DAERAH

Foto : Pelatihan Jurnalistik saat berlangsung di Balai Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
Foto : Pelatihan Jurnalistik saat berlangsung di Balai Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
 
KEDIRI
 
Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) terus menggagas dan menyelenggarakan program Pelatihan dan Pembinaan Fotografi dan Jurnalistik yang diprioritaskan bagi Karang Taruna ditiap Desa. 
 
Untuk agenda kali ini difokuskan bagi Karang Taruna Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, menjadi jadwal awal kegiatan tahun ini,yang berlangsung selama dua hari, mulai 13- 14 Februari 2019, bertempat di Balai Desa Paron.
 
Setidaknya, dalam pelatihan itu diikuti oleh semua anggota Karang Taruna Paron, yang sangat antusias dan tertarik untuk mengikuti acara tersebut.
 
Hadir sebagai narasumber profesional, yakni M. Arif Hanafi dan Dian Puspitorini, dari salah satu Media terbitan Harian di Kediri. Dan, Camat Ngasem, Ary Budianto serta Sutarja, SE, Kasi Kehumasan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri, juga hadir dalam acara tersebut.
 
Keterangan Sutarja, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, kemampuan di bidang fotografi dan jurnalistik dapat menjadi alat untuk menggali potensi serta menyebarluaskan informasi. 
 
" Khususnya mengenai kegiatan dan program kerja Karang Taruna Desa Paron, bisa dipublish melalui berbagai media yang berkembang di masyarakat saat ini " katanya
 
Ditempat yang sama, Ary Budianto juga berharap,dengan kegiatan ini masyarakat Desa Paron mampu menerapkan ilmu yang telah diterima sehingga dapat mengembangkan potensi wisata lokal Desa Paron untuk mendapatkan suatu peluang bisnis.(adv/kominfo/bud)
Bupati Sidoarjo saat sidak  bangunan yang molor pembangunannya, pada Senin (31/12/2018)

Sidoarjo (KoranTransparansi.com)  - Beberapa Proyek pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan tahun ini dipastikan molor.

Kepastian itu disampaikan Bupati Saiful Ilah usai sidak pembangunan rumah dinas Kapolresta dan wakapolresta, jalan raden patah, pembangunan gedung RPH Krian dan pembetonan jalan lingkar timur, Senin, (31/12/2018).

 Bupati Saiful Ilah akan mengevaluasi penyebab molornya beberapa proyek tersebut, karena sebelumnya beberapa hari yang lalu saat Bupati melakukan sidak, rekanan yang mengerjakan proyek tersebut mengatakan kalau proyek ditargetkan selesai sebelum 1 Januari 2019.

Seperti pembangunan RPH Krian, saat ini masih mencapai 85 persen, padahal anggaran yang dipakai bukan melalui PAK. Sedangkan pembetonan jalan lingkar timur dan jalan raden patah pengerjaannya masih sekitar  95 persen, yang mendekati selesai proyek pembangunan rumah dinas Kapolresta dan wakapokresta Sidoarjo yang berada di jalan Kombespol M. Duryat dan Sentra PKL ExCina yang berada di Jl. Gajah Mada.

 “ Setelah ini akan kita evaluasi semua, kenapa banyak proyek yang molor, apa karena proses perencannannya yang molor atau proses lelangnya yang mendekati akhir tahun “, ujar Saiful Ilah.

Tahun depan bupati Saiful Ilah berharap tidak ada lagi proyek yang pengerjaannya molor, mulai dari perencanaannya hingga proses lelangnya jangan sampai mendekati akhir tahun, karena alasan tersebut yang biasa dipakai rekanan.

 “Rekanan biasanya beralasan karena proses lelangnya mendekati akhir tahun “, ungkap Saiful Ilah.

 Rekanan yang mengerjakan RPH, Subianto menyampaikan ke Bupati Saiful Ilah, salah satu penyebab molornya karena dia harus membersihkan instalasi listrik bangunan lama, disisi lain tiap malam instalasi listrik tersebut tetap harus hidup karena tiap hari dipakai di RPH lama berada disebelah proyek.

 “Pengerjaan instalasi listrik ini tidak masuk dalam perjanjian, jadi waktu kita habis untuk urusan listrik, mestinya kita bisa mengerjakan pengecoran lantai dua sesuai dengan rencana, karena kendala instalasi aliran listrik akhirnya jadi molor “, kata Subianto.

