Berita Utama

PPD Bentuk Apresiasi bagi Daerah

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,  Bambang Brodjonegoro mengatakan,  pihaknya secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). 

“Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah” kat Bambang saat memberikan pengarahan pada Musrenbang Nasional di Jakarta, Senin (30/4/2018)

PPD Tahun 2018, lanjutnya, diberikan kepada tiga provinsi terbaik, tiga kabupaten terbaik dan tiga kota terbaik. Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan. Objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras daerah dalam merencanakan dan mencapai target pembangunan. Saya berharap, penghargaan ini mampu mendorong setiap daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota, untuk berlomba-lomba menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan,” ujarnya. 

Ditambahkan, kriteria dan indikator penilaian meliputi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penganggur, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator ketimpangan rasio gini serta Indeks Ketimpangan Wilayah. 

Penilaian juga mencermati tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2018 terkait visi dan misi daerah, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD 2018 dengan sasaran prioritas nasional RKP 2018, juga terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2017 dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2018 dengan program prioritas, dan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2018 dengan pagu anggaran.

Selain itu, penilaian juga berdasarkan pada tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan PN RKP 2018, serta tersedianya dukungan program prioritas daerah terhadap arah kebijakan prioritas nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. 

Selain itu, juga kecakapan dalam melayani publik, mengawal keamanan dan ketertiban, mengelola keuangan, serta menjaga tranparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga menjadi indikator penilaian.

“Daerah harus mampu memaparkan ketersediaan dukungan program daerah terhadap pengarusutamaan revolusi mental, gender, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pemerataan antarkelompok pendapatan, adanya kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS)” imbuhnya.

Penilaian berikutnya, lanjut Bambang, tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas, serta komitmen dalam melaksanakan inovasi penyelesaian tantangan pembangunan spesifik daerah dan inovasi dalam rencana pengelolaan pencapaian/pelaksanaan rencana pembangunan tersebut.

Musrenbangnas Dilaksanakan 7 Hari

Masih menurut Menteri Bambang, kegiatan Musrenbangnas diselenggarakan selama 7 (tujuh) hari kerja mulai dari hari Rabu, 2 Mei 2018 sampai dengan hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 di Hotel Bidakara.. 

Tujuan pelaksanaan Musrenbangnas 2018 yaitu menyepakati usulan kegiatan antara Bappenas, K/L dan pemerintah provinsi per Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (Pro-P), Proyek K/L (Pro-K/L) yang mendukung Pro-P serta usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung ProP sebagai bahan penyusunan RKP 2019.

Kegiatan Musrenbangnas 2018, lanjut Menteri Bambang, merupakan kegiatan pembahasan dalam bentuk forum multilateral, yaitu antara penanggung jawab PN di Bappenas, K/L (c.q. Biro Perencanaan), dan Pemerintah Provinsi (c.q. Bappeda Provinsi) untuk menyepakati Pro-P, Pro-K/L yang mendukung Pro-P serta usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung Pro-P.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, para gubernur, bupati/walikota se-Indonesia. (sam)

 

Presiden Minta Proses Birokrasi Dipercepat

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat proses birokrasi di wilayahnya. Pasalnya, di jaman sekarang, keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu daerah bukan lagi ditentukan oleh seberapa besar atau kecil wilayahnya, tapi ditentukan oleh kecepatan dan efisiensi.

“Intinya adalah siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Saat ini ekspor dan investasi kita, sudah kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Itu karena mereka lari cepat, jika kita masih lambat dan tidak melakukan inovasi dan terobosan, bisa saja kita tertinggal dari Laos dan Kamboja” tegas Presiden saat memberikan arahan pada Musrenbang Nasional di Jakarta, Senin (30/4/2018).

Karena itu, lanjut Presiden Jokowi, diharapkan pemerintah daerah untuk terus berinovasi agar pelayanan publiknya makin cepat. “Jika ada yang mau berinvestasi, buka pintu lebar-lebar. Apalagi jika orientasinya ekspor. Jangan ijinnya dilama-lamain, jangan lagi kita terjebak dalam rutinitas, seperti disposisi yang bertele-tele. Bisa tertinggal betul kita” lanjutnya.

Ditambahkan, sampai saat ini, masih ada daerah yang proses perijinannya memerlukan waktu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. “Harusnya mengurus ijin itu hitungannya jam, bukan minggu, bulan, atau tahunan. Jika bapak/ibu ijinnya lama, sudah lupakan mimpi untuk maju” tambahnya.

Jika ingin maju, imbuh Presiden kelahiran Solo ini, seharusnya orientasi pemerintah bukan prosedural, tapi berorientasi pada hasil. “Kita ini terlalu sibuk dengan urusan-urusan sepele. Kita harus lebih cepat dan mengikuti perkembangan, baik teknologi, inovsi, dan membuka pintu untuk peluang-peluang pasar” imbuhnya. 

Presiden Jokowi juga berpesan tiga hal kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemda untuk memperbaiki pelayanan publik, pertama mendorong efisiensi, dan lebih fokus dalam menentukan skala prioritas. “Satu atau dua prioritas sudah cukup. Semua yang ruwet tadi disederhanakan agar pelayanan makin singkat dan cepat, jika sudah siap, segera online-kan” pesannya.

