Berita Utama

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didapuk tampil pertama membacakan puisi tersebut. Acara Panggung Puisi dan Musik, Peringatan 20 Tahun Reformasi

JAKARTA (KORANtRANSPARANSI.COM) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didapuk tampil pertama membacakan puisi tersebut. Acara Panggung Puisi dan Musik, Peringatan 20 Tahun Reformasi ini digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa malam (8/5/2018). Foto : Jaka/and

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tampil epic saat membacakan ‘Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia,’ karya WS Rendra. Sebagai pejabat publik, Bamsoet, sapaan akrabnya, sudah dikenal mempunyai hobi berpantun saat memberikan pidato ataupun sambutan. Terbukti, seni berpantun Bamsoet mampu menjadi ice breaker yang mencairkan suasana formal sehingga penuh keakraban dan persaudaraan.

Berbagi panggung dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Bamsoet didapuk tampil pertama membacakan puisi tersebut. Acara Panggung Puisi dan Musik, Peringatan 20 Tahun Reformasi ini digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa malam (8/5/2018).

“Puisi punya daya magis yang luar biasa. Apalagi membacakan karya sastrawan besar WS Rendra bersama Ketua MPR dan para seniman serta tokoh, membuat jiwa saya bergetar. Membawa kita hanyut kembali ke dua puluh tahun silam saat kejadian Mei 1998. Terlepas dari berbagai efek sosial yang ditimbulkan, Mei 1998 telah membawa perubahan besar terhadap pergesaran politik bangsa kita,” ungkap Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menginginkan, setelah 20 tahun perjalanan Reformasi yang diawali ‘dikuasainya’ sKompleks Parlemen oleh rakyat, kini sudah waktunya semangat tersebut dikembalikan lagi ke Parlemen. Peringatan 20 Tahun Reformasi yang dilakukan dengan berbagai rangkaian kegiatan, diharapkan dapat menguatkan kembali semangat kerakyatan ke dalam kegiatan keparlemenan.

“Ada banyak kegiatan. Kemarin kita selenggarakan diskusi dan pameran foto. Hari ini ada panggung puisi dan musik melibatkan berbagai tokoh lintas kalangan dan seniman berbagai genre. Puncaknya, pada tanggal 21 Mei nanti akan ada Malam Refleksi. Ini semua dilakukan agar DPR tidak menjadi tembok besi,” terang Bamsoet.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, Politisi Partai Golkar ini mengajak rakyat ‘mengepung’ kembali DPR RI. Namun bukan ‘mengepung’ secara fisik seperti 20 tahun lalu, melainkan ‘mengepung’ secara gagasan maupun kreasi tanpa batas.

“Kami di DPR RI adalah para wakil terhadap rakyat Indonesia. Jangan sia-siakan agenda besar reformasi yang telah kita cita-citakan bersama. Kami tidak akan biarkan DPR menjadi tembok besi yang tak bisa ditembus rakyat. Karena itu, pintu DPR RI selalu terbuka lebar bagi rakyat datang menyampaikan ide dan kreasinya. Seperti yang kita lakukan melalui Panggung Puisi dan Musik malam hari ini,” papar Bamsoet.

Sejumlah pejabat publik dan artis turut hadir mengisi acara dengan membacakan puisi. Antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; Ketua KPK Agus Rahardjo, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda; artis Reza Rahardian, serta Lukman Sardi. (rom)

 

Mendagri Cahyo Kumolo menyematkan tanda penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Grahadi Surabya , Rabu (9/5/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Menteri Dalam Negeri Indonesia Tjahjo Kumolo, SH, menginginkan prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak baik aparatur sipil negara/ASN, TNI, POLRI, swasta, maupun masyarakat luas. 

Prestasi ini khususnya dalam hal pengabdian dan pengorganisiran masyarakat di daerahnya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Penghargaan tanda kehormatan tertinggi di lingkup Kemendagri ini kami sampaikan kepada Gubernur Jatim atas prestasinya dalam membangun Jatim. Penghargaan ini bukan untuk dirinya tapi untuk masyarakat Jatim,” ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo, SH, selaku inspektur upacara saat menyampaikan amanat pada Upacara Penganugerahan Astha Brata Utama Pamong Praja kepada Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (09/05).

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pengabdian Gubernur Jatim juga telah dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha selama tiga kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Jatim berhasil sehingga pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata-rata nasional. 

“Tidak ada gubernur di Indonesia seperti Pakde Karwo (Gubernur Jatim) yang membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah juga harus diikuti oleh pertumbuhan masyarakat,” ungkap Tjahjo sapaan lekat Mendagri.

Tjahjo menambahkan, Pakde Karwo mulai merintis karirnya mulai dari pamong atau pegawai di Dispenda Jatim hingga merangkak menjadi Sekdaprov Jatim. Kemudian atas kepercayaan masyarakat Jatim bisa menjadi Gubernur Jatim selama dua periode. 

