Jayapura (KoranTransparansi.com) - Dua warga negara Papua Nugini (PNG), Sabtu (16/6) ditemukan nelayan saat terapung menggunakan jerigen dan ember di sekitar perairan Tanah Merah, Kabupaten Jayapura.

Direktur Polair Polda Papua Kombes Julius Bambang Karyanto kepada Antara mengatakan, kedua WN PNG itu ditemukan sekitar 57 mil laut dari kota Jayapura sedang terapung di laut.

Kedua WN PNG itu adalah Ori Naug (27 th) mahasiswa pendidikan guru dan Grikel (19 th/perempuan) dan keduanya beralamat di Pulau Coil Prov. East Sepik PNG, ditemukan dua nelayan yakni Sukri (27 th) dan Muh Rio (24 th) yang tinggal di kawasan Mandala Pantai, Dok V Bawah, Kota Jayapura.

Saat ditemukan oleh kedua nelayan, yang mengira hanya bentangan kayu, kondisi mereka sudah lemah, kata Kombes Bambang.

Dikatakan, dari keterangan kedua korban yang saat ini masih dirawat di RS Bhayangkara terungkap keduanya yang penduduk pulau Coil hendak ke pulau Wokio, Province East Sepik dengan menggunakan perahu motor bermesin 40 pk dengan membawa 15 liter bensin.

Kedua WN PNG itu berangkat Sabtu (9/6) lalu namun diperjalanan kehabisan bahan bakar sehingga sempat terombang ambing di laut sebelum memutuskan untuk berenang mencari pulau terdekat dengan menggunakan jerigen.

Kedua nelayan langsung memberikan makanan dan minuman yang dibawa dan membawa korban pulang ke rumah mereka di Dok V Bawah serta melaporkannya ke pos Polair.

Dari keterangan mereka, keduanya sudah terombang ambing selama 15 hari dan kini masih dirawat di RS Bhayangkara sambil menunggu proses pemulangan yang dilakukan Konsulat PNG di Jayapura, kata Kombes Julius Bambang.(guh)

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Sekjen Kemenag Nur Syam mengapresiasi pesan yang disampaikan khatib saat khutbah Idulfitri. Nur Syam menunaikan Salat Idulfitri di Masjid Istiqlal bersama Wapres Jusuf Kalla serta ribuan muslim Jakarta dan sekitarnya.

Sebagai khatib,  mubaligh kondang,  Ust Abdullag Gymnastiar atau yang biasa disebut AA Gym. Dalam ceramahnya,  Pengasuh Pesantren Darut-Tauhid ini mengupas tentang pentingnya akhlak. 

"Materi khutbah yang disajikan dalam shalat ied terkait pesan kedamaian, toleransi, dan juga pesan tentang bagaimana kita membangun moderasi agama," terang Nur Syam saat gelar open house di rumah dinasnya,  Jakarta,  Jumat (15/06).

“Itu saya rasa satu hal yang sangat positif bagi kita, tentu kita berharap momentum hari raya dapat dijadikan salah satu instrumen memperkuat terhadap keberagamaan kita di tengah masyarakat yang berbhinneka ini,” sambungnya.

Hal ini sejalan dengan pesan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin dan harapan Menteri Agama. Para khatib diimbau dapat memberikan dan menyajikan materi khutbah terkait akhlak dan moderasi agama.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya ini, berharap Hari Raya Idulfitri menjadi medium memperkuat ukhwah Islamiyah, dan bahkan ukhwah basyariah dan ukhwah insaniyah.

“Kita mengapresiasi, di hari raya semacam ini, saudara-saudara dari agama lain juga mengucapkan selamat hari raya. Tidak hanya itu, kita saling bersilaturahmi antar umat beragama. Itu adalah salah satu hal positif bagi kita bersama. Mudah-mudahan hal seperti ini terus berlangsung agar kita dapat membangun bangsa dengan baik,” tutup Nur Syam. (ROM)

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam akan kembali menggelar sidang isbat (penetapan) awal bulan Syawal. Sidang isbat awal Syawal 1439H ini akan digelar pada Kamis, 14 Juni mendatang. 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan memimpin langsung sidang isbat. Melalui mekanisme sidang isbat tersebut, Kemenag akan menetapkan kapan umat muslim Indonesia akan berhari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1439H. 

