Berita Utama

Kapolri Jendral Tito Beri Arahan pada 2500 personil TNI dan Polri

Apr 02, 2018

Kapolri Jendral Tito Karnavian saat memberikan arahan dia gedung Catur Prasetya AKPOL Semarang, Senin (2/4/2018).

SEMARANG (Korantransparansi.com) - Panglima TNI Marskal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian memberikan arahan kepada 2500 personil dari TNI dan Polri di gedung Catur Prasetya Akpol Semarang, Senin (2/4/2-18).

Selain Panglima TNI dan Kapolri, hadir pula pada pengarahan tersebut Kepala Staf ketiga Angkatan, Para Pejabat Utama Mabes TNI dan Mabes Polri, Gubernur AAU, Gubernur Akpol.

Diantara 2500 hadirin tampak para pejabat Utama Kodam IV Diponegoro, Pejabat Utama Polda Jawa Tengah, Pejabat Utama Lanud, Lanal, Lanumad, para Danrem, Dandim, Babinsa jajaran Kodam IV Diponegoro, para Kapolresta/Res/Tabes, Kapolsek, para Babikamtibmas jajaran Polda Jateng, dan para pejabat lainnya jajaran Kodam IV dan Polda Jateng.

Kapolda Jawa Tengah dalam sambutanya menyampaikan laporan situasi dan kondisi wilayah Jateng dalam keadaan aman dan terkendali berkat adanya kerjasama dan soliditas TNI/Polri pada tingkat daerah, ini berkat petunjuk dan arahan Panglima TNI dan Kapolri pelaksanaan Pilkada wilayah Jateng dlm keadaan aman dan terkendali sda tahapan kampanye saat

Kapolda Jawa Tengah dalam kesempatan tersebut meelaporkan tentang Rapimda TNI/Polri daerah Jateng dan sekaligus ikrar netralitas TNI/Polri dalam mengamankan tahapan pilkada serentak dan Pilgub Jawa Tengah yang sbentar lagi akan dilaksanakan.

Dilain pihak Panglima TNI dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang telah menjaga keamanan diwilayah ini. Kepada semua Prajurit agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada TNI/Polri agar jangan sampai dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Panglima TNI juga meminta agar deteksi dan cegah dini terhadap ipoleksosbudhankam yang dapat mengancam kesatuan NKRI, terutama terkait Pilkada agar mengoptimalkan peran masing2 fungsi sehingga dapat terlaksana aman dan damai ;

Sebaliknya Kapolri dalam sambutanya menampaikan acara seperti ini merupakan kesempatan sharing antara Pimpinan dan anggota TNI/Polri.

"Keberagaman Indonesia sebagai negara yang majemuk tidak ditemukan di negara negara lain sehoingga kita harus menjaga kemajemukan itu agar Indonesia tidak berubah dan tetap bersatu,' tegas Jendral Tito.

Sebab itu Kapolri juga meminta agar jajaran TNI dan Polri terus meningkatkan soliditas, sinergritas dan netralitas TNI/Polri sebagai pilar utama NKRI dlm menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. (ifr)

Published in Berita Utama

Pakde karwo Dampingi Presiden Resmikan Jalan Tol Ngawi-Wilangan

Mar 29, 2018

Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Ngawi-Kertosono seksi Ngawi-Wilangan sepanjang 51.95 Km. Peresmian dilangsungkan di depan gerbang tol (GT) Madiun Desa Bagi, Kec Sawahan, Kab. Madiun, Kamis (29/3) siang.

MADIUN (Korantransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Ngawi-Kertosono seksi Ngawi-Wilangan sepanjang 51.95 Km. Peresmian dilangsungkan di depan gerbang tol (GT) Madiun Desa Bagi, Kec Sawahan, Kab. Madiun, Kamis (29/3) siang.

Selain Pakde Karwo - sapaan akrab Gubernur Jatim, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Bupati Madiun Muhtarom, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani, Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nyoman Wirya Adnyana serta Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Iwan Moedyarno.

Menandai diresmikannya pengoperasionalan jalan tol tersebut, Presiden Jokowi menempelkan Kartu Tol elektronik (E-Tol) disaksikan Pakde Karwo,, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Peresmian operasional jalan bebas hambatan (Tol) Seksi Ngawi - Wilangan tersebut akan semakin merealisasikan rencana pembangunan tol Trans Jawa. Pembangunan jalan Tol Ngawi - Kertosono seksi Ngawi - Wilangan tersebut terbagi dalam tiga seksi.