Menurutnya, program yang dicanangkan baik jangka pendek, menengah maupun panjang juga telah diselesaikan. Apalagi, banyak inovasi yang telah dibuat oleh Pakde Karwo dalam mensukseskan programnya, yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, selaku Gubernur Pakde Karwo juga selalu memberi kesempatan kepada bupati/walikota di daerahnya untuk membuat inovasi. Oleh karena itu, saat ini mulai banyak penghargaan yang diperoleh oleh daerah di Jatim diantaranya Banyuwangi, Tulungagung, Lamongan, dan Pasuruan.

 “Pakde Karwo adalah gubernur yang berani membuat terobosan dan menggerakkan lewat OPD nya maupun BUMD yang dimiliki Pemrov Jatim,” imbuhnya.

Meski sosok Pakde Karwo adalah gubernur, lanjut Mendagri, tetapi juga  pemimpin partai namun tidak pernah menunjukkan jaketnya. Oleh sebab itu, semua partai dan organisasi bisa menerimanya. Apalagi dalam beragam kesempatan Pakde Karwo menegaskan dirinya Gubernur Jatim, bukan pemimpin partai. 

Bahkan, kritik sepedas apapun dari berbagai kalangan juga diterima dengan baik asalkan untuk pembangunan Jatim yang lebih baik. “Inilah yang kita inginkan guyub dan rukun, sehingga masyarakat juga merasa aman dan nyaman atas kebijakan yang dibuat oleh Gubernur,” terang Tjahjo.

Tjahjo berpesan, Pakde Karwo masih memiliki satu PR besar yakni mensukseskan pilkada serentak di Jatim dengan lancar, demokratis dan damai. Diharapkan, masyarakat Jatim bisa memilih pasangan calon kepala daerah yang bisa meneruskan program Pakde Karwo. 

Namun demikian, pihaknya yakin Pilkada Jatim akan aman atas sinergitas tiga pilar plus yang dimiliki Jatim. “Lewat penghargaan Astha Brata Utama Pamong Praja yang diterima Gubernur Jatim ini bisa menjadi contoh, sehingga jika mau studi banding cukup Jatim saja tidak perlu keluar negeri,” pungkasnya. (den)

 

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan) memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X bersama delapan orang lainnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono dalam dugaan penerimaan suap terkait penerimaan hadiah atau janji Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018

"Pada Jumat malam, 4 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, tim mendapat info adanya pertemuan AMS (Amin Santono) anggota komisi XI DPR dengan EKK (Eka Kamaluddin), YP (Yaya Purnomo) dan AG (Ahmad Ghiast) di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusumah," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu malam.

Saat pertemuan berlangsung tim menduga terjadi penyerahan uang dari Ahmad Ghiast kepada Amin Santono uang sebesar Rp400 juta dalam pecahan rupiah yang dipindahkan dari mobil Ahmad ke mobil Amin di parkiran.

"Setelah uang dipindahkan, AMS meninggalkan restoran dan tim mengamankan yang bersangkutan bersama sopir di jalan ke luar bandara dan menemukan uang Rp400 juta dibungkus dalam 2 amplop coklat yang dimasukkan tas jinjing," tambah Saut.

Sedangkan tim KPK lain mengamankan lima orang lain yang hadir dalam pertemuan di restoran tersebut.

"Selain mengamankan tujuh orang tersebut dan membawa mereka ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan awal, tim kemudian bergerak ke daerah Bekasi dan mengamankan YP (Yaya) di kediamannya," tambah Saut.

Dari tangkap tangan itu, tim selain mengamankan uang tunai Rp400 juta dan bukti transfer sebesar Rp100 juta serta dokumen proposal.

"Diduga penerimaan total Rp500 juta adalah bagian 7 persen `commitment fee` yang dijanjikan dari 2 proyek di kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar dan diduga `commitment fee` adalah sebesar Rp1,7 miliar," ungkap Saut.

Uang diberikan Ahmad seorang kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten Sumedang kepada Amin Santono sebesar Rp400 juta secara tunai pada 4 Mei 2018 saat sesaat sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan dan Rp100 juta ditransfer kepada Eka Kamaludin.

"Sumber dana diduga para kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten Sumedang. AG diduga sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," tambah Saut.

Kedua proyek yang dijanjikan adalah proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

KPK pun menetapkan anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono, perantara yaitu Eka Kamaluddin dan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo sebagai tersangka penerima suap. n(sam)

 Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah Dalam Rangka Lustrum I Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) di Tirta Graha PDAM Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No 2 Surabaya, Sabtu (5/5).