Kedua, memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Presiden Jokowi menyoroti masih adanya ketidak-sinkronan antar pusat dan daerah. “Saya masih menjumpai, ada pelabuhan tapi tidak ada jalannya, ada waduk tapi tidak ada irigasinya. Ini karena pusat dan daerah tidak sinkron” katanya.

 

Ketiga, diharapkan kementerian/lembaga dan pemda untuk melakukan inovasi dan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan, tujuannya agar tidak tergantung dengan APBN maupun APBD. “Manfaatkan Public Private Partnership (PPP), sekuritisasi, dan jika ada obligasi daerah, gunakan itu. Jangan hanya mengandalkan uang pemerintah” pungkasnya.(min)

 

 Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan salam kehormatan setelah mendapat gelar kehormatan masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Kamis pagi (26/4/2018).

Pontianak (KoranTransparansi.com) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan adanya sanksi hukum bagi prajurit yang melanggar netralitas dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Presiden pada 2019, sesuai aturan yang tercantum dalam buku saku Netralitas TNI,

"Ya ada hukumannya, kita sudah ada buku saku tentang Netralitas TNI. Kapolri sudah mengeluarkan, Panglima TNI juga sudah mengeluarkan," katanya, usai memberikan pengarahan kepada jajaran TNI-Polri se-Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis malam.

Panglima TNI menegaskan prajurit TNI yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019, berarti telah melanggar kode etik Netralitas TNI yang tercantum dalam buku saku.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian menambahkan sanksi hukum tersebut akan berpengaruh terhadap karir prajurit atau perwira TNI-Polri.

Dengan buku saku tersebut, tidak ada lagi alasan bagi prajurit TNI Politik tidak mengerti aturan netralitas. Setiap prajurit bisa membaca dan ada buku saku sebagai acuan.

Panglima TNI dan Kapolri menegaskan TNI-Polri harus memegang teguh netralitas karena politik TNI dan Polri adalah politik negara. Prajurit TNI dan Polri tidak boleh terjebak pada politik praktis. (*/sam)

 Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalam Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah XXII di Hotel The Sultan Jakarta, Rabu (25/4) malam.

JAKARTA (KoranYransparansi.com) - Pemprov Jatim mampu mempertahankan peringkat pertama kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tujuh kali berturut-turut.

Kali ini penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalam Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah XXII di Hotel The Sultan Jakarta, Rabu (25/4) malam.

Penghargaan tersebut diraih berdasarkan penilaian Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Penilaian itu melibatkan 20 instansi termasuk lembaga independen dengan sekitar 700 item penilaian. 

Terkait penghargaan ketujuh kali yang diterimanya, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyatakan, bahwa penghargaan itu untuk menilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Mulai dari jenis urusan wajib pemerintah daerah dan pilihan diteliti secara komprehensif. 

”Apakah kemudian pembangunan itu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi disparitas. Kemudian rakyatnya dilibatkan, parsipatoris, itu,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Dijelaskan, pemda yang tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan tersebut diganjar dengan anugerah tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha. Pemprov Jatim yang enam kali terbaik EKPPD pun telah mendapatkan dua kali penghargaan tersebut pada yang diberikan pada April 2014 dan Oktober 2017. 

Sementara itu, untuk penghargaan parasyamsya berikutnya, dilakukan untuk penilaian tahun 2016, 2017, dan 2018.

Hati-hati Terhadap Area Rawan Korupsi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bagi daerah yang meraih kinerja terbaik harus tetap hati-hati dengan area rawan korupsi. Diantaranya pengadaan, retribusi, pajak,  dan perizinan. "KPK selalu mengawasi, " terangnya seusai acara.

Menurutnya, penghargaan yang diraih Jawa Timur harus menjadi pendorong dan contoh bagi daerah lain. Banyak daerah yang berupaya maju.  Dulu, kata dia,  di Jatim, hanya Surabaya yang maju, sekarang ada Banyuwangi, Tulungagung, dan daerah lainnya. 

Kinerja Jatim Bisa Ditularkan 

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Sumarsono, MDN mengharapkan kinerja Pemprov Jatim bisa ditularkan semangat dan integritasnya pada kabupaten/kota se-Jatim. Apalagi penghargaan ini telah mampu dipertahankan Jatim selama tujuh kali berturut-turut.

Dijelaskan, performance Jatim secara keseluruhan sudah bagus. Tetapi ia mengingatkan agar kinerja yang bagus ini secara substantif harus ditunjukkan dari level kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah. (sam/min)

 Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dan Penyematan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXII Tahun 2018 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta, Rabu (25/4).

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Pendekatan partisipatoris  menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan partisipatoris, Jatim telah memperoleh banyak penghargaan dari pemerintah. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dan Penyematan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXII Tahun 2018 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta, Rabu (25/4). Acara dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. 

Dijelaskan, dalam menyusun kebijakan Pemprov Jatim selalu mengajak masyarakat untuk merumuskannya. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. 

