Banyuwangi

Bupati Anas Saat Menerima Tim dari Kemenko diruang kerjanya

BANYUWANGI (KT) – Kementrian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia melakukan benchmarking pelaksanaan beberapa program yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. Benchmarking  ini dilakukan untuk mencari masukan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Kami bersama Kemendagri sedang merumuskan RPP mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Kami juga tengah menyusun RPP pengembangan UMKM. Kami mengetahui jika Banyuwangi telah melaksanakan hal tersebut  lebih advance dibanding daerah lain, makanya kesini untuk melihat secara langsung,” kata Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan , Selasa (22/8).

Tim dari Kemenko Perekonomian tersebut mendapatkan penjelasan terkait kemudahan investasi oleh tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi. Salah satunya Banyuwangi telah memiliki Perda nomor 2 tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Selain itu, Banyuwangi juga telah mengoneksikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) DPMPTSP dengan berbagai instansi yang menjadi stakeholder dalam bidang penanaman modal salah satunya perbankkan.

“Ini sangat luar biasa, perbankkan bisa melihat latar belakang legalitas formal perijinan sebuah usaha saat mengajukan kredit melalui sistem yang terkoneksi tersebut. Bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain,” kata Ferry.

Pihak Kementrian juga terkesan dengan proteksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM ditengah gencarnya upaya menggaet investor. Salah satunya adanya Perda pembatasan mini market retail berjejaring. Banyuwangi juga memiliki Perda No 13 tahun 2013 tentang pemberdayaan UMKM. Dimana salah satu isinya pemerintah daerah berkomitmen melakukan pengembangan usaha UMKM dan mempermudah perizinannya.

“kami akan membawa apa yang kami dapatkan dari Banyuwangi dalam rapat bersama jajaran Kementrian di Jakarta. Apa yang kami temui disini sangat menginspirasi,” kata Ferry.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan Banyuwangi memang memberikan sejumlah insentif dan kemudahan bagi investor. Di antaranya berpotensi mendapatkan fasilitas berupa keringanan pajak daerah dan pembangunan infrastruktur penunjang. Namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelumnya.
“Kriteria investor yang bisa mendapatkan insentif antara lain, memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja lokal, menggunakan sumber daya lokal, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, bermitra dengan UMKM atau koperasi, dan memberi nilai tambah bagi produk lokal,” beber Anas. (jam)

Bupati Anas Saat Menerima Tim dari Kemenko diruang kerjanya

BANYUWANGI (KT) – Kementrian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia melakukan benchmarking pelaksanaan beberapa program yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi.

Kepala BI Jember, Bunyamin bersama Bupati Anas

BANYUWANGI (KT) – Kepala Bank Indonesia (BI) Jember Achmad Bunyamin menilai perekonomian Banyuwangi masih berjalan on the right track. Mulai dari inflasi yang terkendali, angka pertumbuhan ekonominya, hingga perkembangan kredit di Banyuwangi. Hal ini disampaikan Bunyamin saat menghadiri undangan pertemuan coffee morning dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga dihadiri kepala Perbankkan se Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata, Senin (21/8).

Bunyamin mengatakan, kondisi perekonomian gobal dan nasional kini tengah mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sendiri, kata dia, meskipun terimbas perlambatan tersebut tetap tumbuh di angka 5,3 persen (2016).

“Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi terbilang  baik karena ditopang dengan tingkat inflasi daerah yang rendah. Inflasi Banyuwangi secara year on year (YOY) sebesar 2,68 persen, lebih rendah dari inflasi Jawa Timur dan nasional. Secara umum perekonomian Banyuwangi berada on the right track,” kata Bunyamin.

Kondisi perekonomian Banyuwangi yang berjalan baik itu, kata Bunyamin juga tercermin dari serapan kredit yang digelontorkan oleh perbankkan baik nasional maupun swasta di Banyuwangi. Tercatat angka loan to deposit ratio (LDR) atau jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankkan mencapai 108 persen dengan non performing loan (NPL) yang rendah. Jumlah LDR tersebut  mencerminkan kinerja perbankkan yang sangat maksimal dalam menyalurkan kredit.

“Kabar baiknya, stuktur kredit yang disalurkan oleh perbankkan di Banyuwangi sebagian besar untuk modal kerja sedangkan kredit konsumtifnya mengalami penurunan. Ini berarti ada nilai tambah karena kredit yang disalurkan untuk kepentingan produktif,” ujar Bunyamin.

Senada dengan Kepala BI Jember, Kepala Bank Jawa timur (JATIM) cabang Banyuwangi, Arief Wicaksono, mengatakan jika saat ini penyaluran kredit di Bank Jatim didominasi untuk modal kerja. Dimana sebesar 60 persen untuk kredit produktif dan 40 persen kredit konsumtif. “Kredit produktif kami sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Banyuwangi,” kata Arief.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap keberadaan perbankkan di daerah bisa mendorong perekonomian rakyat khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan mengalokasikan kredit mikro dengan porsi yang lebih besar lagi.

