Berita Utama

Aktivis Komisi Informasi Jawa Timur Djoko Tetuko bersama Ketua PPID Pemprov kalbar dan Komisoner Komisi Informasi Kalbar.

 

Pontianak (KoranTransparansi) - Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SIKEDIP) PPID Kalimantan Barat, merupakan kunci sukses dalam mengelola informasi publik, lebih terbuka dan berbasis teknologi informasi, sehingga menjadi juara pertama pemeringkatan katagori Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan KI Pusat.

Demikian pernyataan Ketua PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama Pemprov Kalbar, H. Syarif Yusniarsyah, saat menerima perwakilan dari PPID Jatim melakukan studi banding di ruang kerja Biro Humas dan Protokol, Kamis (1/3/2018).

Menurut Syarif Yusniarsyah yang juga Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Kalbar, dengan SIKEDIP maka kita meyakinkan masyarakat supaya lebih mengetahui dan memahami keterbukaan informasi publik yang dikelola PPID Pemprov Kalbar secara terbuka beserta dokumennya, sehingga masyarakat memberi kepercayaan kepada pemerintah,” kata Yus —-panggilan akrabnya—, kamarin.

SIKEDIP, lanjut Yus, bukan hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemprov Kalbar, tetapi itu juga menambah hubungan yang harmonis dengan semua pihak termasuk wartawan dan LSM supaya kinerjanya saling mendukung untuk memberitakan hasil pembangunan sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan keterbukaan informasi publik semua bisa diberitakan dengan baik,” ujarnya.

Yus juga menjelaskan, walaupun sudah terbuka dan baik, namun masih ada berita yang terus menerus dipantau dan disaring supaya tidak sampai salah menyampaikan atau menyebarluaskan kepada publik, sehingga PPID bersama bagian penyaringan informasi juga memberikan data, informasi, dan dokumentasi serta penjelasan untuk memberikan informasi yang jelas, tegas dan bertanggungjawab melalui sistem kelola internet yang terintegrasi.

Selain itu, ia juga menegaskan, bahwa selama ini terus meningkatkan kerjasama dengan Perangkat Daerah (SKPD) dan 14 PPID kabupaten/kota se Kalbar. “Kita berharap PPID harus kuat dengan sistem yang sudah ada,” katanya.

Kekuatan PPID itu, lanjut Yus, Pemprov Kalbar juga kuat dan media juga mendukung. Sebab dukungan media sangat penting , karena bisa menghacurkan juga bisa mengangkat harkat dan martabat serta Marwah pemerintah. “Dan kuncinya ada komitmen dari pimpinan seperti SK pak Sekda supaya semua memberikan dukungan dalam SEKEDIP,” tandasnya didampingi Fahrul Amri, Kabag Dokumentasi. 

Bagian Pelayanan Informasi PPID, Uslan, menjelaskan bahwa SIKEDIP dibangun khusus dengan percepatan untuk membuka informasi publik dengan memberikan daftar informasi publik. 

“SIKEDIP sengaja kita perkuat dengan daftar informasi publik beserta dokumennya dan sekarang sudah 17 OPD masuk sistem, dan tahun 2018 terus dikembangkan sampai 42 OPD serta seluruh kabupaten/kota,” ujar Uslan seraya menunjukkan kecanggihan SIKEDIP PPID Pemprov Kalbar.

Dalam kesempatan itu juga turut memberikan penjelasan 3 komisioner KI Kalbar, Chatarina, Amirullah, dan Syarif M Heri, mengenai kerjasama dalam membentuk PPID dan mendukung penguatan keterbukaan informasi publiknya melalui SIKEDIP. (JT)

Presiden Joko Widodo melantik Kepala BNN Irjen Heru

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun  di Istana Negara, Kamis (1/3/2018). Heru sebelumnya menjabat Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2016.

"Banyak hal yang harus saya sampaikan kepada pengganti saya, karena itu harus dilanjutkan dan ada yang harus ditingkatkan," kata Budi Waseso memberikan pesan khsus kepada penggantinya.

"Kemarin kami sudah berhasil membuat laboratorium narkotika nasional. Laboratorium itu milik Indonesia tapi tarafnya internasional, karena nanti persyaratan dari KPU juga setiap pemilihan pilkada dan nanti juga pilpres itu harus ada pemeriksaan laboratorium dan harus bebas narkotika. Laboratorium itu nanti hanya ada keterangan yang dikeluarkan dari BNN," jelas Buwas.

Bukan hanya itu saja, BNN juga akan meningkatkan sarana dan prasarana yang lain seperti gedung.

"Sistem sudah saya buat, walaupun belum sempurna karena saya baru 2,5 tahun, tapi itu yang saya bisa lakukan untuk negara, khususnya narkotika," ungkap Buwas.

Sistem lain yang sudah dikerjakan misalnya adalah untuk menghilangkan tanaman ganja di Aceh yang merupakan produk narkotika dalam negeri. Hal tersebut, menurut Buwas, didukung oleh Presiden melalui terbitnya instruksi presiden (inpres) yang mengatur program Kementerian Pertanian dan swasembada pangan. 