SURABAYA (KoranTransparnsi.com) - Integritas merupakan salah satu kunci di dalam mencegah praktek maupun tindakan penyalahgunaan wewenang, jabatan hingga terjadinya tindak korupsi di negeri ini. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah Dalam Rangka Lustrum I Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) di Tirta Graha PDAM Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No 2 Surabaya, Sabtu (5/5). 

Pakde Karwo-sapaan akrabnya menyatakan, integritas sesorang tidak bisa diukur melalui sistem yang ada. Akan tetapi, segala bentuk tindakan korupsi yang terjadi seperti penyuapan dan pemerasan di Jatim banyak diakibatkan karena seorang pejabat tersebut kurang memiliki komitmen terhadap integritas 

"Permasalahan korupsi yang banyak terjadi, khususnya di Jatim merupakan bentuk dari kurangnya komitmen dan integritas yang dimiliki oleh seorang pejabat," tegasnya. 

Menurutnya, bentuk pelayanan publik yang dilakukan di Jatim telah dilakukan menggunakan sistem atau multiple chanel sistem. Artinya, masyarakat bisa memilih sendiri bentuk layanan yang diinginkan melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah. 

Sementara itu, Pakde Karwo mengungkapkan, bahwa universitas seperti UNUSA harus menempatkan basis spiritual untuk membangun SDM baik mahasiswanya hingga dosennya. Pembangunan berlandaskan spiritualitas tersebut menjadi dasar pembangunan di Jatim.

Pakde Karwo menyitir, tulisan Karen Amstrong yang menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat tidak akan cukup tanpa ditunjang oleh pembangunan dibidang spiritual. Oleh karenanya, basis spiritual yang ada di Jatim harus mampu menggerakkan pembangunan di Jatim. 

Dalam Orasinya yang mengambil tema 'pencegahan korupsi dengan membentuk generasi anti korupsi' Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Korupsi memiliki kerugian atau dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Cara memberantasnya yakni melalui perbaikan sistem, penindakan, pencegahan dan mengikut sertakan peran masyarakat dengan cara memberikan edukasi setiap waktu. 

"Kalau rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka rakyat bisa ikut mengawal dan mengetahui dampak dari diterapkannya kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah," ujarnya. 

Menurutnya, korupsi yang terjadi di negara ini sudah berlangsung sejak lama. Pendidikan anti korupsi harus bisa ditanamkan kepada proses pendidikan dan pelajaran di negara ini. Pembangunan karakter, tegasnya juga harus dilakukan sedini mungkin. "Jika perlu, budaya budaya dalam keseharian harus diajarkan pendidikan karakter sehingga kebiasaan korupsi bisa ditekan sejak usia muda," imbuhnya

Butuh Keterlibatan Mahasiswa Cegah Korupsi

Dikesempatan yang sama, Rektor UNUSA Prof. Dr. Ir Achmad Jazidie M. Eng mengungkapkan, bahwa keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi di universitas telah dibuktikan melalui bermacam cara, salah satunya dengan ikut membangun budaya anti korupsi di tengah tengah masyarakat. 

Pendidikan anti korupsi lanjutnya, bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup luas tentang bahaya korupsi, penanganannya, penindakannya dengan cara menanamkan nilai nilai anti korupsi. "Mahasiswa diharapkan aktif berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat," tutupnya. 

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan komitmen anti korupsi diantaranya Ketua KPK, Gubernur Jatim, Kopertis Wilayah VII, PWNU Jatim, Ketua Yayasan RSI dan Rektor UNUSA. (jon/guh)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menghadiri pemusnahan barang bukti 2,6 ton narkoba jenis sabu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko, di silang Monas

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali meminta semua pihak untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba di Indonesia. Pasalnya, meski aparat berwenang sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap para bandar, pengedar serta pengguna narkoba. 

Namun hingga kini penyelundupan dan peredaran narkoba masih tinggi di Indonesia.

“Saya sudah berkali-kali menyerukan jihad melawan narkoba. Ini butuh dukungan semua pihak. Bukan hanya dari aparat hukum saja, melainkan yang paling utama dari masyarakat sekitar. 

Jangan ragu melaporkan kepada aparat hukum jika menemukan pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam lingkaran narkoba,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menghadiri pemusnahan barang bukti 2,6 ton narkoba jenis sabu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko, di silang Monas, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan bahwa jihad memerangi narkoba sudah dilakukan dari hulu sampai hilir. Aparat di wilayah perbatasan maupun intelijen semakin kuat. Walaupun memang masih belum sempurna, namun akan terus ditingkatkan.

Slah satu upaya yang dilakukan DPR RI adalah segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Revisi UU Narkotika sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum lebih lanjut. Beberapa diantaranya menyangkut pelaksanaan eksekusi hukuman mati agar ada efek jera.

“DPR RI sudah mendorong pemerintah agar revisi UU Narkotika bisa segera kita bahas. Kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana peredaran, perdagangan, maupun penyelundupan narkoba sudah semakin canggih. 

