Banyuwangi

Terbelahnya Blambangan Menjadi Enam Kabupaten

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Pada tahun 1352 Masehi, Balumbunan hanyalah sebuah desa di kaki Gunung Lumbu dan kemudian menjadi Perdikan pasca perang Nambi pada tahun 1331.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jumlah penduduk, Balumbunan dinaikkan statusnya menjadi sebuah Kadipaten yang dipimpin oleh Sri Bima Chili Kepakisan. Dia ditunjuk sebagai pemimpin berkat jasanya kepada Kemaharajaan Nagara Jawa (Majapahit).

Dalam Babad Dalem (Bali), Bima Chili Kepakisan berkuasa di Balumbunan pada tahun 1340 dan dalam Suluk Balumbung, Bima Chili Kepakisan berkuasa pada tahun 1352.

Sedangkan pada Babad Sembar disebutkan bahwa Balambangan berdiri pada era Lembu Mirudha dan Mas Sembar di Lumajang sebagai asal-usul Balambangan. 

Manakah yang lebih tepat? 

Menurut analisa penulis, keduanya dapat dibenarkan karena "wit-perkawit tanah Lumajang seanteornipun kadadosaken Nagari Balambangan". Jadi, baik Lamajang dan Balumbunan kemudian menjadi satu dengan nama Balambangan. 

Lalu siapakah yang mempersatukannya? 

Tome Pires menyebut bahwa di masa Menak Pentor (cucu Menak Sembar), Lumajang telah ditakhlukkan oleh raja Balambangan yang perkasa itu. Artinya sebelum Menak Pentor berkuasa pada tahun 1500-1531, Lumajang dan Balumbunan sudah menjadi satu.

Setelah itu, Menak Pentor mengalahkan Arya Pular, Adipati Keniten yang berkuasa atas Keniten, Panarukan, dan Pajarakan. Dengan ditaklukkannya persekutuan Keniten itu, maka tiga wilayah itu menjadi bagian dari Balambangan dan ditambah dengan wilayah Gamdha yang juga telah dikuasai oleh Menak Pentor.

Balambangan bertahan dengan wilayah seluas itu hingga era Sultan Agung (1613-1645) yang merebut perbatasan pinggir baratnya, yakni daerah Pasuruan dan Singasari.

Penduduknya diangkut ke Mataram dan disebut sebagai "Tiyang Pinggir" dan "Wong Gajah Mati". Setelah itu silih berganti kedua daerah itu dikuasai oleh Mataram dan Balambangan, dengan demikian, secara umum wilayah Balambangan kembali ke wilayah asli; "wit perkawit tanah Lumajang seanteornipun kadadosaken Nagari Balambangan.

Ternyata wilayah asli Balambangan masih dipersempit dengan serangan Amangkurat Agung (1646-1677) hingga ke daerah Kedhawung, Sentong, dan Panarukan.

Ketiga daerah itu baru dapat direbut kembali oleh Prabu Tawangalun II antara tahun 1656-1659. Bahkan raja besar Balambangan tersebut kemudian meluaskan kekuasaannya hingga ke Kediri pasca perang Trunajaya pada tahun 1679 sebagaimana ditulis oleh De Graff.  

Wilayah Balambangan seluas itu berlangsung pada tahun 1679 hingga 1691. Namun sepeninggal Prabu Tawangalun II, terjadi perebutan kekuasaan diantara anak-anaknya sehingga wilayah-wilayah Balambangan direbut kembali oleh Mataram melalui tangan Untung Surapati pada tahun 1690 an (dalam peta Belanda disebut Zonder Soerapati). 

Sejak itulah, Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Banger, Lumajang, dan Puger lepas dari kekuasaan Balambangan. Saat itu, Kyai Jayalelana (1746-1756) diangkat sebagai Bupati Banger, dan Raden Kertanegara/Bagus Lumajang menjadi Bupati Lumajang. Keduanya di bawah pemerintahan Untung Surapati.

Apakah setelah itu semua daerah tersebut menjadi milik Mataram? Jawabannya adalah tidak! 