Seksi I meliputi Klitik/batas Proyek - Simpang Susun (SS) Madiun sepanjang 20 km. Lalu seksi II terdiri dari SS Madiun - SS Caruban sepanjang 8.45 km dan seksi III terdiri dari SS Caruban - Nganjuk (Wilangan) sepanjang 19.5 km dengan total panjang 47,95 Km. Ditambah 4 km, SS Ngawi - Klitik yang merupakan bagian dari ruas tol Solo-Ngawi. Sehingga luas peresmian tol Ngawi-Wilangan sepanjang 51,95 Km.

Dihadapan Presiden Jokowi, Pakde Karwo mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas beroperasinya tol Ngawi-Wilangan. Kehadiran tol ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat Jatim, terutama di Madiun. Tol ini juga akan mengefisienkan barang dan jasa yang masuk maupun keluar Jatim.

"Saya senang atas terselesaikannya pembangunan jalan tol ini. Saya tidak menyangka Madiun punya tol. Ini akan mempercepat dan memperlancar arus barang dan jasa," tegasnya.

Pakde Karwo menjelaskan, bahwa saat ini progres pembangunan infrastruktur jalan tol di Jatim mencapai 85 persen. Seluruh akses tol di Jatim telah terintegrasi dan terkonekting dengan kawasan industri sehingga berdampak terhadap turunnya biaya barang dan jasa.

Menurut Pakde Karwo, infrastruktur menjadi permasalahan serius dalam mengefisienkan distribusi arus barang dan jasa. Ia meyakini, pada 2019-2020 mendatang, Jatim akan menikmati konektivitas infrastruktur tersebut.

Pakde Karwo memastikan, pada tahun tersebut, Jatim akan mengalami pertumbuhan ekonomi maupun arus barang dan jasa secara cepat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5.6 hingga 5.8 persen. "Beroperasinya tol ini turut membantu terciptanya iklim investasi di Jatim baik itu PMA maupun PMDN," imbuhnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya, kembali mengingatkan agar seluruh stakeholder bekerja keras memacu investasi di bidang infrastruktur. Usaha itu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga, utamanya terkait dengan infrastruktur dan berbagai sektor lain. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar pembangunan infrastruktur seperti jalan tol harus ditarget dan dikontrol seoptimal mungkin.

Presiden mengatakan, semua negara menginginkan agar semua pembangunan bisa dilakukan serba cepat dan online. Jika tidak mengejar ketertinggalan itu. Ketertinggalan bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dengan negara-negara tetangga.

"Ini yang ingin kita kejar, tidak hanya jalan juga airport, pembangkit listrik, pelabuhan, hingga ekspor kita kejar. Kita harus segera bangkit untuk mengejar ketertinggalan dengan negara di Asean," terangnya.

Presiden mencontohkan pada proses pembangunan infrstruktur bandara yang beberapa saat lalu sempat terlambat. Dampaknya, jumlah pertumbuhan penumpang banyak, tetapi tekendala dengan tidak terdukungnya jumlah runway yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan penumpukan penumpang sampai terjadi keterlambatan penerbangan .

"Saya ingin semuanya bisa bekerja dan fokus pada penyelesaian infrastruktur. Nantinya seluruh proyek infrastruktur harus bisa di cek, kontrol dan awasi. Jika semua sudah terintegrasi dan terkoneksi antara tol dengan pelabuhan, bandara dan kawasan industri, baru nrgara kita bisa mengejar ketertinggalan," pungkasnya. (min)

Published in Berita Utama

Presiden PKS Sohibul Iman Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Mar 29, 2018

Jakata (Korantransparansi.com) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan sebagai saksi terlapor dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

"Kita taat hukum," kata Sohibul di Jakarta Kamis.

Sohibul tiba di Markas Polda Metro Jaya didampingi Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan tim kuasa hukum.

Sohibul menegaskan ia akan mengikuti proses hukum terkait laporan koleganya di PKS yakni Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Fahri melaporkan Sohibul Iman berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Maret 2018.

Sohibul dilaporkan lantaran diduga melanggar Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 43 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 311 KUHP dan atau 310 KUHP.

Fahri yang telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor meyakini polisi segera menetapkan tersangka terhadap Sohibul karena memenuhi unsur pidana.

Fahri menjelaskanpengadilan telah memutus dua kali perkara perdata yang memenangkan dirinya melawan pimpinan PKS.

Namun Sohibul dikatakan Fahri masih menyampaikan pernyataan yang menjurus fitnah, bahkan merusak iklim hukum di Indonesia dan citra PKS.

