pelindo III.

“Lewat festival ini kita mempromosikan potensi perikanan sekaligus mengangkat Kampung Mandar sebagai destinasi wisata,” ujar Wabup Yusuf.

Fish Market Festival kali ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Seperti lomba bakar ikan dan lomba aneka masakan olahan berbahan dasar ikan, dan pameran UMKM.

“Fish Market Festival adalah upaya pemerintah daerah untuk terus mendorong dan memajukan sektor perikanan laut dan darat,” imbuh Bupati Abdullah Azwar Anas saat memberi sambutan melalui ‘facetime’.

Berbagai kegiatan pengembangan usaha nelayan juga digelar pada rangkaian Fish Market Festival. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi nelayan untuk mendapat kemudahan permodalan dari lembaga perbankan dan non bank.

“Kami menggandeng lembaga keuangan agar bisa memberi permodalan bagi pelaku perikanan,” ungkap Kepala Subbid Usaha Nelayan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Novia Tri Rahmawati.

KKP juga turut terlibat dalam memberikan diversifikasi usaha bagi keluarga nelayan. Hal itu bertujuan agar keluarga nelayan bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga. 

Saat ini, sebanyak 100 keluarga nelayan mendapatkan pelatihan ketrampilan membuat olahan ikan dan produk laut lainnya.

“Kami melatih keluarga nelayan agar bisa mengolah ikan yang ditangkap oleh suami mereka agar bisa meningkatkan nilai tambah. Misalnya kita latih membuat tortila ikan lemuru, tortila rumput laut dengan campuran daun kelor. Juga kita latih membuat kerajinan berbahan dasar kerang seperti membuat tempat tisu, bros dan lainnya,” imbuh Novia.

Fish Market Festival juga terdapat warung-warung kuliner. Para pengunjung bisa langsung menikmati menu ikan bakar, pepes lemuru, dan bakso ikan dengan view Selat Bali. (nas)

Ratusan pelamar kerja di Banyuwangi dalam Job Fair
BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencatat ada 5.873 pelamar kerja di Banyuwangi Job Fair 2018. 
Acara yang diselenggarakan di GOR Tawang Alun pada 6 sampai 8 September tersebut diikuti 54 perusahaan dengan 2.500 lowongan kerja. 

“54 perusahaan dari berbagai kota yang ikut diantaranya adalah perbankan, leasing, rumah sakit, perhotelan, otomotif, dan kapal pesiar,” jelas Kepala Bidang Penempatan Kerja Disnakertrans Banyuwangi, Nunuk Sri Rahayu, pada Rabu (12/9/2018).

Banyuwangi Job Fair merupakan upaya Pemkab Banyuwangi menjembatani para pencari kerja dengan perusahaan. Ribuan pencari kerja tidak hanya berasal dari Banyuwangi. Melainkan juga berasal dari kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo. 

“Kami memang tidak membatasi pencari kerja dari Banyuwangi. Tapi terbuka untuk umum. Dari 2.500 lowongan kerja, banyak dibutuhkan tenaga administrasi, akuntan, marketing, relations Banking Officer, tenaga medis, hingga teknik elektro,” jelas Nunuk. 

5.873 pelamar kerja yang telah menyerahkan berkas nantinya akan diseleksi dan diputuskan sendiri oleh perusahaan. 

Disnakertrans nantinya akan meminta data kepada setiap perusahaan untuk mengetahui identitas para pencari kerja yang diterima bekerja. 

“Karena kami berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja. Oleh karena itu kami perlu memiliki data setiap pencari kerja yang diterima,” pungkas Nunuk. (def)
 

 

ILusyrasi : Pemkab Banyuwangi

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com)  - Hingga pertengahan September 2018, tujuh desa di Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur belum memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Padahal, masa jabatan anggota BPD periode sebelumnya telah berakhir pada Juni 2018.

Salah satu anggota BPD Desa Kaligung hasil penyaringan dan penjaringan, Muslih, mengaku belum bisa menjalankan fungsinya karena belum menerima SK dari Bupati Banyuwangi.

“Kita belum dilantik dan belum menerima SK,” ujar Muslih, pada Rabu (12/9/2018).

Pernyataan itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Blimbingsari, Khoirul Anam. Menurutnya, saat ini Pemkab Banyuwangi masih memproses penerbitan SK.

“Tujuh desa (belum mendapat SK BPD). Gintangan, Bomo, Blimbingsari, Kaligung, Kaotan, Watukebo, dan Karangrejo,” ujar Anam. 

*Terlambat karena persyaratan tidak lengkap* 

Meski panitia telah melaksanakan penyaringan dan penjaringan anggota BPD. Tapi hasil evaluasi dari Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi menyatakan ada beberapa berkas anggota BPD terpilih yang tidak lengkap. 

Saat dikonfirmasi pada Selasa (21/8/2018), Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Desa Setda Banyuwangi, Abdul Aziz, menyatakan keterlambatan penerbitan SK BPD disebabkan karena beberapa faktor.

“Kita tidak mungkin mengusulkan penandatanganan SK kepada Bupati karena hasil verifikasi ditemukan banyak kekurangan persyaratan,” jelas Aziz, kala itu. 

Berkas yang tidak lengkap, lanjut Aziz, pada awal Agustus lalu telah dikembalikan ke desa melalui camat untuk diperbaiki.

Pernyataan itu diamini oleh Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Kecamatan Blimbingsari, Khoirul Anam. Menurutnya, dari tujuh desa yang mengusulkan pelantikan anggota BPD terpilih, hanya dua desa yang dinyatakan benar. 

Sekretaris Desa Bomo, Sudarmaji, mengakui memang ada kekurangan berkas usulan pelantikan anggota BPD di desanya. “Betul berkasnya sudah dikembalikan. Saat ini sedang kita lengkapi. Kita targetkan satu minggu kedepan selesai,” jelasnya. 

*Tinggal proses tanda tangan Bupati* 

Setelah dilakukan perbaikan, pada akhir Agustus lalu berkas usulan penerbitan SK BPD diserahkan kembali ke Bagian Tata Pemerintahan Desa melalui camat.

Namun demikian, hingga berita ini ditulis, SK BPD untuk tujuh desa tersebut tak kunjung diterbitkan.

Kabag Tata Pemerintahan Desa, Abdul Aziz Hamidi, menjelaskan bahwa penerbitan SK dalam proses penandatanganan. 

“Khusus se kecamatan Blimbingsari masih proses penandatanganan,” ungkap Aziz melalui pesan singkat, pada Rabu (12/9/2018).

Sementara itu, Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Kecamatan Blimbingsari berencana akan langsung melantik anggota BPD terpilih jika SK sudah diterbitkan. 

“Semoga minggu ini turun SK nya. Langsung pelantikan biar cepat,” imbuhnya. (def)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...