Karena Untung Surapati kemudian justru mendeklarasikan berdirinya kerajaan miliknya sendiri yang berpusat di Pasuruan. Balambangan hanya dapat menguasai kembali Puger timur dan Panarukan. Itupun setelah melalui pernikahan Pangeran Danureja dengan Mas Ayu Gadhing, puteri Untung Surapati. 

Puger, Sentong, Demong, Panarukan, dan Balambangan bersatu pada masa Prabu Danureja (1697-1736) dan bertahan hingga VOC datang dan menaklukkan Balambangan pada tahun 1767-1768 dalam Perang Wilis. 

Setelah itu, selain menyita seluruh perbendaharaan pustaka Balambangan, VOC juga memecah belah kerajaan menjadi dua bagian.

Yang pertama, Balambangan Barat dengan wilayah meliputi Panarukan, Sentong, dan Puger dengan ibukota di Panarukan disebut Kabupaten Kanoman Balambangan. Disana diangkatlah Mas Uno (Weka) pada tahun 1767-1768 sebagai Bupati. 

Sedangkan di sebelah timur Gunung Raung dan Gumitir dijuluki Kabupaten Kasepuhan dengan ibukota di Teluk Pampang (Muncar). Disana Mas Anom Kalungkung pada tahun 1767-1768 yang menjadi Bupatinya.

Selanjutnya, Sura Adiwikrama (1772-1788) ditunjuk menjadi Bupati wilayah Kanoman Balambangan Barat pada tahun 1772 yang berkedudukan di Besuki dan membawahi Panarukan, Sentong, dan Puger. 

Kabupaten Banyuwangi didirikan sebagai ganti dari Kabupaten Kasepuhan Blambangan pada tahun 1774 dengan bupati pertamanya Tumenggung Wiraguna I (1774-1782).

Tahun 1755 Tumenggung Prawiradiningrat menjadi Bupati Puger terlepas dari Panarukan (Besuki). Menyusul kemudian pada tahun 1819 Sentong dijadikan Kabupaten Bondowoso terlepas dari Besuki dipimpin oleh Mas Astratruna (Ki Ronggo) di tahun 1819-1830.

Karena Besuki kalah bersaing dengan Panarukan, maka ibukota pun dipindah ke Panarukan dan menjadi Kabupaten Panarukan. Nama itu kemudian diubah lagi pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir (sekitar tahun 1972) menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibukota di Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972.

Kabupaten Lumajang yang terlepas dari Probolinggo didirikan pada tahun 1920 dengan bupati pertamanya KRT Kertodirejo (1920-1928). 

Sedangkan Kabupaten Jember didirikan terlepas dari Kabupaten Bondowoso pada tahun 1929 dengan R. Notohadinegoro (1929-1942) sebagai Bupatinya.

Dengan memahami kronologi ini saya berharap masyarakat di enam kabupaten/kota agar membuka hati bahwa kita pernah bersatu dan menjadi bagian dari Balambangan. 

Sebagaimana kerajaan Melayu yang meliputi beberapa kabupaten dan provinsi di Sumatera, demikian pula kerajaan Balambangan pernah meliputi beberapa kabupaten di Jawa Timur.

Termasuk juga kepada masyarakat Banyuwangi agar membuka wawasan bahwa Balambangan bukan hanya Banyuwangi. Tidak ada monopoli bahwa Balambangan hanya Banyuwangi karena fakta sejarahnya memang tidak demikian.

Yang tidak kalah pentingnya adalah tidak perlu berebut klaim dan tidak perlu ada fanatisme kedaerahan yang berlebihan karena kita semua adalah saudara sebangsa, Indonesia. ( penulis: Bagus Putera Hanafi, pemerhati sejarah  Banyuwangi)

 Bupati Abdullah Azwar Anas usai melantik pejabat baru, Kamis (9/8/2018).(Foto : Humas Pemkab Banyuwangi)

 

Caption : Bupati Abdullah Azwar Anas usai melantik pejabat baru, Kamis (9/8/2018).(Foto : Humas Pemkab Banyuwangi)

 

 