Ditanya pascatidak lagi menjabat sebagai Kepala BNN, Buwas mengatakan akan mengurus keluarganya.

"Setelah pensiun yang jelas saya menjadi bapak rumah tangga, karena saya harus mulai juga melindungi anak, cucu saya ke depan, khususnya narkoba, membantu ibu rumah tangga. Saya lahir dari abdi negara, maka tugas saya untuk negara bangsa ini. Bilamana negara ini membutuhkan saya, pada dasarnya saya siap, tapi kalau tdak diperlukan ya tdak apa-apa," tegas Buwas.

Pada Rabu (28/2), BNN berhasil menangkap tiga pelaku dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkotika jaringan senilai Rp6,4 triliun dengan 14 negara yang dijadikan tujuan pencucian uang. (sam)

Ketua KPK mendukung langkah Budi Waseso mengangkat kadernya menjadi Kpala BNN

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Deputi Bidang Penindakan KPK Irjen Pol Heru Winarko yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Pol Budi Waseso.

 
"Kami sangat mendukung, jadi kalau anak buah dipromosikan jadi "bintang 3" sangat baik dan kami mendukung karena belum pernah kejadian Deputi KPK dipromosikan ya. 
 
Jadi sangat senang karena itu penghargaan terhadap prestasinya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Rabu.
 
Berdasarkan acara Presiden RI pada Kamis (1/3), Heru Winarko akan dilantik sebagai Kepala BNN pada pukul 09.00 WIB di Istana Negara. 
 
Agus menyatakan bahwa selama di KPK, Heru bekerja dengan sangat bagus sehingga dirinya pun sangat mendukung pengangkatannya sebagai Kepala BNN. 
 
"Pak Heru menurut pengalaman selama saya bekerja dengannya selama dua tahun sangat bagus. Jadi, Pak Heru sangat bagus tidak banyak bicara ya tetapi pendapatnya sangat tajam dan sangat membantu penuntasan tugas-tugas pimpinan, sangat bagus sekali. Kami sangat mendukung dengan Pak Heru," tuturnya.
 
Agus pun mengharapkan saat menjabat sebagai Kepala BNN, Heru dapat membawa standar etika norma di KPK di sana.
 
"Saya sangat berharap standar etika norma yang berlaku di KPK bisa dibawa ke sana, jadi tingkah laku pegawai BNN bisa nanti dibawa seperti teman-teman di KPK. Standar itu perlu dibawa ke sana dan kami nanti kalau Pak Heru di sana bisa berkolaborasi, jadi banyak hal-hal yang bisa kami kerjasamakan supaya BNN jauh lebih efektif," ujarnya.
 
Ia pun mengaku bahwa penunjukan Heru sebagai Kepala BNN juga telah melalui proses diskusi yang panjang bersama dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
 
"Kami diskusi sudah lama, bukan hanya kemarin. Kami diskusinya sudah lama dan kalau nanti Pak Heru mendapat pengangkatan, KPK juga segera akan melakukan kompetisi terbuka untuk memilih Deputi KPK," ungkap Agus. (sam)
Seorang perempuan tewas diterkam singa di Afsel

 

Johannesburg (kORANtRANSPARANSI.COM)  – Seorang perempuan berusia 22 tahun diterkam seekor singa hingga tewas pada Selasa (27/02) di sebuah pondok permainan pribadi di dekat ibu kota Afrika Selatan Pretoria, lapor media setempat.

Korban diserang singa betina di dekat Hammanskraal, sekitar 45 kilometer dari utara Pretoria pada sekitar pukul 0900 GMT, lapor surat kabar Rekord yang mengutip layanan gawat darurat.

“Ketika paramedis Netcare 911 tiba di lokasi kejadian, orang-orang yang melihat sudah mencoba (membuat korban sadar). Tragisnya, korban mengalami cedera parah dan dia meninggal di tempa,” ungkap Nick Dollman, juru bicara layanan ambulans Netcare 911, kepada Rekord.

Netcare 911 mengonfirmasi insiden tersebut pada akun Twitter mereka. Polisi sedang menyelidiki, tambah Dollman. Sebelumnya pada bulan ini seorang tersangka pemburu liar tewas diterkam dan dimakan oleh sekawanan singa di dekat Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan, demikian AFP. 

Mensos Idrus Marhan dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengunjungi korban tanah longsor di Desa Pasir Panjang Brebes Jawa Tengah Selasa (27/2/2018)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Berdasarkan data di BPBD Jawa Tengah korban akibat bencana di Brebes Jawa Tengah terdapat 11 orang meninggal, 7 hilang, 12 luka luka 642 orang terpaksa harus mengungsi dan sedikitnya 36 rumah warga mengalami rusak berat.

