Berita Utama

Presiden Joko Widodo.

Jakarta (Korantransparansi.com) - Presiden Joko Widodo mempersilakan KPK memproses hukum dua menterinya yang disebut terdakwa korupsi KTP elektronik, bekas Ketua DPR dari Partai Golkar, Setya Novanto, menerima uang dari proyek KTP elektronik.

"Ya, negara kita ini negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja," kata Jokowi, di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Kamis (23/3), Novanto menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Pada pembahasan anggaran KTP elektronik 2011-2012, Puan yang juga adalah putri Ketua DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan, sedangkan Anung adalah wakil ketua DPR.

Ketua petinggi PDI Perjuangan ini disebut menerima masing-masing 500.000 dolar Amerika Serikat.

"Dan semua memang harus berani bertanggung jawab. Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti bukti hukum yang kuat," kata Jokowi.

Kemarin, dalam sidang Novanto menyatakan, dia mengetahui ada alur pemberian uang seperti itu dari pemilik OEM Investment Pte Ltd dan Delta Energy Pte Lte, Made Oka Masagung.

"Andi Narogong bersama Made Oka itu datang ke rumah. Datang ke rumah menyampaikan ngobrol-ngobrol biasa. Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan. Saya tanya, 'wah untuk siapa?'," kata Novanto.

Dia lanjutkan, "Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, saya minta maaf ada disampaikan oleh Andi (Narogong) untuk Puan Maharani 500.000 dolar Amerika Serikat dan Pramono 500.000 dolar Amerika Serikat. Bu Puan Maharani ketua fraksi PDI P dan Pramono ada 500.000 dolar."

Novanto bahkan mengaku sempat menanyakan penerimaan uang itu kepada Anung saat menghadiri pernikahan putri Jokowi, di Solo, November 2017.

"Saya ketemu terakhir di Solo, di Hotel Alila, saya tanya karena saya bersahabat dengan beliau juga. 'Mas benar gak tuch, karena Oka pernah ngomong itu'. Dia (Pramono) bilang: Ah yang mana ya? Itu dulu, tapi coba nanti gue ingat lagi, di Jakarta lah kita ngobrol," kata dia. (rom)

Orang Indonesia sangat beruntung setelah Reformasi ada UU Pers dan Dewan Pers, pemerintah tidak bisa campur tangan, dan jika mungkin teknologinya kalah daripada di Singapura, tapi untuk pekerjaan jurnalistik lebih enak di sini," kata Profesor Steele kepada reporter Antara di Jakarta

Jakarta (Korantransparansi.com) - Profesor Jurnalisme Universitas George Washington, Amerika Serikat, Janet Steele berpendapat bahwa jurnalis Indonesia jauh lebih beruntung ketimbang pekerja media di negara-negara Asia Tenggara lainnya karena telah memiliki Undang-Undang Pers.

"Saya sudah pernah ke Singapura dan Brunei, walaupun teknologinya maju, tapi mereka masih dikontrol pemerintah. Orang Indonesia sangat beruntung setelah Reformasi ada UU Pers dan Dewan Pers, pemerintah tidak bisa campur tangan, dan jika mungkin teknologinya kalah daripada di Singapura, tapi untuk pekerjaan jurnalistik lebih enak di sini," kata Profesor Steele kepada reporter Antara di Jakarta, Minggu.

Ketika ngunjungi Indonesia dalam rangka penerbitan bukunya "Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara" yang ditulis berdasarkan penelitiannya terhadap tiga media di Indonesia dan dua di Malaysia yang digunakan sebagai sampel.

Menurut Steele yang juga direktur Institute for Public Diplomacy and Global Communication itu, Undang-Undang No 40 tentang Pers telah memberikan jaminan perlindungan kepada wartawan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik dan jika terjadi masalah, pihak mana pun termasuk pemerintah harus menyelesaikannya melalui Dewan Pers.

"Sementara pemerintah di negara maju seperti Singapura masih bisa campur tangan langsung terhadap suatu pemberitaan," kata dia.

Terkait dengan buku yang ditulisnya, Steele mengatakan sejak lama ia telah terusik dengan hubungan Islam dan praktik jurnalisme di negara-negara Muslim, dalam hal ini adalah di Asia Tenggara karena ia telah berkutat dengan kawasan tersebut selama hampir 20 tahun.