BANYUWANGI (KoaranTransparansi.com) –  Seiring tumbuhnya pariwisata daerah, Banyuwangi terus memperkuat daya ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan melakukan penataan dan optimalisasi pengelolaan pasar tradisional untuk menjadi sentra ekonomi baru.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, pasar merupakan tempat transaksi tradisional yang tak lekang oleh zaman. Tidak hanya menjadi tempat transaksi tapi juga menjadi tempat bertemunya orang dan tumbuhnya budaya. Pasar memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra ekonomi yang potensial

“Perkembangan pariwisata Banyuwangi terus maju, kami ingin warga mendapatkan dampak sebesar-besarnya dari perkembangan pariwisata tersebut. Kami memilih tidak mendirikan mal atau pusat perbelanjaan baru tapi memperkuat pasar tradisional untuk memberi ruang pada rakyat lebih berdaya,” kata Bupati Anas saat menyampaikan arahan kepada para pejabat struktural yang baru dilantik pada Rabu (8/8/2018) kemarin di Aula Rempeg Jogopati, Kamis (9/8/2018).

Pasar tradisional, kata Anas akan ditata dan dikelola secara optimal baik yang ada di kota dan khususnya di desa-desa yang menjadi tujuan wisata. Yakni menata kerapian dan kebersihan, juga fungsi pasar akan ditambah sehingga tidak sekadar untuk berjualan secara konvensional. Pasar juga akan dikembangkan menjadi sentra oleh-oleh, kuliner, dan minuman khas lokal.

“Selama ini pasar kan hanya buka pada pagi hari. Tapi malam harinya tutup padahal lokasi pasar selalu di tempat-tempat strategis. Ini yang akan kita optimalkan. Misalnya nanti di malam hari disewakan pada anak-anak muda supaya bisa buka kafe tapi tidak perlu mengeluarkan biaya sewa yang mahal,” kata Bupati Anas.

"Jadi bisa berfungsi ganda seperti pasar-pasar tradisional di Thailand. Selain untuk berbelanja warga, pasar di Thailand juga didesain menjadi tempat yang menarik untuk didatangi turis," imbuh Anas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Anas meminta kepada jajarannya, untuk saling bersinergi. Tidak hanya menjadi tugas dari Kepala Disperindag yang baru saja dilantik, namun juga perangkat daerah lain yang berkaitan seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, Badan Pendapatan Umum dan lainnya.

“Kerja kita adalah kerja tim, semuanya saling mendukung untuk keberhasilan program,” pinta Anas.

Sementara itu kepada segenap pejabat struktural yang baru saja dilantik, Anas berpesan agar terus melakukan inovasi di tengah kekurangan personel Aparatur Sipil Daerah (ASN). 

“Tidak ada organisasi perangkat daerah yang tidak penting. Semuanya memiliki peran yang sama dalam mewujudkan kemajuan di Banyuwangi. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kinerja dan melakukan monitoring untuk semua program yang dijalankan,” pungkas Bupati Anas. (def)

Papan pengumuman APBDes 2018 terpampang di Balai Desa Dadapan Banyuwangi. (Foto : Dian Effendi/Warta Transparansi)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) -  Beberapa hari setelah pencairan tahap pertama Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018, Pemerintah Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi memasang papan pengumuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sekitar Juni lalu, baliho tersebut dipasang persis di depan pagar balai desa. Tujuannya adalah untuk menginformasikan anggaran keuangan desa pada tahun 2018 kepada masyarakat.

Kepala Desa Dadapan, Siti Kholiswatin berujar, pemasangan baliho APBDes 2018 tersebut bermaksud agar warga mengetahui berapa anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sekaligus detail peruntukannya.

“Jadi masyarakat bisa mengetahui untuk apa dana itu akan dipakai. Kami sangat terbuka dalam pengelolaan anggaran desa,” ungkap Siti Kholiswatin, pada Senin (6/8/2018).

Disisi lin, keterbukaan anggaran desa membuat masyarakat dengan mudah memantau sekaligus mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Jika terjadi penyelewengan anggaran, warga desa bisa mengetahui dan bahkan punya hak untuk menanyakan kepada pemerintah baik melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau secara langsung kepada perangkat desa.

Untuk itu, lanjut Kholiswatin, dengan diumumkannya anggaran desa kepada publik harus menjadi cambuk bagi jajarannya untuk berlaku jujur dan terbuka.

