DAERAH

Tiga Petinggi Kota Batu,Keberatan Namanya Disebut Pelindung KPK Tipikor
BATU (KT) – Pencatutan nama Walikota Batu,Eddy Rumpoko yang disebut sebagai pelindung dari Lembaga Komisi Pengawas Korupsi (KPK) Tipikor,Batu,mendapat sanggahan dari yang bersangkutan.
 
ER sapaan akrab Eddy Rumpoko langsung menyampaikan rasa keberatannya atas Pencatutan sebagai pelindung di Lembaga KPK Tipikor yang bermarkas di Kota Batu,Selasa (22/8/20147).
 
Menurutnya ,pihak yang mengaku Lembaga KPK Tipikor Batu selama ini belum pernah konfirmasi,ER juga mengaku tidak merasa ada kordinasi dengan lembaga yang dimaksud.
 
Namun,namanya langsung dicatut begitu saja."Enggak pernah ada konfirmasi itu, ya belum ada konfirmasi sama sekali,apalagi membawa nama kontitusi pemerintah,"tegasnya.
 
Pencatutan nama juga terjadi pada Kapolres Kota Batu, AKBP Budi Hermanto dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu, Nur Chusniah.Keduanya merasa  keberatan,sebab jabatannya dicatut begitu saja oleh lembaga yang mengatas namakan KPK Tipikor.
 
Kedua petinggi penegak hukum Kota Batu tersebut,namanya juga dicatut selaku pembina di lembaga KPK Tipikor.
 
Bahkan Walikota Batu,Eddy Rumpoko juga disebut sebagai pelindung dalam susunan struktural dari lembaga KPK Tipikor yang dimaksud.
 
Sementara itu,Kepala Kesbangpol Kota Batu,Sulianah,mengaku telah mendapat tembusan via surat pemberitahuan keberadaannya lembaga KPK Tipikor tersebut.
 
"Ya memang di Kantor kami Kesbangpol mendapat surat dari lembaga KPK Tipikor.Isi surat tersebut sebatas pemberitahuan keberadaannya lembaga yang dimaksud berkantor di Kota Batu.Jadi sebatas susunan struktur organisasinya,ya cuma itu,"ujar Sulianah.(Agus.S).
PCNU Protes Full Day School

MALANG (KT) - Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai penguatan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permdikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, menuai protes semua kalangan, terutama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang.

Sebab, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang Umar Usman menegaskan bahwa konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar.

“Baik dan buruknya karakter peserta didik tidak linier dan tidak ditentukan oleh dengan lama durasinya di lingkungan sekolah,” ungkap Umar, Selasa (22/8/2017).

Kebijakan sekolah lima hari kerja atau delapan jam belajar, menurut Umar akan menggerus eksitensi Madrasah Diniyah. Padahal selain Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme.

“Jika diberlakukan sekolah lima hari kerja atau delapan jam belajar, bisa membuat para guru senang, akan tetapi dapat menjadikan lembaga sekolah Diniyah menjadi masif karena melalui lembaga keagamaan seperti Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) telah berhasil melahirkan generasi generasi terdepan dalam sejarah dan perjalanan bangsa,” tegas Umar.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama enam hari sekolah, meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan full day school.

"Untuk di Kabupaten Malang ditetapkan baik SD maupun SMP untuk melaksanakan sekolah 6 hari dengan pelaksanaaan di lapangan tetap 40 jam," jelasnya.

Dikatakanya, dalam Permendikbud 23 tahun 2017 tentang lima hari sekolah, ada dua poin yang di mana salah satu poinnya tentang adanya penguatan pendidikan karakter agar dilakukan kajian lebih dalam.

"Di Permendikbud itu jelas bahwa kebijakan sekolah lima hari di salah satu poinnya harus dilakukan kajian dalam arti sarana dan prasarana yang memadai, kemudian sumber daya manusia yang mencukupi, pendanannya dan trasportasinya tidak ada masalah maka silakan dilaksanakan, tapi untuk Kabupaten Malang belum bisa menerapkannya," ungkapnya.

Selain itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo mengungkapkan Full day school pernah ditanggapi tidak bisa disamaratakan di kabupaten malang.

"Nanti pada Tanggal 25-8-2007 nanti kami akan ke kemendikbud, kita serahkan dokumen tersebut," ujar Kusmantoro Widodo.