Bandar dan sindikatnya juga antar negara. Saya ingin revisi UU Narkotika bisa menjawab berbagai tantangan tersebut,” pungkas Bamsoet.

Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengapresiasi kerja keras BNN, TNI AL, Bareskrim Polri, Ditjen Imigrasi, maupun aparat lainnya yang saling bahu membahu untuk menggagalkan penyelundupan narkoba ke Tanah Air. Dari proses pengintaian dan pengejaran tak kenal lelah, hingga akhirnya 2,6 ton narkoba bisa diamankan.

“Keberhasilan aparat menggagalkan penyelundupan narkoba itu menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintahan Jokowi - JK dalam menjaga masa depan bangsa. 

Bukan hanya melakukan tindakan hukum terhadap pedagang dan korban, namun juga sudah dilakukan pencegahan sejak di pintu masuk wilayah Indonesia,” papar politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Kepala BNN Heru Winarko menyadari bahwa tugas BNN ke depan cukup berat. Pasalnya masih banyak peredaran narkoba yang belum berhasil terungkap, terutama yang berasal dari luar negeri. 

Meski demikian, pihaknya tidak akan pernah lelah untuk terus mengibarkan bendera perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia.

Selain memperkuat barisan-barisan pengamanan di daerah-daerah perbatasan Indonesia yang menjadi pintu penghubung Indonesia dengan negara lain. Baik perbatasan di laut maupun di darat

“Kami juga memperkuat barisan pencegahan ke desa-desa dan kampong-kampung, bahkan sampai ke Posyandu. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkenalkan jenis-jenis narkoba sekaligus bahaya yang mengancam di belakangnya,” pungkasnya. (sam)

 

Pakde Karwo Sambut Baik Peluncuran Opinium

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menyambut baik peluncuran aplikasi anti hoax yang dinamakan Opinium. Terlebih aplikasi ini diluncurkan saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki hajat besar yakni pemilihan umum, legislatif dan pemilihan kepala daerah.

“Hari ini kita bahagia sekali, KPU punya hajat dan secara bersamaan ada ide besar yakni aplikasi anti hoax sehingga hajat ini menjadi ringan,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat menghadiri acara Pagelaran Seni Budaya dalam rangka menyongsong satu tahun Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/5).

Menurutnya, peluncuran aplikasi Opinium ini merupakan inisiatif anak-anak muda Jatim dengan rasa nasionalisme baru yang memikirkan keselamatan generasi dari berbagai predator informasi yakni hoax. Hampir bersamaan dengan adanya pesta demokrasi, aplikasi ini membantu pemilih untuk rasional dan mendapat informasi yang benar.

“Ini aplikasi luar biasa, bayangkan bagaimana berita difilter kemudian ada di database dan dipisahkan. Yang belum ada data resminya nanti di-searching,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Pakde Karwo juga menyambut baik diserahkannya aplikasi ini kepada pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jatim. Ke depan, ia akan menyerahkan aplikasi ini kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI agar dapat digunakan secara nasional. 

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan akademisi, tugas kami pemerintah mengajak dan mendorong. Ini sumbangan pemikiran yang luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan, berbagai tahapan dan rangkaian pemilihan umum termasuk pemilihan presiden sudah berjalan. Diantaranya pemilihan presiden tanggal 17 April 2019 mendatang, dan pemilu yang diikuti 20 parpol terdiri dari  16 partai nasional dan 4 partai lokal.

"Rangkaian ini harus disampaikan kepada masyarakat dan pada hari ini kami lalukan melalui acara sosialisasi budaya," katanya.

Eko juga berterimakasih kepada Pemprov Jatim yang selalu mendukung berbagai program  yang dilakukan KPU Jatim. Ia berharap dukungan ini akan terus berjalan.

Dalam kesempatan yang sama, inisiator Opinium, M. Hasanudin mengatakan, opinium merupakan aplikasi khusus yang memungkinkan pengguna mengklarifikasi dan membantu dalam proses kurasi informasi yang didapat di dunia nyata. Melalui aplikasi ini, suatu informasi dapat diuji kebenarannya apakah merupakan berita benar atau hoax dan diuji kebenarannya melalui penilaian masyarakat secara langsung.

“Melalui aplikasi ini masyarakat bisa mengemukakan pendapatnya terkait suatu informasi yang beredar, salah satunya dengan membeberkan fakta-fakta di lapangan atau data empiris lainnya,” katanya.

Melalui aplikasi ini, lanjutnya, masyarakat dapat terlibat aktif dalam memerangi kabar hoaxyang semakin meresahkan. “Itulah dasar pemikiran dari aplikasi ini,” jelasnya.

Turut hadir Ketua TP PKK Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, Sekdaprov Jatim beserta istri, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Acara ini juga diramaikan oleh penampilan grup band Letto. (min)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...