“Kita ini mengabdi kepada rakyat. Maka prioritas alokasi keuangan desa adalah untuk rakyat. Jadi jangan apatis jika ada rakyat yang ingin bertanya tentang anggaran,” jelasnya.

Pengumuman tentang anggaran desa disambut baik oleh sebagian besar warga. Seperti yang disampaikan oleh Taufik. “Jadi kita ini sebagai rakyat juga tahu apa yang dialokasikan oleh bu Kades,”.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah desa sebaiknya lebih intens menyerap aspirasi masyarakat dengan turun langsung dan bertatap muka dengan warga.

“Jadi pihak desa akan mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh warga. Sehingga pembangunan bisa merata,” pungkasnya. (def)

 

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Layanan pengurusan paspor akan segera hadir di Mal Pelayanan Publik (Mal PP) Kabupaten Banyuwangi dalam waktu dekat. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM terus bekerja mematangkan proses tersebut.

Dalam dua hari terakhir, rapat teknis terkait hal itu digelar di Kantor Bupati pada Selasa (7/8/2018). Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto kemarin telah datang ke Banyuwangi, dan hari ini dilanjutkan Staf Ahli Kemenkumham Asep Kurnia

”Kemenkumham bergerak cepat setelah kami sampaikan usulan melalui surat beberapa waktu lalu. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat yang terus mendukung pemerintah daerah mewujudkan pelayanan publik yang mudah dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Anas.

Kolaborasi layanan instansi vertikal dengan pemerintah daerah, sambung Anas, akan sangat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

”Kami akan fasilitasi tempat dan jaringan. Sistemnya tentu tetap dari Kemenkumham karena paspor memang pakai sistem khusus,” ujarnya.

Saat ini, Mal Pelayanan Publik Banyuwangi telah melayani 173 dokumen/perizinan. Mal pelayanan publik pertama di Indonesia yang dibangun pemerintah kabupaten tersebut resmi beroperasi 6 Oktober 2017 itu.

Staf Ahli Kemenkumham Asep Kurnia mengatakan, timnya langsung bergerak cepat merealisasikan layanan paspor di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi.

”Paling lama satu bulan ini, permohonan paspor diintegrasikan dengan layanan lain di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Hari ini juga kami turun lihat tempat di sana sembari menyiapkan sistem dan alat untuk pengurusan paspor,” ujar Asep.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan rombongan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sehari sebelumnya, Senin (6/8/2018), yang juga diikuti jajaran Kemenkumham.

Pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik tersebut akan melengkapi pelayanan permohonan paspor yang telah ada dan bisa menjadi alternatif bagi warga di Kantor Unit Layanan  Paspor (ULP) Kantor Imigrasi di kawasan Ketapang, Banyuwangi. (def)

Peserta lomba Parade Kebangsaan HUT RI ke 73 di Desa Gintangan, Banyuwangi pada Senin (6/8/2018)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Warga Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi melakukan doa dan ucapan belasungkawa atas tragedi gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu Malam (5/8/2018). 

Sebelum menggelar lomba ‘Parade Kebangsaan’ di lingkungan RW 2 Dusun Kedungbaru pada Senin sore (6/8/2018), peserta lomba dan warga setempat menggelar doa untuk keselamatan warga NTB.

“Segenap warga Gintangan turut berbelasungkawa atas gempa di Lombok. Semoga saudara kita di NTB diberi kekuatan dan ketabahan,” ungkap Ketua RW 2 Dusun Kedungbaru, Miftahul Huda.

Gempa berkekuatan 7 Skala Richter tersebut juga terasa di Banyuwangi. “Gempa terasa keras sekali. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri,” ungkap warga setempat, Ahmad Saidi.

Sementara itu, Kepala Desa Gintangan, Rusdianah mengajak warga untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar diberi kekuatan iman dan keselamatan.

“Semoga saudara-saudara kita di NTB diberi ketabahan dan kekuatan menghadapi musibah ini. Kepada korban yang meninggal dunia semoga diberi tempat yang layak disisiNya,” kata Rusdianah.

