Berita Utama

Wakil Presisden Yusuf Kalla meresmikan rumah sakit islam Surabaya, Kamis (12/7/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla memberikan apresiasi terhadap kemajuan pembangunan fisik dan peningkatan layanan rumah sakit yang berada dibawah pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis).

“Ini RS yang memiliki sejarah panjang dan terus mengalami kemajuan. Karena itu, kami harapkan dengan pembangunan Graha RSIS ini akan melengkapi niat baik dan upaya kita memiliki layanan kesehatan yang islami,” pujinya meresmikan rumah akit tersebut di Surabaya, Kamis (12/7/2018).

Wapres Jusuf Kalla menjelaskan, selain kemajuan pendidikan, untuk menjadi bangsa yang besar, salah satu yang menentukan adalah kemajuan pembangunan di bidang kesehatan. “Jika bangsa ini ingin besar, tentu masyarakatnya harus produktif, agar bisa produktif, tentu harus sehat. Jadi kita harus bangun kesehatan” katanya.

Rumah Sakit, lanjut Wapres Jusuf Kalla, merupakan salah satu faktor penentu kemajuan kesehatan. Karena itu, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini meminta RS untuk terus meningkatkan SDM tenaga kesehatan, teknologi, hingga keramahan atau hospitality-nya . 

Ditambahkan Wapres Jusuf Kalla, perbaikan fasilitas rumah sakit tersebut tetap harus dibarengi dengan kesehatan lingkungan serta perilaku masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan bisa menjaga kebersihan lingkungan serta pola hidup yang sehat agar terhindar dari masalah kesehatan. 

Setelah memberikan sambutan dan meresmikan gedung Graha RSIS, Wapres Jusuf Kalla berkesempatan meninjau beberapa ruangan yang ada di gedung ini. Mulai dari poli umum, disusul dengan hemo dialis ruang cuci darah, kemudian menuju lantai empat di ruang Mekah rawat inap. 

Hadir mendampingi Wapres dalam kesempatan ini, a.l. Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menristek Dikti Mohammad Nasir, Kepala Sekretariat Wapres, Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Syahrul Udjud, dan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis), Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA.  (min)

 

Susilo Bambang Yudhoyono berencana membuta memorial 10 tahun memerintah.
JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Presiden keenam Indonesia, Susilo B Yudhoyono (SBY), berencana membuat memoar tentang pengalaman menjadi orang nomor satu di Indonesia untuk diluncurkan tahun depan saat genap berusia 70 tahun.
 
"Yang jelas Ibu Ani meluncurkan buku kedua, 'menantang' saya. Bahasa 'menantang' kalau diperhalus menginspirasi untuk menerbitkan buku yang kurang lebih sama," tutur dia dalam peluncuran buku Ani Yudhoyono: 10 Tahun Perjalanan Hati, di Jakarta, Minggu.
 
Menurut Yudhoyono, biasanya mantan presiden atau perdana menteri menulis memoar atau biografi setelah dua hingga tiga tahun lengser dari posisinya.
 
Sementara dia sudah lebih dari empat tahun sejak meninggalkan pemerintahan sehingga dia nilai sekarang saat yang tepat mulai membuat memoar.
 
"Tahun depan tepat usia saya 70 tahun saya ingin mempersembahkan biografi atau memoar kepada para sahabat dan rakyat Indonesia," kata dia.
 
Ada pun terkait buku biografi istrinya, ia memberikan komentar, yakni untuk judul "Ani Yudhoyono: 10 Tahun Perjalanan Hati" sesungguhnya tidak hanya menunjukkan perjalanan hati, melainkan juga pikiran dan tindakan selama menjadi ibu negara.
 
Selanjutnya, dalam memulai tugas sebagai ibu negara, Ani Yudhoyono mencari tahu peran dan tugasnya, tetapi tidak menemukan satu sumber pun yang menentukan tugas dan peran ibu negara.
 
Yudhoyono sepakat pada hal itu karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur peran dan tugas ibu negara, berbeda dengan presiden yang jelas merujuk konstitusi, undang-undang dan konvensi yang berlaku.
 
Ia berharap buku tersebut akan memberikan gambaran mengenai peran seorang ibu negara yang hingga kini tidak didefinisikan dalam berbagai sumber. (sam)
 
 
 
 
Area lampiran
 
 
 
 
 
Ketua Komisi lll DPR RI mulai bahas pengamanan Asian Game dengan Polri
JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Komisi III DPR RI mengunjungi Polda Metro Jaya untuk mengetahui bagaimana persiapan dan strategi pengamanan menghadapi event internasional Asian Games 2018 yang akan dibuka pada 18 Agustus mendatang.
 
Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir saat menggelar pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya dan jajarannya serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (09/7/2018).
 
“Kami meminta penjelasan kepada Kapolda Metro Jaya secara komprehensif mengenai berbagai persiapan, kebijakan pengamanan, dan kendala yang dihadapi,” imbuh Kahar, saat memimpin pertemuan.
 
Politisi Partai Golkar ini juga menekankan perlunya berbagai operasi cipta kondisi sejak dini untuk menekan potensi gangguan keamanan jelang perhelatan akbar Asian Games di Ibu Kota Jakarta.
 
“Maraknya kasus jambret di Jakarta beberapa waktu lalu perlu direspon secara serius, agar tidak mencoreng citra keamanan Ibu Kota selaku tuan rumah Asian Games,” pinta legislator asal Dapil Sumatera Selatan I.
 
Menanggapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengatakan bahwa keamanan dan ketertiban di wilayah Polda Metro Jaya menjelang event Asian Games harus terjaga dengan baik dan  menjadi fokus utama jajarannya.
 
“Sejak 4 Juli sudah dilakukan operasi cipta kondisi  dan diamankan 387 pelaku kriminal seperti preman, jambret, begal dan lain-lain. Ini salah satu upaya serius kami mengamankan ibu kota,” jelas Kapolda Metro Jaya dalam paparannya.
 
Sementara terkait kelancaran lalu lintas, pihaknya juga tengah gencar melakukan sosialisasi penerapan ganjil-genap yang diperluas wilayahnya dan diperpanjang masa berlakunya.
 
“Untuk itu kami juga memohon pengertian masyarakat atas ketidaknyamanan terkait kebijakan ganjil-genap demi mensukseskan event Asian Games,” pungkas Kapolda.
 
Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa, serta sejumlah Anggota Komisi III DPR RI diantaranya Masinton Pasaribu, Risa Mariska, Adies Kadir, Bambang Heri Purnama, Muhammad Syafei, Hinca I.P Panjaitan, Muslim Ayub, Mohammad Toha, Aboe Bakar Al Habsy, Aditya Mufti Arifin, Ahmad Sahroni, Sarifuddin Sudding. (nov)
 Peesiden Joko Widodo didampingKetua Umum HKTI Moeldoko mengunjungi pameran Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) 2018 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu siang. (Biro Pers Setpres)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) 2018 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu siang.

Seperti yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, pameran ini merupakan bagian dari rangkaian ASAFF yang dihelat oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada 28 Juni - 1 Juli 2018. Tiba di JCC sekitar pukul 14.11 WIB,

Presiden yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, disambut oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ketiganya kemudian langsung masuk untuk meninjau pameran. Kedatangan Presiden membuat suasana pameran menjadi lebih ramai. Pengunjung pameran yang hadir saat itu tampak antusias untuk bersalaman dan berfoto bersama Presiden. Sambil menyapa dan bersalaman dengan pengunjung,

Presiden kemudian berkeliling meninjau stan produk-produk pertanian yang dipamerkan. Pertama, Presiden mengunjungi stan komoditas pertanian seperti bawang, cabai, paprika dan kentang. Setelah itu stan berikutnya yang dikunjungi Presiden adalah stan tanaman hidroponik. Di beberapa stan, Presiden pun sempat berbincang dengan pemilik produk. Tidak hanya komoditas pertanian, di pameran ASAFF yang mengusung tema “Transforming Challenges into Opprotunities: Agricultural

Innovation and Food Security” ini pun dipamerkan berbagai inovasi di bidang pertanian. Presiden pun meninjau stan alat-alat pertanian moderen mulai dari drone hingga Controlled Atmosphere Storage (CAS) atau mesin penyimpanan yang bisa menyimpan bahan pangan segar hingga enam bulan. Terkait inovasi ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan bahwa inovasi bisa menjadi kunci sukses di bidang pertanian, misalnya tercapainya swasembada pangan.

"Swasembada pangan bisa terjadi, bahkan kedaulatan pangan akan terjadi manakala inovasi kita dorong dan kita kembangkan. Kata kunci untuk suksesnya suatu pertanian harus mendorong inovasi mulai dari bibit hingga pengolahan pascapanen," ujar Menteri Pertanian kepada awak media.