"Saya mau orang Barat mengerti bahwa media Asia yang dipengaruhi dengan ajaran Islam adalah media yang juga bagus, prinsip-prinsip jurnalismenya sama, di semua negara di dunia juga tahu prinsip jurnalisme yang baik. Mungkin pemerintah mereka otoriter, tapi mereka tahu prinsipnya, jadi apa yang beda mungkin budaya, sebagian besar budaya adalah Islam maka sangat masuk akal bahwa Islam akan memengaruhi praktik jurnalisme, dan bagi saya ini menarik dan penting," kata dia.

Steele menghabiskan waktu lebih dari delapan tahun untuk meneliti kaitan Islam dan jurnalisme di tiga media di Indonesia, yakni Majalah "Sabili", Harian "Republika", Majalah "Tempo"; dan dua media Malaysia, yaitu "Harakah" dan "Malaysia Kini".

Peraih gelar doktor bidang sejarah dari Universitas John Hopkins, AS, tersebut mengatakan penelitian kualitatifnya dapat dilakukan dengan dilandasi rasa saling percaya, pertemanan, dengan sesekali ia menjadi pengajar dalam kelas jurnalisme di berbagai media, termasuk di Yayasan Pantau dan Koran Tempo.

Dalam rangka peluncuran bukunya di Indonesia, Profesor Steele juga telah memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan seminar di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat di Jakarta "@america".

Buku "Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara" dalam bahasa Inggris diterbitkan oleh National University Press Singapura dan University of Washington Press Amerika Serikat.(ant/min)

Hasil survey menunjukan bahwa Khofifah-Emil bisa menang. Koordinator budang kepartian partaipengusung paslon nomor urut 1 ingin kemenangan diatas 15 persen.

SURABAYA  – Koordinator bidang kepartaian pengusung paslon Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak nomor urut 1,  Dr Martono terang  terangan bahwa naiknya elektabilitas hasil survey litbang kompas hampir 80 persen kerja paslon dan relawannya.

Kalau di breakdown lagi, Mas Emil baru menyumbang 40 persen. Sebab itu  Emil yang mewakili generasi milinial perlu dipacu lagi. Emil harus berani turun ke pasar, stasiun, terminal dan tampil dialog publik  lintas generasi.

Kalau kerja partai pengusung sudah maksimal, maka hasilnya tentu akan berbeda. Martono mengatakan, yang perlu diamankan dulu adalah memastikan 2,5 persen sampai 3 persen agar aman dari gugatan.

"Kalau masih dibawah angka itu dianggap rentan gugatan. Tapi partai pengusung ingin menang diatas 15 persen dari jumlah penduduk Jawa Timur," jelasnya.

Menjawab petanyaan soal soliditas partai pengusung dosen UBAYA (Universitas Surabaya) ini memaparkan , saya pastikan bahwa  semua partai sudah bekerja. Mereka tetap soilid. Ini hanya soal momentum saja. Tapi secara keseluruhan partai pengusung sudah berjalan.

Partai bekerja berdasarkan tahapan dan   survey, lalu pembentukan saksi  dan pelatihan bagi para saksi. Kedua konsolidasi partai ini juga disinkronkan dengan pendukung yang lain.

Waktunya masih dua bulan lagi. Masih cukup waktu untuk menaikan elektabilitas Khofifah-Emil. Ada tahapan tahapannya. Cuma pendukunga ini sepertinya terlalu bersemangat. Partai pengusung, kata Martono masih tetap solid. ucapnya mempertegas.

Terpisah Sekretaris tim pemenangan Khofifah-Emil Renvil Antonio mengatakan, sosialisasi baik dari tim relawan maupun tim kampanye  partai pengusung alhamdulillah bejalan baik. Semuanya sudah bergerak dengan caranya sendiri. Muaranya tetap untuk pemenangan Khofifah-Emil.

Khusus untuk Demokrat, ketika raker di Tulungagung, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah mengintruksikan kepada DPD 2 se Jawa Timur untuk bekerja keras menyukseskan pilgub ini. Terutama mengamankan dapilnya masing masing.