Warga perlu diberi pelatihan menyelamatkan diri

Untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, Rusdianah berharap ada pelatihan kepada warga tentang cara menyelamatkan diri saat terjadi peristiwa bencana alam.

“Masyarakat perlu diberi pemahaman bagaimana mereka harus bertindak saat bencana terjadi. Hal ini untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa,” ujar kepala desa perempuan ini.

Untuk itu, sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai musibah bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia, Pemerintah Desa Gintangan akan berkoordinasi dan meminta bantuan dinas terkait untuk memberi pelatihan menyelamatkan diri saat bencana. (def)

 

 Menpan Saat Dialog dengan Masram Didampingi Kapolres Banyuwangi

 

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN-RB), Dr H Asnan Abrur, SE terkejut melihat seorang kakek bernama Masram (70) warga Desa Bayu, Kecamatan Songgon yang masih mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM) C.

Saat itu, Masram sedang antri di Satuan Pelayanan Satu Atap (Satpas) Polres Banyuwangi untuk mengurus SIM.

“Bapak masih naik motor,” ujar Asman kepada Masram. “Iya pak. Ini ngurus SIM C,” jawab Masram kepada Men-PA-RB yang mengunjungi tempat proses SIM. Sudah lama menunggu,’ tanya Menpan, baru 30 menit. Sebentar lagi sudah dipanggil,” jawab Masram.

Menpan juga menanyai kepada warga yang sedang ngurus di Satpas. “Bagaimana ngurus SIM,” kata Menpan. “Enak, murah dan cepat,” jawab seorang ibu yang sedang antri.

Pernyataan warga tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Menpan yang melakukan kunjungan di Mapolres Banyuwangi, Senin (6/8/2018). Sekitar pukul 08.45 WIB, Menpan yang datang mengecek layanan SIM memang berdialog dengan Masram.

“Benar cepat ya! Bukan karena bilang cepat karena ada Pak Polisi,” tanya Asman Abnur didampingi Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman SIK.

Menpan pun mendapat penjelasan penegasan dari sang kakek. Tidak ada pungutan tambahan agar proses pengurusan SIM berjalan cepat dan tuntas. Sesuai ketentuan mengurus SIM C cukup membayar Rp 75 ribu. “Benar tadi bayar segitu ya,” tanyanya sekali lagi memastikan.

Menpan datang ke Banyuwangi dalam rangka menyongsong Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Karena itu sebelum menyambangi Satpas Polres Banyuwangi terlebih dulu melihat dari dekat pelayanan di mall layanan publik milik Pemda Banyuwangi dekat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sritanjung. 

“Jika Banyuwangi masuk WBK maka tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) akan naik satu kali lipat. Apabila masuk Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka tunjangan kinernanya bakal naik dua kali lipat lagi,” tandas Asman kepada wartawan. 

Di institusi kepolisian, saat ini tunjangan kinerja bagi anggota biasa sekitar Rp 1,7 juta. Sedangkan untuk anggota yang memiliki jabatan tunjangan kinerjanya Rp 2.150.000. Andai Banyuwangi masuk kategori WBK maka tunjangan kinerja anggota biasa akan naik menjadi Rp 3,4 juta. Sedangkan untuk personil yang punya jabatan berada di kisaran Rp 4,3 juta.

Kini WBK sedang diupayakan. Penilaiannya berada di tangan eksternal masing-masing pengelola pelayanan publik. Eksternal itu salah satunya ada masyarakat. Penilaian itulah yang bakal menentukan apakah layanan publik di Banyuwangi layak masuk kategori WBK.

Disamping melihat layanan SIM, Menpan juga masuk di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Rupatama. Sekedar di ketahui, Polres Banyuwangi terus membenahi fisik bangunan maupun sistem layanan demi kenyamanan pelayanan publik. 

Kedatangan Menpan ke Banyuwangi sebenarnya hampir mampir sebentar. Sebelum ke Polres, Menpan juga mengunjungi Mal Banyuwangi yang didampingi Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Setelah selesai di Mapolres, Menpan langung meluncur ke Situbondo bersama Sekjen MA dan Waka Kajagung. (ari)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...