“Penyaluran kredit mikro tersebut diharapkan juga diiringi dengan pendampingan agar penggunaan kredit tepat sasaran. Pendampingan ini bisa menggunkan dana CSR perusahaan sehingga CSR yang dikeluarkan perbankkan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Anas. (jam)

Warga WPI Saat Melakukan Orasi di Gedung DPRD

 

BANYUWANGI (KT) – Kisruh antara pengembang Wahana Pengatigan Indah (WPI) Kecamatan Rogojampi dengan warga penghuni perumahan tak kunjung reda. Senin (21/8/), warga menyuarakan perlawanannya di DPRD Banyuwangi. Penghuni WPI meminta bantuan wakil rakyat atas dugaan kriminalisasi yang dialami 4 warga.

 

Supaya mendapat perhatian anggota dewan, perwakilan warga WPI menggelar orasi di lampu merah pertigaan DPRD. Massa yang berjumlah belasan orang mengeluhkan nasib rekannya pasca dimintai keterangan aparat Polsek Rogojampi atas dugaan kasus penyerobotan lahan. Padahal yang dilakukan warga untuk memperjuangkan fasilitas umum dan sosial yang seharusnya dipenuhi oleh pengembang.

 

Keluh kesah warga WPI disampaikan dengan membentangkan sejumlah poster bernada kecaman terhadap pengembang maupun oknum pemerintahan Rogojampi. Kisah itu dipertegas oleh perwakilan warga dengan membacakan kronologis sehingga polemik tersebut muncul dengan pengembang, oknum pemerintahan dan aparat kepolisian.

 

Zainal Mustofa, perwakilan warga WPI mengaku fasum dan fasos yang dituntut berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan area parkir. Area parkir menjadi poin tuntutan atas kopensasi lebar jalan yang tidak sesuai spesifikasi. Dua fasilitas itu sesuai perjanjian yang disepakati warga dan pengembang mestinya harus terpenuhi sejak 2015 lalu.

 

"Tanah itu (yang dipagar warga) menurut keyakinan kami sesuai site plan milik lingkungan bukan pengembang," bebernya..

 

Masalah ini terus melebar pasca kedatangan oknum pejabat di Kecamatan Rogojampi bersama aparat kepolisian setempat ke lokasi Perumahan WPI. Menurut Mustofa, saat tinjau lokasi oknum pejabat pemerintahan tersebut memarahi warga sambil menakut-nakuti agar ditindak oleh aparat.

 

"Keluarlah surat panggilan atas dugaan penguasaan lahan milik orang lain dari aparat Kepolisian Sektor Rogojampi. Panggilan sebagai saksi, ada empat orang yang dipanggil," jelasnya.

 

Warga juga menampik tudingan oknum pengembang bahwa mereka meminta kopensasi sejumlah uang bernilai puluhan juta rupiah. Pernyataan oknum pengembang itu dilansir sebuah media lokal. Atas ungkapan itu warga bakal melaporkan oknum pengembang WPI ke Polres Banyuwangi atas dugaan pencemaran nama baik.  

 

Keluh kesah penghuni WPI itu didengarkan tiga anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan dua. Tiga wakil rakyat yang bersedia mendengarkan kisah warga itu masing-masing Ma’rifatul Kamila, Syahroni, Linpad Prawirodirgo. Usai mendengarkan cerita warga, Ma’rifatul Kamila yang menjadi juru bicara kedua rekannya berjanji bakal menggelar hearing terhadap kasus ini.

 

"Nanti kita panggil warga, pengembang, Dinas Perumahan dan Permukiman. BPN juga akan kita panggil karena yang mengeluarkan sertifikat," tegasnya. (jam)

 

Chandra Lie (batik biru) dan Bupati Anas saat penerbangan perdana Nam Air

BANYUWANGI (KT) – Maskapai penerbangan milik Sriwijaya Air Group, NAM Air, resmi menambah frekuensi terbang rute langsung (direct flight) Jakarta-Banyuwangi PP mulai Minggu (20/8) menjadi dua kali dalam sehari dari sebelumnya sekali per hari. Dengan demikian, kini Bandara Blimbingsari Banyuwangi didarati lima penerbangan dalam sehari.

 

"Kini tersedia banyak opsi waktu bagi wisatawan, dunia usaha, kalangan pendidikan, maupun masyarakat pada umumnya untuk menuju Banyuwangi maupun Jakarta," ujar Direktur Operasional NAM Air Capt. Daniel Adhitya.

 

NAM Air berangkat dari Jakarta ke Banyuwangi pada pukul 07.10 WIB, lalu dari Banyuwangi menuju Jakarta pukul 09.05 WIB. Jadwal tambahannya, pukul 14.10 WIB berangkat dari Jakarta menuju ke Banyuwangi, dan rute sebaliknya pukul 16.15 WIB. Perjalanan ditempuh dalam waktu 120 menit menggunakan pesawat Boeing 737-500 berkapasitas 120 kursi terdiri atas 8 kursi kelas bisnis dan 112 kursi kelas ekonomi.