"Seolah-olah keputusan pengadilan itu diragukan," ujar Fahri. (rom)

Published in Berita Utama

Gubernur Jatim Peroleh Penghargaan Indonesian Visionary Leader dari Koran Sindo

Mar 28, 2018

Gubernur Jatim usai seminar The Power of Collaboration & Visionary Leaders di The Westin Hotel yang di selenggarakan Koran Sindo di Jakarta, Selasa (27/3).

Jakarta (KT) - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo tak pernah berhenti menorehkan prestasi. Kali ini, Pakde Karwo-sapaan akrabnya memperoleh penghargaan Indonesian Visionary Leader (IVL) kategori Best Overall dari Koran Sindo dan SindoNews.com.

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi kepada Gubernur Jatim pada acara seminar The Power of Collaboration & Visionary Leaders di The Westin Hotel, Jakarta, Selasa (27/3).

IVL diberikan kepada kepala daerah yang mempunyai visi dan sangat berkompeten dalam memimpin. Visi Pakde Karwo dalam memimpin Jatim selama dua periode dinilai sangat bagus. Selain itu, berbagai inovasi yang telah dilakukannya selama ini telah mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Jatim sehingga patut ditiru oleh pemimpin daerah lainnya.

Menjawab pertanyaan media terkait arti penghargaan yang diberikan kepada dirinya, Pakde Karwo menyampaikan perasaan bangganya. Menurut pria kelahiran Madiun ini, konsep diberikannya penghargaan ini yaitu ide-ide visioner kepala daerah, termasuk bergandengan tangannya antara pemerintah, BUMN dan swasta dalam membangun daerah.

Dijelaskan, sebelumnya para kepala daerah diseleksi terlebih dahulu. Terdapat beberapa aspek diskusi yang dilakukan, seperti bidang korporasi, finance, pemerintahan, dan relasi sosial. Tujuannya, mempercepat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Satu hal yang menarik adalah mengajak agar pemerintah berfikiran enterpreunership yang ditindaklanjuti dengan mengajak swasta dan BUMN dalam pembangunan daerah," ungkapnya.

Gubernur Jatim ini menambahkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak harus menggunakan government spending tapi lebih melibatkan swasta dan BUMN. Hal ini, menjadi tantangan kedepan bagaimana membangun kerjasama yang baik antara pemerintah, BUMN, dan swasta.

"Daerah harus membuat penawaran yang bagus, dan apabila berbisnis di wilayahnya itu menguntungkan. Penawarannya bukan karena kebaikan, tapi karena memiliki prospek bisnis yang bagus," ujarnya.

Selain Gubernur Jatim, kepala daerah di Jatim yang memperoleh penghargaan adalah Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak kategori Best in Unlocking Local Potentiality, dan Bupati Pasuruan H. M Irsyad Yusuf kategori Best in Innovation for Agriculture.

Raihan ini sekaligus menempatkan Jawa Timur sebagai daerah terbanyak dengan kepala daerahya memperoleh penghargaan dari surat kabar Sindo dan Sindonews.com (sam)

Published in Berita Utama

Disidang IPU : Bamsoet Tegaskan Migrasi Masih Menjadi Masalah Dunia

Mar 26, 2018

Bamsoet menyampaikan pidato dalam sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Minggu (25/3/2018)

Jakarta (Korantransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku prihatin dengan permasalahan migrasi dan pengungsi yang masih menjadi persoalan serius negara-negara di dunia, karena masih banyak negara yang belum mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menyampaikan pidato dalam sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Minggu (25/3/2018).

Sidang IPU ke-138 tersebut dipimpin langsung oleh Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron, serta Sekretaris Jenderal IPU Martin Chunggong. Dihadiri pula oleh 69 ketua parlemen se-dunia dan 1.539 anggota delegasi dari 146 negara.

“Sudah puluhan tahun migrasi terjadi dalam skala besar, terutama disebabkan oleh konfik bersenjata dan kekerasan yang masih terus dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Masalah tersebut harus mendapat perhatuan serius bagi parlemen anggota IPU untuk bersama mencarikan jalan keluar terbaik,” jelas Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan bahwa DPR RI sangat menjunjung tinggi pentingnya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran. Konvensi ini telah diadopsi melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indoensia (UU PPMI), yang bertujuan untuk memperkuat penempatan dan perlindungan pekerja migran, serta menyediakan landasan hukum yang lebih kuat bagi institusi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Di samping itu, Indonesia menerapkan pendekatan ‘triple win’ dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait migrasi. Pendekatan tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan negara pengirim, tetapi juga negara penerima dan migran,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III ini memaparkan, Indonesia memang bukan bagian dari negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Namun, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Pemerintah Indonesia telah menampung sebanyak 14.000 pengungsi dan pencari suaka.