 Rekann yang molor akan terancam sanksi, seperti Jefri yang mengerjakan pembetonan jalan lingkar timur mengaku siap disanksi.“Kita patuh pada aturan yang berlaku, kita siap menerima sanksi. Malam ini kita usahakan selesai semua pengerjaannya, ini tinggal gorong-gorongnya saja belum finishing “, kata Jefri.(med)

Anggota Komisi Xl DPR RI Sarmuji (ujung kanan) Ketua Bappilu Golkar Jatim Zainudin Amali, Sekum Sahat Tua P Simanjuntak dan Hadi Husodo,Ketua Golkar Kota Blitar.

Blitar (KoranTransparansi.com) – Dihadapan Ketua Bappilu (Badan Pengendali Pemenangan Pemilu) DPD l Partai Golkar Jawa Timur H. Zainudin Amali,SE dan Sekretaris Sahat Tua Simanjuntak,SH,  Ketua Golkar Kota Blitar Hadi Husodo memberikan statemen mengejutkan dan cukup berani. 

Ia mengatakan akan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya sebagai Ketua Golkar Kota Blitar manakala tidak bisa menaikan kursi di DPRD Kota Blitar 100 persen tampa harus diminta mundur.

"Saya tidak akan bicara hasil Pemilu 2014 karena hasil kerja kabinet saya adalah 2019," tambah pria dengan tubuh bak atlet Binaraga dengan suara lantang dan serius usai dilantik sebagai Ketua Bappilu Kota Blitar, Selasa (12/12/2018).

Saat ini bicara Kota Blitar sangat sensi dan penuh daya tarik. Terutama Caleg Golkar yang dianggapnya sangat diperhitungkan oleh lawan politik.

Memimpin partai Golkar tidaklah sulit. Semua bisa memimpin Golkar Kota Blitar asal hatinya betul betul Golkar luar dalam. Otaknya juga harus Golkar. “Saya mengabdi di partai sudah 37 tahun,” tambahnya.

Kondisi politik Kota Blitar saat ini sangat memberikan peluang partai bisa berkembang. Selain suasna hati Calegnya cukup bersemangat. Partai juga sudah menghitung secara detil Dapil mana saja yang berkontribusi kursi bertambah. Meski begitu kami harus berhati hati. "Golkar Blitar hari ini sangat beda dengan periode sebelumnya,"

Bagi dirinya kekuasaan politik bukanlah segalanya. Tapi mendengar rakyat lebih utama. Tugas pemimpin politik adalah tugas yang mulia. Yaitu memperjuangkan rakyat. Kami ingin sebuah perubahan dan Pileg 2019 adalah momentumnya.

Dijelaskan oleh Husodo, Kota Blitar terdiri 3 kecamatan yakni Kepanjen Kidul, Sanan Wetan dan Kecamatan Sukorejo, 20 kelurahan, 477 TPS dan pemilih sesuai data KPU terdapat 111.903.

Untuk mendulang suara Golkar Kota Blitar dengan metode door to door . Ini mengingat jumlah pnduduknya yang relatif kecil serta dianggap lebih efektif. Kampanye tatap muka ini lebih bagus.

Husodo mengatakan, partainya saat ini konsentrasi mengincar pimpinan dewan. Sebab itu penambahan menjadi empat kursi tidak bisa ditoleransi."Ini yang sedang kami perjuangkan," ucapnya dengan mimik serius.

Maka dihadapan Pak Ketua Provinsi dan Pak Sekretaris, saya menyatakan akan mundur tampa diminta jika tidak bisa menaikan 100 persen kursi di DPRD dari jumlah kursi sebelumnya.

Kepengurusan Bappilu Kota Blitar dikukuhkan berdasarkan surat keputuaan : KEP Nomor 4/DPD/ll/lX/2018 tanggal 27 September 2017 diteken oleh Ketua Hadi Husodo dan sekretaris Sidarta Djarot Haryadi.

Sementara itu Ketua Bappilu Partai Golkar Jatim H. Zainudin Amali memuji sikap politik Hadi Husodo, Ketua Golkar Kota Blitar yang akan mundur jika tidak bisa memenuhi target 100 persen di DPRD Kota Blitar tampa harus diminta.

“Ini sikap gentle, berani dan penuh resiko. Dari hasil kunjungannya ke DPD II Golkar se Jawa Timur, baru ini mendengar ada pernyataan sikap yang dianggapya sangat luar biasa. Pernyataan Pak Hadi Husodo ini didengar banyak orang dan media, mudah mudahan bisa dipertanggung jawabkan," kata Pak ZA (Zainudin Amali) dengan kalem.