Senada dengan Menteri Pertanian, Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum HKTI Moeldoko menyampaikan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kemajuan di bidang pertanian pasti memiliki inovasi yang sangat tinggi. Menurutnya, pertanian Indonesia pun bisa lebih berkembang dengan pendekatan teknologi yang dibudidayakan.

"Masyarakat kita hampir sebagian masih menggunakan pendekatan tradisional. Berbagai inovasi di sini kita ambil, kita komunikasikan dengan para pengusaha sehingga nanti semua pengembangan produk itu bisa dikembangkan dan digunakan oleh petani," kata Moeldoko. Selesai berkeliling meninjau pameran, sekitar pukul 14.55 WIB Presiden meninggalkan JCC.(sam)

Jaja Ahmad Jayus.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Komisioner Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus terpilih menjadi Ketua KY menggantikan Aidul Fitriciada Azhari, untuk periode Juli 2018 hingga Desember 2020.

Sementara itu untuk posisi Wakil Ketua KY terpilih Komisioner KY Maradaman Harahap menggantikan Sukma Violetta.

Jaja dan Maradaman berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam `voting` Rapat Pemilihan Pimpinan KY Periode Juli 2018-Desember 2020 yang digelar di Gedung KY Jakarta, Jumat.

"KY memiliki tugas berat dalam menjaga peradilan bersih di Indonesia, untuk itu saya berharap kepada Anggota KY dan seluruh pegawai Sekretariat Jenderal KY untuk bekerja keras agar terwujud peradilan bersih," pesan Jaja ketika memberikan kata sambutan usai pemilihan Ketua KY.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari pada pukul 14.00 WIB.

Semua Anggota KY berhak mencalonkan diri sebagai Ketua atau sebagai Wakil Ketua melalui pemilihan yang dilakukan oleh Anggota KY secara langsung, bebas dan rahasia, serta dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

Pemilihan dilakukan dalam dua tahap, yaitu dimulai dengan pemilihan Ketua dan dilanjutkan pemilihan Wakil Ketua.

Dari total tujuh Anggota KY yang memberikan suara, Jaja berhasil mengantongi lima suara, sementara satu suara untuk Aidul dan satu suara lainnya abstain.

Untuk Wakil Ketua KY, Maradaman memperoleh lima suara, dan dua suara lainnya memilih abstain.

"Kami memohon doa dan dukungan semua pihak agar amanah ini bisa diembannya dengan baik," ujar Maradaman dalam kata sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, juru bicara KY Farid Wajdi mengapresiasi proses pemilihan ini.

"Proses demokrasi ini diharapkan memberikan dampak positif dan energi baru bagi seluruh elemen KY ke depan," kata Farid.(sam)

 Ketua Bawaslu Abhan

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menekankan bahwa politik uang merupakan kejahatan dalam demokrasi, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menolak segala praktik pemberian uang yang dimaksudkan untuk mendongkrak suara dalam pemilu.

"Politik uang adalah kejahatan yang menciderai demokrasi, sedangkan masyarakat merupakan salah satu elemen yang menyukseskan proses demokrasi. Harapan kami, masyarakat ini berpartisipasi (menyukseskan pemilu) dan tidak tergoda, harus berani menolak politik uang," ujar Abhan di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya menolak uangnya, masyarakat yang menemukan indikasi tindakan tidak jujur tersebut juga diharapkan segera melapor kepada pengawas pemilu.

"Untuk pengawas, laporan soal pelanggaran itu harus segera ditindaklanjuti, mengingat hanya ada lima hari kerja untuk memeriksanya," ucap dia.

Menurut dia, menjelang dilakukannya pemungutan suara pada Rabu, pihaknya terus menggelar patroli di daerah yang akan dilaksanakan pilkada, guna menyisir dan meminimalisir munculnya pelanggaran.

"Tentu juga mencegah `serangan fajar`. Potensi munculnya pelanggaran itu tinggi pada hari pemungutan suara," tutur Abhan sbagai diberitakan Antara

Ia juga mengimbau pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk meminta pemilih tidak membawa telepon genggam ke bilik suara, karena dapat memicu praktik politik uang.

"Pemilih bisa mengambil gambar bukti coblosannya dan itu berpeluang untuk terjadi `money politic` pascabayar. Jadi nyoblos dulu, ditunjukkan, lalu dibayar," terang dia.(min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...