Kami sangat optimis bahwa paslon Khofifah-Emil akan memenangi PIlgub ini. Hanya pergerakan masing masing partai yang perlu untuk di senergikan terutama soal koordinasi program.

Relawan, pendukung maupun simpatisan Khofifah-Emil menaruh optimis atas unggulnya pasangan yang didukungnya tersebut.

Seperti yang disampaikan Ketua Bara JP (Barisan Relawan Jokowi for Presiden) Jawa Timur, Giyanto Wijaya, menanggapi positif hasil survei dari Litbang Kompas tersebut. Giyanto, menyebut survei tersebut merupakan sinyal positif untuk pasangan Khofifah-Emil.

"Sangat memberi angin segar. Bu Khofifah mulai turun ke berbagai daerah Jawa Timur, baru melepas jabatan Mensos kan baru Januari lalu, sedangkan dari Gus Ipul sudah lama," ucap Giyanto.

Bara JP, Giyanto menjelaskan, sudah bergerak menyosialisasikan program Khofifah-Emil kepada semua elemen masyarakat. "Sekarang di akar rumput, banyak loyalis bu Khofifah enggak bisa digoyang," jelasnya.

Bersama relawan lainnya, loyalis pendukung Jokowi ini bertekad menyisir daerah-daerah zona merah Khofifah-Emil. Termasuk, dikatakan Giyanto, memberi pncerahan kepada masyarakat tentang prestasi Khofifah selama menjabat dua kali Menteri di era Presiden berbeda.

"Di tempat yang unggul kita perkuat lagi, yang lemah kita tingkatkan. Kita kerja mikro, yang benar-benar loyalis, menarik orang di sekitar kita 10-20 orang. Kita kasih tahu ini loh yang pernah dilakukan selama ini," pungkasnya.

Senada dengan Bara JP, relawan siber yang menamai diri Gokil (Generasi Optimis Khofifah-Emil) mengakui mendapat suntikan semangat. Koordinator Gokil, Bayu Anggara menilai ini merupakan sinyal positif untuk Khofifah-Emil.

"Hasil survei, bagi kita positif. Bahkan menjadi bahan kita untuk memviralkan info seperti itu," ucap Bayu

Bayu mengatakan, Gokil membidik pemilih milenial di Jawa Timur untuk target suara. Gokil memviralkan program Khofifah-Emil.

"Kita viralkan ke tetangga, ke teman-teman. Kita lewat media sosial, kita sampe grup kelurahan dan RT juga. Kita dorong, menyosialisasikan terus program-program Khofifah-Emil," tuturnya.

Hal itu juga diamini, Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair), Fahrul Muzaqqi, yang menilai elektabilitas pasangan Khofifah-Emil sangat berpotensi terus naik.

“Dari awal justru bu Khofifah potensi terus naiknya sangat besar. Itu perlu dipertahankan kalau bisa ditingkatkan,” kata Fahrul.

Kemudian, pasangan Khofifah, Emil bisa dimaksimalkan untuk menggenjot elektabilitas. Bupati Trenggalek nonaktif dinilai pasangan yang tepat untuk mendulang suara di sejumlah wilayah Jawa Timur.

“Sekarang yang perlu digenjot wakil dari pasangan calon. Celah itu bisa dimanfaatkan pak Emil untuk memaksimalkan elektabilitasnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Litbang Kompas, Khofifah-Emil unggul  44,5 persen. Kemudian Khofifah-Emil unggul di empat wilayah Jawa Timur. Dengan rincian, Mataraman Pesisir (Bojonegoro, Lamongan, Tuban) 54,1%, Mataraman (Pacitan, Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Nganjuk, Blitar, Tulungagung) duo NU ini unggul di angka 47,2 %,

Madura (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep) 50,7%, dan wilayah Osing (Banyuwangi) menjadi milik Khofifah-Emil dengan persentase 53,1%. (min)

Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan sejumlah pejabat lainnya menghadiri pembagian SK Perhutanan Sosial sekaligus panen jagung di desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur pada Jumat (9/3/2018)

Tuban (Korantransparansi.com) - Presiden Joko Widodo membagikan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yang sudah dipergunakan sebagai ladang jagung oleh masyarakat di desa Ngimbang, kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersamaGubernur Jabar Kanbg Aher dan Gubernur DIY dalam pertufrakarfan budaya, Selasa (6/3/2018)

Surabaya (Korantransparansi.com) - Rekonsiliasi budaya yang diprakarsai Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menandai berakhirnya 661 tahun permasalahan antara etnis Sunda dengan etnis Jawa pasca tragedi Pasunda Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi.