Pendekatan partisipatoris, diakuinya terbukti efektif dan membawa perubahan luar biasa bagi kesejahteraan di Jatim meskipun proses yang dilakukan memakan waktu yang lama. "Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa fokus utamanya adalah pelayanan publik yang akan meningkatkan kesejahteraan, masyarakat harus dilibatkan," terangnya. 

Terkait penghargaan ketujuh kali yang akan diterimanya malam ini (25/4) di Hotel Sultan,  Pakde Karwo sapaan akrabnya tersebut yang juga hadir sebagai Ketua Umum APPSI menyatakan, bahwa Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan cara yang sangat komprehensif untuk mengevaluasi hasil kinerja daerah. 

Semua jenis urusan wajib dan pilihan yang dilakukan oleh daerah akan dicek, apakah pembangunan yang dilakukan di wilayahnya mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, juga disparitas dengan melibatkan rakyatnya secara partisipatoris atau tidak. 

"Setiap daerah akan dinilai melalui 700 jenis/item penilaian dengan melibatkan puluhan institusi dan lembaga independen. Ini adalah cara yang komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat kemajuan suatu daerah," imbuhnya. 

Otda Semakin Matang 

Dalam arahannya, Wapres menegaskan, penghargaan yang diberikan merupakan hal penting untuk memberikan apresiasi bagi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. "Terpenting dari kesemuanya ini adalah terciptanya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat," tegasnya. 

Menurutnya, Otoda memberikan kewenangan kepada daerah untuk mampu mengurus hal-hal kedaerahan agar daerah bisa melaju dengan cepat. Akan tetapi, sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memiliki peran, terutama dalam memberikan arahan dan petunjuk untuk menjadikan negara kesatuan yang sama bagi daerah. 

Wapres melihat, pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dilaksanakan ini semakin matang. Namun, ia mengingatkan agar daerah tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat namun harus mampu menggerakkan wilayahnya secara mandiri. "Pemerintah pusat tetap memberikan petunjuk dan arahan serta anggaran yang sesuai. Jangan semua ingin otonomi daerah, tapi anggaran bergantung kepada pemerintah pusat," jelasnya. 

Jatim Pecahkan Rekor 

Pada kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memuji Provinsi Jawa Timur yang telah memecahkan rekor sebanyak tujuh kali berturut-turut memperoleh Parasamya Purnakarya Nugraha. 

"Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang memiliki prestasi dan itu bukanlah hal yang mudah. Jatim jadi satu satunya provinsi yang bisa mencapai prestasi tujuh kali berturut turut. Ini adalah capaian yang luar biasa," tegasnya yang disambut tepuk tangan seluruh undangan yang hadir. 

Menurutnya, Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dan Penyematan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun. 

Mendagri menilai, pemberian tanda kehormatan tersebut bukanlah hal yang mudah karena setiap daerah dinilai bedasarkan 700 item/jenis penilaian yang menentukan sukses atau tidaknya daerah tersebut. (firli)

 

 Presiden Joko Widodo meresmikan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang‎, Babakan, Pangandaran, Selasa (24/4/2018).

Pangandaran (KoranTransparansi.com) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan Keramba Jaring Apung merupakan lompatan teknologi dan masa depan perikanan Indonesia.

"Kita harapkan jadi sebuah lompatan kemajuan, terobosan pertama di Indonesia. Cikal bakal berlipatgandanya nilai tambah budi daya perikanan Indonesia," kata Presiden saat meresmikan Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai atau offshore di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Babakan, Pangandaran, Selasa.

Presiden mengungkapkan dengan teknologi KJA ini sebanyak 1,2 juta penebaran benih ikan dapat menghasilkan 816 ton per tahun per unit

"Coba bandigkan dengan keramba jaring apung biasa yang produksinya cuma 5,4 ton per tahun per unit. Ini sebanyak 816 ton. Inilah hal yang harus dipelajari nelayan kita," kata Kepala Negara.

Jokowi juga mengatakan bahwa teknologi KJA ini akan melibatkan antara 215 dan 250 orang.

"Ini baru satu yang dibangun di sini (Pangandaran). Nanti juga akan dikembangkannya dua lagi. Yang dua juga sudah dibangun di Sabang dan Karimun Jawa," katanya.

Keramba jaring apung ini merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengadopsi teknologi lepas pantai dari Norwegia yang diperkirakan bakal mampu menggenjot produksi komoditas ikan kakap putih secara signifikan.

Teknologi KJA offshore fokus dikembangkan di tiga kawasan strategis, yakni perairan Kepulauan Karimunjawa (Jawa Tengah), Pangandaran (Jawa Barat), dan Pulau Sabang Aceh.

Keramba jaring apung lepas pantai (offshore) memiliki beberapa keunggulan, yaitu tahan terhadap gelombang dan memiliki ketahanan lebih dari 10 tahun.

Cukup efektif digunakan dalam budi daya ikan karena mudah dalam pemasangan maupun pelepasan jaring, memiliki beragam konfigurasi dalam pengoperasiannya.

Peresmian keramba jaring apung ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Prediden selama 2 hari di Jawa Tengah dan Jawa Barat.(sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...