"Sidang isbat awal Syawal akan dilaksanakan pada Kamis, 14 Juni 2018M di Auditorium HM. Rasjidi, Kementerian Agama RI di Jakarta," kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Juraidi di Jakarta, Rabu (06/06).

Menurut Juraidi, sidang isbat akan dihadiri para Duta Besar Negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama; dan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.

"Ini wujud kebersamaan Kemenag dengan Ormas Islam dan instansi terkait dalam menetapkan awal bulan qamariyah, terutama Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah," ujarnya sebagaimana release yang diterima korantransparansi.

Juraidi menjelaskan, rangkaian Sidang Itsbat  diawali dengan pemaparan secara terbuka mengenai posisi hilal berdasarkan data hisab oleh pakar astronomi. Data hisab menunjukan bahwa ijtimak menjelang Syawal 1439H jatuh pada Kamis, 14 Juni 2018 M sekitar pukul 02:43 WIB. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berkisar antara 6° 4’ sampai 7° 34’. 

“Rukyatul hilal akan dilaksanakan pada Kamis sore,” jelasnya.

Selepas Magrib, lanjut Juraidi, digelar Sidang Itsbat secara tertutup yang dipimpin oleh Menteri Agama. Dalam sidang tersebut, Direktur Urais dan Binsyar akan melaporkan hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) yang dilakukan pada 95 titik lokasi di seluruh Indonesia. “Laporan itu akan dijadikan dasar pengambilan keputusan penetapan 1 Syawal,” jelasnya.

Usai sidang, Menteri Agama akan menggelar konferensi pers mengenai hasil sidang itsbat, yaitu Penetapan Pemerintah tentang Idul Fitri 1 Syawal 1439H/2018M. (sam)

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menekankan, agar usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial  RI  yang cukup besar pada RAPBN 2019 bisa dirasakan bagi kepentingan masyarakat.

“Yang terpenting bagaimana mempertanggungjawabkannya sampai ke masyarakat. Masih banyak air mata kemiskinan yang belum bergeser dan tugas pemimpin adalah menggeser air mata kemiskinan menuju air mata kebahagiaan,” ungkapnya saat memimpin Raker dengan Menteri Sosial Idrus Marham, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (05/6/2018).

Menurut Politisi PAN ini, rapat kerja ini memiliki makna strategis karena membahas rencana kerja dan rencana anggaran Kemensos 2019. Diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan mendesak kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial berdasar prioritas nasional.

Selain itu, dalam menyusun rencana kerja dan anggaran hendaknya mengarah pada upaya menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial dengan menyasar penyebab utamanya melalui program bansos, rehabilitasi sosial dan pelayanan jaminan perlindungan serta pemberdayaan sosial. Dengan demikian, program prioritas dan program unggulan benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan ini Mensos Idrus Marham menjelaskan prioritas program Kemensos Tahun 2019 terdiri lima poin yaitu pembangunan manusia melalui program pengurangan kemiskinan dan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui  konektivitas dan kemaritiman serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Disamping itu pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air dan stabilitas keamanan nasional serta kesuksesan pemilu. Dari lima program prioritas ini tiga diantaranya berkaitan langsung dengan program Kemensos.

Dijelaskan bahwa pada Tahun 2018 ini, anggaran Kemensos sebesar  Rp41 triliun terdiri belanja bansos Rp36 triliun atau 89%. Pada Tahun 2019 sesuai yang tercantum dalam pagu indikatif anggaran Kemensos meningkat menjadi Rp59,344 triliun,  bansosnya sebesar Rp53 triliun atau 90,92%. Dari jumlah itu terlihat bahwa 90% untuk bansos, sekitar 10% untuk belanja pegawai, modal dan barang.

Sedangkan prioritas nasional, Mensos menyebutkan ada lima yaitu percepatan pengurangan kemiskinan mencakup antara lain penyaluran PKH, bantuan pangan non tunai, KUBE di perkotaan, pesisir, dan perbatasan. “Ini akan tercermin pada penambahan indeks dari penerima manfaat utamanya PKH,” jelasnya.

Prioritas  kedua, lanjut Mensos, rehabilitas sosial orang HIV-AIDS, pemetaan layanan pendidikan berkuatitas, ketiga peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak, serta keempat rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sedangkan kelima adalah, peningkatan tata kelola layanan dasar, termasuak sertifikasi pekerja sosial (peksos) akreditasi lembaga kesos dan puskesos. (rom)