 

Daniel mengatakan, penambahan frekuensi dilakukan karena respons positif sejak rute Jakarta-Banyuwangi dibuka pertengahan Juni 2017 lalu. Sepanjang Juli, tingkat keterisian penumpang (load factor) mencapai 90 persen. "Respons positif itu membuat kami menambah frekuensi. Load factornya mencapai 93 persen. Apalagi, komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam mengembangkan diri, jadi pelaku bisnis seperti kami merasa nyaman," ujar Daniel.

 

Menurutnya, selain pariwisata, pasar yang berkembang adalah dunia usaha dan kalangan pendidikan karena di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu telah berdiri Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi dengan mahasiswa dari 18 provinsi seluruh Indonesia.

 

"Pasar ini bagus karena juga menjangkau pelanggan Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Bali barat. Jadi masyarakat dari sana bisa langsung ke Jakarta dan sebaliknya dari Banyuwangi, tanpa harus ke Surabaya," ujar Daniel.

 

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih atas dukungan maskapai dalam mengembangkan Banyuwangi melalui kemudahan akses menuju daerah tersebut. Anas yakin, Bandara Banyuwangi bakal terus berkembang. "Terminal berkonsep hijau Bandara Banyuwangi, yang merupakan pertama di Indonesia, sudah rampung, tinggal verifikasi Kemenhub untuk dioperasikan. Pemerintah pusat juga menyiapkan Rp300 miliar untuk perluasan apron, penebalan, perpanjangan, dan pelebaran landasan yang tahap awalnya selesai Agustus 2018 karena akan dipakai mendarat delegasi menteri keuangan sedunia yang mengikuti forum IMF-World Bank di Bali Oktober 2018," papar Daniel.

 

Untuk diketahui, Bandara Banyuwangi diterbangi lima kali dalam sehari, yaitu rute Surabaya-Banyuwangi tiga kali oleh Garuda Indonesia dan Wings Air serta rute Jakarta-Banyuwangi dua kali oleh NAM Air. Tak lama lagi, Garuda Indonesia juga menggarap rute Jakarta-Banyuwangi. Pada 2011, jumlah penumpang baru 7.826 orang per tahun, lalu melonjak 1.339 persen menjadi 112.661 orang pada 2016. (jam)

 

Bupati Anas Saat Bersama Dalam Kemah Kebangsaan

BANYUWANGI (KT) - Pemkab Banyuwangi menggelar Kemah Kebangsaan yang berlangsung di Wana Wisata Sumbermanis, Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Sabtu-Minggu (19-20/8). Kemah Kebangsaan diikuti 200 anak muda lintas agama dan organisasi.


”Ini kegiatan rutin dua kali dalam setahun, kita gelar untuk menjaga rasa kebangsaan sekaligus memperkuat modal sosial berupa gotong-royong, di mana anak-anak muda ini tinggal berbaur di rumah warga, bersama-sama membedah rumah warga miskin, membangun toilet umum. Ini upaya internalisasi nilai Pancasila,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.


Dalam kesempatan itu, Anas kembali mengingatkan pemikiran para pendiri bangsa, termasuk presiden pertama Ir Sukarno. Anas menekankan, rasa kebangsaan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran keagamaan, karena ada yang membenturkan dua hal itu belakangan ini.


”Kalau teman-teman baca sejarah, sejak awal nasionalisme Indonesia berangkat dari dimensi keagamaan. Bung Karno sejak belia tinggal di pondokan tokoh Sarikat Islam (SI) HOS Tjokroaminoto. Jalinan kebangsaan dan keagamaan ini juga bisa dilihat dari relasi Bung Karno dengan tokoh Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan tokoh Persis Ahmad Hassan. Bung Karno juga menjadi presiden pertama yang mengutip ayat Alquran di depan forum PBB,” tandas Anas.


Bahkan, kata Anas, Bung Karno menghadap KH Hasyim Asyari untuk meminta fatwa soal nasionalisme, dan dijawab pendiri Nahdlatul Ulama (NU) itu bahwa membela Tanah Air adalahjihad fisabilillah. ”Pernyataan Mbah Hasyim terkait itu sangat dikenal, yaitu cinta Tanah Air adalah sebagian dari iman, hubbul wathon minal iman,” kata Anas.


Oleh karena itu, Anas mengajak ratusan pemuda itu untuk terus menebar rasa kebangsaan. ”Kalian berada di sini, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing tapi tetap mengobarkan rasa kebangsaan. Beragamalah dengan taat, dan justru di sanalah nanti rasa cinta Tanah Air akan tumbuh,” tegas Anas.


Anas berharap para pemuda yang mengikuti Kemah Kebangsaan menjadi duta bagi terciptanya persaudaraan sesama anak bangsa. ”Tanamkan kata-kata Bung Karno, republik ini bukan milik satu golongan, bukan milik satuagama, bukan milik satu suku, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke,” paparnya.


Anas juga berpesan agar kaum muda memilih komunitas yang mendukung pengembangan diri. ”Jangan sampai memakai narkoba. Yang tidak kalah penting, mohon doa orang tua. Hidup kita ini tergantung ridho orang tua,” beber Anas. (jam)

banner