Musibah tanah longsor di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah itu Selasa (27/2/2018) siang dikunjungi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Mensos Idrus Marham. "Saya sungguh berduka atas bencana ini," ungkap Bamsoet, panggilan akrap Bambang Soesatyo di Brebes.

Usai meninjau lokasi tanah longsor, Bamsoet juga mengunjungi lokasi pengungsian di Kecamatan Salem. Pada kesempatan itu keduanya juga memberi bantuan sosial sebesar Rp 1,6 miliar yang diterima langsung para korban. 

Bamsoet juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi longsor, karena berbahaya adanya longsor susulan. Apalagi jika terjadi hujan, material longsor yang labil akan mudah terjadi longsor susulan.

"Selain memberikan bantuan, Saya juga ingin memberikan empati dan semangat kepada saudara-saudaraku yang terkena musibah. Mereka tidak menghadapi ini sendirian, ada saya dan seluruh saudara-saudara lain yang ikut memberikan semangat dan uluran tangan," papar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Kabupaten Brebes telah menetapkan masa tanggap darurat dari 22 Februari - 7 Maret 2018. Bamsoet berharap, selama masa tanggap darurat ini, berbagai unsur pemerintah seperti BNPB, Kementerian Sosial, dan pihak lainnya bisa bersatu padu mengatasi musibah ini. Sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.

"Fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif adalah memastikan eksekutif dalam hal ini yang diwakili Kementerian Sosial bisa segera melakukan langkah-langkah penanganan bencana. 

Saya yakin Menteri Sosial Pak Idrus Marham bisa menjadi leader dan mengkoordinir pendistribusian bantuan secara cepat dan tepat. Sehingga bisa mengurangi beban saudara kita yang terkena musibah bencana," jelas Bamsoet.

Tidak lupa Bamsoet juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk selalu menjaga alam dan lingkungan sekitar. Keasrian dan kelestarian alam merupakan hal yang penting dalam terciptanya keseimbangan hidup. Baginya, bersahabat dengan alam adalah cara terbaik kita terhindar dari berbagai musibah.

“Mari kita jaga alam dan lingkungan sekitar. Karena keharmonisan hidup bukan hanya antara sesama manusia saja, melainkan juga dengan alam dan lingkungan sekitar," pungkasnya. (rom)

Hindari Pemblokiran, Registrasi Ulang Kartu Prabayar Anda

Jakarta (KorfanTransparansi.com)  - Program Registrasi Ulang Kartu Prabayar Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2017. 

Program ini merupakan wujud hadirnya negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum dengan menggunakan sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya. Registrasi Ulang Kartu Prabayar akan memasuki batas akhir pada 28 Februari 2018.

Sampai tanggal 21 Februari 2018 pukul 07.30 WIB sudah 250.892.396 pelanggan yang berhasil registrasi.  

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar pelanggan lama segera melakukan registrasi ulang sebelum tanggal 28 Februari 2018 agar menghindari terjadinya penumpukan antrian registrasi. 

Jika sampai batas akhir pelanggan lama tidak melakukan registrasi akan terkena pemblokiran layanan telekomunikasi secara bertahap.

Tahap pertama pemblokiran dilakukan untuk layanan telepon dan SMS keluar, namun pelanggan masih bisa menerima telepon dan SMS masuk serta mengakses internet. Tahap kedua, layanan telepon dan SMS masuk dan keluar diblokir, pelanggan hanya bisa menggunakan layanan internet. 

Sedangkan untuk tahap akhir layanan telepon dan SMS baik masuk dan keluar serta layanan internet tidak bisa digunakan jika pelanggan belum juga melakukan registrasi ulang.

Namun selama masa pemblokiran bertahap, masyarakat tetap dapat melakukan registrasi melalui SMS, website, atau langsung mendatangi gerai operator masing-masing. Layanan khusus SMS registrasi ke 4444 dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin melakukan registrasi dengan catatan kartu prabayar masih dalam masa aktif/tenggang.

Menghadapi masa akhir Registrasi Ulang Kartu Prabayar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli kembali menekankan beberapa poin kepada masyarakat pengguna layanan seluler kartu prabayar, yaitu:

Pelanggan dan masyarakat diingatkan agar menggunakan data NIK dan Nomor KK secara benar dan berhak.

Menggunakan data NIK dan Nomor KK orang lain tanpa hak adalah dilarang dan merupakan pelanggaran hukum.

Masyarakat juga diminta tidak melakukan registrasi dengan NIK dan Nomor KK yang di-upload oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di jaringan internet.

Bagi pelanggan yang belum melakukan registrasi diharapkan mengikuti format yang benar, dan jika mengalami kendala terkait data kependudukan maka pelanggan diharapkan bisa menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Pemerintah menjamin keamanan data pelanggan kartu prabayar, karena operator layanan seluler dilarang membocorkan data pribadi pelanggan. Jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi hukum. Tak hanya itu, pemerintah juga mewajibkan sertifikasi ISO 27001 kepada operator layanan seluler yang mengatur keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan dan tidak berbayar. (sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...