Rekonsiliasi ini diwujudkan melalui penggantian dua jalan arteri di Kota Surabaya dengan menggunakan nama yang menyimbolkan kesundaan. Yakni, Jl. Prabu Siliwangi menggantikan Jl. Gunungsari, dan Jl. Sunda menggantikan  Jl. Dinoyo. 

Penggantian  nama jalan tersebut menjadikan Jalan Prabu Siliwangi  berdampingan dengan Jalan Gajah Mada, sementara Jalan Sunda berdampingan dengan Jalan Majapahit. 

“Lewat peristiwa ini, permasalahan antara etnis Jawa dan Sunda yang terjadi sejak 661 tahun lalu, selesai hari ini. Alhamdulillah, baik saya dan Pak Aher akhirnya bisa menemukan satu titik kesamaan” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Reonsiliasi Budaya Harmoni Budaya Sunda-Jawa di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (6/3).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, rekonsiliasi ini penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya antara etnis Sunda dan Jawa. 

Pasalnya, akibat tragedi Pasunda Bubat, kedua etnis ini kerap berselisih dalam berbagai hal yang menyangkut hubungan kemanusiaan, seperti perkawinan, pendidikan dasar, dan lainnya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik rekonsiliasi  Sunda dan Jawa yang diwujudkan melalui hadirnya simbul Sunda pada dua ruas jalan di Jawa Timur, tepatnya di Kota Surabaya. Untuk itu,  Kang Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar ini  juga akan melakukan hal serupa di Jabar, tepatnya di Kota Bandung, dengan membuat Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk di Kota Bandung.

"Nama Jalan Majapahit akan menggantikan Jalan Gasibu di tengah kota, kemudian  Jalan Kopo diganti  Jalan Hayam Wuruk. Estimasinya, penggantian kedua jalan ini dilakukan pada bulan April atau awal Mei 2018 mendatang” katanya.

Senada dengan Pakde Karwo, Kang Aher sepakat rekonsiliasi ini menjadi bagian penting untuk mempererat hubungan antara etnis Sunda dengan Jawa. “Sampai saat ini, ada orang Sunda yang tidak mau disebut orang Jawa, padahal mereka tinggalnya di Pulau Jawa. 

Nantinya, disebut orang Jawa berbahasa Sunda. Rekonsiliasi ini akan membawa dampak psikologis untuk merekatkan kita” katanya.

Ditambahkan, rekonsiliasi ini turut menjadi sejarah dan terobosan yang tepat untuk menyatukan Indonesia. Pasalnya, jumlah etnis Jawa mencapai 42% dari seluruh etnis di Indonesia, sedangkan etnis Sunda mencapai 14%. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 56% atau separuh lebih dari seluruh etnis di Indonesia.

“Artinya jika masalah Jawa dan Sunda selesai, maka perkara-perkara besar di Indonesia juga selesai” ujarnya. 

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang disebut Pakde Karwo sebagai Pengageng Budaya Jawa mengungkapkan bahwa pemberian  nama-nama jalan ini diharapkan memutus sejarah kelam 661 tahun lalu atas tragedi Bubat yang meretakkan hubungan antara etnik Sunda dengan Jawa.

"DIY telah  meletakkan nama Jalan Siliwangi, Pajajaran dan Majapahit menjadi satu kesatuan jalan dalam satu jalur, dari ruas simpang Pelemgurih ke Jombor, diteruskan sampai di simpang tiga Maguwoharjo, dan dilanjutkan lagi hingga simpang Jalan Wonosari” katanya. 