"Saya selaku ketua DPD Jawa Timur mengapresiasi sikap berani. Dan jika ini benar benar diwujudkan, Golkar Jatim merekom Calon Walikota Blitar dari kedernya sendiri yaitu Pak Hadi Husodo, tandas Zainudin Amali disambut tepuk tangan menggemuruh.

Tepuh tangan menggema diruangan itupun sejenak berhenti  ketika Sekretaris Sahat Tua Simanjuntak interupsi setengah mengingatkan.  "Pak Ketua, Ketua juga janji akan mengusung calon Bupati Banyuwangi dari kader sendiri," ujar Sahat sambil beteriak dan mengacungkan tangannya. Dan Zanudin Amali-pun mengamini.   

Dikatakan, suara Golkar pada Pemilu 2014 jika dihitung dengan sistem Pemilu 2019 sudah setara dengan 3 kursi. Namun saya menambah target 2 lagi menjadi 5 kursi. Jadi kalau Ketua Hadi Husodo 4 kursi harus jadi 5 kursi.

Dengan 5 kursi, kata Zainudin Amali, tidak pimpinan dewan saja melainkan bisa mengusung Calon Walikota sendiri. ucapnya

Ketua Komisi II DPRD RI menyatakan dengan 5 kursi, maka Golkar Kota Blitar punya wibawa, punya gengsi. Niat baik dan semangat ini harus diapresiasi.

Dalam setiap kunjungannya, Zainudin Amali selalu meminta untuk memenangkan Capres Cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Ketua umum Pengajian Alhidayah Hj Harbiyah Salahudin sebagai calon anggota DPD RI.(min)

 

Kedua pelaku pengedar pil koplo berhasil diamankan Satreskoba Polres Lamongan
Lamongan (KoranTransparansi.com) - Dua pengedar pil koplo dobel LL asal Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan di ringkus anggota buser Satreskoba Polres Lamongan, mereka adalah Awang Sapto Anggoro (20) warga Dusun Melawe RT/RW, 001/003 Desa Kepudibener dan Saifudin (23) warga Dusun Nataan RT/RW 015/008 Desa Gedong Boyo Untung.  
 
Kedua pelaku di tangkap secara terpisah namun masih dalam satu jaringan. Dari tangan keduanya petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 110 butir pil koplo. 
 
Menurut Kasubbag Humas Polres Lamongan Kompol Harmudji saat dikonfirmasi mengatakan, penangkapan para pelaku bermula saat anggota buser Satreskoba Polres Lamongan mendapat laporan dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa di warung kopi di wilayah Kecamatan Kota Lamongan sering di salah gunakan untuk peredaran barang haram tersebut.  Berdasarkan informasi tersebut anggota buser melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengerucut salah satu pelaku yakini Awang. 
 
"Saat itu pelaku sedang nongkrong di samping warung kopi di Jalan Papandayan Kelurahan/Kecamatan Kota Lamongan kami tangkap dan di gledah di temukan barang bukti pil koplo 100 butir yang di simpat di dalam saku celananya.  Selain itu juga petugas menyita ponsel (telepon seluler)  dan sepeda motor beserta STNKnya, " ungkap Kompol Harmudji,  Minggu (25/11/2018). 
 
Selanjutnya, masih menurut Harmudji petugas anggota buser langsung melakukan pengembangan.  Ketika pelaku di intrograsi,  di hadapan petugas, pelaku Awang mengaku mendapatakan barang harum tersebut dari pelaku Saifudin.  Pelaku Awang langsung di gelandang ke rumah Saifudin.  
 
"Namun saat itu pelaku Saifudin berada di tempat warung kopi yang tidak jauh dari rumahnya.  Tidak ingin buruannya kabur,  petugas langsung menangkapnya.  Dan di geledah di temukan barang bukti 10 butir pil koplo dan uang tunai Rp 300 ribu hasil penjualan pil koplo serta sebuah ponsel yang di gunkan alat untuk transaksi, " ungkapnya. 
 
Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kemudian kedua palaku beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Lamongang guna untuk penyelidikan pengembangan dan pneyidikan proses hukum lebih lanjutnya. (rin/bis).
 