Karena, lanjut Widodo, Program Full day school di dikalender akademik bisa 5 bisa 6 hari kerja dan bisa dilaksanakan atau tidak, Sebab jika dilihat dari Infrastruktur di wilayah Malang Selatan program Full day school ini belum bisa dilakukan apalagi jika harus pulang sampai jam 5 sore.

"Bukan siap atau tidak, ini regulasi pusat ke daerah. Pemerintah pusat harus melihat kesiapan guru, infrastruktur, sarana dan prasarana," tegasnya.

Perlu di ketahui, berdasarkan data yang terdaftar di Kementerian Agama, di Kabupaten Malang terdapat 475 Pondok Pesantren, 4.251 Taman Pendidikan Al Qufan dan 2.046 Madrasah Diniyah yang diindungi oleh pasal 30 ayat (4) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang secara lebih terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Diniyah dari Pondok Pesantren.(toski)

Binmas Polres Malang Kota, Ajak Komunitas Kamtibmas Gelar Sarasehan

Malang (KT) - Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat-Binmas) Polres Malang Kota menggelar silaturahmi bersama Komunitas Potensi Masyarakat (POTMAS) dan Kelompok Kesadaran (POKDAR) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Pos Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Jl.Veteran Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang, Senin (21/8/2017) malam.

Kasat Binmas Polres Malang Kota, AKP Nunung Anggraeni, mengatakan Kegiatan yang mengambil tema dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (HARKAMTIBMAS) Kota Malang yang aman dan kondusif, pihaknya menggelar silaturahmi dengan masyarakat yang terorganisir, yakni dengan Kamling Udara Polres Malang Kota. Adapun tujuan untuk memupuk ikatan silaturahmi antara polri dengan kamling udara sebagai mitra polri.

"Tingkatkan tali silaturahmi, ikut membantu menjaga dan melindungi lingkungan kita dan laporkan segera kepada polisi terdekat, bila mengetahui adanya gangguan Kamtibmas di lingkungan sekitar dan bisa dengan menggunakan panic button on hand, ," kata Nunung Anggraeni.

Nunung juga menyampaikan harapannya, kebersamaan antara polisi dengan Kamling Udara, melalui jiwa sosialnya bisa bersatu padu dan ikut berperan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Koya Malang.(lil)

Soal Penipuan 120 Orang, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Tersangka Risna

MALANG (KT) - Pihak kuasa hukum Risna Buatasik, tersangka penipuan terhadap 120 kreditor di Malang akhirnya angkat bicara. Husain Tarang, selaku kuasa hukum tersangka mengungkapkan beberapa klarifikasi mengenai kasus yang membelit kliennya pada Selasa (22/8/2017) di Mapolres Malang Kota.

"Pertama, status klien kami bukan janda, dia punya suami dan 2 orang anak. Suaminya seorang dosen teologi dan anaknya berumur 9 dan 4 tahun," ujarnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa nilai kerugian bukan Rp 1,7 Miliar seperti yang disampaikan pihak kepolisian. Menurutnya, nilai tersebut merupakan tanggungan para debitur atau korban yang harus dilunasi.

"Karena, total uang yang diterima klien kami Rp 2,5 Miliar, sementara uang yang sudah dikeluarkan itu lebih dari Rp 2,5 Miliar. Sehingga sisa utang itu atas nama debitur-debitur itu," imbuh Husain.

Ia juga menjelaskan bahwa niat tersangka yang merupakan staf di salah satu gereja itu adalah membantu warga. Hanya saja, cara yang digunakan keliru. Hingga mengakibatkan dirinya terjerat masalah hukum. Apa yang dijanjikan berupa tanggungan 50 persen dan sumber dana berupa yayasan tertentu juga tidak benar.

"Saya pastikan, dia pemain tunggal. Bahkan dia juga sudah menggadaikan rumah mertua, motor dan menghabiskan biaya sekolah untuk melunasi. Niatnya cuma mau bantu, ya semacam jadi sinterklas lah, hanya tidak terwujud. Jadinya begini," tegas advokat asal Palembang Sumsel itu.

Ia menjelaskan sejauh ini sudah ada 39 orang yang sudah mendapatkan pelunasan kredit dan menerima BPKB sepeda motor. Hanya pada saat menerima debitur-debitur terakhir ia mengaku kewalahan.

"Kalau total orangnya 120, tapi jumlah sepeda motor yang diajukan sebanyak 170 unit," paparnya.

Pihak kuasa hukum juga mempersoalkan pihak finance atau leasing yang memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Bagi Husain, seharusnya pihak finance dapat teliti melihat hal tersebut tidak akan terjadi kasus tersebut.