“Hal ini mencerminkan komitmen dan kepedulian Indonesia terhadap isu migrasi dan pengungsi. Sebagai negara transit, kami juga bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization of Migration IOM dalam hal penyediaan fasilitas penampungan bagi pengungsi yang sedang menunggu proses pemulangan atau penempatan kembali di negara ketiga,” tutur Bamsoet.

Di kancah internasional, lanjut Bamsoet, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap permasalahan pengungsi, khususnya terkait isu Rohingya di Myanmar. Kekerasan terhadap kaum Rohingya dalam segala bentuk dan manifestasinya, merupakan ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian global.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia tampil sebagai pionir dalam melakukan langkah-langkah diplomasi yang dibutuhkan untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dan transparansi dalam penanganan pengungsi Rohingya.

Lembaga bantuan Indonesia juga membangun fasilitas kesehatan, pendidikan dan penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya.

“Ini merupakan realisasi konkrit dari kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada awal 2018 dan Pimpinan DPR RI pada akhir 2017 ke Cox’s Bazaar. Selain Rohingya, Indonesia juga sangat prihatin dengan konflik-konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti di Palestina, Suriah, dan Afghanistan,” tegas Bamsoet.

Bamsoet juga mengajak parlemen anggota IPU untuk membangun komunikasi intensif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi migran reguler dan ireguler. Salah satunya melalui perumusan kebijakan nasional yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

“Kami menyadari bahwa mewujudkan hak asasi manusia bagi semua migran merupakan tanggung jawab yang timbul dari kewajiban internasional kita. Karena itulah, kita harus mendukung Global Compact for Migration dan Global Compact for Refugees, yang saat ini telah memasuki putaran kedua pembahasan,” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini optimis Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR) mampu menyelesaikan isu-isu pengungsi dan migrasi.

Tak hanya itu, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat pula mendorong tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga, setiap individu dapat memetik manfaat dari agenda pembangunan global dan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

“Kami percaya bahwa IPU memiliki kapasitas yang memadai dalam mendorong lahirnya instrumen internasional seperti GCM dan GCR yang dapat lebih mengakomodir kepentingan negara pengirim, negara penerima dan juga migran secara proporsional, serta seimbang.

Kami juga berharap agar Sidang-Sidang IPU tidak hanya menghasilkan resolusi, tetapi memberi dampak langsung pada perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah tugas utama kita sebagai wakil rakyat. Bukan hanya resolusi yang kita butuhkan, tetapi evaluasi dan kerja nyata,” ujar Bamsoet.

Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyampaikan undangan kepada seluruh anggota delegasi IPU untuk menghadiri Forum Parlemen Sedunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang ke-2 (The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Energies For All), yang akan diselenggarakan di Bali pada 12-13 September 2018 mendatang.

“Forum ini merupakan satu-satunya forum antarparlemen yang mengangkat tentang isu pembangunan berkelanjutan secara spesifik,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah itu.

Untuk diketahui, menurut Laporan Migrasi Internasional tahun 2017, setidaknya terdapat 258 juta migran di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat dari tahun 2000 sebanyak 173 juta migran. (sam/rom)

Published in Berita Utama

Presiden hadiri Haul Guru Sekumpul di Martapura

Mar 25, 2018

Presiden Jokowi bertolak ke Kalimantan Selatan melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara HaliM Perdanakusuma Jakarta, Minggu. Foto oleh Biro Pers Setpres.

Jakarta (Korantransparansi.com) - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghadiri acara Haul ke-13 asal Martapura, KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyebutkan Presiden Jokowi dan rombongan bertolak ke Kalsel menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekira pukul 12.10 WIB.

Setelah menjalani penerbangan selama satu jam 35 menit, pesawat yang membawa Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Syamsuddin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan pada pukul 14.45 WITA.

Dalam kunjungan ke Provinsi Kalimantan Selatan kali ini, Presiden akan menghadiri acara Haul ke-13 ulama karismatik asal Martapura, KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang berpulang pada 10 Agustus 2005 dalam usia 63 tahun.

Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari atau Guru Sekumpul lahir di Tunggul Irang, Martapura, 11 Februari 1942.

Haul tersebut rencananya akan digelar dan dipusatkan di kawasan Musala Ar-Raudhah, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan akan bermalam di Kota Banjarbaru guna melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.(rom)

Published in Berita Utama