Ditambahkan, penamaan jalan hari ini juga menjadi tonggak awal sejarah baru rekonsiliasi etnik Sunda-Jawa. Demikian pula, kehadiran Kang Aher sebagai representasi rakyat Sunda di Jawa Barat dan Pakde Karwo  mewakili rakyat Jawa di Jatim diharapkan semakin memulihkan tali persaudaraan untuk menjadi satu bangsa Indonesia yang bermartabat. 

“Dalam agama apa pun kita tidak pernah mengenal adanya dosa turunan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan menunjukkan jalan lurus-Nya, sehingga kita menjadi lebih utuh sebagai satu bangsa." pungkas Gubernur DIY. (fir/kh)

Kominfo Pontianak Manjakan Masyarakat Dengan Aplikasi Gensil

Pontianak (KoranTransparansi.com) - Kominfo Pontianak sebagai Ketua PPID Utama Pemerintah Kota Pontianak, memanjakan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan aplikasi Gencil. 

          Rudhy Pirngadi, bidang statistik sektoral Kominfo Kota Pontianak, saat menerima perwakilan PPID Jatim mengatakan, bahwa melalui aplikasi Gencil hasil kerja (Pontianak Digital Stream Komunitas IT) berhasil memanjakan informasi publik kepada masyarakat. 

            Aplikasi Gencil ( kecil, bahasa daerah Pontianak ), sekarang sedang mengembangkan informasi satu data dengan jumlah informasi sudah mencapai 800 ribu lebih, dengan memgandalkan layanan Laporan Pengaduan Masyarakat, dan Harga Pangan, serta ramalan cuaca melalui kerja sama dengan BMKG. 

            “Alhamdulillah program ini sudah memasang 72 titik dari target 300 di seluruh penjuru kota Pontianak, dengan harapan semua laporan masyarakat dapat diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti atau diselesaikan dengan cepat,” kata Rudhy, Jum’at (2/2/2018) di ruang operasional kantor Walikota Pontianak.

          Menurut dia, untuk sementara yang dikembangkan ialah laporan masyarakat dan harga pangan. “Khusus harga pangan, selalu update di 5 pasar di Pontianak, dan waktu bukan Mei 2017 saat kelangkaan bawang putih dan harga mencapai rata-rata 80 ribu, maka walikota langsung bersama tim turun tangan hingga harga stabil 35 ribu,” kata Syamsul Akbar, bidang Pelayanan Elektronik dan Telematika di tempat yang sama dengan dibantu Sri Wulani Rezeki Elida, Kasi Pusat Layanan Pengaduan.

            Rudhy menjelaskan, ada 5 pasar besar dengan dipasang video layar besar selalu mengumumkan harga pangan atau kebutuhan pokok, yaitu pasar Teratai, pasar Flamboyan,pasar Dahlia, pasar Kemuning, dan pasar Puring.

           Akbar juga menegaskan, di 5 pasar itu bidang pasar Disperindagkot Pontianak memantau harga di pasar kemudian melaporkan ke operator dengan diberi tanda biru di layar menunjukkan harga saat itu. Sedangkan garis warna merah hal itu peringatan dari Bank Indonesia bahwa harga sudah melampai ketentuan.

          Tetapi khusus harga pangan ini, lanjutnya, harga tiket tidak bisa distabilkan kalau mengalami inflasi harga yang hampir dapat diperkirakan terjadi 4 kali dalam setahun.

          Sedangkan mengenai menembangkan aplikasi Gencil ditangani oleh teman-teman komunitas sesuai dengan dalam perjanjian kerjasama operasional, misalnya, konten kuliner menjadi hak Pontianak Digital Stream Komunitas IT.

           Namun program ini, kata Akbar, juga sudah koneksi dengan Polda, Polresta, dan BMKG untuk memantau berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat dan terus dikoordinasikan juga diumumkan kebaruannya. 

           “Melalui aplikasi Saweda masyarakat bisa melihat perkembangan cuaca di kota Pontianak, paling tidak selama 3 hari,” kata Akbar.

           Mengenai penanganan PPID melalui permohonan konveansional, kata Rudhy, ditangani bidangnya. Sedangkan publikasi pasal 9 dan 10 atau secara berkala dan serta merta, masih sedang diproses melalui satu data yang sudah tersedia. (JT)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...