"Coba kalau diketahui dari awal, kan tidak terjadi seperti ini. Harusnya di cut." tegasnya. Ia juga mempersilahkan kepada korban lain untuk membuat laporan polisi. Pihaknya siap menghadapi masalah tersebut sesuai prosedur hukum.(dayat)

Gatot Subroto

KEDIRI (KT) - Kantor BPJS Kesehatan Kediri alami kenaikan tiap tahunya, dalam capaian program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini mencakup Kota/ Kabupaten Kediri, Kota /Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk.

Hitunganya, sejak 28 Juli 2017, lalu, jumlah peserta BPJS Kesehatan Cabang Utama Kediri, mencapai 2.316.974 jiwa dan alami kenaikan berkisar 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut, termasuk peserta yang diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah setempa.Diantaranya, Pemkot Kediri 16.955 jiwa, Pemkot Blitar 13.466 jiwa, dan Pemkab Kediri, sebanyak 5.077 jiwa.

Menurut Gatot Subroto, Kepala BPJS Kantor Cabang Utama Kediri, bahwa capaian kenaikan itu juga diimbangi 285 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),meliputi 93 Puskesmas,120 Dokter Praktik Perorangan,37 Dokter Praktik Gigi Perorangan dan 29 klinik Pratama.

" Kami juga kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), yang terdiri 28 Rumah Sakit (termasuk 1 klinik utama didalamnya),14 Apotek serta 16 Optik " katanya kepada Wartawan, Selasa (22/08/2017).

Untuk itu lanjut Gatot, pihaknya dalam hal ini menghaturkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah akan komitmenya menyukseskan program JKN-KIS. Kedepanya, pihaknya berharap, keikut sertaan JKN-KIS makin meluas, dibarengi kepatuhan pengusaha dan masyarakat menyukseskan program itu.

" Penambahan pendaftaran peserta juga kami permudah melalui Sistem Dropbox, baik di Kantor cabang BPJS Kesehatan, Kantor Kelurahan,Kantor Kecamatan dan pendaftaran melalui PPOB atau mitra kerja BPJS Kesehatan" tutupnya.(bud)

Pencapaian Masih 51 Persen, Ini Langkah BPJS Malang Tingkatkan Peserta JKN-KIS

MALANG (KT) - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang tengah fokus meningkatkan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ini dilakukan agar kepesertaan program jaminan kesehatan lebih luas.

Kepala BPJS Kantor Cabang Malang, Hendry Wahjuni menyatakan, hingga Semester I 2017 jumlah peserta JKN-KIS masih sebesar 51 persen dari total populasi. Angka tersebut berada dibawah capaian peserta BPJS Kesehatan secara nasional sebesar 70 persen.

"Memang kalau di BPJS Kantor Cabang Malang dibandingkan jumlah penduduk masih 51 persen," ujarnya, Selasa (22/8/2017).

Namun, capaian tersebut tidak merata di tiga wilayah kerja BPJS Kantor Cabang Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Menurutnya, cakupan peserta JKN-KIS yang masih sedikit hanya pada Kabupaten Malang.

"Kabupaten Malang capaiannya paling sedikit padahal dari segi populasi paling besar. Kalau dari target sudah mencapai 87 persen, tetapi kalau dari populasi baru 47 persen," imbuh Wahjuni.

Capaian kurang maksimal tersebut, diakuinya bukan tanpa sebab. Setidaknya, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kinerja BPJS dalam mencapai target optimal. Selain masih banyaknya jumlah badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya, kondisi geografis Kabupaten Malang juga dinilai cukup memberikan tantangan tersendiri.

"Beberapa badan usaha yang sudah kami temui memang beralasan masih terkendala anggaran. Ada juga yang masih dikoordinasikan di internal perusahaan atau juga karena banyaknya pegawai kontrak," paparnya.

Untuk itu pihaknya kini tengah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan daya jangkau program jaminan layanan kesehatan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendekatan preventif dan represif.

"Kita ingatkan terus kepada perusahaan agar mendaftarkan karyawannya, karena itu kewajiban dan sudah diatur Undang-undang," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga intens menjalin koordinasi untuk sinergi dengan Dinas terkait. Seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Kita mengupayakan untuk meneken kerjasama atau MoU dan juga koordinasi terkait NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan Disdukcapil. Kemudian pendekatan dengan pihak Kecamatan sampai RT/RW," Tukasnya. (Dayat)

banner