 
 
Wabup Bojonegoro Hadiri Festival Geopark Di Wisata Khayangan Api Bojonegoro

Bojonegoro (KoranTransparansi.com)  – Masih dalam rangkaian memperingati Hari Jadi Bojonegoro (HJB) Ke-341, digelar Festival Geopark Bojonegoro, yang berlangsung di Obyek wisata Khayangan Api, yang berada di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, Sabtu (24/11/2018) kemarin malam.

 
Acara diawali dengan suguhan Tari Kayangan Api dan Juga Tari Thengul yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro tersebut. Tak hanya itu, acara juga dimeriahkan oleh Regina Idol, Djaduk F dan Bojonegoro Etnic Musik.
 
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Drs Budi Irawanto,M.Pd, dalam sambutanya menyampaikan tentang terciptanya Gerakan sadar wisata yang digalakkan di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro sebagai destinasi wisata sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
 
“Gerakan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) pastinya akan berdampak positif bagi masyarakat Desa Wonocolo dan di destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Salah satunya adalah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat di sekitar obyek wisata tersebut akan makin sejahtera,” ungkap Wabup Bojonegoro yang akrab disapa Mas Wawan itu.
 
Ditambahkan, Wawan menjelaskan dengan menjadi destinasi wisata maka jalan menuju ke lokasi wisata tersebut segera dilakukan perbaikan dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung di lokasi wisata tersebut.
 
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan Launching Batik Motif baru dari Bojonegoro dan Fashion show, dengan peragaan batik yang di peragakan oleh ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0813 Bojonegoro. Mereka memperagakan berbagai keindahan motif batik yang di produksi masyarakat Bumi Angling Dharma itu.
 
Di hari ke-2 Festival Geopark Minggu (25/11/2018), dimeriahkan oleh penyanyi Ibukota Jakarta diantaranya, ada Anji, Sruti Respati, Indro H dan Bojonegoro Light Orkestra.
 
Tampak hadir, Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli,SIK,MH,M.Si, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arh Redinal Dewanto,S.Sos, Sekda Bojonegoro Yayan Rachman, kepala OPD dan undangan lainnya. (rin/bis).
ILUSTRASI : Sidang Paripurna DPRD Kab. Pasuruan
Pasuruan  (KoranTransparansi.com) – Beberapa pekan terakhir tersiar isue yang sangat menyesakan dada, di gedung wakil rakyat Kab.Pasuruan. Isue yang berkembang diakhir tahun 2018, terkait anggota dewan Kabupaten Pasuruan yang “mengakuisisi” sejumlah proyek Penunjukan Langsung (PL) pada sejumlah OPD yang ada.
 
Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang berhasil diwawancarai Transparansi dan minta namanya untuk disamarkan dengan alasan keamanan, sebut saja “R”.
 
” Untuk proyek PL disejumlah OPD pada akhir tahun ini hampir 90% telah diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan,”ucapnya.
 
Ditambahkan, jika rekanan tidak memiliki hubungan koneksitas dengan anggota dewan tersebut, maka tidak akan mendapatkan pekerjaan. Rata-rata proyek PL mulai harga Rp.100juta hingga Rp.200juta, pun demikian juga dengan sejumlah paket proyek dengan kisaran harga Rp.300jutaan. Contoh nyata yakni proyek MCK dari Dinas PUPR dan proyek 18 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) milik Dinas Bina Marga.
 
Dengan adanya “akuisisi” tersebut, setidaknya membuat para kepala OPD, bagai makan buah simalakama. Mereka (Kepala OPD) serba salah dan hanya menuruti apa yang menjadi kehendak para wakil rakyat tersebut,”tandas R
 
Sementara itu tanggapan dari sejumlah kalangan pegiat sosial kemasyarakatan mengatakan pada intinya,” hal tersebut biasa terjadi saat menjelang Pileg(Pilihan Legislatif). Ongkos politik dinegeri ini sangat mahal, sehingga untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dan merengguh simpati warga,maka dipakailah cara tersebut,”ujarnya.
 
Saat hal ini coba dikonfirmasikan pada Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan HM.Sudiono Fauzan, Minggu(25/11) melalui sambungan telepon dan send massage WA, tidak diterima dan send massage tidak dibaca.
 
Jika hal tersebut diatas benar adanya, sungguh ironis apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mampu untuk menjadi penyambung lidah rakyat dan bukan sebagai penyambung lidah para kontraktor yang masuk dalam jaringannya.(hen)
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...